PERANAN PANCASILA DALAM KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Disusun Oleh: ARIEF NURSALIM 11.02.8162 KELOMPOK A
DOSEN : KHALIS PURWANTO, MM
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAGEMENT DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat diselesaikannya Makalah dengan judul “Peranan Pancasila dalam Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Makalah ini disusun sebagai tugas akhir dari matakuliah Pancasila. Tanpa bantuan, bimbingan serta uluran tangan dari berbagai pihak, Makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu disampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua bapak ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberi dorongan material dan spiritual. 2. Rekan Rekan yang telah banyak memberikan masukan dan support. Semoga kebaikan beliau diatas mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin. Sangat di sadari bahwa Makalah ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan proposal ini. Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati, semooga laporan kegiatan PI ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.
Penulis
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii ABSTRAKSI..................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 2 1.3 Pendekatan ....................................................................................... 2 1.3.1 Historis ................................................................................. 2 1.3.2 Sosiologis ............................................................................. 3 1.3.3 Yuridis .................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Dampak dari Kinerja KPK Banyak yang Memacetkan Kasus ...... 4 2.1 Peranan Pancasila dalam Kinerja KPK .......................................... 5 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan dan Saran ................................................................... 10 REFERENSI ..................................................................................................... iv
ABSTRAKSI
Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan proses penegakan hukum, proses penegakan hukum di Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Pancasila mempunyai definisi yang sangat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai bagus meski tidak terlalu istimewa. Selama dua tahun kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pemburu para koruptor ini dinilai diskriminatif dalam mengungkapkan kasuskasus korupsi yang melibatkan para pejabat Negara, namun dalam kinerjanya Komisi Pemberantasan Korupsi masih bersifat tebang pilih. Banyaknya kasuskasus yang tersendat prosesnya seperti kasus bank century sampai pada kasus mantan bendahara partai Demokrat Nasarudin yang menjadi ganjalan Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh nilai sempurna dalam pemberantasan korupsi. Banyak pendapat yang muncul dari berbagai kalangan, kaum intelek, elite politik, LSM, masyarakat dan menyebabkan banyak aktivis mahasiswa turun ke jalan untuk mempertanyakan soal kemacetan penanganan kasus - kasus korupsi yang telah mengoyak keadilan rakyat Indonesia. Kasus kasus tersebut jika dibiarkan maka akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kasus kasus korupsi di Indonesia semakin minim aplikasi. Hal ini terbukti karena ternyata berbagai kasus kasus korupsi di Indonesia semakin ruet dan tidak tau arah tujuanya mau dibawa kemana.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali dikalangan intelek dan kaum elit pemerintah bangsa Indonesia tercinta ini. Aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, dan hukum serta hankam merupakan ranah kerjanya Pancasila di dunia Indonesia yang sudah menjadi dasar Negara dan membawa Negara ini merdeka hingga 64 tahun lebih. Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka selama itu, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasil dan UUD 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi. Sebagai contoh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin kehilangan arah dan bermain tebang pilih dalam memroses kasus-kasus pidana korupsi menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan semua pihak. Dalam hal ini meski Presiden telah menegaskan KPK jangan ragu untuk mengambil alih kasus korupsi tetapi dapat dipastikan, fungsi supervisi KPK hingga kini masih mandul. Meski gebrakan KPK sudah mulai bergigi, tetapi masih ada kesan sikap KPK yang masih ewuh pakewuh menghadapi tersangka pejabat tinggi negara. Diperlukan percepatan reformasi birokrasi bersama dengan Presiden, dan KPK harus dapat mencegah pengaruh eksekutif dan legislatif, untuk menghindari kesan politisasi kasus korupsi. Sebagai lembaga “pemicu kinerja” (trigger mechanism), KPK diharapkan cerdik mengatur strategi menetapkan skala prioritas kasus korupsi yang amat strategis, menarik perhatian masyarakat, dan berdampak luar biasa terhadap
keuangan negara. Sudah saatnya pimpinan KPK meninggalkan gaya zig-zag dan spontanitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi hanya sekadar menarik perhatian publik. KPK tampaknya harus segera menerapkan penanganan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan terencana secara matang di bidang pencegahan dan penindakan sehingga publik dapat melihat jelas arah dan tujuan pemberantasan korupsi oleh KPK dibandingkan dengan kedua institusi penegak hukum yang ada. 1.2 Rumusan Masalah Berbagai masalah dan pertanyaan mengenai Peranan pancasila dalam kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi seperti telah dideskripsikan diatas muncul dari berbagai kalangan dan dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana dampak dari kinerja KPK yang banyak memacetkan kasuskasus korupsi? 2. Bagaimana peranan Pancasila dalam kinerja KPK ?
1.3 Pendekatan 1.
Historis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang sudah dipercaya Negara Indonesia untuk memberantas penyakit pemerintahan Negara ini. KPK sekian lama ini memang sudah menjalankan tugas dengan cukup baik dengan bukti banyak tertangkapnya tikus-tikus kantor yang menjadi sumber penyakit bangsa ini. Sehingga KPK mendapat nomor di hati masyarakat di bandingkan penegak hokum lainya. Namun akhir akhir ini KPK banyak menuai kritik dari berbagai pihak dikarenakan kinerjanya yang berbau tebang pilih. Yang dituntut masyarakat saat ini adalah proses yuridis, khususnya implementasi sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang bukan hanya bernafaskan prinsip kecermatan dan kecematan, tetapi juga egalitarian (tidak tebang pilih) atau setiap
orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum harus diperlakukan sederajat di depan hukum. 2.
Sosiologis
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar memiliki penduduk yang sangat banyak yang berasal dari berbagai macam suku, ras dan kebuayaan, sehingga diperlukan pemerintah untuk mengatur penduduk yang sangat banyak tersebut. Pemerintahan yang jujur dan tegas yang dapat mengayomi masyarakat. KPK sebagai bagian dari pemerintah haruslah tegas dan adil dalam menegakkan hukum sehingga masyarakat akan percaya kepada pemerntahan dan persatuan akan tetap terjaga antara pemerintahan dan masyarakat. 3.
Yuridis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Dampak dari Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang Banyak Memacetkan Kasus. Harus diakui bahwa terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan sebersit asa bagi masyarakat akan terwujudkan suatu system pemerintahan yang bebas dari segala tindak korupsi. Jika melihat sepak terjang KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sejauh ini dapat dikatakan prestasi yang ditorehkan KPK cukup lumayan. Terbukti dengan ditangkapnya beberapa pelaku korupsi dari kalangan pejabat, baik di pusat maupun daerah. Namun demikian, bukan berarti KPK lepas dari kritik dan hambatan dalam melaksanakan tugas
mulianya.
Contoh
terakhir
hambatan-hambatan
tersebut
adalah
digulirkannya wacana pembubaran KPK di kalangan dewan, ketika salah satu anggota dewan tertangkap basah sedang melakukan transaksi yang diduga korupsi. Sementara kritik tajam yang ditujukan kepada KPK meliputi berbagai aspek, di antaranya; KPK dianggap sebagai lembaga yang super body, tudingan bahwa anggota-anggota yang duduk di dalamnya tidak memiliki integritas yang memadai, belum mampu keluar dari bayang-bayang system yang korup, bertindak tebang pilih dan seterusnya. Tidak sepenuhnya kritik tersebut salah. Faktanya hingga saat ini KPK masih sering terlihat gamang dan bingung ketika menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan "orang kuat". Sejumlah penilaian negatif lainya ditujukan kepada KPK, di antaranya KPK dinilai melaku kan tebang pilih, KPK dinilai hanya mampu mengungkap kasus-kasus kecil, dan beberapa komisioner KPK menghadapi masalah terkait dengan integritas kepribadian mereka. Sekadar contoh, selama beberapa waktu, Chandra Hamzah dan Bibit mendominasi pemberitaan media terkait dengan kasus Anggoro Wijoyo. Sampai kini, Anggoro Wijoyo masih buron. KPK juga belum mampu
menangkap Nunun Nurbaeti
terkait kasus suap DGS BI. Sementara seluruh
anggota DPR yang menjadi
tersangka terkait kasus tersebut telah menjalani vonis hukuman. Yang terbaru,
dari tempat persembunyiannya, M Nazaruddin melemparkan tuduhan pengaturan kasus kepada komisioner Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan Ade Raharja. Disadari atau tidak, kasus-kasus tersebut telah menggerogoti kredibilitas KPK dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini berbahaya dalam konteks perjuangan pemberantasan korupsi. 2.2 Peranan Pancasila dalam kinerja KPK
Pancasila sebagai sumber nilai dan norma
dan sebagai pedoman
kehidupan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila akan bisa menjadi filter bagi penyelesaian kasus – kasus yang ditangani oleh KPK. Kelima sila Pancasila wajib menjadi dasar dalam penyelesaian kasuskasus yang ditangani KPK. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan membawa kasus ini kedalam pemahaman yang morality dan religius. Sehingga pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus akan menghasilkan keputusan yang seadiladilnya. Tak akan ada yang merasa rugi dan dirugikan. Dengan jiwa kekeluargaan yang tertanam dalam Pancasila memberikan peran pada kuatnya integralitas para wakil rakyat yang sedang melakukan penyelesaian di DPR. Mantan Ketua komisi pemberantasan korupsi, Antasari Azhar menegaskan Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi “Prinsip prima” bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik, tanpa melakukan korupsi, dan ikut memberantas/mencegah korupsi. Sehingga semua warga Negara ikut dalam pemberantasan korupsi.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan dan Saran Beberapa kasus – kasus korupsi yang macet di tangani oleh KPK dan sistem tebang pilih oleh KPK membuktikan bahwa nilai- nilai pancasila telah di abaikan, sehingga terjadi pro dan kontra, kritik dari semua kalangan terhadap pemerintahan untuk itu nilai nilai dari pancasila harus dipakai kembali sehingga kinerja KPK akan lebih baik. Pancasila sebagai sumber nilai nlai dan norma untuk warga negara indonesia berbuat baik. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia.
REFERENSI www.komunitasdemokrasi.com http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisi_Pemberantasan_Korupsi http://korupsidalampandanganpancasila.blogspot.com http://17-08-1945.blogspot.com/2010/07/koran-digital-denny-indrayana_21.html
