KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK
SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY NASIONAL & INTERNASIONAL 2008 2009 2010
Penerimaan sektor Tambang Rp. 42 T
Potensi Hutan Industri Indonesia 101 Jt Ha.
Penerimaan sektor Migas Rp. 340 T
945 Jenis Tanaman Pangan
Potensi Perikanan 5.37 Juta Ton
Penduduk 240.271.552
ASSET NEGARA RI
NO
PERUSAHAAN
KOMODITAS/ BISNIS
DEVIDEN KE NEGARA
1
PT. PERTAMINA
MIGAS
10.47 T
2
PT. TELKOM
TELEKOMUNIKASI
3.3 T
3
PT. FREEPORT
TAMBANG
2.1 T
4
PT. BANK MANDIRI
PERBANKAN
1.5 T
5
PT. BANK BRI
PERBANKAN
1.5 T
6
PT. SEMEN GRESIK
SEMEN
827 M
7
PT. PGN
GAS
703 M
8
PT. BA
TAMBANG
656 M
9
PT. PELINDO II
PELABUHAN
560 M
10
PT. TIMAH
TAMBANG
436 M
SUMBER : Audit BPK Kementerian Keuangan 2009
ASSET BUMN
CADANGAN DEVISA 2009
APBN 2009
GNP
• Rp. 2.071 T • Rp. 2.505 T • 66.1 M US $ • Rp. 1.203 T (22.7% PDB) • 3.830 US $
PENERIMAAN/SUMBER
JUMLAH
PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK 2009
634 T
WAJIB PAJAK PRIBADI
9.8 JT ORANG
WAJIB PAJAK BADAN USAHA
1.2 JT INSTANSI
PENERIMAAN PAJAK 2009
566 T
PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI 2010
81.9 T
PENDAPATAN PT. PLN 2009
89 T
LABA BERSIH PT. PLN 2009
10 T
Juara
Juara
Olympiade Fisika Int’l 2010
Futsal Asia Tenggara (AFF) 2010
Juara South East Asia Equastrian Champ 2010
Juara Down River Race Australasia 2010
Juara F 3 Asia di Turki
Juara Shell Eco Challenge 2010
CPI 2009 PERC 2010 HDI 2009 INDEX SUAP 2009
NO
HUMAN DEVELOPMENT INDEX - UN 2009
SCORE
NO
CORRUPTION PERSEPTION INDEX – TI 2009
SCORE
1
NORWAY
0.971
1
NEW ZEALAND
9.6
66
MALAYSIA
0.829
2
DENMARK
9.3
92
CHINA
0.772
3
SINGAPORE
9.2
109
TURKMENISTAN
0.739
56
MALAYSIA
4.5
110
PALESTINIAN AUTORITY
0.737
79
CHINA
3.6
111
INDONESIA
0.734
111
INDONESIA
2.8
112
HONDURAS
0.732
111
DJIBOUTI
2.8
182
NIGER
0.340
180
SOMALIA
1.1
NO
POLITICAL ECONOMIC RESEARCH CONSULTANCY – PERC 2009
SCORE
1
SINGAPORE
1.42
9
MALAYSIA
6.47
10
CHINA
6.52
16
INDONESIA
9.27
INDEX SUAP INSTANSI PUBLIK – TII 2009
SCORE
1
POLISI
48%
2
BEA & CUKAI
41 %
3
IMIGRASI
34 %
4
DLLAJR
33 %
5
PEMKOT/KAB/PROV
33 %
6
BPN
32 %
7
PELINDO
30 %
8
PENGADILAN
30 %
9
KEMKUMHAM
21 %
10
ANGKASA PURA
21 %
11
KANTOR PAJAK DAERAH
17 %
12
KEMKES
15 %
13
KANTOR PAJAK NASIONAL
14 %
14
BPOM
14 %
15
MUI
10 %
Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
PENINDAKAN
PS.1 BUTIR 3 UU 30 / 2002 PENCEGAHAN
PERANSERTA MASYARAKAT
PENINDAKAN PS. 6 c
PENCEGAHAN PS. 13
MONITORING PS. 14
KOORDINASI PS. 7
SUPERVISI PS. 8
PERAN SERTA MASYARAKAT
KEWENANGAN KPK PASAL 13 UU 30 TAHUN 2001
UU 31 TAHUN 1999 PS. 41 & 42
KEWENANGAN KPK PASAL 12 UU 30 TAHUN 2001
PENYELIDIKAN
PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN LHKPN
LAPORAN INFORMASI ADUAN
PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
PENYIDIKAN
MONITORING & PERBAIKAN SISTEM PENCEGAHAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PENINDAKAN
PENUNTUTAN
KERJASAMA BILATERAL & MULTILATERAL
Peran serta Masyarakat PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (UU 28/99). 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau. 3. Menyangkut kerugian negara > satu milyar. Pasal 11 UU 30 Tahun 2002
KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002 1. Menyadap dan merekam pembicaraan. 2. Memerintahkan pelarangan ke luar negeri. 3. Meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. 4. Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau orang lain yang terkait. 5. Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya. 6. Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka. 7. Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/ lisensi/ konsesi. 8. Meminta bantuan pencarian, penyitaan dan pencarian barang bukti di luar negeri. 9. Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeladaahan, penyitaan
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga dimiliki KPK
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
DEFINISI KORUPSI Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi :
6.
Kerugian keuangan negara Suap – menyuap Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Perbuatan curang Benturan kepentingan dalam pengadaan
7.
Gratifikasi
1. 2. 3. 4. 5.
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan keterangan atau memberi keterangan palsu Saksi yang membuka identitas pelapor
Sistem Lembaga Penegakkan Hukum Sosial Kemasyarakatan Kebangsaan
PENEGAKKAN HUKUM
•Aturan/Per UU an •Organisasi •Keadilan •Politik
•UU
•Perilaku/Budaya
•Nasionalisme
•Organisasi
•Panutan
•Kepribadian
•Personel
•Integritas
•Jati Diri
•Kompetensi SISTEM
KEBANGSAAN •Permisifisme
SOSIAL KEMASYARAKATAN
SISTEM
Reformasi Birokrasi
Reformasi Per UU an dan Kelembagaan Peneggakkan Hukum
PENEGAKKAN HUKUM
SOSIAL KEMASYARAKATAN
KEBANGSAAN
Lembaga Independen dengan Kewenangan Luas
Disiplin
Pendidikan Karakter
Penegakkan Hukum yang Konsisten
Kerja Keras
Arah Kebijakan Nasional
Pembagian Kewenangan yang Jelas
Taat Hukum
Pelayanan Kepada Negara
Reformasi Pelayanan kepada Masyarakat
Perbaikan sistem Perpolitikan
PENINDAKAN • • • • • •
Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Sidang Pengadilan Tipikor Paksa Badan Pengembalian Kerugian Negara • Koordinasi & Supervisi Kasus Tipikor • Asset Tracing
PENCEGAHAN • Kewajiban Lapor LHKPN • Program Pengendalian Gratifikasi • Monitoring & Usulan Perbaikan Sistem • Pendidikan Anti Korupsi • Program Zona Integritas • Survey Index Integritas Nasional (IIN) • Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) • Penertiban Asset Negara
KELEMBAGAAN • • • •
Capacity Building MSDM Membangun Kode Etik KPK Azas KPK • Kepastian Hukum • Keterbukaan • Akuntabilitas • Kepentingan Umum • Proporsionalitas
TERIMA KASIH Pengaduan Masyarakat KPK (021) 2557 8389 Fax (021) 5289 2454 E-mail : Pengaduan @kpk.go.id KPK On-Line Monitoring System : www.kpk.go.id Biro Humas KPK (021) 2557 8498 Fax (021) 5290 5592 Gd. KPK Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan JAKARTA (021) 2557 8300
