KATA PENGANTAR
Mempunyai satu musuh terlalu banyak, sementara memiliki seribu kawan masih kurang. Itulah semangat Direktorat Kerjasama dan Usaha (DKU) dalam mengemban tugas yang diamanatkan Universitas Pendidikan Indonesia. Semangat membangun kemitraan dan kerja sama saling menguntungkan inilah yang terus dilakukan DKU. Itulah sebabnya, DKU terus berfokus pada kerja sama dengan berbagai instansi, baik swasta maupun pemerintah, perusahaan, serta lembaga di luar UPI. Di satu sisi, secara internal, DKU terus melakukan penataan beberapa unit usaha, sementara secara eksternal DKU terus menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak. Ditopang oleh Divisi Kerjasama Kelembagaan, Divisi Pengembangan
Alumni
serta
Divisi
Pengembangan
Usaha,
Hubungan dan DKU
kemudian
mengembangkan empat program, yaitu (1) Peningkatan mutu akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) Peningkatan mutu manajemen dan sumber daya; (3) Penataan kelembagaan; (4) Peningkatan citra, kemitraan dan internasionalisasi. Melalui empat program inilah, UPI kemudian melahirkan berbagai program kemitraan unggulan. Buku berjudul, “Program Unggulan Kemitraan UPI” ini bermaksud menjelaskan aneka bentuk kerja sama UPI dengan berbagai instansi di seluruh Indonesia yang pernah dilakukan dan yang mungkin dilakukan agar pembangunan bidang pendidikan di tanah air dapat mencapai kemajuan yang maksimal. Dengan menampilkan berbagai bentuk kerja sama yang pernah dilakukan, semua instansi di tanah air diharapkan bisa mengambil contoh untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan yang sama. Mereka juga bisa melakukan bentuk kerja sama lain yang berbeda yang masih berkaitan dengan pendidikan. Dengan terus melakukan pembenahan secara akademis dan kelembagaan, UPI siap membantu masyarakat menciptakan berbagai inovasi di bidang pendidikan.
Direktur Direktorat Kerjasama dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia
i
Daftar Isi
Kata Pengantar Daftar Isi
i ii
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Hasil yang Diharapkan
1 1 3 5
BAB II Program Pembangunan Pendidikan di Daerah 2.1 Analisis dan Pengembangan Kebijakan 2.2 Guru dan Tenaga Kependidikan 2.3 Kurikulum dan Program Pembelajaran 2.4 Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan
7 7 8 9 9
BAB III Analisis dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan 3.1 Kajian Pemetaan Potensi Daerah dalam Membangun Pendidikan yang Berkualitas (Road Map Pendidikan) 3.2 Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Perda Pendidikan 3.3 Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Strategis Bidang Pendidikan 3.4 Peningkatan IPM melalui Model Pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) IPM 3.5 Kajian Kualitas Pelayanan Pendidikan
11
BAB IV Guru dan Tenaga Kependidikan 4.1 Analisis Kebutuhan, Penyebaran, Kualifikasi dan Kompetensi Guru di Daerah 4.2 Peningkatan Kualifikasi Guru Melalui Program Dual Modes 4.3 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study 4.4 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas 4.5 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pembelajaran Berbasis IT 4.6 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui In House Training Terpadu 4.7 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan PROJECT BASED LEARNING
17
ii
11 12 13 14 16
17 18 19 21 22 23 25
4.8 Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Lingkungan Hidup 4.9 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal 4.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini 4.11 Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Mitigasi Bencana BAB V Kurikulum Program Pembelajaran 5.1 Workshop Impelementasi Kurikulum Tahun 2013 Pada Satuan Pendidikan 5.2 Pengembangan Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah 5.3 Pengembangan Pendidikan Inklusif
26 28 29 30 33 33 34 35
BAB VI Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan 37 6.1 Pengembangan SIM Pendidikan pada Satuan Pendidikan 37 6.2 Peningkatan Kualitas Pendanaan Pendidikan (Perhitungan Biaya Operasional/Unit Cost Satuan Pendidikan) 38 MEKANISME KERJASAMA Bagan Mekanisme Kerjasama Kelembagaan antara UPI dengan Lembaga Mitra Mekanisme Pengelolaan Kerjasama Bidang Pelatihan Mekanisme Pengelolaan Mahasiswa Jalur Kerjasama
iii
41 41 42 43
iv
PENDAHULUAN
Bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang diperlukannya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Peruguruan Tinggi (Universitas Pendidikan Indonesia), berkaitan dengan pembangunan pendidikan di daerah paska penerapan otonomi daerah.
1.1 Latar Belakang Sejak berlakunya Undang-Undang 22/2001 tentang “Pemerintahan Daerah,” PP 25/2002 tentang “Pembagian Wewenang Antar-tingkat Pemerintahan”, dan Undangundang 20/2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional,” desentralisasi dan otonomi pengelolaan pendidikan di tanah air belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Sebaliknya, desentralisasi pendidikan telah menimbulkan berbagai gejolak yang luar biasa karena rendahnya kapasitas daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi bukan hanya telah mengakibatkan semakin menguatnya birokrasi dalam pelayanan pendidikan, tetapi juga politisasi pendidikan sebagai akibat dari munculnya penguasa-penguasa baru yang memiliki kewenangan (baca: kekuasaan) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah telah merevisi peraturan perundangan, dengan lahirnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan peraturan baru, implementasi desentralisasi lebih dilandasi oleh peraturan yang lebih jelas terutama dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sejak saat itu, mulai terasa ada berbagai perbaikan terutama peningkatan tanggungjawab daerah dalam pengelolaan pendidikan yang menjadi urusannya masing-masing, sebagaimana diantur dalam PP 38/2007. Pemerintah kabupaten/kota semakin memperlihatkan tanggungjawabnya dalam peningkatan alokasi anggaran pendidikan dari sumber APBD dan PADS. Pelayanan pendidikan non-formal juga semakin bergairah karena
1
semakin dekatnya layanan PNF, yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, dengan sasaran warga belajar di daerah kabupaten/kota masing-masing. Namun, berbagai permasalahan baru telah muncul akibat desentralisasi pengelolaan pendidikan. Desentralisasi telah mengakibatkan biaya pengelolaan pendidikan semakin mahal karena berlakunya multi-standar dalam pembiayaan antar-daerah, yaitu dengan munculnya sejumlah mata anggaran baru berdasarkan kebijakan daerah. Di samping itu, terjadi pula tumpang tindih dalam pendanaan yang bersumber dari Pemerintah dan pemerintah daerah, seperti gaji/honorarium guru, BOS, prasarana pendidikan, gedung sekolah, dan sejenisnya. Biaya pendidikan yang semakin mahal menimbulkan semakin lebarnya kesenjangan mutu pelayanan
pendidikan
antar-daerah,
antar-wilayah,
antar-kelompok
sosial
masyarakat, bahkan antar-sekolah. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan telah menempatkan mutu pendidikan dalam skala prioritas yang rendah. Kapasitas daerah yang rendah inilah yang harus dijadikan sebagai tantangan yang paling berat dan memerlukan penanganan yang sangat segera. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pengembangan kapasitas (capacity building) pemerintah daerah harus dianggap sebagai program yang paling strategis dalam pembangunan pendidikan nasional di era otonomi dan desentralisasi. Namun, agak sulit untuk untuk mencapai keberhasilan dalam capacity building dengan hanya mengandalkan program-program Kementerian yang lebih berfungsi mendistribusikan sumberdaya pendidikan ke seluruh wilayah dengan cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, Kementerian perlu mulai memanfaatkan keahlian dan kunggulan yang telah dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang telah tersebar di hampir semua kabupaten/kota, dalam membangun kapasitas daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan secara efektif di daerah masing-masing. Sebagai universitas pendidikan berskala nasional bahkan internasional, UPI merasa ikut bertanggungjawab secara moral untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam kerangka Tri Dharma PT, UPI memiliki sejumlah kapasitas dan keunggulan, yaitu produk-produk penelitian & pengembangan yang sebagian telah dipatenkan dan diakui secara internasional. Dalam kaitan itu, UPI bermaksud untuk
2
mendedikasikan semua karya dan keunggulannya untuk pembangunan pendidikan, khususnya mengembangkan kapasitas pemerintah daerah di seluruh tanah air. Sesuai dengan tujuan capacity building tersebut, UPI memiliki sejumlah program yang dapat diakses oleh setiap pemerintah daerah yang terjalin dalam hubungan yang saling menguntungkan. Program ini lebih bersifat bantuan teknis dalam bentuk penelitian, pengembangan, platihan, konsultasi serta pendampingan, dalam penyusunan kebijakan serta implementasi program-program pembangunan pendidikan di daerah. Program yang ditawarkan oleh UPI adalah program yang selama ini telah diujicoba dan beberapa diantaranya telah mendapatkan hak patent, sehingga secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, implementasi program akan disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan dan potensi dari masing-masing daerah, sehingga analisis pra-aksi menjadi sangat penting sebelum program dilaksanakan. Di samping itu, dengan sumber daya yang memadai, UPI memiliki keleluasaan untuk memberikan layanan secara bersama pada seluruh pemerintah daerah yang sesuai dengan program yang dibutuhkannya. Secara umum program yang ditawarkan kepada pemerintah daerah dibagi ke dalam lima kluster program, yaitu: 1.
Analisis dan Pengembangan Kebijakan Program
2.
Guru dan Tenaga Kependidikan
3.
Kurikulum dan Program Pembelajaran
4.
Manajemen dan Penjaminan Mutu Penjelasan lebih rinci dan isi program yang ditawarkan untuk setiap kluster,
selanjut akan dibahas pada Bab II tentang Program Pembangunan Pendidikan di Daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan
Program yang ditawarkan dalam kerjasama UPI dengan Pemerintah Daerah adalah program sifatnya bantuan teknis dan advokasi dalam rangka membangun pendidikan di daerah yang lebih kompetitif.
3
Secara umum, program dalam kerjasama yang akan dilakukan ini bertujuan bertujuan untuk menguatkan struktur keilmuan bidang pendidikan dan pengajaran, dengan sebanyak mungkin mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan pendidikan di daerah, sehingga pembangunan pendidikan di daerah dilaksanakan secara berkualitas, efektif, dan berdaya saing tinggi. Secara khusus, program yang ditawarkan dalam kerja sama ini dirumuskan sebagai berikut: 1.
Membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menyusun kebijakan, perencanaan dan program pembangunan, pengelolaan, serta penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
2.
Membantu pemerintah daerah, melalui dalam mengembangkan sistem perencanaan guru, dengan menggunakan metode dan teknik estimasi kebutuhan, persediaan, dan analisis keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan;
3.
Membantu pemerintah daerah, dalam penyusunan dan pengembangan model-model pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan, seperti: model efisiensi pengelolaan satuan pendidikan, relevansi kurikulum dan program pendidikan, model pembelajaran yang paling optimal, pembentukan karakter siswa yang paling jitu, serta model evaluasi pendidikan dan ujian sekolah yang paling akurat.
4.
Membantu pemerintah kabupaten/kota, melalui research & development, untuk
mengembangkan
efektivitas
pengelolaan
sertifikasi
dan
pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pada tingkat pemerintahan dan satuan pendidikan,
antara lain melalui: evaluasi
sertifikasi PTK, penyusunan dan update standar kompetensi PTK, pengembangan sistem seleksi dan promosi profesi PTK, pengembangan sistem pelatihan guru dalam jabatan, pengembangan evaluasi kinerja PTK, pengembangan
model
remunerasi
guru
sebagai
profesi,
model
pengembangan kinerja guru melalui manajemen sekolah, dan sejenisnya. 5.
Membantu pemerintah kabupaten/kota, dalam pengembangan sistem & mekanisme manajemen, pengendalian, dan penjaminan mutu pendidikan
4
pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan, antara lain meliputi: pembinaan akreditasi, penyelenggaraan ujian nasional, pelaksanaan evaluasi mutu internal, evaluasi diri, pengembangan model manajemen mutu pendidikan, persiapan ISO, dan sebagainya. 6.
Mengembangkan
sistem
insentif
(insentive
system)
yang
dapat
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan di daerah masing-masing, antara lain melalui: penyusunan indeks pembangunan pendidikan yang terintegrasi (Integrated Education Development Index), Indeks Pendidikan Untuk Semua (EFA Index), serta sistem insentif bagi pemerintah daeah untuk meningkatkan dan mencapai indeks tertinggi.
1.3 Hasil yang diharapkan
Program yangditawarkan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan di daerah yang dilakukan melalui pembangunan kebijakan pendidikan daerah yang tepat sasaran, manajemen satuan pendidikan yang berkualitas, pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni, prasarana pendidikan yang memadai, dan dukungan stakeholders yang baik.
5
6
PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI DAERAH Pada bagian awal telah disinggung tentang empat kluster program yang ditawarkan UPI dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan di daerah, yang terdiri dari : 1.
Analisis dan Pengembangan Kebijakan
2.
Guru dan Tenaga Kependidikan
3.
Kurikulum dan Program Pembelajaran
4.
Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan Di bawahi ini disajikan program untuk masing-masing kluster yang dapat
dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan di daerah yang berkualitas.
2.1. Analisis dan Pengembangan Kebijakan
Kluster Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penuusunan dan penjabaran kebijakan dan program pembangunan pendidikan, sesuai dengan keadaan, permasalahan, dan kebutuhan daerah masing-masing. Program bantuan UPI diarahkan pada peningkatan kemampuan analisis, pengembangan, dan penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan pendidikan, baik sebagai jabaran darikebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan mandiri (daerah). Melalui kegiatan analisis kebijakan, pengembangan kebijakan, analisis best practices dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, UPI dapat membantu daerah melalui pengkajian, pelatihan dan atau pendampingan. Program yang ditawarkan UPI untuk mengisi kluster ini adalah: A.
Kajian Pemetaan Potensi Daerah dalam Membangun Pendidikan yang Berkualitas (Road Map Pendidikan)
B.
Pendampingan dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah (Raperda/ Perda) di Bidang Pendidikan
7
C.
Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Strategis Bidang Pendidikan
D.
Pengembangan Model Pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) IPM
E.
Kajian Kualitas Pelayanan Pendidikan (Dasar dan Menengah)
2.2. Guru dan Tenaga Kependidikan
Kluster Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola daerah dalam melakukan analisis perencanaan guru dan tenaga kependidikan, sesuai dengan keadaan, permasalahan, dan kebutuhan PTK daerah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, model perencanaan PTK perlu dikembangkan untuk memetakan keadaan sebenarnya mengenai komposisi kebutuhan dan persediaan guru dan tenaga kependidikan secara akurat dan tepat waktu di semua bagian wilayah atau sekolah. Secara kualitatif, program yang termasuk kluster ini adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kinerja guru. Program yang ditawarkan UPI untuk mengisi kluster ini adalah : A.
Analisis Kebutuhan, Penyebaran, Kualifikasi dan Kompetensi Guru di daerah
B.
Peningkatan Kualifikasi Guru Melalui Program Dual Modes
C.
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Studyuntukberbagai bidang studi
D.
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas
E.
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berbasis IT
F.
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui In House Training Terpadu
G.
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pengembangan PROJECT BASED LEARNING
H.
Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Lingkungan Hidup
I.
Peningkatan Kompetensi Pendidik Pada Pendidikan Nonformal
J.
Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD
K.
Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Mitigasi Bencana
8
2.3. Kurikulum dan Program Pembelajaran
Kluster Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap, dan peningkatan kapasitas guru dalam, pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di sekolah (Kurikulum 2013), melalui pelatihan, pendampingan, penelitian tindakan kelas, lesson study dan best practices. Guru diharapkan dapat secara terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk melaksanaan dan mengelola proses pembelajaran yang kondusif untuk peningkatan kapasitas bajar siswa secara optimal. Daerah juga perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada muatan lokal dan kecakapan yang relevan dengan pembangunan daerah masing-masing. Untuk suksesnya implementasi Kurikulum 2013 di setiap daerah. Program yang ditawarkan UPI untuk mengisi kluster ini adalah. A.
Workshop Implementasi Kurikulum tahun 2013 pada Satuan Pendidikan
B.
Penguatan Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah
C.
Pengembangan Pendidikan Inklusif di sekolah
2.4. Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Kluster ini bertujuan meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan serta penguatan jaminan atas mutu pendidikan. Melalui pelatihan, pendampingan dan pengkajian berkaitan dengan penerapan School Based Management, penerapan mutu pendidikan diharapkan kualitas layanan pendidikan tetap
terjaga
dan
para
stakeholder
pendidikan
hingga
level
sekolah
dapat
mengembangkan berbagai alternatif kebijakan manajemen strategis sebagai upaya pendidikan mengahadapi tantangan di masa mendatang. Program yang ditawakan UPI untuk mengisi kluster ini diantaranya :
A.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pada Satuan Pendidikan
B.
Peningkatan Kualitas Pendanaan Pendidikan (Perhitungan Biaya Operasional/ Unit Cost Pendidikan)
9
10
Analisis dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan
3.1
Kajian Pemetaan Potensi Daerah dalam Membangun Pendidikan yang Berkualitas (Road Map Pendidikan)
Nama Kegiatan
:
KAJIAN
PEMETAAN
POTENSI
DAERAH
DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Latar Belakang
:
Setiap daerah memiliki keunikan, potensi yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan akan model dan pendekatan dalam pembangunan pendidikan juga akan berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk, kategorisasi pendidikan penduduk, kualitas hidup dan kemiskinan penduduk dan sumebr daya pendukung. Diperlukan suatu kebijakan yang mampu memberikan arah dalam pembangunan yang memperhatikan kondisi di atas. UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan segudang sumber daya dan pengalaman memiliki komitmen untuk bersama Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan yang
berkualitas sesuai dengan kebutuhan,
permasalahan dan potensi yang tersedia. Tujuan 1)
Menganalisis keunikan dan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
2)
Membuat desain pembangunan daerah berbasis sumberdaya;
3)
Membuat blueprint pendidikan yang berkualitas tiap kabupaten dan kota.
Hasil yang diharapkan Tersusunnya program pembangunan pendidikan berbasis keunikan dan potensi daerah (kabupaten dan kota)
11
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan analisis kebijakan ini dengan melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun. 3.2
Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Perda Pendidikan
Nama Kegiatan
:
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN
NASKAH
AKADEMIK RAPERDA/PERDA PENDIDIKAN Latar Belakang
:
Lahirnya peraturan daerah pada umumnya didasarkan atas dua pertimbangan utama, yaitu penjabaran dari peraturan pemerintah di atasnya dan kebutuhan pengembangan pembangunan di daerah. Diperlukan suatu analisis yang secara komprehensif memadukan antara kedua hal tersebut. UPI selama ini secara aktif telah membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan suatu naskah akademik sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan/peraturan di daerah, khususnya di bidang pendidikan. Tujuan 1)
Menyusun naskah yang akan menjadi bahan dalam penyusunan peraturan daerah dalam bidang pendidikan
2)
Membuat program restrukturisasi
Peraturan Daerah dalam bidang
Pendidikan Hasil yang diharapkan Tersusunnya naskah akademik program pembangunan pendidikan di daerah (kabupaten dan kota) yang akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan/peraturan daerah di bidang pendidikan. Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia
12
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
3.3
Pendampingan dalam Penyusunan Rencana Strategis Bidang Pendidikan
Nama Kegiatan
:
PENDAMPINGAN
DALAM
PENYUSUNAN
RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN Latar Belakang
:
Rencana strategis pendidikan merupakan suatu acuan pembangunan di bidang pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Idealnya rencana strategis disusun dengan memperhatikan peraturan yang ada di atasnya (Visi, Misi Pemerintah Kabupaten/Kota), dan kondisi faktual yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan saat ini. UPI selama ini memiliki pengalaman yang cukup dalam membantu pemerintah daerah, khususnya SKPD Bidang Pendidikan dalam menyusun rencana strategis untuk Dinas Pendidikan. Tujuan 1)
Menyusun
rencana
strategis
yang
menjadi
acuan
pembangunan
pendidikan di Dinas Pendidikan. 2)
Menyusun rencana aksi untuk mencapai target pembangunan pendidikan.
Hasil yang diharapkan Tersusunnya
Renstra
bidang
pendidikan
yang
standar
(baku)
yang
memperhatikan kondisi daerah. Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
13
3.4
Peningkatan IPM melalui Model Pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) IPM
Nama Kegiatan
: PENYUSUNAN MODEL PENDIDIKAN DASAR IPM DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN IPM
Latar Belakang
:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran generik dari pembangunan di suatu negara yang merupakan agregat dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli.Sebagian besar negara menjadikan IPM sebagai salah satu alat ukur pembangunan ini dan sebagian besar negara telah memanfaatkan hasil ukur tersebut sebagai evaluasi, refleksi, dan sekaligus perencanaan kembali
sistem
pembangunan
yang
diselenggarakan
di
negara
tersebut.Diketahui bahwa sampai saat ini Indonesia masih berada pada kategori negara dengan IPM yang rendah dengan ranking selalu berada di bawah 100.Di negara Asean, Indonesia bersaing dengan negara Vietnam dan kalah jauh dari negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Pendidikan merupakan aspek penting untuk menentukan mutu IPM.Aspek pendidikan dilihat dari dua indikator utama yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka melek Hurup ((AMH).Indiaktor tersebtu dilihat dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak lebih dari 20 tahun yang lalu dan pemberantasan buta aksara lebih dari 30 tahun yang lalu ternyata belum mampu menuntaskan pendidikan dasar untuk usia 15 tahun ke atas dan angka buta aksara. Sampai dengan tahun 2013, angka rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas masih berkisar pada 8 tahunan (kelas 2 SMP) dan buta aksara sekitar 6%. Diperlukan suatu strategi yang mampu memberikan layanan pendidikan terhadap penduduk yang masih berada pada dua kategori, yaitu belum mencapai pendidikan dasar 9 tahun dan belum melek aksara.
14
Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2013 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan suatu model layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu IPM. Layanan tersebut dinamakan Pendidikan Dasar (Pendas IPM) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) IPM.Pengalaman berharga ini nampaknya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan angka IPM secara signifikan dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Tujuan Menyusun model layanan pendidikan dasar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah yang secara spesifik didukung oleh: 1)
Model sistem Layanan yang sesuai dengan karakteristik daerah
2)
Mekanisme operasional layanan yang berbasis pada sistem organisasi di daerah
3)
Perangkat pendidikan yang dibutuhkan dalam mengembangkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah.
Hasil yang diharapkan Tersusunnya dan terlaksananya model layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kejuruan IPM dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terstandar dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3) tahun dengan skema: Tahun Pertama: Pengembangan Model Sistem Pendidikan IPM, Pemetaan Potensi, dan Sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait. Tahun Kedua: Implementasi Model Sekolah IPM (Piloting) pada beberapa daerah; kecamatan, desa, regional, atau wilayah-wilayah tertentu. Tahun Ketiga: Implementasi secara menyeluruh
15
3.5
Kajian Kualitas Pelayanan Pendidikan
Nama Kegiatan
:
Latar Belakang
:
KAJIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Indonesia sudah lebih dari satu dasawarsa menetapkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Selama itu tingkat partisipasi dalam pendidikan, baik diukur melalui APS, APK, dan APM secara umum meningkat secara signifikan. Akan tetapi yang masih menyisakan persoalan saat ini adalah adanya disparitas mutu pendidikan antar daerah, antar wilayah (region) dalam daerah, antar satuan pendidikan, dan antar kondisi sosial ekonomi penduduk (miskin dan kaya). Kondisi ini mengisyaratkan suatu kondisi pendidikan yang belum memberikan keadilan pada semua kelompok masyarakat. Diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk memetakan persoalan, pencapaian, dan potensi yang dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai disparitas yang telah disebutkan di atas. UPI selama ini berpengalaman memberikan kontribusi dalam melakukan kajian mutu pendidikan di daerah. Tujuan 1)
Menganalisis kualitas pelayanan pendidikan dasar yang ada di kabupaten dan kota
2)
Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar secara komprehensif.
Hasil yang diharapkan Tersusunnya hasil kajian terhadap pelaksanaan pendidikan dasar, khsusunya dilihat dari pencapaian mutu pendidikan dan berbagai upaya yang dapat dilakukan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar sesuai dengan potensi yang tersedia. Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
16
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4.1
Analisis Kebutuhan, Penyebaran, Kualifikasi dan Kompetensi Guru di Daerah
Nama Kegiatan
:
ANALISIS
KEBUTUHAN,
PENYEBARAN,
KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU DI DAERAH Latar Belakang
:
Permasalahan guru selain menyangkut kualifikasi dan kompetensi juga adalah persoalan penyebaran. Terdapat kekurangan guru di suatu daerah (berdasarkan rasio dan mata pelajaran) akan tetapi pada daerah yang lain keadaan sebaliknya, di mana guru melebih rasio yang dibutuhkan. Oleh karenanya diperlukan suatu alat analisis yang mampu memetakan kebutuhan guru berdasarkan rasio dengan jumlah siswa dan bidang studi yang diajarkan. UPI selama beberapa tahun telah melakukan kajian dan penyusunan sistem analisis untuk memetakan kebutuhan dan penyebaran serta berbagai upaya dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Tujuan 1)
Menganalisis kebutuhan guru tiap kabupaten dan kota berdasarkan sebaran, kualifikasi dan kompetensi.
2)
Menyusun suatu sistem rekrutmen dan berbagai upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.
Hasil yang diharapkan Terdapatnya suatu sistem analisis kebutuhan guru berdasarkan sebaran, kualifikasi dan kompetensi di daerah (kabupaten/kota) Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan analisis kebijakan ini dengan melibatkan berbagai program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia
17
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
4.2
Peningkatan Kualifikasi Guru Melalui Program Dual Modes
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KUALIFIKASI
GURU
MELALUI PROGRAM DUAL MODES Latar Belakang
:
Seiring dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, di mana persyaratan kualifikasi akademik guru adalah berpendidikan sarjana (S1). Selama ini untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut banyak guru yang mengalami hambatan, di antaranya adalah waktu mengajar yang tidak dapat ditinggalkan. Kebutuhan akan suatu
modus perkuliahan yang tidak
meninggalkan pekerjaan sehari0hari sebagai guru nampaknya dapat menjadi pilihan. UPI selama ini telah mengembangkan modus belajar melalui DualModes pada berbagai jurusan. Ini merupakan jawaban inovatif untuk membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 sekaligus meningkatkan kompetensinya. Di samping itu, UPI juga memperhatikan pendidikan dan pengalaman hasil belajar lampau (PPKHB) yang dapat dijadikan dasar dalam mengurangi beban studi mahasiswa. Tujuan 1)
Meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005.
2)
Merumuskan suatu sistem perkuliahan yang tidak meninggalkan waktu guru untuk mengajar di sekolah.
Hasil yang diharapkan Terdapatnya suatu sistem perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan dan berpihak kepada guru dengan memperhatikan kesibukan guru sebagai pendidik pada satuan pendidikan.
18
Ruang Lingkup UPI telah membuka program Dual-Modes untuk beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FIP meliputi Prodi PGSD dan PG-PAUD
2)
FPOK
3)
FPBS
4)
FPMIPA
Waktu yang dibutuhkan Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sesuai dengan sisa SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.
4.3
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KOMPETENSI
GURU
MELALUI LESSON STUDY Latar Belakang
:
Upaya peningkatan kompetensi guru secara terus menerus merupakan suatu keniscayaan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu cukup tinggi. Guru sebagai salah satu sumber belajar dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi pada semua dimensi kompetensi guru, mulai dari kompetensi pedagogik, profesional, persolan, dan sosial. Dalam beberapa tahun, UPI telah melakukan pendampingan ke beberapa daerah dalam melakukan peningkatan kompetensi guru melalui Lesson Study. Lesson Study (ICLS) sebagai wahana pengkajian dan pengembangan standar dan penjaminan mutu pelaksanaan Lesson Study di Indonesia. Tujuan 1)
Melaksanakan penelitian dan pengembangan Lesson Study di Indonesia
2)
Mengembangkan standar dan sistem penjaminan mutu implementasi Lesson Study di Indonesia
3)
Memberikan layanan Professional Development Lesson Study di Indonesia
19
4)
Melaksanakan Publikasi tentang Lesson Study di Indonesia Melaksanakan Partnership and Outreach dalam melaksanakan Lesson Study di Indonesia
5)
Berperan serta secara aktif dalam jejaring kerja Lesson Study International.
Hasil yang diharapkan 1)
Perbaikan mutu pembelajaran di sekolah sasaran
2)
Siswa menyenangi pembelajaran, siswa senang belajar di sekolah, siswa memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan siswa memliki kesadaran belajar secara mandiri.
3)
Meningkatkan kemampuan guru mengemas materi ajar sehingga mudah dipahami siswa, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran melalui penelitian kolaboratif, Kemampuan guru dalam komunikasi yang efektif baik secara oral melalui forum ilmiah maupun tulisan memalui jurnal ilmiah
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan program Lesson Study pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FPMIPA
2)
FPBS
3)
FPEB
4)
FPTK
5)
FPOK
6)
FPIPS
Waktu yang dibutuhkan Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), dengan rincian umum sebagai berikut: 1)
Training Kepala Sekolah (2 Kali per tahun)
2)
Training Fasilitator (4 Kali per tahun)
3)
Lesson Study berbasis MGMP (2 Kali Per bulan)
4)
Lesson study berbasis Sekolah (2 Kali Per Bulan)
5)
Workshop Evaluasi (2 kali per Tahun)
20
6)
4.4
Konferensi/Publikasi (1 kali per tahun)
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas
Nama Kegiatan
: PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Latar Belakang
:
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah profesionalisme guru. Salah satu upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan cara melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara berkesinambungan. praktik pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru
dan meningkatkan prestasi belajar siswa. UPI pada
semua prodi bidang keguruan telah memiliki pengalaman dalam memfasilitasi guru di daerah dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tujuan 1)
Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan professional guru dalam menangani proses belajarmengajar
2)
Memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.
Hasil yang diharapkan 1)
Peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar siswa di sekolah
2)
Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya
3)
Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa
4)
Peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan anak di sekolah
5)
Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan pelatihan penelitian Tindakan Kelas pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu:
21
1)
FIP (PGSD, PG-PAUD)
2)
FPEB (Ekonomi, Akuntansi)
3)
FPIPS (PKn, Sosiologi, Geografi, Sejarah, Pariwisata, IPS)
4)
FPMIPA (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi)
5)
FPBS (Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris )
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
4.5
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pembelajaran Berbasis IT
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KOMPETENSI
GURU
MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS IT Latar Belakang
:
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan terobosan-terobosan dalam
model pembelajaran salah satunya Mobile
learning. M-Learning adalah pembelajaran yang menggunakan Smart phone, Tablet atau PDA sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran Dengan mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja,tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi, pengguna dapat mengakses konten pendidikan tanpa terikat ruang dan waktu. Tujuan 1)
Meningkatkan Kualitas guru dalam proses pembelajaran dengan pemanfaatan IT M-Learning
2)
Meningkatkan
kemampuan
guru
dalam
mengakomodasi
sistem
pembelajaran yang mengatur peran guru, siswa, pemanfaatan sumber belajar, pengelolaanpembelajaran, sistem evaluasi dan monitoring pembelajaran melalui M-Learning 3)
Guru
mampu
mengoptimalisasikan
pembelajaran
22
fungsi
Social
Media
untuk
Hasil yang diharapkan 1)
Peningkatan hasil belajar siswa melalui M-Learning
2)
Proses pembelajaran akan lebih efektif dan efisien serta lebih menyenangkan.
3)
Peningkatan Kualitas Guru dalam penerapan IT pada kegiatan pembelajaran
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan pelatihan pembelajaran berbasis IT pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FIP
2)
FPEB
3)
FPIPS
4)
FPMIPA
5)
FPBS
6)
FPTK
7)
FPOK
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3)tahun.
4.6
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui In House Training Terpadu
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KOMPETENSI
GURU
MELALUI In House Training TERPADU Latar Belakang
:
Hasil uji kompetensi guru (UKG) dalam tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana rata-rata kemampuan guru masih belum mencapai seperti apa yang diharapkan. Diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kompetensi tersebut.Pemberian tunjangan sertifikasi ternyata belum secara signifikan memberikan dampak terhadap mutu pendidikan pada umumnya.Oleh karena itu, upaya pemerinta untuk meningkatkan mutu guru secara terus menerus merupakan suatu pilihan tepat mengingat guru merupakan sumber belajar yang kedudukannya tidak sepenuhnya dapat tergantikan oleh
23
sumber belajar lainnya.Selama ini, pelatihan-pelatihan guru yang cenderung konvensional kurang mendapatkan dampak yang nyata terhadap perbaikan sistem pembelajaran di satuan pendidikan.Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan dalam membangun suatu pelatihan guru yang dapat menghasilkan kompetensi guru yang lebih komprehensif. Dalam beberapa tahun, UPI telah melakukan pendampingan ke beberapa daerah dalam melakukan peningkatan kompetensi guru melalui Model Pelatihan In House secara terpadu.Model Pelatihan tersebut secara kualitatif telah memberikan dampak terhadap cara guru dalam mendidik di satuan pendidikan. Tujuan 1)
Memberikan layanan Professional Development untuk bidang studi yang diajarkan di sekolah
2)
Meningkatkan
mutu
layanan
pembeajaran
yang
dilakukan
oleh
guru/tenaga pendidik 3)
Membangun sistem pendidikan yang lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.
Hasil yang diharapkan 1)
Perbaikan mutu pembelajaran di sekolah sasaran
2)
Siswa menyenangi pembelajaran, siswa senang belajar di sekolah, siswa memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan siswa memliki kesadaran belajar secara mandiri.
3)
Meningkatkan kemampuan guru mengemas materi ajar sehingga mudah dipahami siswa, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran melalui penelitian kolaboratif, Kemampuan guru dalam komunikasi yang efektif baik secara oral melalui forum ilmiah maupun tulisan memalui jurnal ilmiah
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan In House Training pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FPMIPA; Matematika, Kimia, Fisika, Biologi
2)
FPBS; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
24
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3) tahun.
4.7
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan PROJECT BASED LEARNING
Nama Kegiatan
:
DIKLAT
PELATIHAN
GURU
:
PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK Latar Belakang
:
Tujuan UPI bekerjasama dengan Intel® Teach Essentials Course adalah untuk membantu guru-guru membangun pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui integrasi teknologi dan pendekatan berbasis proyek atau sering disebut dengan Project Based Learning (PBL). Lokakarya ini sangat mendukung implementasi Kurikulum 2013 tentang pembelajaran tematik integratif. Sangat membantu guru dalam memberi gambaran bagaimana melakukannya di dalam kelas.
Tema-tema workshop yang diselenggarakan termasuk:
Menggunakan teknologi secara efektif di dalam kelas untuk memperkenalkan keahlian abad ke-21
Mengidentifikasi cara-cara siswa dan guru menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran melalui penelitian, komunikasi, kerjasama, dan strategi yang produktif dan kelengkapannya
Menyediakan pembelajaran dan membuat Unit kurikulum dan penilaian, yang memenuhi standar akademik daerah dan nasional dan standar teknologi
Memfasilitasi kelas yang berpusat kepada siswa yang menekankan pada siswa mandiri dan berfikir tingkat tinggi
Bekerjasama dengan rekan-rekan guru untuk meningkatkan instruksi dengan penyelesaian masalah dan ikutserta dalam kelompok dalam meninjau ulang Rencana Unit anda.
Tujuan 1)
Guru mampu mengembangkan pembelajaran berbasis proyek
2)
Guru mampu mengintegrasikan IT ke dalam pembelajaran
25
3)
Guru mampu melakukan evaluasi pembelajaran berbasis proyek
Hasil yang diharapkan 1)
Terbangunnya kerangka berfikir yang sama terkait dengan pembelajaran berbasis proyek
2)
Optimalisasi penggunaan IT dalam pembelajaran
3)
Berkembangnya model pembelajaran yang mendukung kurikulum 2013
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan workshop pembelajaran berbasis proyek pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FIP
2)
FPEB
3)
FPIPS
4)
FPMIPA
5)
FPBS
6)
FPTK
7)
FPOK
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3) bulan.
4.8
Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan
:
PELATIHAN GURU DALAM PEMBELAJARAN LINGKUNGAN HIDUP
Latar Belakang
:
Pendidikan lingkungan hidup merupakan sebuah sarana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup merupakan sarana penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
26
Penanaman pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dapat dilakukan melalui lembaga formal, informal dan non formal berbasis lingkungan hidup dari berbagai disiiplin ilmu. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan isu lokal dan isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan
2)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan model bahan ajar pendidikan berbasis lingkungan hidup pada setiap mata pelajaran
3)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan indikator dan instrument penilaian pembelajaran lingkungan hidup
Hasil yang diharapkan 1)
Guru mampu menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dengan muatan lingkungan hidup kepada peserta didik.
2)
Guru mampu menerapkan rancangan pembelajaran tentang lingkungan hidup untuk kegiatan di kelas, laboratorium, dan luar kelas
3)
Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup
4)
Mengkaitkan pengetahuan konseptual tentang pemecahan masalah lingkungan hidup serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
5)
Siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang menjaga lingkungan pada kehidupan sehari-hari
6)
Siswa mampu menghasilkan karya berkaitan tentang pelestarian Lingkungan Hidup dan mengatasi kerusakan lingkungan
7)
Siswa dapat mengkomunikasikan kembali hasil pembelajaran lingkungan hidup kepada masyarakat khususnya keluarga.
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan program pendidikan lingkungan hidup pada beberapa Fakultas, Jurusan dan Program Studi, yaitu: 1)
FPIPS; Pendidikan Geografi
2)
FPMIPA
27
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3)tahun.
4.9
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KOMPETENSI
TENAGA
PENDIDIK PADA PENDIDIKANNONFORMAL Latar Belakang : Pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan pendidikan formal, baik itu dari sasaran didik, program, bentuk kegiatan, maupun otuput yang diharapkan dihasilkan. Secara de facto masih banyak para pendidik pada pendidikan nonformal tidak memiliki kecakapan yang memadai dalam merancang, menyelenggaakan, dan
mengevaluasi
program pembelajaran, sehingga berdampak pada mutu yang dihasilkan dari lulusan pendidikan noformal belum mencapai target yang diharapkan. Universitas Pendidikan Indonesia selama ini telah melakukan berbagai kajian, advokasi dan pelatihan dalam meningkatkan kecakapan para pendidik dan pengelola program pendidikan nonformal, yang meliputi; widyaiswara, pamong belajar, penilik, tutor, instruktur, pelatih, dan lainnya. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan pendidik nonformal dalam merancang program pendidikan nonformal
2)
Meningkatkan kemampuan pendidik nonformal dalam melaksanakan program pendidikan nonformal
3)
Meningkatkan kemampuan pendidik nonformal dalam mengevaluasi program pendidikan nonformal.
Hasil yang diharapkan 1)
Pendidik nonformal memiliki kompetensi yang diharapkan dalam melakukan pembelajaran pada pendidikan nonformal.
2)
Pendidik nonformal memiliki kompetensi dalam mengembangkan program pendidikan nonformal
28
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan nonformal dini di Fakultas Ilmu Pendidikan. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2)tahun.
4.10
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Kegiatan
:
PENINGKATAN
KOMPETENSI
TENAGA
PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Latar Belakang
:
Meningkatnya kesadaran tentang pendidikan untuk anak usia dini berdampak besar terhadap munculnya layanan pendidikan anak usia dini dalam berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan. Disadari bahwa kebutuhan akan upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik pada pendidikan anak usia dini merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini banyak yang tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi yang diharapkan. UPI selama ini telah berpengalaman
menyelenggarakan peningkatan
kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini sebagai salah satu bagian dari upaya untuk membangun pendidikan anak usia dini di Indonesia menjadi lebih baik. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru PAUD dalam merancang program pendidikan anak usia dini
2)
Meningkatkan kemampuan guru PAUD dalam melaksanakan program pendidikan anak usia dini
3)
Meningkatkan
kemampuan
guru
PAUD
dalam
perkembangan anak pada pendidikan anak usia dini
29
mengevaluasi
Hasil yang diharapkan 1)
Guru
memiliki
kompetensi
yang
diharapkan
dalam
melakukan
pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. 2)
Guru memiliki kompetensi dalam mengembangkan program pendidikan anak usia dini
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini di Fakultas Ilmu Pendidikan. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama dua (2) tahun.
4.11
Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Mitigasi Bencana
Nama Kegiatan
:
PELATIHAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS MITIGASI BENCANA
Latar Belakang
:
Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana. Mitigasi bencana mengurangi resiko
sebagai upaya untuk
bencana di Indonesia perlu disosialisasikan pada
masyarakat agar korban saat terjadi bencana dapat diminimalkan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di sekolah melalui pendidikan mitigasi bencana dan guru mempunyai peran yang strategis untuk mensosialisasikan pendidikan mitigasi bencana tersebut. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi tentang wilayah lokal yang memiliki potensi bencana
sebagai materi
pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan 2)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi tentang wilayah Indonesia yang memiliki potensi bencana pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan
30
sebagai materi
3)
Meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan mendapatkan model bahan ajar pendidikan berbasis mitigasi bencana pada setiap mata pelajaran
4)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan indikator dan instrument penilaian pembelajaran mitigasi bencana
Hasil yang diharapkan 1)
Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi tentang wilayah lokal yang memiliki potensi bencana
sebagai materi
pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan 2)
Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi tentang wilayah Indonesia yang memiliki potensi bencana
sebagai materi
pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan 3)
Guru memiliki kemampuan dalam pengembangan mendapatkan model bahan ajar pendidikan berbasis mitigasi bencana pada setiap mata pelajaran
4)
Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan indikator dan instrument penilaian pembelajaran mitigasi bencana
5)
Siswa dapat mengenal wilayah sekitar mereka
6)
Siswa dapat mengindentifikasi risiko apa yang dimiliki wilayah tersebut
7)
Siswa secara sadar akan melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi risiko bencana
8)
Siswa dapat mengkomunikasikan kembali hasil pembelajaran mitigasi bencana kepada keluarga.
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan ini dengan melibatkan beberapa fakultas, jurusan dan program studi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama tiga (3) tahun.
31
32
KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN
5.1
Workshop Impelementasi Kurikulum Tahun 2013 Pada Satuan Pendidikan
Nama Kegiatan
:
workshop Terpadu (Metode, Media dan evaluasi pembelajaran) Kurikulum 2013
Latar Belakang
:
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut cukup signifikan sehingga diperlukan suatu wawasan (pengetahuan) dan ketrampilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum tersebut. UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terlibat dalam pengembangan kurikulum telah memberikan advokasi dan bantuan teknis terhadap pemerintah daerah dan guru melalui berbagai kegiatan. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru dalam memahami kurikulum 2013
2)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kurikulum 2013
3)
Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.
4)
Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013.
5)
Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan mengembangkan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.
Hasil yang diharapkan 1)
Tersusun dokumen kurikulum 2013 pada setiap kabupaten/kota
2)
Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan kurikulum 2013
3)
Guru memiliki kemampuan dalam merancang strategi dan metode pembelajaran, memilih bahan ajar, dan merancang sistem evaluasi yang sesuai dengan kurikulum 2013.
33
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan program dengan melibatkan seluruh Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama satu (1)tahun.
5.2
Pengembangan Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah
Nama Kegiatan
:
Latar Belakang
:
PENGUATAN KOMPETENSI GURU BK
Kehadiran Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah
menjadi semakin
penting dirasakan di dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan disekolah tersebut. Selama ini guru BK banyak dirangkap oleh guru bidang studi lainnya.Hal ini sebagai dampak dari keterbatasan dari kemampuan pemerintah untuk menyedian guru BK pada setiap sekolah.Hal tersebut tentu saja memberikan dampak terhadap mutu layanan yang diberikan oleh guru BK dalam membangun pendidikan yang lebih baik.Diperlukan suatu kebijakan yang bersifat short cut untuk mendorong agar pada guru BK memiliki kompetensi dalam menangani persoalan-persoalan peserta didik di sekolah. Universitas
Pendidikan
Indonesia
telah
memiliki
pengalaman
dalam
mengembangkan pelatihan-pelatihan peningkatan guru BK, baik melalui sistem block time maupun yang dilakukan melalui sistem sandwich. Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru BK dalam memberikan layanan terhadap peserta didik di sekolah
2)
Meningkatkan kemampuan guru BK dalam mengembangkan program BK di sekolah
3)
Meningkatkan
kemampuan
guru
BK
dalam
merancang
dan
mengembangkan strategi konseling di sekolah. Hasil yang diharapkan 1)
Guru BK memiliki kemampuan dalam memberikan layanan terhadap peserta didik
34
2)
Guru BK memiliki kemampuan dalam mengembangkan program BK di sekolah.
3)
Guru BK memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangan strategi konseling di sekolah.
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan program ini pada beberapa daerah yang kembangkan melalui Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Unit Pelaksana Teknis BK. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama satu (2) tahun.
5.3
Pengembangan Pendidikan Inklusif
Nama Kegiatan
:
PENGUATAN KOMPETENSI GURU DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF
Latar Belakang
:
Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang sekolah inklusif maka setiap satuan pendidikan tidak lagi dapat menolak anak berkebutuhan khusus untuk dapat secara bersama-sama mengikuti pendidikan pada sekolah umum. Kebijakan ini sebagai respon terhadap masih banyaknya anak yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti pendidikan yang khusus (segregasi)untuk anak berkebutuhan khusus.
Menjadikan sekolahh sebagai sekolah inklusif tentu saja bukan perkara yang mudah.Diperlukan kompetensi guru dalam memahami karakteristik kebutuhan khuusus pada peserta didik serta memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang disandang oleh peserta didik.
Jurusan Pendidikan Luar Biasa selama ini telah mengembangkan program pendidikan untuk menyiapkan guru-guru (umum) sebagai guru inklusif pada sekolah inklusif.Program tersebut telah dikerjasamakan dengan beberapa
35
daerah, baik dalam bentuk pendidikan gelar maupun pendidikan nongelar (pelatihan-pelatihan). Tujuan 1)
Meningkatkan kemampuan guru mengindentifikasi kebutuhan spesifik dari peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah.
2)
Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran inklusif di sekolah.
3)
Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan mengembangkan strategi pendidikan inkusif di sekolah.
Hasil yang diharapkan 1)
Guru memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik yang berkebutuhan khusus.
2)
Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan program inklusif di sekolah.
3)
Guru memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangan strategi pembelajaran inklusif di sekolah.
Ruang Lingkup UPI telah melaksanakan program ini pada beberapa daerah yang kembangkan melalui Jurusan Pendidikan Luar Biasa pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama satu (2) tahun.
36
MANAJEMEN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 6.1. Pengembangan SIM Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Nama Kegiatan
:
PENGUATAN
SISTEM
INFORMASI
MANAJEMEN (SIM) SEKOLAH Latar Belakang
:
Sekolah menjadi wilayah publik yang dapat diakses oleh peserta didik maupun masyarakat pada umumnya.Layanan tersebut dapat dimiliki manaka sekolah memiliki sistem informasi dan manajemen yang baik, yaitu sistem manajemen yang tertib, mudah diakses, dan update. Banyak keuntungan yang diperoleh sekolah apabila memiliki sistem manajemen informasi yang baik, bukan saja sebagai syiar tentang pencapaian yang telah dilakukan oleh sekolah, lebih dari itu dapat juga menjadi sistem yang menampung aspirasi, masukan, keluhan dan juga sistem data yang berbasis elektronik. Tujuan 1)
Membangun mindset warga sekolah tentang pentingnya sistem informasi manajemen sekolah.
2)
Membangun sistem informasi manejemnn yang sekolah yang tepat sesuai dengan kondisi sekolah.
3)
Membangun sistem informasi manajemen yang menyaikan informasi akurat, mudah diakses dan update.
Hasil yang diharapkan Terwujdunya suatu sistem informasi manajemen yang mudah diakses, akurat, dan update. Ruang Lingkup UPI telah membantu melaksanakan program ini pada beberapa daerah yang kembangkan melalui Jurusan Ilmu Komputer dan Teknologi Pendidikan.
37
Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama satu (2) tahun.
6.2. Peningkatan Kualitas Pendanaan Pendidikan (Perhitungan Biaya Operasional/ Unit Cost satuan Pendidikan) Nama Kegiatan
:
KAJIAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PENDANAAN PENDIDIKAN Latar Belakang
:
Sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan jumlah murid. Secaraumum, Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidakmampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layananpendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar9 tahun. Mulai tahun 2009,
Program
BOS
bertujuan
bukan
hanya
untuk
meringankan
bebanmasyarakat tetapi juga untuk menggratiskan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa SD danSMP Negeri kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertarafInternasional (SBI). Adapun tujuan utamanya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Indonesia.
Dalam pelaksanaanya, beberapa permasalahan muncul berkaitan dengan pendanaan pendidikan. Program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah menanggung sepenuhnya biaya pendidikan, sedangkan di sisi lain hasil perhitungan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan pihak sekolah mengindikansikan bahwa masih terdapat kekuarangan biaya pengembangan sekolah terutama berkaitan dengan operasionalisasi sekolah.
Atas dasar permasalahan di atas, pendanaan pendidikan yang berkualitas mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan 20 % untuk alokasi pendidikan yang
38
telah mendukung ini, mesti diimbangi dengan kebijakan pembiayan pendidikan yang tepat sasaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan menuju pendanaan pendidikan
yang
berkualaitas
adalah
melakukan
penghitungan
biaya
operasional satuan pendidikan di bernagai jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA). Hal ini bertujuan agar setiap daerah mengetahui kebutuhan riil setiap jenjangnya. Jika hasilnya ditemukan masih terdapat kekuarangan pembiayaan, maka pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat akan memikirkan kebijakan yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan Tujuan dari kajian ini adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui kebutuhan riil berkaitan denga pemenuhan layanan pendidikan di setiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA). Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan ini bertujuan untuk menghitung rata-rata kebutuhan minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA) agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan dengan didasarkan pada per peserta didik serta jenjang pendidikan. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh secara umum adalah agar semua pihak memperoleh gambaran besarnya kebutuhan biaya operasional yang diperlukan oleh sekolah serta besarnya anggaran yang tersedia. Secara khusus, hasil pengitungan kajian ini dapat memberi manfaat kepada : 1. Pemerintah daerah a.
Mendapatkan gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk menopang kegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah awal menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan sehingga kebijakan pendanaan pendidikan sebagai outputnya mencerminkan kebijakan yang berkualitas
b.
Menjadi dasar alokasi dan APBD untuk menunjang pendidikan
c.
Menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan, khususnya mengenai pembiayaan yang terkait dalam program “sekolah gratis”
39
2. Sekolah a.
Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan opersional sekolah secara lebih baik dengan pihak diluar sekolah
b.
Dapat dijadikan dasar usulan untuk diperbolehkannya sekolah menarik partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasioanl sekolah.
c.
Dapat dijadikan acuan alokasi penggunaan dana di sekolah
3. Orang Tua/ Masyarakat a.
Diperolah gambaran yang lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk keperluan operasionalnya.
b.
Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masih memerlukan partisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya
c.
Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah, sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah
Hasil yang diharapkan 1)
Tersusun dokumen perhitungan riil kebutuhan pelayanan minimum di tingkat SD
2)
Tersusun dokumen perhitungan riil kebutuhan pelayanan minimum di tingkat SMP
3)
Tersusun dokumen perhitungan riil kebutuhan pelayanan minimum di tingkat SMA
Ruang Lingkup UPI memliki tenaga ahli yang ekspert di bidang keuangan dan pendanaan pendidikan. Tenaga ahli ini telah sering membantu pemerintah daerah dalam perhitungan biaya operasional. Waktu yang dibutuhkan Program ini dilaksanakan dalam program tahun jamak (multi year), sekurangkurangnya selama satu (1) tahun.
40
MEKANISME KERJASAMA BAGAN MEKANISME KERJASAMA KELEMBAGAAN ANTARA UPI DENGAN LEMBAGA MITRA
41
MEKANISME PENGELOLAAN KERJASAMA BIDANG PELATIHAN
Calon Lembaga Mitra
Pengajuan kerjasama dari dan ke UPI
Ya
Tidak Kesepakatan kerjasama
MoU
Tidak ada kerjasama
Pendataan
Perjanjian Kerjasama (PKS)
DKU Lembaga Mitra
DKU SU. Div Hukum Dit. Akademik
SK Rektor UPI
Transfer biaya pelatihan ke rekening UPI
Lembaga Mitra DKU
Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan
Sertifikasi
42
DKU Jurusan/Prod i SU. Div Hukum Dit. Akademik
SU. Div Hukum DKU
Lembaga Mitra
Fakultas Prodi/Jurusan Lembaga di UPI
MEKANISME PENGELOLAAN MAHASISWA JALUR KERJASAMA Pengajuan kerjasama dari dan ke UPI
Calon Lembaga Mitra
Tidak
Ya
Kesepakatan kerjasama
MoU
Tidak ada kerjasama
Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa
Perjanjian Kerjasama (PKS)
SK Rektor UPI
SPJ
Dit. Keuangan Fakultas
DKU Dit. Akademik Jurusan/Prodi SU Div. Hukum Lembaga Mitra
DKU Dit. Akademik Jurusan/Prodi
DKU Dit. Akademik Jurusan/Prodi SUDiv. Hukum Lembaga Mitra
SU Div. Hukum Dit. Akademik SU Div. Hukum
Transfer biaya pendidikan ke rekening UPI
Lembaga Mitra
Validasi biaya pendidikan
Dit. Keuangan Dit. Akademik
Penagihan biaya pendidikan semester berikutnya
Distribusi biaya kepada Jurusan/Prodi Registrasi Akademik
Dit. Akademik Dit. TIK
Pelimpahan Pelaksana Operasional
DKU Dit Akademik
Perlu Matrikulasi
Tida k
Y a Matrikula si
Fakultas Prodi/Jurusan
DKU Lembaga Mitra
Monitoring dan Evaluasi
Rekoordinasi
DKU Dit Akademik Dit. Keuangan
Perkuliahan
Tida k
43
Tuntas
Fakultas Prodi/Jurusan Y a
WISUDA
44
