Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan UNCAC Dedie A. Rachim Direktur Direktorat PJKAKI - KPK
Disampaikan pada: Forum Antikorupsi Indonesia Ke-5, 29 November 2016 di Universitas Bina Nusantara, Jakarta
Outline • Latar belakang UNCAC • Arti penting UNCAC bagi Indonesia • Review Putaran I (periode 2010-2015) • Review Putaran II (2016-2020)
Latar Belakang – Ratifikasi UNCAC 2000
2002-2003
2003
• Resolusi 55/61 Sidang Umum PBB tanggal 4 Desember 2000 menyatakan keinginan adanya instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan korupsi
• Naskah Convention against Corruption dirumuskan dalam 7 sesi negosiasi
• Naskah UNCAC diadopsi dalam Sidang Umum PBB tanggal 31 Oktober 2003 • Republik Indonesia menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003
2005 • UNCAC mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005
2006 • Republik Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006
• Saat ini, 180 negara telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. • Kantor UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime) di Wina, Austria berfungsi sebagai Sekretariat UNCAC.
Arti penting UNCAC bagi Indonesia (menurut UU nomor 7 tahun 2006) • Komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.
• Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; • Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
• Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; • Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan • Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.
Review Putaran I (periode 2010-2015) Ruang lingkup: Bab III (Pemidanaan & Penegakan Hukum) dan Bab IV (Kerjasama Internasional)
Negara pereview: Uzbekistan & UK Review bersifat non-rating, berorientasi memberi rekomendasi dan bantuan teknis
Pengisian SelfAsessment Checklist (Omnibus) • Okt-Des 2010
Desk Review Outcome • Februari 2011
Country Visit • April 2011
[Draft] Country Report
[Final Draft] Country Report
Executive Summary (Report) • May 2012
• January 2012
• August 2011
Keterlibatan pemangku kepentingan: Polri, Kejagung, MA, Kemenkumham, Kemen PPN/Bappenas, Kemenlu, KPK, PPATK, LPSK, BI, ORI dan masyarakat sipil
Penyelesaian Hasil Review UNCAC Putaran I • Hasil Rekomendasi Review UNCAC Putaran I menghadilkan 32 rekomendasi yang terdiri dari a. 25 rekomendasi terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan; dan b. 7 rekomendasi terkait kajian, evaluasi dan kegiatan lain. • 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Indonesia. • 25 Rekomendasi belum ditindaklanjuti terkait penyesuaian peraturan perundangundangan terbagi menjadi : a. 9 rekomendasi mengenai kriminalisasi TPK, b. 9 rekomendasi mengenai MLA masalah pidana, c. 2 rekomendasi mengenai ekstradisi, d. 2 rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP, e. 1 rekomendasi terkait perampasan aset, f. 2 rekomendasi terkait peraturan lainnya.
REKOMENDASI HASIL REVIEW UNCAC (32)
PENYESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25 Rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan, yaitu: 9 buah rekomendasi mengenai kriminalisasi tindak pidana korupsi; 2 buah rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP; 1 buah rekomendasi mengenai perampasan aset; 2 buah rekomendasi mengenai ekstradisi; 9 buah rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana; 2 buah rekomendasi terkait peraturan lainnya.
KAJIAN, EVALUASI, KEGIATAN LAIN (7)
Total 8 Rekomendasi yang telah dilaksanakan = 25 % (Target tidak tercapai) -
Dari 32 rekomendasi hasil review UNCAC, baru 8 rekomendasi yang dilaksanakan Mayoritas rekomendasi adalah terkait RUU KUHP, KUHAP, Tipikor, MLA, Ekstradisi, Perampasan Aset – RUU belum ada yang diserahkan ke DPR Tidak semua rekomendasi UNCAC dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena perbedaan sistem hukum nasional dan dalam rangka kepentingan nasional, misalnya terkait rekomendasi KPK menjadi central authority
8 rekomendasi Hasil Review UNCAC terkait kajian, evaluasi dan kegiatan lain Rekomendasi
Kriteria Keberhasilan
Publikasi data statistik atas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan pidana Consider using the criminal courts yang dilakukan oleh anggota POLRI. Sejumlah to prosecute minor cases of bribery kasus suap minor telah dilakukan committed by policemen pemindanaannya pada periode JanuariDesember 2013 Consider carrying out a study on the implementation of provisions Selesainya Kajian. Rekomendasi-rekomedasi on obstruction of justice to identify hasil kajian teridentifikasi. Rekomendasi enforcement issues and technical dilaksanakan assistance requirements
Ensure that the gravity of the offence of corruption is taken into account when early release or parole of convicted persons is considered
Disahkannya aturan hukum mengenai Pengetatan Pemberian Grasi bagi terpidana TPK
Status Status: DONE Inpres 1/2013 http://humas.polri.go.id/informasipublik/Default.aspx
Status: Difasilitasi oleh UNODC, dikaji oleh PUSAKO Univ Andalas
Status: DONE Inpres 1/2013 Ketentuan pengetatan remisi bagi koruptor diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
RUU LPSK selesai di tim perumus; RUU LPSK Status: DONE. diserahkan secara resmi kepada Baleg DPR RI Ensure the protection of reporting Lihat Penjelasan Psl. 5 ayat (2) jo. Psl. 5 paling lambat Desember 2013, RUU LPSK telah persons ayat (1) RUU LPSK mengatur perlindungan terhadap pihak pelapor Telah dipenuhi dalam UU 31/2014. TPK
8 rekomendasi Hasil Review UNCAC terkait kajian, evaluasi dan kegiatan lain Rekomendasi
Kriteria Keberhasilan
Status
Ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal Selesainya Kajian. Rekomendasiproceedings against those responsible for rekomedasi hasil kajian teridentifikasi that damage in order to obtain compensation
Status: DONE Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian telah diatur KUHAP Pasal 98, 99, 100, 101 Inpres 1/2013 Kajian dilakukan oleh Kemenkumham
With regard to extradition requests against a national and relating to the Kajian selesai. Rekomendasi enforcement of a sentence, ensuring teridentifikasi enforcing the sentence in Indonesia if the extradition request is denied
Status: DONE Inpres 1/2013 Kajian dilaksanakan oleh Kemenkumham
RUU Tipikor selesai di tim perumus; RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg DPR RI paling lambat Desember Consider allowing also the AGO and the 2012, RUU Tipikor telah mengadopsi Police to investigate high-ranking officials aturan yang menghilangkan kewajiban without seeking prior permission Penyidik untuk mendapatkan ijin dari Presiden ketika menyidik kasus TPK dengan tersangka Pejabat Tinggi
Status: DONE Ketentuan tentang ijin Presiden bagi penyidik sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
24 rekomendasi terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan Rekomendasi
Kriteria Keberhasilan
Status Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke DPR.
Consider reassessing the penalties applicable to the bribery and embezzlement offences Criminalize active bribery of public officials and officials of public international organizations, and consider criminalizing passive bribery of these officials
RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengadopsi sanksi- Hal ini didasari pada analisa UU 31/1999 jo. UU sanksi pidana yang sesuai dengan berat 20/2001 dimana ancaman pidana pada pasal tindak pidananya penggelapan lebih berat dibanding pasal penyuapan. RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengatur pemidanaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional
Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke DPR. Dalam RUU KUHP pengertian pejabat publik masih belum “clear”. Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke DPR.
Remove articles 12B and 12C from Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001
RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan tidak mengatur gratifikasi
Ensure that the terminology used in the legislation about embezzlement covers clearly any property or any other thing of value, in accordance with article 17 of the convention
RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengatur pasal Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke DPR. penggelapan yang dikenakan atas semua jenis benda/barang
Gratifikasi (hadiah) sebagai strategi pencegahan korupsi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.
24 rekomendasi terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan Rekomendasi
Kriteria Keberhasilan
Status
Ensure that the existing norms on abuse of functions cover also nonmaterial advantage, and consider revising the laws to remove the reference to state loss
RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengatur pasal penyalahgunaan wewenang dikenakan atas segala bentuk keuntungan yang diperoleh, baik materiil maupun immateriil
Consider establishing procedures through which a public official accused of an offence established in accordance with the Convention may be removed, suspended or reassigned at the point of investigation and post conviction
RUU Tipikor diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengadopsi aturan Status: RUU Tipikor belum pemberhentian sementara bagi pejabat diserahkan ke DPR. publik yang menjadi tersangka korupsi, dan pemberhentian tetap bagi terpidana korupsi
Consider establishing procedures through which a public official accused Evaluasi selesai dilakukan. Rekomendasi of an offence established in accordance atas kelemahan teridentifikasi. with the Convention may be removed, Rekomendasi dilaksanakan. suspended or reassigned at the point of investigation and post conviction
Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke DPR.
Status: Belum dilaksanakan
24 rekomendasi terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan Rekomendasi
Kriteria Keberhasilan
Status
Consider reviewing the information Evaluasi selesai dilakukan. Rekomendasi gathering powers of the PPATK in the light atas kelemahan teridentifikasi. Status: Belum dilaksanakan of Law No.8/2010, taking into account Rekomendasi dilaksanakan. good practices in other countries Consider amending the statute of limitations so that (i) the period starts only when the crime comes to the notice of the prosecutor, and (ii) the period will be interrupted in cases where the alleged offender has evaded the administration of justice
Consider either abolishing the power of an investigator to change the type of detention from imprisonment to city arrest or exercising such power under strict judicial supervision
RUU KUHAP selesai di tim perumus; RUU KUHAP diserahkan secara resmi kepada Status: RUU KUHAP belum diserahkan ke Baleg DPR RI paling lambat Desember DPR 2014, RUU KUHAP telah mengadopsi ketentuan/aturan dimaksud
RUU KUHAP selesai di tim perumus; RUU KUHAP diserahkan secara resmi kepada Baleg DPR RI paling lambat Desember Status: RUU KUHAP belum diserahkan ke 2014, RUU KUHAP telah menghilangkan DPR kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk mengalihkan/merubah jenis penahanan
RUU Perampasan Aset diserahkan secara
Manajemen yang dimaksud juga meliputi:
24 rekomendasi terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan Rekomendasi Consider taking additional measures so that corruption may be considered a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instruments or take any other remedial action
Kriteria Keberhasilan
Status
RUU Perampasan Aset diserahkan secara resmi kepada Baleg dengan mengatur Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke pengenaan pidana tambahan bagi pelaku DPR. TPK seperti Pemutusan Kontrak Kerja, Pencabutan Hak Konsesi dan instrumen pidana sejenis lainnya
Explore the possibility of guaranteeing non-punishment or mitigated sanctions Evaluasi selesai dilakukan. Rekomendasi for perpetrators of corruption offences atas kelemahan teridentifikasi. who spontaneously and actively Rekomendasi dilaksanakan. cooperate with law enforcement authorities
Perlu juga dikaji kondisi dimana dapat diberlakukannya “Plea Bargain” dalam RUU KUHAP Status: Belum dilaksanakan
RUU Perampasan Aset diserahkan secara Status: RUU Tipikor belum diserahkan ke Ensure that bank secrecy can be resmi kepada Baleg dengan mengadopsi DPR. overridden by other agencies effectively ketentuan/aturan dimaksud RUU Perampasan Aset diserahkan secara Consider indicating in the law a time limit resmi kepada Baleg dengan mengatur Status: RUU Ekstradisi belum diserahkan for deciding to extradite to ensure “Batas Waktu” yang jelas untuk ke DPR expeditious procedure menentukan persetujuan atas suatu ekstradisi
Review Putaran II (2016-2020) • Dalam pengundian yang dilaksanakan pada 7th Implementation Review Group (Juni 2016), Indonesia terpilih sebagai negara under review untuk tahun pertama (2016) dengan Yaman dan Ghana sebagai peer reviewer.
Ruang Lingkup dan Dokumen Panduan Ruang lingkup: Bab II Pencegahan (pasal 5-14) & Bab V Pemulihan Aset (pasal 52-59) Dokumen panduan: 1.
Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption—Basic Documents
Terms of reference (Kerangka Acuan) Guidelines for governmental experts and the secretariat (Panduan bagi pakar pemerintah dan Sekretariat)
2. 3. 4. 5. 6.
Self Assessment Check List (CAC/COSP/IRG/2016/4) Guidance note on how to fill in the revised draft selfassessment checklist (CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1) Legislative Guide Technical Guide Travaux préparatoires
Tahapan Mekanisme Review
Pengundian giliran
Pemberitahuan resmi dari UNODC
Memberikan nama focal point ke UNODC
17 Juni 2016
4 Juli 2016
1 Agustus 2016
Koordinasi dengan UNODC & reviewer
Pengisian SACL (koordinasi pemangku kepentingan)
Penerjemahan oleh UNODC / desk review oleh Yaman & Ghana
mulai Agustus 2016
Ags-Nov 2016
Country visit Mar/Apr 2017 (TBA)
Draft Report
Final Country Report
Struktur Self-Assessment Checklist UNCAC • BAB V: PEMULIHAN ASET (45 pertanyaan)
• BAB II: PENCEGAHAN (45 pertanyaan)
Pasal
Ayat/huruf
Bantuan teknis
1
Pasal 51
1
1
4
1
Pasal 52
7
1
Pasal 8
5
1
Pasal 53
3
1
Pasal 9
3
1
Pasal 54
6
1
Pasal 10
3
1
Pasal 55
9
1
Pasal 11
2
1
Pasal 56
1
1
Pasal 12
3
1
Pasal 57
7
1
Pasal 13
2
1
Pasal 58
1
1
Pasal 14
6
1
Pasal 59
1
1
Pasal
Ayat/huruf
Bantuan teknis
Pasal 5
4
1
Pasal 6
3
Pasal 7
Terima kasih Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan 12920 Informasi: Adhi – 0815. 998. 2287 Dita – 0819.2708.5271
