Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendesain Kelembagaan Pendidikan Antikorupsi

1

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendesain Kelembagaan Pendidikan Antikorupsi The Role Of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) On Designing The Institution Of Anti-corruption Education Oleh: Qori Handayani dan Halili, S.Pd, M.A/ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peranan yang dilakukan KPK dalam mendesain kelembagaan pendidikan antikorupsi (PAK); 2) memaparkan kendala yang dihadapi KPK dalam desain kelembagaan pendidikan antikorupsi; dan 3) menjelaskan upaya yang telah dilakukan KPK untuk mengatasi kendala. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu 3 (tiga) orang yang telah bekerja di KPK selama 10 tahun terakhir, meliputi: Direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat (Dikyanmas) serta dua orang staff. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik cross check, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, yang meliputi 3 tahap, yakni: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KPK sebagai trigger mechanism menjalin kerjasama dengan Kemendikbud untuk mendesain sembilan nilai antikorupsi, yang menjadi muatan penting pendidikan antikorupsi. Kemudian KPK menyebarkan nilai-nilai tersebut melalui dua pendekatan yang dilakukan secara rutin dan berpola, yakni: pendekatan formal dan nonformal. 2) Kendala yang dihadapi KPK adalah kurangnya sumber daya manusia dalam intern Dikyanmas, kurangnya anggaran dana, serta kurangnya dukungan media massa. 3) Solusi yang digunakan KPK adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, serta menggunakan dana hibah dari luar negeri. Kata kunci: Peranan, KPK, pendidikan antikorupsi

Abstract This research aims to: 1) describe the role of KPK on designing the institution of anticorruption education; 2) identify the obstacles KPK faced in designing the institution of anticorruption education; and 3) explain the efforts made by KPK to overcome these obstacles. This type of research is descriptive with qualitative approach. Subject determination conducted by purposive technique, namely 3 (three) people who have worked in KPK over last 10 years, they are: Director of education and community service (Dikyanmas) Sujanarko, and two staff on field and segment of anti-corruption education, they are: Masagung Dewanto and Dony Mariantono. Techniques of data collecting are interview and documentation. Data validation technique used is cross-check technique, while technique of data analysis employs inductive data analysis, which includes three steps: reduction, presentation and data conclusion. The result shows that: 1) KPK as trigger mechanism collaborates with The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) to design 9 (nine) values of anti-corruption, and then spreads the values using two approaches which are regular and pattern, there are: formal and non-formal. 2) obstacles faced by the Commission is the less of human resources in the internal departement of anti-corruption education, budget funds, and press support. 3) The solution used by the Commission as well deal with the obstacles is to increase cooperation with various parties and to raise grants from abroad. Keyword: Role, KPK, anticorruption education

2


PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia merupakan

seolah telah menjadi bagian dari kehidupan

masalah yang seakan tidak bisa teratasi

kita dan bahkan sudah dianggap sebagai

dengan

hal yang biasa (Nanang, dkk, 2011: vi).

baik

dalam

hal

penuntasan.

Indonesia merupakan negara penganut

Secara garis besar, ada dua faktor

demokrasi namun negara penyandang

penyebab seseorang berperilaku koruptif,

predikat korupsi tidak akan pernah menjadi

yaitu

negara demokratis (Indrayana, 2008:30).

(Prawono, 2015: 69-70). Faktor struktural

Hasil survey yang dirilis Transparency

berarti perilaku korupsi terjadi karena

International(http://www.transparency.org

sistem birokrasi tidak beres, sehingga

/cpi2015 diakses pada 27 Januari 2016)

menimbulkan korupsi dengan berbagai

menunjukkan

Persepsi

model. Korupsi melalui faktor struktural

Korupsi Indonesia tahun 2015 mendapat

relatif mudah diberantas asalkan orang-

skor 36, dari rentang 0-100, dengan skor 0

orang yang menjadi atasan memiliki

dipersepsikan negara paling korup, dan

idealisme untuk memberantas korupsi.

100 untuk negara yang paling bersih dari

Sedangkan korupsi secara kultural lebih

korupsi. Skor rata-rata di dunia saat ini

sulit diberantas karena menyangkut nilai-

adalah 43, artinya negara dengan skor di

nilai yang berkembang dalam masyarakat,

bawah itu dikategorikan sebagai negara

seperti: masyarakat memiliki mental suka

korup.

menerabas, rendahnya budaya malu, masih

bahwa

Indeks

Dampak korupsi berimplikasi pada

faktor

melekatnya

struktural

budaya

dan

‘ewuh

pekewuh’

hancurnya sistem perekonomian, sistem

dalam

demokrasi, sistem politik, sistem hukum,

masyarakat yang masih lemah terhadap

sistem pemerintahan, dan tatanan sosial

pelaku korupsi, kurang dihargainya nilai

kemasyarakatan di negeri ini. Untuk itu,

kejujuran

sangat jelas bahwa korupsi merupakan

keteladanan dari para pemimpin, pengaruh

perbuatan amoral yang harus dibasmi,

budaya kolonialisme yang suka menindas

diperangi, dicegah atau diminimalisir.

orang lain (Prawono, 2015: 70).

Upaya pemberantasan korupsi yang telah

masyarakat,

kultural

dalam

Secara

kontrol

masyarakat,

formal,

upaya

sosial

kurang

untuk

dilakukan selama ini belum menunjukkan

memerangi korupsi telah tercantum dalam

hasil

dalam

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo.

berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

yang

optimal.

Korupsi

2


tentang Pemberantasan Tindak Pidana

pada pasal 13, bahwa KPK berwenang

Korupsi. Namun,

melaksanakan

korupsi

merupakan

langkah

upaya

satunya

adalah

gejala politik, ekonomi, sosial dan budaya

pencegahan,

(Wijayanto,

menyelenggarakan pendidikan antikorupsi

2009:

penanganan-nya

21),

tidak

sehingga

bisa

hanya

di setiap jenjang pendidikan.

mengandalkan produk hukum yang hanya berfungsi

sebagai

instrumen

yang

salah

atau

Proses suatu

pendidikan

proses

merupakan

pembudayaan

dan

berorientasi pada penindakan. Sebenarnya,

membudaya. Jika korupsi disebabkan

hal ini baik karena memberikan terapi

faktor culture yang telah berkembang

kejut, sehingga orang takut untuk korupsi.

dalam masyarakat Indonesia maka adalah

Namun, disisi lain hal ini membuat

tanggung jawab moral pendidikan nasional

penegakan

kontra

untuk membenahi pendidikan nasionalnya

produktif, karena energi lebih difokuskan

sebagai upaya pemberantasan korupsi.

kepada penindakan dan bukan pencegahan

Selama hampir tiga belas tahun Komisi

atau

sebagai

Pemberantasan Korupsi hadir, KPK terus

“penyembuhan masalah” yang terdapat di

berupaya meningkatkan kerjasama dengan

dalam sistem (Wibowo, 2015: 39).

berbagai lembaga serta siapa pun untuk

hukum

yang

menjadi

dianggap

Komisi Pemberantasan Korupsi

menyebarluaskan budaya dan semangat

(KPK) dibentuk sesuai amanat UU nomor

antikorupsi.

30

Komisi

publik akan menjadi energi pendorong bagi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

percepatan langkah memberantas korupsi.

(Surachmin, 2011:

Sehingga,

tahun

2002

tentang

136-137), sebagai

Pertumbuhan

partisipasi

serangkaian

jawaban atas hambatan pemberantasan

penyebaran

korupsi di Indonesia selama ini. Selain

digulirkan

mendapat

pemberantasan korupsi (Widjayanto, 2009:

amanat

untuk

melakukan

langkah penindakan, KPK juga diberi mandat

untuk

dengan

dan

edukasi

pencegahan

dan

21).

tindakan

Salah satu contoh kerjasama yang

pencegahan korupsi. Sebagaimana Pasal 6

dilakukan KPK, adalah dengan adanya

huruf

penandatanganan

UU

melakukan

informasi

program

Nomor

30

tahun

2002,

nota

kesepahaman

menyebutkan bahwa KPK memiliki tugas

(MoU) dengan Kementerian Pendidikan

untuk melakukan tindakan pencegahan,

dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada

kemudian poin tersebut dijabarkan kembali

tanggal 9 Maret 2012. Kerja sama antara

3


KPK dan Kemendikbud dalam pendidikan

pendidikan antikorupsi belum terlihat jelas

diwujudkan

di ranah pendidikan formal.

melalui

pengembangan

penyusunan

materi

dan

pendidikan

Berdasarkan atas landasan hukum

antikorupsi dan pembangunan integritas,

serta

pembinaan dan pengembangan tenaga

sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa

pendidik,

masalah, yakni: 1) Korupsi di Indonesia

serta

pembangunan

pelaksanaan zona

program

integritas

dalam

fakta

masih

yang

merajalela,

telah

2)

dijabarkan

korupsi

dapat

rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi

disebabkan oleh faktor struktural dan

atau

kultural, dan faktor kultural cenderung

WBK

(http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-

lebih

pers/209-kpk-dan-kemendikbud-

penegasan bahwa KPK memiliki mandat

tandatangani-nota-kesepahaman

diakses

pada hari Selasa 12 Januari 2016).

sulit

diberantas,

3)

perlunya

menyelenggarakan pendidikan antikorupsi guna meminima-lisir korupsi di masa

Pendidikan antikorupsi merupakan

depan yang disebabkan faktor kultural, 4)

langkah pencegahan sejak dini terjadinya

langkah KPK dalam mendesain pendidikan

korupsi. Hanya saja hasil upaya preventif

antikorupsi secara kelembagaan belum

ini tidak dapat dinikmati secara langsung,

terlihat secara jelas.

melainkan sebagai suatu bentuk antisipasi

Adapun tujuan yang ingin dicapai

yang dapat menciptakan generasi muda

dalam

yang memiliki mental kuat untuk tidak

mengetahui

melakukan

mendesain

korupsi,

menekan

laju

penelitian

ini,

adalah

untuk:

KPK

dalam

peranan

kelembagaan

pendidikan

pertumbuhan kasus korupsi Indonesia di

antikorupsi, mengetahui kendala yang

masa mendatang serta dapat mencetak

dihadapi

calon-calon figure pemangku kekuasaan

kelembagaan pendidikan antikorupsi serta

yang bersih dari korupsi. Namun pada

mengetahui

kenyataannya,

menanggulangi kendala yang dihadapi

pedoman

kurikulum

dalam

sebagai

menyusun

dan

KPK

dalam

upaya

KPK

METODE PENELITIAN

peserta

Jenis Penelitian

tidak

memuat

atau

untuk

KPK.

mengorganisir pengalaman belajar para didik,

mendesain

menuliskan secara tegas tentang desain

Jenis penelitian ini merupakan penelitian

pendidikan

antikorupsi,

sehingga

deskriptif, yakni penelitian yang prosedur

menjadikan

strategi

implementasi

pemecahan masalah yang diselidiki dengan

4


menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek

ataupun

obyek

penelitian

Subjek penelitian ini diambil secara purposive

yaitu

dipilih

dengan

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan

pertimbangan dan tujuan tertentu yang

lainnya) pada saat sekarang berdasarkan

karena keadaan, situasi dan posisinya

fakta-fakta yang tampak sebagaimana

dinilai

adanya yang meliputi interpretasi data dan

informasi, dan pengetahuan yang dapat

analisis

dipertanggungjawabkan tentang peranan

data

(Nawawi,

2002:

63).

bisa

yang

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

pendidikan antikorupsi. subjek dalam

bertujuan memahami

yang

penelitian ini adalah tokoh-tokoh yang

dialami oleh subjek penelitian, misalnya

berperan dalam bagian antikorupsi ini

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

meliputi

lain sebaginya, secara holistik dengan cara

pelayanan

deskriptif dalam suatu konteks khusus

Sujanarko, serta 2 (dua) orang staff atau

yang alami tanpa ada campur tangan

pegawai

manusia dan dengan memanfaatkan secara

pelayanan masyarakat dengan kriteria

optimal berbagai metode ilmiah yang lazim

sudah bekerja di bidang tersebut selama

digunakan (Ghony, 2012: 25-29).

minimal

Waktu dan Tempat Penelitian

Masagung Dewanto dan Bapak Dony

Tempat atau lokasi penelitian ini tidak dilaksanakan di kantor Komisi

KPK

pendapat,

Pendekatan pada penelitian ini adalah

fenomena

dilakukan

memberikan

Direktur

pendidikan

masyarakat

direktorat

dalam

yakni

pendidikan

bidang

dan Bapak

dan

10 (sepuluh) tahun, Bapak

Mariantono. Prosedur

Pemberantasan Korupsi Jalan HR Rasuna

Data dalam penelitian ini diperoleh

Said Kav C-1, namun dilaksanakan di

melalui wawancara dan dokumentasi.

Gedung Ombudsman Jalan HR Rasuna

Penelitian ini menggunakan wawancara

Said Kav C-19 Kecamatan Setiabudi, Kota

tidak terstruktur sehingga peneliti dapat

Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang saat

mengembangkan

penelitian ini dilaksanakan menjadi kantor

penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan

sementara Deputi Bidang Pencegahan

tertulis seperti berita di media, notulen-

yang membawahi Direktorat Pendidikan

notulen rapat, surat menyurat dan laporan-

dan

laporan untuk mencari informasi yang

Pelayanan

Masyarakat

sebelum

berpindah ke kantor KPK yang baru. Subjek Penelitian

pertanyaan-pertanyaan

diperlukan (Afrizal, 2015: 21). Sedangkan

5


teknik yang digunakan untuk pemeriksaan

Pimpinan. Tahun ke- 5 atau pada tahun

keabsahan data adalah cross-check.

2008, Dikyanmas mulai memilih strategi

Teknik Analisis Data

desain pendidikan antikorupsi, langkah

Model analisis data pada penelitian

awal yang dilakukan adalah memfasilitasi

ini menggunakan analisis induktif. Adapun

focus group discussion (FGD) perwakilan

langkah-langkahnya diantaranya sebagai

guru-guru dari Kota Jakarta, Bogor,

berikut:

Tangerang, Bekasi untuk mendesain 9 nilai

1. Reduksi Data (Data Reduction)

antikorupsi sebagai muatan penting PAK,

Dalam reduksi data, peneliti memilah-

yakni Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin,

milah informasi yang dinilai lebih

Tanggungjawab, Kerja Keras, Sederhana,

pokok dan dianggap penting, yang

Berani, Adil. Kemudian, disusun pula

berkaitan dengan peranan KPK dalam

Kompetensi dan indikator dari masing-

desain kelembagaan PAK.

masing nilai disesuaikan dengan jenjang

2. Penyajian Data (Data Display)

pendidikan,

bekerjasama

dengan

Penyajian data dalam penelitian ini

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

berupa penyajian data hasil wawancara

(Kemendikbud).

dan dokumentasi yang telah diperoleh dalam pengumpulan data.

dalam lingkungan sekolah, keluarga dan

3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi Pengambilan

Nilai-nilai tersebut diintervensikan ke

keputusan

masyarakat melalui berbagai program yang

dalam

dilakukan secara rutin, normatif, sehingga

penelitian ini menggunakan metode

menjadi nilai yang membudaya dalam

konfirmasi dengan crosscheck dari dua

masyarakat

sehingga

teknik

diharapkan

adalah

pengumpulan

data

yang

digunakan dalam penelitian ini.

mechanism,

yang

KPK

berupaya

untuk

(PAK)

menstimulus dan memberdayakan institusi

Direktorat

yang telah ada untuk bekerjasama dalam

Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

pemberantasan tindak pidana korupsi,

(Dikyanmas),

unsur

termasuk melalui upaya pendidikan. KPK

pelaksana sebagian tugas pokok Deputi

menyebarkan nilai antikorupsi melalui

bidang

Upaya penyebaran tersebut melalui dua

diselenggarakan

antikorupsi

individu

yag

berperilaku antikorupsi. Sebagai trigger

HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan

output

oleh

yang merupakan

Pencegahan,

dan

Deputi

pencegahan merupakan unsur pembantu

6


pendekatan, yakni formal dan nonformal,

proses pembelajaran kelas, namun

secara formal program tersebut adalah:

juga dapat dilakukan melalui sistem

a. Koordinasi dengan stakeholders di

yang telah dibangun oleh suatu

sektor pendidikan

kampus.

KPK

dengan

pembekalan

peningkatan

Agama (Kemenag) yang membawahi

kapasitas dosen serta

menyiapkan

sekolah-sekolah

agama,

modul. Modul untuk Poltekkes pada

PAK

tahun ini sudah mengalami revisi, hal

KPK

untuk

mendorong

Kementerian

berbasis

mengimplementasikan

akan

sehingga menghasilkan Keputusan

ini

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

disesuaikan dengan perkembangan

Nomor: 1696 Tahun 2013 tentang

zaman serta kebutuhan kampus.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan

menunjukkan

mendukung

KPK

bahwa

modul

bekerjasama

dengan

Antikorupsi Di Madrasah. Pendidikan

kementerian yang memiliki sekolah

antikorupsi ini tidak diberikan melalui

kedinasan lain, dalam hal ini, PAK

suatu

mata

pelajaran

tersendiri,

menjadi suatu mata pelajaran yang

dengan

cara

berdiri sendiri. Bahkan KPK terlibat

mengintegrasikan melalui pelajaran

sebagai pengisi perkuliahan, seperti

Pendidikan Agama Islam (PAI). KPK

dalam Kementerian Dalam Negeri,

membantu menyediakan modul untuk

yang

menunjang proses pembelajaran dan

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Pelatihan untuk guru-guru.

dan Kementerian Keuangan yang

melainkan

KPK

bekerjasama

Kementerian

kesehatan

membawahi

Institut

dengan

memiliki Sekolah Tinggi Akutansi

yang

Negara (STAN). Selain itu, KPK telah

membawahi perguruan tinggi berbasis

mendorong

kesehatan yakni Politeknik kesehatan

menghasilkan Surat Edaran yang

(Poltekkes).

dikeluarkan

Sebelum

mengimplementasikan,

Dikti

DIKTI

sehingga

Nomor:

Poltekkes

1016/E/T/2012 tentang Implementasi

terlebih dahulu berkonsultasi dengan

Pendidikan Anti-korupsi di Perguruan

Dikyanmas tentang hal apa yang sudah

Tinggi baik yang berstatus negeri

dilakukan

maupun

oleh

kampus

serta

swasta.

KPK

juga

bagaimana kondisi kampus tersebut.

menandatangani nota kesepahaman

Karena PAK bukan hanya sekedar

dengan

82

perguruan

tinggi

di

7


Indonesia baik yang berstatus negeri

penyampain

maupun

ini

lapangan, guru-guru masih kesulitan

seperti

dalam penyampaian karena pelatihan

implementasi PAK, kajian dan riset,

yang dilakukan bersama kemendikbud

sosialisasi dan kampanye antikorupsi,

pun tidak dilakukan secara continue

serta sebagai narasumber dan ahli.

sehingga

swasta.

berbentuk

KPK

banyak

Kerjasama hal,

bekerjasama

materi.

Namun,

implementasi

di

di

ranah

dengan

pendidikan formal hingga saat ini

Kemendikbud untuk melaksanakan

masih kurang terlihat dan belum

PAK mulai dari sekolah dasar hingga

terbangun dengan baik.

sekolah menangah atas. Meskipun

Selain itu, KPK juga bekerjasama

belum menghasilkan peraturan yang

dengan

legal sebagaimana Kemenag dan

Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

Dikti, namun implementasi PAK

Indonesia

dalam

telah

membangun anak jujur dimulai dari

dilakukan dengan menginsersikan ke

tingkat pendidikan formal paling

setiap mata pelajaran yang telah ada,

bawah

namun

menjadi

dilaksanakan secara nasional. KPK

kelemahan implementasi karena justru

menyelenggarakan workshop tunas

desain PAK menjadi tidak jelas karena

integritas yang diikuti oleh guru-guru

tidak

tingkat PAUD hingga sekolah Dasar

pendidikan

hal

semua

formal

tersebut

guru

dapat

Himpunan

Pendidik

(HIMPAUDI)

melalui

yang

dan

pelajaran yang diampu, seharusnya

masyarakat

PAK secara tegas diinsersikan kepada

dengan

mata pelajaran yang memiliki kaitan

menyelenggarakan workshop untuk

dengan nilai antikorupsi, seperti PAI

pendidikan tinggi yang diikuti oleh

maupun pendidikan kewarganegaraan.

perwakilan lembaga kemahasiswaan

dengan mengadakan workshop guru-

taman

untuk

menyampaikan materi sesuai dengan

Sebenarnya KPK telah membantu

pengelola

event

dan

(TBM). itu

bacaan

Bersamaan

KPK

juga

universitas. Meskipun

menjalin

kerjasama,

guru agar guru memiliki pengetahuan

namun KPK selalu berkeinginan agar

dan kemampuan untuk deliver content,

tidak terjadi ketergantungan kepada

KPK juga membantu menyediakan

KPK,

berbagai media untuk memudahkan

pelaksanaan PAK di kampus atau

KPK

hanya

mendorong

8


sekolah, sehingga tidak harus selalu

mengadakan workhsop di berbagai

terlibat dalam kegiatan, akan menjadi

daerah. Dalam workshop tersebut

suatu keberhasilan, saat suatu kampus

KPK mengundang perwakilan civil

atau sekolah dapat mandiri.

society organization (CSO), seperti

b. Menyiapkan tools/media

tokoh

agama,

tokoh

masyarakat,

Sebagaimana telah disebutkan di atas,

organisasi

selain berusaha menstimulus melalui

pemuda dan jurnalis. Selain workshop

kerjasama

inisiasi parisiasi mitra strtegis, KPK

secara

mendukung berupaya

langsung

implementasi, untuk

kapasitas

dan KPK

meningkatkan

stakeholder

juga

perempuan,

menggandeng

organisasi

Taman

baca

masyarakat (TBM).

pendidikan

KPK menginisiasi lahirnya sebuah

melalui penyediaan berbagai media,

gerakan yang dipelopori oleh gerakan

media yang dibuat KPK juga dapat

perempuan, dengan nama Gerakan

diakses

SPAK

oleh

masyarakat

umum,

(Saya

Perempuan

Anti

melalui portal web anticorruption

Korupsi). Secara umum program ini

clearing

dengan

terdiri dari dua kegiatan: pertama

tools

adalah pelatihan untuk fasilitator atau

yang dibuat berupa modul, film, dan

para calon agen SPAK. Kedua,

games yang telah dikategorikan sesuai

penyebaran pengetahuan antikorupsi

tingkatan kebutuhan, mulai modul

(sosialisasi) yang dilakukan oleh para

untuk tingkat anak usia dini, Sekolah

agen. Selain itu, hingga saat ini KPK

Dasar

masih

alamat

house

(ACCH),

http://acch.kpk.go.id,

(SD),

Sekolah

Menengah

berproses

dalam

upaya

Pertama (SMP), Sekolah Menengah

mengaktifkan dan membangun ACLC

Atas (SMA), mahasiswa hingga guru

(Anti-Corruption Learning Center).

dan orangtua, aparatur negara, dan

ACLC

masyarakat umum.

Pembelajaran Antikorupsi sehingga

c. Membuka

ruang

keterlibatan

partisipasi masyarakat Upaya penyebaran

untuk semangat

disebut

juga

Pusat

setiap orang dapat belajar di dalam ACLC tersebut, selain itu ACLC

mempercepat antikorupsi

untuk

menstandarkan

kompetensi

pengajar atau widya iswara, guru,

selanjutnya adalah dengan mengajak

dosen.

Sehingga

konten

yang

masyarakat untuk terlibat aktif, KPK

disosialisasikan oleh wisya iswara

9


dapat

sama

atau

sesuai

dengan

kurikulum yang telah disusun.

Event ini digelar setiap tahun dalam rangka

KPK juga menjalin kerjasama

peringatan

peringatan

dalam

Hari

rangka

Antikorupsi

dengan media baik cetak maupun

Internasional yang jatuh pada 9

elektronik, yakni dengan Femina

Desember. Acara ini dilaksanakan di

Group

mengkampanyekan

kota yang berbeda di tiap tahunnya,

tentang anak jujur, Femina Group

dan diikuti oleh berbagai komunitas

adalah perusahaan swasta nasional di

serta beberapa kementerian, BUMN,

bidang media. Ada banyak promosi

dan non-Government Organization

yang dilakukan, dan salah satu agenda

(NGO). Kegiatan dalam event ini

yang

dengan

antara lain: penanaman nlai integritas

menceritakan

untuk anak dan remaja, konferensi,

pengalaman pribadi, setelah berbuat

parenting antikorupsi, lomba orasi

jujur, yang diadakan setiap tahun.

antikorupsi

yang

dilakukan

mengadakan

adalah

lomba

d. Membuat piloting sekolah berbudaya antikorupsi

oleh

Muhammadiyah,

pemuda konsorsium

komunitas, workshop musik integritas,

KPK membuat piloting sekolah

deklarasi dan pameran foto difabel,

berbudaya antikorupsi di enam kota,

istiqhasah

yakni Bandung, Malang, Cimahi,

(pembuatan

Bengkulu, Kupang dan Gunung Kidul.

teknologi

Tujuannya untuk membuat sekolah-

menghasilkan

sekolah rujukan, terkait tata kelola

menanamkan nilai-nilai integritas),

sekolah, manajemen, dan sumber daya

kain perca keluarga hingga pemutaran

manusia. Ada banyak metode non

film dan konser musik antikorupsi.

konvensional yang digunakan, seperti:

antikorupsi, aplikasi

hackaton berbasis

informasi

untuk

solusi

dalam

b. Pelaksanaan Teacher Supercamp

Senam integritas, games, menulis

Merupakan camp yang melibatkan

cerita, animasi dan mendiskusikan

para tenaga pendidik dari seluruh

tokoh.

Indonesia yang memiliki minat, bakat,

Secara nonformal, KPK melakukan

atau pengalaman dalam menulis bahan

berbagai kegiatan, yakni:

bacaan

a. Pelaksanaan Antikorupsi

Event

Festival

semangat

remaja dan

serta komitmen

memiliki dalam

pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini

10


bertujuan

untuk

meningkatkan

membantu

budaya

antikorupsi,

tenaga

sehingga menjadi sandaran harapan,

pendidik dalam menyusun materi

tuntutan, dan keinginan dari sistem

pendidikan antikorupsi, memperkaya

sosial yang lebih besar. Keluarga juga

konten

merupakan

atau

kapasitas

membangun

literatur

pendidikan

pendukung

kekuatan

antikorupsi yang dapat dimanfaatkan

potensial generasi mendatang yang

dan diterapkan dalam pembelajaran di

akan mengambil alih kepemimpinan

sekolah.

negeri ini. KPK melakukan baseline

c. Pelaksanaan Youth Camp

study

untuk

memetakan

Tidak berbeda jauh dengan teacher

keluarga

supercamp,

(Prenggan) dan Kota Solo dan persepsi

namun

kegiatan

ini

di

Kota

kondisi

ditujukan kepada anak muda memiliki

mereka

semangat dan ide untuk menyebarkan

baseline study ini kemudian dijadikan

semangat antikorupsi melalui cara

acuan dalam penyusunan konsep

yang kreatif. KPK percaya akan

intervensi

kekuatan

budaya antikorupsi berbasis keluarga.

anak

muda

sebagai

pendorong perubahan sosial. KPK

terhadap

Yogyakarta

korupsi.

program

Hasil

pembangunan

e. Lomba Film

mendorong anak muda Indonesia

KPK menggelar sebuah ajang kreasi,

untuk sadar akan peran dan percaya

eksibisi dan forum diskusi tahunan

atas kemampuan yang mereka miliki

Anti

untuk melakukan perubahan sosial.

(ACFFest ).

ACFfest merupakan

Selain itu, KPK percaya bahwa

festival

di

volunterisme dan aktivisme untuk

bertujuan

untuk

melawan korupsi bisa dilakukan oleh

pemahaman

masyarakat

siapa saja, dari berbagai latar belakang

antikorupsi. Kegiatan ini diharapkan

dan oleh komunitas apapun.

menggugah

d. Pencegahan berbasis keluarga

Corruption

film

Film

Festival

Indonesia

yang

meningkatkan

kesadaran

mengenai

masyarakat

akan dampak korupsi, meningkatkan

Keluarga merupakan unit terkecil

gerakan

masyarakat, yang diharapkan menjadi

perilaku

inti gerakan sosial pemberantasan

partisipasi masyarakat untuk turut

korupsi. Keluarga dapat memengaruhi

serta dalam pemberantasan korupsi,

individu

serta

dan

berperan

signifikan

antikorupsi, antikorupsi,

dalam

rangka

menanamkan mendorong

membangun

11


kampanye, pendidikan dan gerakan antikorupsi melalui media film.

Upaya yang dilakukan KPK untuk Mengatasi

hambatan

adalah

dengan

pertama, memperkuat jalinan kerjasama Tahun ini, selain tetap melakukan

dengan berbagai lembaga baik secara

kegiatan di atas, KPK memilih concern

kualitas

terhadap anak. Hal ini dilatarbelakangi atas

mengembangkan

semakin berkurangnya rasa empati yang

meningkatkan

dimiliki

pendidikan serta melaksanakan event dan

anak,

kurangnya

kepedulian

maupun

kuantitas, media/tools,

kapasitas

sosial, karena saat ini kebanyakan dunia

aksi

anak hanya sebatas gadget saja, sehingga

antikorupsi. Kedua, menggunakan dana

KPK membuat permainan tradisional yang

hibah yang didapatkan dari luar negeri,

ditujukan kepada anak, setidaknya melalui

yakni: World Bank, Gesellschaft für

mainan tersebut, anak tetap berkomunikasi

Internationale Zusammenarbeit

dengan teman saat bermain, sehingga pada

(GIZ),

tahun ini KPK akan melaksanakan festival

International Development (USAID), The

anak di Jakarta.

Canadian

Dalam

mendesain

kelembagaan

kolaborasi

United

program

stakeholders

States

International

pendidikan

GmbH

Agency

for

Development

Agency (CIDA), The Australian Agency

PAK, ada hambatan yang membuat proses

For

penyebaran nilai-nilai tersebut menjadi

(AUSAID). Hibah tersebut dalam bentuk

lebih lambat. Pertama, kurangnya Sumber

uang, bentuk barang maupun dalam bentuk

Daya Manusia (SDM) yang saat ini

Jasa.

berjumlah

SIMPULAN DAN SARAN

6

(enam)

orang

khusus

International

Development

menangani pendidikan, sedangkan lingkup

Simpulan

kerja

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan

KPK

adalah

seluruh

wilayah

Indonesia. Hambatan kedua, Kurangnya

di

Anggaran Dana (Budget) untuk bidang

mengenai peranan komisi pemberantasan

pendidikan

korupsi

serta

ketiga,

Kurangnya

atas,

dapat

diambil

(KPK)

dalam

kesimpulan

mendesain

Dukungan Media yang sangat jarang

kelembagaan pendidikan anti korupsi,

meliput

yakni sebagai berikut.

kegiatan

KPK

di

bidang

pencegahan serta jarang menayangkan

1. Peranan yang dilakukan KPK di bidang

iklan atau film yang bermuatan nilai

pendidikan antikorupsi dilaksanakan

antikorupsi.

dengan menjalin kerjasama dengan

12


Kemendikbud

untuk

mendesain

9

berbagai bentuk kegiatan. KPK juga

(sembilan) nilai antikorupsi yang terdiri

akan

atas: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin,

komunitas dan lembaga lain dalam

Tanggungjawab,

keras,

menyebarkan semangat antikorupsi. Di

Sederhana, Berani dan Adil. Kemudian

samping itu, KPK juga mendapatkan

KPK

berpola

dana hibah baik berbentuk uang mapun

melakukan berbagai program untuk

barang dan jasa dari luar negeri.

menyebarkan

Sehingga kinerja KPK menjadi lebih

secara

Kerja

rutin

dan

nilai-nilai

tersebut.

Keseluruhan program yang dilakukan melalui

dua

pendekatan,

yakni

pendekatan formal maupun nonformal.

lebih

banyak

menggandeng

cepat. Saran 1. Bagi KPK

2. Kendala yang dihadapi KPK, adalah

KPK hendaknya lebih meningkatkan

dikarenakan kurangnya jumlah staff

sosialisasi serta roadshow ke daerah-

Dikyanmas di segmen pendidikan, yang

daerah yang belum dijamah secara

hanya berjumlah 6 (enam) orang,

langsung oleh KPK. Perlunya dorongan

mengingat cakupan wilayah kerja KPK

lebih kepada lembaga yang menjadi

adalah

mitra

seluruh

wilayah

Indonesia.

kerjasama,

terutama

Kendala lain yang menghambat KPK

Kemendikbud agar implementasi PAK

adalah terkait anggaran dana. Meskipun

di ranah pendidikan formal dasar dan

anggaran KPK setiap tahun cenderung

menengah dapat lebih jelas dengan

bertambah, namun Dikyanmas tetap

menginsersikan

membutuhkan dana yang sangat besar.

matapelajaran

Selain itu, KPK berharap media massa

muatan PAK seperti pendidikan agama

terutama televisi ikut mengambil peran

atau pendidikan kewarganegaraan.

dalam bidang pendidikan, sehingga

2. Bagi Lembaga/Masyarakat/Media

proses

penyebarluasan

semangat

antikorupsi bisa berjalan lebih cepat. 3. Memperkuat

dan

memperluas

ke yang

dalam sesuai

satu dengan

a. Salah satu faktor penyebab korupsi adalah faktor struktural, artinya perilaku

korupsi

terjadi

karena

hubungan kerjasama menjadi salah satu

sistem birokrasi yang ada memang

upaya KPK dalam mengatasi kendala di

memungkinkan terjadinya korupsi.

atas. Kerjasama yang telah terbangun

Sehingga,

akan

lembaga dapat bersinergi dengan

kembali

diperkuat

melalui

hendaknya

lembaga-

13


KPK,

dalam

upaya

mencegah

sebagian besar masyarakat, maka

korupsi yang terjadi di birokrat.

akan

Harus berani mereformasi sistem

membubuhkan iklan ajakan untuk

yang dapat menjadi celah korupsi.

berperilaku

Selain

lembaga

film-film yang bersifat edukatif

seperti BUMN dapat membantu

bukan sekedar menghibur, serta

KPK

menampilkan

cerita

yang

menginspirasi

sehingga

dapat

itu,

diharapkan

dalam

semangat

menyebarluaskan

antikorupsi,

dengan

menjadi sponsor dalam event atau memperbanyak

jumlah

cetakan

media yang telah dibuat KPK. b. Korupsi yang disebabkan faktor kultural lebih sulit diberantas karena kurang-nya kesadaran masyarakat sehingga dalam keseharian tetap melakukan

kebiasaan

yang

lebih

baik

jujur,

jika

media

menayangkan

dicontoh oleh masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Jakarta: Rajawali Press. Ghony, Djunaidi M & Fauzan Almanshur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

cenderung koruptif. Tugas yang diemban KPK tidak akan berjalan lebih lancar, apabila tidak diterima dan tidak didukung oleh masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang baik, hendaknya dapat memulai

Indrayana, Denny. 2008. Negeri para Mafisio: Hukum di sarang koruptor. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Nawawi, Hadari. 2002. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

menanamkan nilai-nilai antikorupsi dari

diri

sendiri,

dan

menyebarkannya ke dalam lingkup keluarga, dan masyarakat sekitar. c. Media

hendaknya

memberikan

kontribusi dalam menangani korupsi negara yang semakin mengakar. Kemajuan

teknologi

membuat

semakin pentingnya media massa sebagai sumber informasi utama

Prawono. 2015. Model Pembelajaran anti korupsi terintegritasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA http://journal.unwidha.ac.id/index.php/pro ceeding/article/view/320/269 diakses pada hari Rabu 27 Januari 2016 Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Tim

Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. Nanang, dkk (ed). 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk

14


Perguruan Tinggi. Kemendikbud.

Jakarta:

Widjojanto, Bambang. 2009. Anti Korupsi dari gagasan hingga pelembagaan. Jakarta: Kemitraan. Wijayanto, dkk. 2010. Mengorupsi Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

Korupsi Jakarta:

Sumber Lain: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://Acch.kpk.go.id Diakses pada hari Selasa, 22 September 2015 pukul 20.15 WIB http://www.kpk.go.id/id/berita/siaranpers/209-kpk-dan-kemendikbudtandatangani-nota-kesepahaman diakses pada hari Selasa 12 Januari 2016 www.transparency.org Diakses pada hari Rabu 27 Januari 2016 pukul 17.00 WIB

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendesain Kelembagaan Pendidikan Antikorupsi

Recommend Documents