Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

K

ementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan PUG bidang pendidikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani fungsi pendidikan di tingkat pusat (sesuai dengan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan), berupaya melakukan penguatan kelembagaan PUG bidang pendidikan di seluruh Indonesia melalui aktifitas Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui program penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, sampai dengan akhir tahun 2014 seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagian besar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan advokasi, asistensi, dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, di mana pemerintah daerah secara terus menerus memberikan perhatian khusus terhadap implementasi PUG tersebut, salah satunya berupa integrasi gender dalam kebijakan/program/kegiatan pendidikan di daerah. Namun demikian, beberapa provinsi dan kabupaten/ kota mengalami kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai bahan informasi atau bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan di daerah, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau panduan dalam pengembangan PUG bidang pendidikan. Di samping itu, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang sudah atau akan dibentuk di setiap daerah, maka perlu dilakukan pembekalan terhadap anggota pokja melalui kegiatan workshop yang difasilitasi oleh tim pokja dari pusat. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan pelaksanaan workshop ini kami ucapkan terima kasih, semoga kiranya dengan terbitnya panduan ini dapat memandu para pihak dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan workshop untuk pengembangan dan implementasi PUG yang lebih baik. Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001

Beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui dalam implementasi PUG bidang pendidikan di beberapa daerah, antara lain: masih kurangnya pemahaman dan rendahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan dalam berbagai aspek pembangunan di bidang pendidikan, dan masih terdapatnya pemahaman yang keliru tentang “gender”, di mana gender diidentikkan sebagai pemberdayaan perempuan.

ii

Panduan Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

iii

A. Latar Belakang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................

ii

DAFTAR ISI............................................................................................ A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Maksud dan Tujuan ............................................................ D. Indikator Keberhasilan ........................................................ E. Biaya Kegiatan ........................................................................ F. Ruang Lingkup Kegiatan .................................................... G. Langkah Pembentukan Pokja PUG bidang Pendidikan ....... H. Penutup ..............................................................................

iv 1 2 3 3 4 4 9 12

iv


Komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh tahapan dan aspek pembangunan pendidikan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan PUG bidang pendidikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani fungsi pendidikan di tingkat pusat (sesuai dengan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan), terus berupaya melakukan penguatan kelembagaan PUG bidang pendidikan di seluruh Indonesia melalui aktifitas Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menegaskan perlunya dikembangkan strategi implementasi PUG yang lebih masif melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran tanggal 10 September 2013 kepada seluruh Gubernur untuk membentuk Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PUG bidang pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperhatikan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis maupun situasi dan kondisi lainnya. Melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan terus dilakukan sejak tahun 2001. Sampai dengan tahun 2013 seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan sebagian besar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan advokasi, asistensi, dan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

1

perkembangan yang positif, antara lain pemerintah daerah secara terus menerus memberikan perhatian khusus terhadap implementasi PUG melalui integrasi gender dalam kebijakan/program/kegiatan pendidikan di daerah. Namun demikian, beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengalami kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan. Beberapa permasalahan utama ketidakberhasilan implementasi PUG bidang pendidikan di daerah antara lain disebabkan karena: 1. Belum adanya payung hukum yang dimiliki pada tingkat Pemerintah Daerah (Perda/Pergub/ Perbup/Perwal). 2. Masih terdapat pemahaman yang keliru tentang “gender”, di mana gender diidentikkan sebagai pemberdayaan perempuan. 3. Rotasi atau mutasi jabatan yang cepat sehingga mempengaruhi kontinuitas implementasi program. 4. Gender focal point belum berjalan secara efektif dalam membantu implementasi PUG bidang pendidikan. Menyadari pentingnya upaya peningkatan komitmen dalam pengembangan PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/ kota, mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi selama ini dalam mengimplementasikan PUG bidang pendidikan, serta membangun komitmen dan merumuskan strategi pengembangan PUG bidang pendidikan, maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum 1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; 2


3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 4. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pendidikan; 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di provinsi.

C. Maksud dan Tujuan Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengimplementasikan PUG bidang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan dan jajarannya serta dinas/instansi terkait lainnya. Secara khusus panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan di dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk: 1. menyiapkan rencana pembentukan Pokja PUG bidang pendidikan; 2. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan; 3. mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan; 4. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap jajarannya dan satuan pendidikan; 5. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan; 6. melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pelembagaan dan peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan.

D. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan dari kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota adalah: Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

3

1. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki payung hukum tentang pelaksanaan PUG bidang pendidikan di daerah. 2. Dinas pendidikan memiliki dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua bidang di lingkungan dinas pendidikan. 3. Dinas pendidikan memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin. 4. Dinas pendidikan memiliki kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan. 5. Dinas pendidikan memiliki Gender Focal Point yang terlatih.

E. Biaya Kegiatan Untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota terpilih, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemendikbud tahun 2015 menyediakan anggaran yang digunakan untuk: • Membiayai pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di tingkat provinsi, dengan anggaran maksimal sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). • Membiayai pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan di tingkat kabupaten/ kota, dengan anggaran maksimal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana, menggunakan pola swakelola yang difasilitasi oleh Pokja PUG pusat.

F. Ruang Lingkup Kegiatan Mengacu pada indikator keberhasilan PUG dalam pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka ruang lingkup kegiatan dengan dukungan dana pengembangan PUG bidang pendidikan di atas, diarahkan untuk mencapai:

4


1. Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi PUG bidang pendidikan di daerah. Komitmen pemerintah daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan PUG di daerah. Pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya secara otonom meskipun tetap dengan mengacu pada rambu-rambu pembangunan nasional. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang responsif gender tercermin dari adanya peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Surat Keputusan, Surat Edaran, yang memuat tentang pentingnya mengintegrasikan PUG dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Di samping itu perlu juga dipastikan bahwa seluruh perangkat kebijakan tersebut telah dipahami oleh pimpinan pada setiap SKPD di daerah dan menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing SKPD. 2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen pemerintah daerah seperti dijelaskan di atas, secara operasional dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dimensi keadilan dan kesetaraan gender yang disusun dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra, dan Renja. Dokumen tersebut juga harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap SKPD. 3. Penguatan Kelembagaan PUG bidang pendidikan. Kelembagaan PUG bidang pendidikan merupakan salah satu perangkat sistem dalam mendukung implementasi PUG di daerah. Kelembagaan PUG di daerah dapat berupa Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain yang memiliki tugas yang sama dengan Pokja. 4. Penguatan Sumber Daya Manusia (focal point) pendukung PUG bidang pendidikan.


5

Gender focal point merupakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dalam membangun kebijakan yang responsif gender. 5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, implementasi PUG di daerah meliputi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Wujud rumusan PPRG dimulai dari analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender, dan kerangka acuan responsif gender. 6. Penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk setiap sasaran pembangunan pendidikan. Data terpilah merupakan data output hasil pembangunan pendidikan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan selanjutnya, sehingga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan berbasis pada permasalahan yang dihadapi saat ini. Dengan data terpilah, maka program pembangunan dapat memberikan kejelasan tentang penerima prioritas dalam pembangunan pendidikan. 7. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi PUG bidang pendidikan. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pembangunan pendidikan, selayaknya dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan. Untuk mewujudkan indikator keberhasilan PUG bidang pendidikan di atas, maka dinas pendidikan provinsi perlu menyiapkan sumber daya yang mampu memberikan advokasi dan asistensi terhadap pemerintah (dinas pendidikan) kabupaten/kota, dan dinas pendidikan kabupaten/ kota dalam menyiapkan sumber daya yang mampu memberikan advokasi dan asistensi terhadap satuan-satuan pendidikan. Dinas pendidikan

6


harus mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan melalui proses perencanaan dan penganggaraan responsif gender (PPRG). Di samping itu, dinas pendidikan juga harus memastikan bahwa PPRG diterapkan di lingkungan dinas pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pokja PUG di dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas utama, yaitu: 1. Memastikan bahwa perangkat implementasi PUG bidang pendidikan telah dimiliki dan diterapkan di dinas pendidikan. Perangkat implementasi yang dimaksud di atas terutama menyangkut PPRG yang meliputi; Dokumentasi Analsis Gender (yang dilakukan melalui Gender Analysis Pathways atau alat analisis lainnya); Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement); dan ToR Responsif Gender. Namun demikian, lahirnya perangkat PPRG di atas tidak terlepas dari perangkat sistem PUG yang harus ada, yaitu: a. kebijakan yang responsif gender; b. dokumen perencanaan (Renstra dan Renja); c. kelembagaan pokja (Pokja PUG bidang pendidikan di dinas pendidikan); d. focal point yang terlatih; dan e. data terpilah berdasarkan jenis kelamin (profil gender bidang pendidikan). 2. Menyiapkan tenaga pelatih/pendamping implementasi PUG bidang pendidikan. 3. Melakukan advokasi/asistensi/pelatihan/pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan kabupaten/ kota (oleh dinas pendidikan provinsi), dan kepada satuan-satuan pendidikan (oleh dinas pendidikan kabupaten/kota). Berdasarkan uraian di atas, maka tahapan atau langkah kegiatan dapat digambarkan secara lebih rinci dalam tabel di bawah ini.


7

RANCANGAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJA PUG PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota No

Kegiatan

Tujuan

1. Dinas Pendidikan Provinsi No

Kegiatan

1. Full day (hari I) Jam 08.00 - 16.00 Pelatihan Gender Focal Point

2. Full day (hari II) Jam 08.00 - 16.00 Workshop penyusunan dan review profil gender bidang pendidikan

3. Full day (hari III) Jam 08.00 - 16.00 Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Resfonsif Gender (PPRG)

8

Hasil yang Diharapkan, al: Menyiapkan tenaga Adanya gender pelatih/narasumber focal point yang memahami yang memiliki implementasi PUG pemahabidang pendidikan di man yang daerah utuh tentang implementasi PUG dalam pendidikan Meningkatkan pema- Data terpilah haman dan keteram- bidang pilan para pokja PUG pendidikan, bidang pendidikan dan Profil dalam menyusun profil gender bidang gender bidang pendi- pendidikan dikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana dan program pendidikan, dan evaluasi capaian kinerja pendidikan berbasis gender Tersusunnya Meningkatkan pemahaman dan GAP, PARG, keterampilan para dan TOR perencana pendidikan Resfonsif dalam menyusun Gender pada perencanaan dan semua bidang penganggaran yang pendidikan resfonsif gender Tujuan

Peserta

Narasumber

1.

Jumlah 20 org, • Pakar antara lain PUG Pusat terdiri: • DinasPendi- • Pokja dikan/terkait PUG Pusat • PSW/G PT • LSM

Jumlah 20 org, • Pakar yang terdiri dari PUG anggota pokja Pusat PUG bidang pendidikan (Lihat unsur keanggotaan Pokja, dalam butir G.2)

Jumlah 20 org, • Pakar antara lain PUG Pusat terdiri unsur: • Dinas Pendidikan (Bagian Perencanaan) • Setda (Biro Keuangan) • Bappeda (Sektor Pendidikan)


• TersusunFull day (hari I) • Meningkatkan nya draf pengetahuan dan Jam 08.00payung wawasan tentang 12.00 hukum pentingnya PUG Sosialisasi dalam pembangunan PUG dan advokasi bidang pendidikan. PUG bidang pendidikan, • Meningkatkan pendidikan

Jam 13.0016.00 Workshop penyusunan profil gender bidang pendidikan

2.

Hasil yang Diharapkan, al:

Peserta

Narasumber

Jumlah 20 org, • Pakar antara lain PUG Pusat terdiri unsur:

• Pokja • DPRD PUG (Komisi Pusat Pendidikan) • Setda (Biro dan komitmen para Keuangan) dokumen pengambil kebijakan • Bappeda lainnya • Merumuskan (Sektor • Terbentukberbagai bentuk Pendidikan) nya Pokja kebijakan yang • BPS PUG resfonsif gender • Kadis Pendibidang dikan dan staf pendidikan Meningkatkan pemaData terpilah Jumlah 20 org, • Pakar haman dan keterampilan b i d a n g yang terdiri dari PUG para pokja PUG bidang pendidikan, anggota pokja Pusat

pendidikan dalam menyusun profil gender bidang pendidikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana dan program pendidikan, dan evaluasi capaian kinerja pendidikan berbasis gender Full day (hari II) Meningkatkan Jam 08.00pemahaman dan 16.00 keterampilan para Pelatihan perencana pendidikan Penyusunan dalam menyusun Perencanaan perencanaan dan dan penganggaran yang Penganggaran resfonsif gender Resfonsif Gender (PPRG)

dan Profil g e n d e r b i d a n g pendidikan

PUG bidang pendidikan (Lihat unsur keanggotaan Pokja, dalam butir G.2)

Tersusunya GAP, PARG, dan TOR Resfonsif Gender pada semua bidang pendidikan

Jumlah 20 org, • Pakar antara lain PUG Pusat terdiri unsur: • Dinas Pendidikan (Bagian Perencanaan) • Setda (Biro Keuangan) • Bappeda (Sektor Pendidikan)


9

G. Langkah Pembentukan Pokja PUG bidang Pendidikan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki/ membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, agar segera memfasilitasi pembentukan Pokja PUG bidang pendidikan, dengan langkah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Pendidikan agar segera menginformasikan dan melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang perlunya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan. 2. Mengidentifikasi daftar nama pejabat atau staf yang akan dilibatkan dalam keanggotaan Pokja PUG bidang Pendidikan yang terdiri dari unsur dinas/instansi/lembaga terkait, seperti: Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, BPS, Bappeda, dan dinas/instansi terkait yang menangani fungsi pendidikan, Akademisi/Perguruan Tinggi, serta Lembaga/Organisasi terkait. 3. Kepala Dinas Pendidikan mengundang daftar nama tersebut di atas dalam rapat pertemuan untuk membahas dan menyepakati rencana “Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan”. 4. Dinas Pendidikan menyusun draft Keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan. 5. Mengajukan usulan draft Surat Keputusan tersebut kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk disyahkan dan ditandatangani. 6. Membuat stempel Pokja PUG bidang pendidikan. 7. Segera setelah Gubernur/Bupati/Walikota mensyahkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan, agar mengadakan rapat perdana untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan naskah atau dokumen yang diperlukan, antara lain: rincian tugas pengurus, rencana kerja, kegiatan, dan jadwal kegiatan. 8. Merancang kegiatan “Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan

10


PUG bidang pendidikan” yang akan difasilitasi oleh Pokja PUG tingkat pusat. 9. Menunjuk petugas atau staf yang akan membantu penyelenggaraan rencana kegiatan workshop, antara lain bertugas untuk: a. berkonsultasi dengan Pokja PUG pusat tentang kepastian tanggal pelaksanaan workshop; b. menentukan tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan workshop; c. menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta kegiatan; d. menyiapkan undangan kepada calon peserta kegiatan sesuai dengan substansi acara workshop; e. menyiapkan alat dan bahan-bahan kegiatan, seperti: ATK, laptop, printer, LCD, kamera, spanduk dan lain-lain; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, seperti: registrasi peserta, menunjuk pembawa acara/drigen/pembaca doa dalam acara pembukaan kegiatan, menunjuk moderator dalam kegiatan workshop, membuat notulen kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan lain-lain. g. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.


11

H. Penutup Demikian panduan rencana pelaksanaan kegiatan “Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan” ini disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan yang responsif gender. Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang teknis pelaksanaan workshop dan rencana pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan, dapat berkonsultasi dengan tim teknis di: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD dan DIKMAS Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon (021) 5725507 Faximile 5725039 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013. Email: [email protected] Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas Kontak person: • Subi Sudarto (HP. 081328073128) • Oriza Sativa (HP. 081347457064).

12


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents