1
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendesain Kelembagaan Pendidikan Antikorupsi The Role Of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) On Designing The Institution Of Anti-corruption Education Oleh: Qori Handayani dan Halili, S.Pd, M.A/ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peranan yang dilakukan KPK dalam mendesain kelembagaan pendidikan antikorupsi (PAK); 2) memaparkan kendala yang dihadapi KPK dalam desain kelembagaan pendidikan antikorupsi; dan 3) menjelaskan upaya yang telah dilakukan KPK untuk mengatasi kendala. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu 3 (tiga) orang yang telah bekerja di KPK selama 10 tahun terakhir, meliputi: Direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat (Dikyanmas) serta dua orang staff. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik cross check, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, yang meliputi 3 tahap, yakni: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KPK sebagai trigger mechanism menjalin kerjasama dengan Kemendikbud untuk mendesain sembilan nilai antikorupsi, yang menjadi muatan penting pendidikan antikorupsi. Kemudian KPK menyebarkan nilai-nilai tersebut melalui dua pendekatan yang dilakukan secara rutin dan berpola, yakni: pendekatan formal dan nonformal. 2) Kendala yang dihadapi KPK adalah kurangnya sumber daya manusia dalam intern Dikyanmas, kurangnya anggaran dana, serta kurangnya dukungan media massa. 3) Solusi yang digunakan KPK adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, serta menggunakan dana hibah dari luar negeri. Kata kunci: Peranan, KPK, pendidikan antikorupsi
Abstract This research aims to: 1) describe the role of KPK on designing the institution of anticorruption education; 2) identify the obstacles KPK faced in designing the institution of anticorruption education; and 3) explain the efforts made by KPK to overcome these obstacles. This type of research is descriptive with qualitative approach. Subject determination conducted by purposive technique, namely 3 (three) people who have worked in KPK over last 10 years, they are: Director of education and community service (Dikyanmas) Sujanarko, and two staff on field and segment of anti-corruption education, they are: Masagung Dewanto and Dony Mariantono. Techniques of data collecting are interview and documentation. Data validation technique used is cross-check technique, while technique of data analysis employs inductive data analysis, which includes three steps: reduction, presentation and data conclusion. The result shows that: 1) KPK as trigger mechanism collaborates with The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) to design 9 (nine) values of anti-corruption, and then spreads the values using two approaches which are regular and pattern, there are: formal and non-formal. 2) obstacles faced by the Commission is the less of human resources in the internal departement of anti-corruption education, budget funds, and press support. 3) The solution used by the Commission as well deal with the obstacles is to increase cooperation with various parties and to raise grants from abroad. Keyword: Role, KPK, anticorruption education
2
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia merupakan
seolah telah menjadi bagian dari kehidupan
masalah yang seakan tidak bisa teratasi
kita dan bahkan sudah dianggap sebagai
dengan
hal yang biasa (Nanang, dkk, 2011: vi).
baik
dalam
hal
penuntasan.
Indonesia merupakan negara penganut
Secara garis besar, ada dua faktor
demokrasi namun negara penyandang
penyebab seseorang berperilaku koruptif,
predikat korupsi tidak akan pernah menjadi
yaitu
negara demokratis (Indrayana, 2008:30).
(Prawono, 2015: 69-70). Faktor struktural
Hasil survey yang dirilis Transparency
berarti perilaku korupsi terjadi karena
International(http://www.transparency.org
sistem birokrasi tidak beres, sehingga
/cpi2015 diakses pada 27 Januari 2016)
menimbulkan korupsi dengan berbagai
menunjukkan
Persepsi
model. Korupsi melalui faktor struktural
Korupsi Indonesia tahun 2015 mendapat
relatif mudah diberantas asalkan orang-
skor 36, dari rentang 0-100, dengan skor 0
orang yang menjadi atasan memiliki
dipersepsikan negara paling korup, dan
idealisme untuk memberantas korupsi.
100 untuk negara yang paling bersih dari
Sedangkan korupsi secara kultural lebih
korupsi. Skor rata-rata di dunia saat ini
sulit diberantas karena menyangkut nilai-
adalah 43, artinya negara dengan skor di
nilai yang berkembang dalam masyarakat,
bawah itu dikategorikan sebagai negara
seperti: masyarakat memiliki mental suka
korup.
menerabas, rendahnya budaya malu, masih
bahwa
Indeks
Dampak korupsi berimplikasi pada
faktor
melekatnya
struktural
budaya
dan
‘ewuh
pekewuh’
hancurnya sistem perekonomian, sistem
dalam
demokrasi, sistem politik, sistem hukum,
masyarakat yang masih lemah terhadap
sistem pemerintahan, dan tatanan sosial
pelaku korupsi, kurang dihargainya nilai
kemasyarakatan di negeri ini. Untuk itu,
kejujuran
sangat jelas bahwa korupsi merupakan
keteladanan dari para pemimpin, pengaruh
perbuatan amoral yang harus dibasmi,
budaya kolonialisme yang suka menindas
diperangi, dicegah atau diminimalisir.
orang lain (Prawono, 2015: 70).
Upaya pemberantasan korupsi yang telah
masyarakat,
kultural
dalam
Secara
kontrol
masyarakat,
formal,
upaya
sosial
kurang
untuk
dilakukan selama ini belum menunjukkan
memerangi korupsi telah tercantum dalam
hasil
dalam
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo.
berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
yang
optimal.
Korupsi
2
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
pada pasal 13, bahwa KPK berwenang
Korupsi. Namun,
melaksanakan
korupsi
merupakan
langkah
upaya
satunya
adalah
gejala politik, ekonomi, sosial dan budaya
pencegahan,
(Wijayanto,
menyelenggarakan pendidikan antikorupsi
2009:
penanganan-nya
21),
tidak
sehingga
bisa
hanya
di setiap jenjang pendidikan.
mengandalkan produk hukum yang hanya berfungsi
sebagai
instrumen
yang
salah
atau
Proses suatu
pendidikan
proses
merupakan
pembudayaan
dan
berorientasi pada penindakan. Sebenarnya,
membudaya. Jika korupsi disebabkan
hal ini baik karena memberikan terapi
faktor culture yang telah berkembang
kejut, sehingga orang takut untuk korupsi.
dalam masyarakat Indonesia maka adalah
Namun, disisi lain hal ini membuat
tanggung jawab moral pendidikan nasional
penegakan
kontra
untuk membenahi pendidikan nasionalnya
produktif, karena energi lebih difokuskan
sebagai upaya pemberantasan korupsi.
kepada penindakan dan bukan pencegahan
Selama hampir tiga belas tahun Komisi
atau
sebagai
Pemberantasan Korupsi hadir, KPK terus
“penyembuhan masalah” yang terdapat di
berupaya meningkatkan kerjasama dengan
dalam sistem (Wibowo, 2015: 39).
berbagai lembaga serta siapa pun untuk
hukum
yang
menjadi
dianggap
Komisi Pemberantasan Korupsi
menyebarluaskan budaya dan semangat
(KPK) dibentuk sesuai amanat UU nomor
antikorupsi.
30
Komisi
publik akan menjadi energi pendorong bagi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
percepatan langkah memberantas korupsi.
(Surachmin, 2011:
Sehingga,
tahun
2002
tentang
136-137), sebagai
Pertumbuhan
partisipasi
serangkaian
jawaban atas hambatan pemberantasan
penyebaran
korupsi di Indonesia selama ini. Selain
digulirkan
mendapat
pemberantasan korupsi (Widjayanto, 2009:
amanat
untuk
melakukan
langkah penindakan, KPK juga diberi mandat
untuk
dengan
dan
edukasi
pencegahan
dan
21).
tindakan
Salah satu contoh kerjasama yang
pencegahan korupsi. Sebagaimana Pasal 6
dilakukan KPK, adalah dengan adanya
huruf
penandatanganan
UU
melakukan
informasi
program
Nomor
30
tahun
2002,
nota
kesepahaman
menyebutkan bahwa KPK memiliki tugas
(MoU) dengan Kementerian Pendidikan
untuk melakukan tindakan pencegahan,
dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada
kemudian poin tersebut dijabarkan kembali
tanggal 9 Maret 2012. Kerja sama antara
3
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
KPK dan Kemendikbud dalam pendidikan
pendidikan antikorupsi belum terlihat jelas
diwujudkan
di ranah pendidikan formal.
melalui
pengembangan
penyusunan
materi
dan
pendidikan
Berdasarkan atas landasan hukum
antikorupsi dan pembangunan integritas,
serta
pembinaan dan pengembangan tenaga
sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa
pendidik,
masalah, yakni: 1) Korupsi di Indonesia
serta
pembangunan
pelaksanaan zona
program
integritas
dalam
fakta
masih
yang
merajalela,
telah
2)
dijabarkan
korupsi
dapat
rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi
disebabkan oleh faktor struktural dan
atau
kultural, dan faktor kultural cenderung
WBK
(http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-
lebih
pers/209-kpk-dan-kemendikbud-
penegasan bahwa KPK memiliki mandat
tandatangani-nota-kesepahaman
diakses
pada hari Selasa 12 Januari 2016).
sulit
diberantas,
3)
perlunya
menyelenggarakan pendidikan antikorupsi guna meminima-lisir korupsi di masa
Pendidikan antikorupsi merupakan
depan yang disebabkan faktor kultural, 4)
langkah pencegahan sejak dini terjadinya
langkah KPK dalam mendesain pendidikan
korupsi. Hanya saja hasil upaya preventif
antikorupsi secara kelembagaan belum
ini tidak dapat dinikmati secara langsung,
terlihat secara jelas.
melainkan sebagai suatu bentuk antisipasi
Adapun tujuan yang ingin dicapai
yang dapat menciptakan generasi muda
dalam
yang memiliki mental kuat untuk tidak
mengetahui
melakukan
mendesain
korupsi,
menekan
laju
penelitian
ini,
adalah
untuk:
KPK
dalam
peranan
kelembagaan
pendidikan
pertumbuhan kasus korupsi Indonesia di
antikorupsi, mengetahui kendala yang
masa mendatang serta dapat mencetak
dihadapi
calon-calon figure pemangku kekuasaan
kelembagaan pendidikan antikorupsi serta
yang bersih dari korupsi. Namun pada
mengetahui
kenyataannya,
menanggulangi kendala yang dihadapi
pedoman
kurikulum
dalam
sebagai
menyusun
dan
KPK
dalam
upaya
KPK
METODE PENELITIAN
peserta
Jenis Penelitian
tidak
memuat
atau
untuk
KPK.
mengorganisir pengalaman belajar para didik,
mendesain
menuliskan secara tegas tentang desain
Jenis penelitian ini merupakan penelitian
pendidikan
antikorupsi,
sehingga
deskriptif, yakni penelitian yang prosedur
menjadikan
strategi
implementasi
pemecahan masalah yang diselidiki dengan
4
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek
ataupun
obyek
penelitian
Subjek penelitian ini diambil secara purposive
yaitu
dipilih
dengan
(seseorang, lembaga, masyarakat, dan
pertimbangan dan tujuan tertentu yang
lainnya) pada saat sekarang berdasarkan
karena keadaan, situasi dan posisinya
fakta-fakta yang tampak sebagaimana
dinilai
adanya yang meliputi interpretasi data dan
informasi, dan pengetahuan yang dapat
analisis
dipertanggungjawabkan tentang peranan
data
(Nawawi,
2002:
63).
bisa
yang
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang
pendidikan antikorupsi. subjek dalam
bertujuan memahami
yang
penelitian ini adalah tokoh-tokoh yang
dialami oleh subjek penelitian, misalnya
berperan dalam bagian antikorupsi ini
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
meliputi
lain sebaginya, secara holistik dengan cara
pelayanan
deskriptif dalam suatu konteks khusus
Sujanarko, serta 2 (dua) orang staff atau
yang alami tanpa ada campur tangan
pegawai
manusia dan dengan memanfaatkan secara
pelayanan masyarakat dengan kriteria
optimal berbagai metode ilmiah yang lazim
sudah bekerja di bidang tersebut selama
digunakan (Ghony, 2012: 25-29).
minimal
Waktu dan Tempat Penelitian
Masagung Dewanto dan Bapak Dony
Tempat atau lokasi penelitian ini tidak dilaksanakan di kantor Komisi
KPK
pendapat,
Pendekatan pada penelitian ini adalah
fenomena
dilakukan
memberikan
Direktur
pendidikan
masyarakat
direktorat
dalam
yakni
pendidikan
bidang
dan Bapak
dan
10 (sepuluh) tahun, Bapak
Mariantono. Prosedur
Pemberantasan Korupsi Jalan HR Rasuna
Data dalam penelitian ini diperoleh
Said Kav C-1, namun dilaksanakan di
melalui wawancara dan dokumentasi.
Gedung Ombudsman Jalan HR Rasuna
Penelitian ini menggunakan wawancara
Said Kav C-19 Kecamatan Setiabudi, Kota
tidak terstruktur sehingga peneliti dapat
Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang saat
mengembangkan
penelitian ini dilaksanakan menjadi kantor
penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan
sementara Deputi Bidang Pencegahan
tertulis seperti berita di media, notulen-
yang membawahi Direktorat Pendidikan
notulen rapat, surat menyurat dan laporan-
dan
laporan untuk mencari informasi yang
Pelayanan
Masyarakat
sebelum
berpindah ke kantor KPK yang baru. Subjek Penelitian
pertanyaan-pertanyaan
diperlukan (Afrizal, 2015: 21). Sedangkan
5
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
teknik yang digunakan untuk pemeriksaan
Pimpinan. Tahun ke- 5 atau pada tahun
keabsahan data adalah cross-check.
2008, Dikyanmas mulai memilih strategi
Teknik Analisis Data
desain pendidikan antikorupsi, langkah
Model analisis data pada penelitian
awal yang dilakukan adalah memfasilitasi
ini menggunakan analisis induktif. Adapun
focus group discussion (FGD) perwakilan
langkah-langkahnya diantaranya sebagai
guru-guru dari Kota Jakarta, Bogor,
berikut:
Tangerang, Bekasi untuk mendesain 9 nilai
1. Reduksi Data (Data Reduction)
antikorupsi sebagai muatan penting PAK,
Dalam reduksi data, peneliti memilah-
yakni Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin,
milah informasi yang dinilai lebih
Tanggungjawab, Kerja Keras, Sederhana,
pokok dan dianggap penting, yang
Berani, Adil. Kemudian, disusun pula
berkaitan dengan peranan KPK dalam
Kompetensi dan indikator dari masing-
desain kelembagaan PAK.
masing nilai disesuaikan dengan jenjang
2. Penyajian Data (Data Display)
pendidikan,
bekerjasama
dengan
Penyajian data dalam penelitian ini
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
berupa penyajian data hasil wawancara
(Kemendikbud).
dan dokumentasi yang telah diperoleh dalam pengumpulan data.
dalam lingkungan sekolah, keluarga dan
3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi Pengambilan
Nilai-nilai tersebut diintervensikan ke
keputusan
masyarakat melalui berbagai program yang
dalam
dilakukan secara rutin, normatif, sehingga
penelitian ini menggunakan metode
menjadi nilai yang membudaya dalam
konfirmasi dengan crosscheck dari dua
masyarakat
sehingga
teknik
diharapkan
adalah
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian ini.
mechanism,
yang
KPK
berupaya
untuk
(PAK)
menstimulus dan memberdayakan institusi
Direktorat
yang telah ada untuk bekerjasama dalam
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
pemberantasan tindak pidana korupsi,
(Dikyanmas),
unsur
termasuk melalui upaya pendidikan. KPK
pelaksana sebagian tugas pokok Deputi
menyebarkan nilai antikorupsi melalui
bidang
Upaya penyebaran tersebut melalui dua
diselenggarakan
antikorupsi
individu
yag
berperilaku antikorupsi. Sebagai trigger
HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan
output
oleh
yang merupakan
Pencegahan,
dan
Deputi
pencegahan merupakan unsur pembantu
6
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
pendekatan, yakni formal dan nonformal,
proses pembelajaran kelas, namun
secara formal program tersebut adalah:
juga dapat dilakukan melalui sistem
a. Koordinasi dengan stakeholders di
yang telah dibangun oleh suatu
sektor pendidikan
kampus.
KPK
dengan
pembekalan
peningkatan
Agama (Kemenag) yang membawahi
kapasitas dosen serta
menyiapkan
sekolah-sekolah
agama,
modul. Modul untuk Poltekkes pada
PAK
tahun ini sudah mengalami revisi, hal
KPK
untuk
mendorong
Kementerian
berbasis
mengimplementasikan
akan
sehingga menghasilkan Keputusan
ini
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
disesuaikan dengan perkembangan
Nomor: 1696 Tahun 2013 tentang
zaman serta kebutuhan kampus.
Panduan Penyelenggaraan Pendidikan
menunjukkan
mendukung
KPK
bahwa
modul
bekerjasama
dengan
Antikorupsi Di Madrasah. Pendidikan
kementerian yang memiliki sekolah
antikorupsi ini tidak diberikan melalui
kedinasan lain, dalam hal ini, PAK
suatu
mata
pelajaran
tersendiri,
menjadi suatu mata pelajaran yang
dengan
cara
berdiri sendiri. Bahkan KPK terlibat
mengintegrasikan melalui pelajaran
sebagai pengisi perkuliahan, seperti
Pendidikan Agama Islam (PAI). KPK
dalam Kementerian Dalam Negeri,
membantu menyediakan modul untuk
yang
menunjang proses pembelajaran dan
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Pelatihan untuk guru-guru.
dan Kementerian Keuangan yang
melainkan
KPK
bekerjasama
Kementerian
kesehatan
membawahi
Institut
dengan
memiliki Sekolah Tinggi Akutansi
yang
Negara (STAN). Selain itu, KPK telah
membawahi perguruan tinggi berbasis
mendorong
kesehatan yakni Politeknik kesehatan
menghasilkan Surat Edaran yang
(Poltekkes).
dikeluarkan
Sebelum
mengimplementasikan,
Dikti
DIKTI
sehingga
Nomor:
Poltekkes
1016/E/T/2012 tentang Implementasi
terlebih dahulu berkonsultasi dengan
Pendidikan Anti-korupsi di Perguruan
Dikyanmas tentang hal apa yang sudah
Tinggi baik yang berstatus negeri
dilakukan
maupun
oleh
kampus
serta
swasta.
KPK
juga
bagaimana kondisi kampus tersebut.
menandatangani nota kesepahaman
Karena PAK bukan hanya sekedar
dengan
82
perguruan
tinggi
di
7
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Indonesia baik yang berstatus negeri
penyampain
maupun
ini
lapangan, guru-guru masih kesulitan
seperti
dalam penyampaian karena pelatihan
implementasi PAK, kajian dan riset,
yang dilakukan bersama kemendikbud
sosialisasi dan kampanye antikorupsi,
pun tidak dilakukan secara continue
serta sebagai narasumber dan ahli.
sehingga
swasta.
berbentuk
KPK
banyak
Kerjasama hal,
bekerjasama
materi.
Namun,
implementasi
di
di
ranah
dengan
pendidikan formal hingga saat ini
Kemendikbud untuk melaksanakan
masih kurang terlihat dan belum
PAK mulai dari sekolah dasar hingga
terbangun dengan baik.
sekolah menangah atas. Meskipun
Selain itu, KPK juga bekerjasama
belum menghasilkan peraturan yang
dengan
legal sebagaimana Kemenag dan
Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
Dikti, namun implementasi PAK
Indonesia
dalam
telah
membangun anak jujur dimulai dari
dilakukan dengan menginsersikan ke
tingkat pendidikan formal paling
setiap mata pelajaran yang telah ada,
bawah
namun
menjadi
dilaksanakan secara nasional. KPK
kelemahan implementasi karena justru
menyelenggarakan workshop tunas
desain PAK menjadi tidak jelas karena
integritas yang diikuti oleh guru-guru
tidak
tingkat PAUD hingga sekolah Dasar
pendidikan
hal
semua
formal
tersebut
guru
dapat
Himpunan
Pendidik
(HIMPAUDI)
melalui
yang
dan
pelajaran yang diampu, seharusnya
masyarakat
PAK secara tegas diinsersikan kepada
dengan
mata pelajaran yang memiliki kaitan
menyelenggarakan workshop untuk
dengan nilai antikorupsi, seperti PAI
pendidikan tinggi yang diikuti oleh
maupun pendidikan kewarganegaraan.
perwakilan lembaga kemahasiswaan
dengan mengadakan workshop guru-
taman
untuk
menyampaikan materi sesuai dengan
Sebenarnya KPK telah membantu
pengelola
event
dan
(TBM). itu
bacaan
Bersamaan
KPK
juga
universitas. Meskipun
menjalin
kerjasama,
guru agar guru memiliki pengetahuan
namun KPK selalu berkeinginan agar
dan kemampuan untuk deliver content,
tidak terjadi ketergantungan kepada
KPK juga membantu menyediakan
KPK,
berbagai media untuk memudahkan
pelaksanaan PAK di kampus atau
KPK
hanya
mendorong
8
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
sekolah, sehingga tidak harus selalu
mengadakan workhsop di berbagai
terlibat dalam kegiatan, akan menjadi
daerah. Dalam workshop tersebut
suatu keberhasilan, saat suatu kampus
KPK mengundang perwakilan civil
atau sekolah dapat mandiri.
society organization (CSO), seperti
b. Menyiapkan tools/media
tokoh
agama,
tokoh
masyarakat,
Sebagaimana telah disebutkan di atas,
organisasi
selain berusaha menstimulus melalui
pemuda dan jurnalis. Selain workshop
kerjasama
inisiasi parisiasi mitra strtegis, KPK
secara
mendukung berupaya
langsung
implementasi, untuk
kapasitas
dan KPK
meningkatkan
stakeholder
juga
perempuan,
menggandeng
organisasi
Taman
baca
masyarakat (TBM).
pendidikan
KPK menginisiasi lahirnya sebuah
melalui penyediaan berbagai media,
gerakan yang dipelopori oleh gerakan
media yang dibuat KPK juga dapat
perempuan, dengan nama Gerakan
diakses
SPAK
oleh
masyarakat
umum,
(Saya
Perempuan
Anti
melalui portal web anticorruption
Korupsi). Secara umum program ini
clearing
dengan
terdiri dari dua kegiatan: pertama
tools
adalah pelatihan untuk fasilitator atau
yang dibuat berupa modul, film, dan
para calon agen SPAK. Kedua,
games yang telah dikategorikan sesuai
penyebaran pengetahuan antikorupsi
tingkatan kebutuhan, mulai modul
(sosialisasi) yang dilakukan oleh para
untuk tingkat anak usia dini, Sekolah
agen. Selain itu, hingga saat ini KPK
Dasar
masih
alamat
house
(ACCH),
http://acch.kpk.go.id,
(SD),
Sekolah
Menengah
berproses
dalam
upaya
Pertama (SMP), Sekolah Menengah
mengaktifkan dan membangun ACLC
Atas (SMA), mahasiswa hingga guru
(Anti-Corruption Learning Center).
dan orangtua, aparatur negara, dan
ACLC
masyarakat umum.
Pembelajaran Antikorupsi sehingga
c. Membuka
ruang
keterlibatan
partisipasi masyarakat Upaya penyebaran
untuk semangat
disebut
juga
Pusat
setiap orang dapat belajar di dalam ACLC tersebut, selain itu ACLC
mempercepat antikorupsi
untuk
menstandarkan
kompetensi
pengajar atau widya iswara, guru,
selanjutnya adalah dengan mengajak
dosen.
Sehingga
konten
yang
masyarakat untuk terlibat aktif, KPK
disosialisasikan oleh wisya iswara
9
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
dapat
sama
atau
sesuai
dengan
kurikulum yang telah disusun.
Event ini digelar setiap tahun dalam rangka
KPK juga menjalin kerjasama
peringatan
peringatan
dalam
Hari
rangka
Antikorupsi
dengan media baik cetak maupun
Internasional yang jatuh pada 9
elektronik, yakni dengan Femina
Desember. Acara ini dilaksanakan di
Group
mengkampanyekan
kota yang berbeda di tiap tahunnya,
tentang anak jujur, Femina Group
dan diikuti oleh berbagai komunitas
adalah perusahaan swasta nasional di
serta beberapa kementerian, BUMN,
bidang media. Ada banyak promosi
dan non-Government Organization
yang dilakukan, dan salah satu agenda
(NGO). Kegiatan dalam event ini
yang
dengan
antara lain: penanaman nlai integritas
menceritakan
untuk anak dan remaja, konferensi,
pengalaman pribadi, setelah berbuat
parenting antikorupsi, lomba orasi
jujur, yang diadakan setiap tahun.
antikorupsi
yang
dilakukan
mengadakan
adalah
lomba
d. Membuat piloting sekolah berbudaya antikorupsi
oleh
Muhammadiyah,
pemuda konsorsium
komunitas, workshop musik integritas,
KPK membuat piloting sekolah
deklarasi dan pameran foto difabel,
berbudaya antikorupsi di enam kota,
istiqhasah
yakni Bandung, Malang, Cimahi,
(pembuatan
Bengkulu, Kupang dan Gunung Kidul.
teknologi
Tujuannya untuk membuat sekolah-
menghasilkan
sekolah rujukan, terkait tata kelola
menanamkan nilai-nilai integritas),
sekolah, manajemen, dan sumber daya
kain perca keluarga hingga pemutaran
manusia. Ada banyak metode non
film dan konser musik antikorupsi.
konvensional yang digunakan, seperti:
antikorupsi, aplikasi
hackaton berbasis
informasi
untuk
solusi
dalam
b. Pelaksanaan Teacher Supercamp
Senam integritas, games, menulis
Merupakan camp yang melibatkan
cerita, animasi dan mendiskusikan
para tenaga pendidik dari seluruh
tokoh.
Indonesia yang memiliki minat, bakat,
Secara nonformal, KPK melakukan
atau pengalaman dalam menulis bahan
berbagai kegiatan, yakni:
bacaan
a. Pelaksanaan Antikorupsi
Event
Festival
semangat
remaja dan
serta komitmen
memiliki dalam
pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini
10
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
bertujuan
untuk
meningkatkan
membantu
budaya
antikorupsi,
tenaga
sehingga menjadi sandaran harapan,
pendidik dalam menyusun materi
tuntutan, dan keinginan dari sistem
pendidikan antikorupsi, memperkaya
sosial yang lebih besar. Keluarga juga
konten
merupakan
atau
kapasitas
membangun
literatur
pendidikan
pendukung
kekuatan
antikorupsi yang dapat dimanfaatkan
potensial generasi mendatang yang
dan diterapkan dalam pembelajaran di
akan mengambil alih kepemimpinan
sekolah.
negeri ini. KPK melakukan baseline
c. Pelaksanaan Youth Camp
study
untuk
memetakan
Tidak berbeda jauh dengan teacher
keluarga
supercamp,
(Prenggan) dan Kota Solo dan persepsi
namun
kegiatan
ini
di
Kota
kondisi
ditujukan kepada anak muda memiliki
mereka
semangat dan ide untuk menyebarkan
baseline study ini kemudian dijadikan
semangat antikorupsi melalui cara
acuan dalam penyusunan konsep
yang kreatif. KPK percaya akan
intervensi
kekuatan
budaya antikorupsi berbasis keluarga.
anak
muda
sebagai
pendorong perubahan sosial. KPK
terhadap
Yogyakarta
korupsi.
program
Hasil
pembangunan
e. Lomba Film
mendorong anak muda Indonesia
KPK menggelar sebuah ajang kreasi,
untuk sadar akan peran dan percaya
eksibisi dan forum diskusi tahunan
atas kemampuan yang mereka miliki
Anti
untuk melakukan perubahan sosial.
(ACFFest ).
ACFfest merupakan
Selain itu, KPK percaya bahwa
festival
di
volunterisme dan aktivisme untuk
bertujuan
untuk
melawan korupsi bisa dilakukan oleh
pemahaman
masyarakat
siapa saja, dari berbagai latar belakang
antikorupsi. Kegiatan ini diharapkan
dan oleh komunitas apapun.
menggugah
d. Pencegahan berbasis keluarga
Corruption
film
Film
Festival
Indonesia
yang
meningkatkan
kesadaran
mengenai
masyarakat
akan dampak korupsi, meningkatkan
Keluarga merupakan unit terkecil
gerakan
masyarakat, yang diharapkan menjadi
perilaku
inti gerakan sosial pemberantasan
partisipasi masyarakat untuk turut
korupsi. Keluarga dapat memengaruhi
serta dalam pemberantasan korupsi,
individu
serta
dan
berperan
signifikan
antikorupsi, antikorupsi,
dalam
rangka
menanamkan mendorong
membangun
11
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
kampanye, pendidikan dan gerakan antikorupsi melalui media film.
Upaya yang dilakukan KPK untuk Mengatasi
hambatan
adalah
dengan
pertama, memperkuat jalinan kerjasama Tahun ini, selain tetap melakukan
dengan berbagai lembaga baik secara
kegiatan di atas, KPK memilih concern
kualitas
terhadap anak. Hal ini dilatarbelakangi atas
mengembangkan
semakin berkurangnya rasa empati yang
meningkatkan
dimiliki
pendidikan serta melaksanakan event dan
anak,
kurangnya
kepedulian
maupun
kuantitas, media/tools,
kapasitas
sosial, karena saat ini kebanyakan dunia
aksi
anak hanya sebatas gadget saja, sehingga
antikorupsi. Kedua, menggunakan dana
KPK membuat permainan tradisional yang
hibah yang didapatkan dari luar negeri,
ditujukan kepada anak, setidaknya melalui
yakni: World Bank, Gesellschaft für
mainan tersebut, anak tetap berkomunikasi
Internationale Zusammenarbeit
dengan teman saat bermain, sehingga pada
(GIZ),
tahun ini KPK akan melaksanakan festival
International Development (USAID), The
anak di Jakarta.
Canadian
Dalam
mendesain
kelembagaan
kolaborasi
United
program
stakeholders
States
International
pendidikan
GmbH
Agency
for
Development
Agency (CIDA), The Australian Agency
PAK, ada hambatan yang membuat proses
For
penyebaran nilai-nilai tersebut menjadi
(AUSAID). Hibah tersebut dalam bentuk
lebih lambat. Pertama, kurangnya Sumber
uang, bentuk barang maupun dalam bentuk
Daya Manusia (SDM) yang saat ini
Jasa.
berjumlah
SIMPULAN DAN SARAN
6
(enam)
orang
khusus
International
Development
menangani pendidikan, sedangkan lingkup
Simpulan
kerja
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan
KPK
adalah
seluruh
wilayah
Indonesia. Hambatan kedua, Kurangnya
di
Anggaran Dana (Budget) untuk bidang
mengenai peranan komisi pemberantasan
pendidikan
korupsi
serta
ketiga,
Kurangnya
atas,
dapat
diambil
(KPK)
dalam
kesimpulan
mendesain
Dukungan Media yang sangat jarang
kelembagaan pendidikan anti korupsi,
meliput
yakni sebagai berikut.
kegiatan
KPK
di
bidang
pencegahan serta jarang menayangkan
1. Peranan yang dilakukan KPK di bidang
iklan atau film yang bermuatan nilai
pendidikan antikorupsi dilaksanakan
antikorupsi.
dengan menjalin kerjasama dengan
12
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Kemendikbud
untuk
mendesain
9
berbagai bentuk kegiatan. KPK juga
(sembilan) nilai antikorupsi yang terdiri
akan
atas: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin,
komunitas dan lembaga lain dalam
Tanggungjawab,
keras,
menyebarkan semangat antikorupsi. Di
Sederhana, Berani dan Adil. Kemudian
samping itu, KPK juga mendapatkan
KPK
berpola
dana hibah baik berbentuk uang mapun
melakukan berbagai program untuk
barang dan jasa dari luar negeri.
menyebarkan
Sehingga kinerja KPK menjadi lebih
secara
Kerja
rutin
dan
nilai-nilai
tersebut.
Keseluruhan program yang dilakukan melalui
dua
pendekatan,
yakni
pendekatan formal maupun nonformal.
lebih
banyak
menggandeng
cepat. Saran 1. Bagi KPK
2. Kendala yang dihadapi KPK, adalah
KPK hendaknya lebih meningkatkan
dikarenakan kurangnya jumlah staff
sosialisasi serta roadshow ke daerah-
Dikyanmas di segmen pendidikan, yang
daerah yang belum dijamah secara
hanya berjumlah 6 (enam) orang,
langsung oleh KPK. Perlunya dorongan
mengingat cakupan wilayah kerja KPK
lebih kepada lembaga yang menjadi
adalah
mitra
seluruh
wilayah
Indonesia.
kerjasama,
terutama
Kendala lain yang menghambat KPK
Kemendikbud agar implementasi PAK
adalah terkait anggaran dana. Meskipun
di ranah pendidikan formal dasar dan
anggaran KPK setiap tahun cenderung
menengah dapat lebih jelas dengan
bertambah, namun Dikyanmas tetap
menginsersikan
membutuhkan dana yang sangat besar.
matapelajaran
Selain itu, KPK berharap media massa
muatan PAK seperti pendidikan agama
terutama televisi ikut mengambil peran
atau pendidikan kewarganegaraan.
dalam bidang pendidikan, sehingga
2. Bagi Lembaga/Masyarakat/Media
proses
penyebarluasan
semangat
antikorupsi bisa berjalan lebih cepat. 3. Memperkuat
dan
memperluas
ke yang
dalam sesuai
satu dengan
a. Salah satu faktor penyebab korupsi adalah faktor struktural, artinya perilaku
korupsi
terjadi
karena
hubungan kerjasama menjadi salah satu
sistem birokrasi yang ada memang
upaya KPK dalam mengatasi kendala di
memungkinkan terjadinya korupsi.
atas. Kerjasama yang telah terbangun
Sehingga,
akan
lembaga dapat bersinergi dengan
kembali
diperkuat
melalui
hendaknya
lembaga-
13
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
KPK,
dalam
upaya
mencegah
sebagian besar masyarakat, maka
korupsi yang terjadi di birokrat.
akan
Harus berani mereformasi sistem
membubuhkan iklan ajakan untuk
yang dapat menjadi celah korupsi.
berperilaku
Selain
lembaga
film-film yang bersifat edukatif
seperti BUMN dapat membantu
bukan sekedar menghibur, serta
KPK
menampilkan
cerita
yang
menginspirasi
sehingga
dapat
itu,
diharapkan
dalam
semangat
menyebarluaskan
antikorupsi,
dengan
menjadi sponsor dalam event atau memperbanyak
jumlah
cetakan
media yang telah dibuat KPK. b. Korupsi yang disebabkan faktor kultural lebih sulit diberantas karena kurang-nya kesadaran masyarakat sehingga dalam keseharian tetap melakukan
kebiasaan
yang
lebih
baik
jujur,
jika
media
menayangkan
dicontoh oleh masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Jakarta: Rajawali Press. Ghony, Djunaidi M & Fauzan Almanshur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
cenderung koruptif. Tugas yang diemban KPK tidak akan berjalan lebih lancar, apabila tidak diterima dan tidak didukung oleh masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang baik, hendaknya dapat memulai
Indrayana, Denny. 2008. Negeri para Mafisio: Hukum di sarang koruptor. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Nawawi, Hadari. 2002. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
menanamkan nilai-nilai antikorupsi dari
diri
sendiri,
dan
menyebarkannya ke dalam lingkup keluarga, dan masyarakat sekitar. c. Media
hendaknya
memberikan
kontribusi dalam menangani korupsi negara yang semakin mengakar. Kemajuan
teknologi
membuat
semakin pentingnya media massa sebagai sumber informasi utama
Prawono. 2015. Model Pembelajaran anti korupsi terintegritasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA http://journal.unwidha.ac.id/index.php/pro ceeding/article/view/320/269 diakses pada hari Rabu 27 Januari 2016 Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Tim
Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. Nanang, dkk (ed). 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk
14
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Perguruan Tinggi. Kemendikbud.
Jakarta:
Widjojanto, Bambang. 2009. Anti Korupsi dari gagasan hingga pelembagaan. Jakarta: Kemitraan. Wijayanto, dkk. 2010. Mengorupsi Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Korupsi Jakarta:
Sumber Lain: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://Acch.kpk.go.id Diakses pada hari Selasa, 22 September 2015 pukul 20.15 WIB http://www.kpk.go.id/id/berita/siaranpers/209-kpk-dan-kemendikbudtandatangani-nota-kesepahaman diakses pada hari Selasa 12 Januari 2016 www.transparency.org Diakses pada hari Rabu 27 Januari 2016 pukul 17.00 WIB