Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghormati, tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, penataan kelembagaan pendidikan nonformal, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi program yang dikembangkan setiap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

ii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan

Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI))

iii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI)) tahun 2015 ini, diharapkan sebagai acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, April 2015 Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002

iv


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

enndidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2015.


v

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) tahun 2015” ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II RUANG LINGKUP PROSES PENYALURAN BANTUAN .... A. Pengertian Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) .. B. Tujuan Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) ............................ C. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ D. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

5 5 5 5 6

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN ................................... A. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal yang Berhak Mengusulkan .................................................. B. Prosedur Pengusulan ..............................................................

10 11

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI ........................ A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi .................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan .................................. C. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan Perhatian .........

12 12 12 13


10

vii

BAB V PELAPORAN ............................................................................

14

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

15

Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1 Format Proposal ............................................................ Lampiran 2 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota .............. Lampiran 3 Pakta Integritas .............................................................. Lampiran 4 Contoh Label untuk Peralatan Sarana ............................ Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pertanggungjawaban Mutlak ..........................................

17 17 21 22 23

viii


24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, pasal 1, (8) mencantumkan bahwa Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan layanan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal yang telah disebutkan pada pasal 3, bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri dari: LKP, Kelompok Belajar, PKBM, Majelis Taklim, dan Satuan PNF Sejenis (Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama, Lembaga Bimbingan Belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumpah Pintar (RUMPIN) merupakan satuan pendidikan nonformal merupakan lembaga binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang dapat melaksanakan dan menyelenggarakan program-program Direktorat, seperti: program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan,


1

Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan, Pendidikan Kesetaraan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Dalam penyelenggaraannya, layanan pendidikan masyarakat tersebut juga dapat dilaksanakan melalui UPTD Sanggar Kegatan Belajar (SKB). Dengan berjalannya waktu Pasca diberlakukan otonomi daerah, SKB menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat kabupaten/kota, landasan hukum keberadaan SKB hanya berupa peraturan bupati atau peraturan walikota. Tidak ada payung hukum yang berlaku secara nasional yang mengatur keberadaan SKB. Hal ini menyebabkan SKB beresiko dilikuidasi sesuai dengan kebijakan atau kebijaksanaan pimpinan daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur berbagai satuan pendidikan dan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Namun tidak ditemui pasal atau ayat yang mengatur keberadaan SKB sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal. Prinsipnya, satuan pendidikan baik formal maupun nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itulah, sekolah ada dua jenis yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Satuan pendidikan nonformal sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat baik berbentuk PKBM, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya. Namun satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah belum diatur atau disebut-sebut dalam berbagai peraturan perundangan. Analogi dengan sekolah, ada sekolah swasta dan sekolah negeri, maka di pendidikan nonformal PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan SKB sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal oleh pemerintah (daerah). Di sinilah representasi kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal. Atas dasar itu dan dalam rangka

2


merevitalisasi SKB, pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan penataan SKB, yakni adalah upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan di SKB dan peningkatan layanan SKB pada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat diakses oleh para penyelenggara SKB yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) Tahun 2015”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 14 tahun 2015, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


3

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada pihak yang terkait, antara lain: 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan; 2. Panitia seleksi proposal, sebagai salah satu acuan dalam melakukan penilaian proposal; 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sebagai acuan untuk menyalurkan dana bantuan, meningkatkan tatakelola, akuntabilitas, pencitraan publik dalam mengelola dana bantuan; 4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, pedoman mendampingi, membina, serta melakukan pemantauan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP PROSES PENYALURAN BANTUAN A. Pengertian Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI). Adalah salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menjadi binaannya dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu lembaga khususnya yang terkait dengan revitalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi lembaga.

B. Tujuan Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI). Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) dimaksudkan untuk menyediakan sarana teknologi informasi guna menunjang kualitas pembelajaran bagi Sanggar Kegiatan Belajar yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, antara lain: 1. Perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan program pembelajaran melalui Teknologi Informasi; 2. Perlengkapan dan peralatan perangkat keras dan perangkat lunak Data Server untuk menunjang penyediaan laman SKB (website) 3. Penjaminan mutu dan revitalisasi SKB untuk mencapai hasil penilaian kinerja yang maksimal.

C. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan sarana pembelajaran pada lembaga pendidikan nonformal ini adalah: 1. Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan program pembelajaran melalui Teknologi Informasi;

4



5

2.

Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan perangkat keras dan perangkat lunak Data Server untuk menunjang penyediaan laman SKB (website). 3. Terpenuhinya penjaminan mutu dan revitalisasi SKB untuk mencapai hasil penilaian kinerja yang maksimal.

D. Deskripsi Kegiatan 1. Sarana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) SKB memiliki kewajiban dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan warga belajar, serta kebutuhan operasional lembaga. Kondisi saat ini menunjukkan masih banyak UPTD SKB yang belum memiliki sarana yang memadai, baik karena jumlahnya kurang maupun karena sudah tidak layak pakai. Penyediaan sarana ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat pada umumnya, serta kebutuhan operasional lembaga itu sendiri. Penyediaan sarana ini diharapkan akan berdampak pada: a. terselenggaranya layanan pembelajaran kepada warga belajar dan masyarakat yang lebih memadai; b. terciptanya suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih interaktif; c. meningkatnya semangat tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dalam memberikan layanan belajar; d. meningkatnya motivasi belajar masyarakat; e. terwujudnya masyarakat menuju masyarakat pembelajar. 2. Lingkup Bantuan Penjaminan Mutu SKB Berbasis TI Sarana Teknologi Informasi (TI) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam pengembangan sistem manajemen administrasi, pendataan, dan pengembangan program PNFI berbasi teknologi informasi di lingkungan SKB. Ruang lingkup pendamping adalah terkait 6


kebutuhan sarana pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan merupakan sarana langsung untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar ini juga bisa digunakan oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran. Ruang lingkup, jenis, dan kuantitas penjaminan mutu SKB berbasis TI yang penyediaannya melalui DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun anggaran 2015 adalah paket bantuan sarana pembelajaran yang berbasis teknologi informasi berupa: (1) Server Komputer dan Perlengkapan Jaringan Lokal sebanyak 1 (satu) unit dan (2) Komputer Personal (PC) sebanyak 4 (empat) unit. 3. Proses Penyaluran Bantuan. a. Proses sosialisasi. 1) Penerbitan Petunjuk Teknis; 2) Koordinasi dan Orientasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dan SKB pada kabupaten/kota; 3) Sosialisasi melalui Web: www.paudni.kemdikbud.go.id/ bindikmas. b. Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membentuk Tim Penyaluran Bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) yang terdiri atas: 1) Unsur Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 2) Unsur organisasi mitra Dikmas; 3) Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat. Tugas Tim Penyaluran Bantuan, adalah: 1) Melakukan sosialisasi; 2) Menerima dan mengadministrasikan proposal dari lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; 3) Melakukan verifikasi administrasi, penilaian, dan visitasi apa bila diperlukan; 4) Mengusulkan kepada PPK dan KPA lembaga calon penerima bantuan. Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI))

7

c. Penerimaan dan Penilaian Proposal Tim penyaluran bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membuka layanan penerimaan proposal sampai dengan akhir bulan Agustus, dan dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia. Penilaian proposal terdiri atas: 1) Penilaian Administrasi (legalitas kelembagaan, sekretariat, sarana prasarana); 2) Program yang diselenggarakan; 3) Rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. d. Penetapan SK Penerima Bantuan Dari proposal yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, apabila diperlukan verifikasi lapangan maka Tim penilai akan melakukan visitasi. Semua proposal yang memenuhi syarat akan dilakukan pleno penetapan oleh Tim penyaluran bantuan, dan hasilnya dilaporkan dan diusulkan ke PPK dan KPA untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan.

5) Lembaga penerima bantuan (barang) melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan jumlah barang, jenis, spesifikasi, kualitas, dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 6) Apabila lembaga penerima bantuan (barang) tersebut adalah lembaga pemerintah (SKB atau PKBM Negeri) wajib mencatat barang tersebut ke dalam buku inventaris kantor sebagai Barang Milik Negara (BMN).

e. Pengadaan dan pendistribusian 1) Panitia pengadaan barang Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan proses pengadaan berdasarkan kebutuhan barang yang sudah ditetapkan (jumlah barang, jenis, spesifikasi, kualitas, ketersediaan); 2) PPK melakukan perikatan dengan penyedia melalui penandatangan kontrak pengadaan barang; 3) Panitia penerima barang memastikan barang yang diadakan sesuai dengan jumlah barang, jenis, spesifikasi, kualitas, dan ketersediaan, dan mencatatkan dalam persediaan barang masuk dan keluar kepada Tim BMN di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 4) Penyedia barang mendistribusikan barang dimaksud ke lembaga penerima sesuai dengan SK PPK, dan melaporkan distribusi barang kepada PPK dan KPA;

8



9

BAB III

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

A. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal yang Berhak Mengusulkan. Paket bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) khusus untuk SKB dalam rangka dukungan pemerintah pusat untuk program revitalisasi SKB sebagai pengelola pendidikan nonformal pada tingkat kabupaten/kota. SKB yang dapat mengusulkan bantuan wajib memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan surat keputusan bupati/walikota; 2. Menyelenggarakan program pendidikan masyarakat minimal 2 program utama dan 1 program pendukung; 3. Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; 4. Belum pernah menerima bantuan yang sejenis pada tahun sebelumnya; 5. Memiliki ruang khusus untuk pengoperasian sarana yang diterima; 6. Bersedia menandatangani pakta integritas; 7. Menandatangani pernyataan bahwa barang yang diterima tidak dijual, dipindahtangankan, atau disewakan, dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi; 8. Barang yang diterima dicatat dalam buku inventaris sebagai Barang Milik Negara (BMN); 9. Memiliki alokasi dana untuk Jasa Langganan Internet dan Jasa Teknisi Pemelihara Jaringan.

10


B. Prosedur Pengusulan 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memenuhi kriteria wajib menyusun proposal seperti terlampir, dan dilampiri: a. Dokumen legalitas; b. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (contoh terlampir); c. Menandatangani Pakta Integritas sesuai format terlampir; d. Menandatangani surat pernyataan sesuai format terlampir. 2. Proposal yang disusun dan sudah dilampiri dokumen tersebut di atas dikirim ke: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725501, Faks. 021-5725039 3. Proposal yang masuk ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat akan dilakukan pencatatan, verifikasi, penilaian, dan visitasi apabila diperlukan oleh Tim penyaluran bantuan. 4. Proposal yang telah dikirim sepenuhnya menjadi milik Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.


11

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 1. Ketepatan jumlah, kualitas, dan jenis 2. Ketersediaan prasarana pembelajaran untuk mendukung sarana yang diperoleh; 3. Keadaan/kondisi sarana yang diterima; 4. Pemanfaatan, kemanfaatan sarana, dan keberfungsian; 5. Perawatan dan pengamanan Sarana.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK. 3. Sanksi Bagi penerima sarana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis maka tidak akan diberikan bantuan di tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

12


C. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan Perhatian 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal; 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima dana, dan dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penerimaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal; 3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/ seleksi/penyaluran/penyerahan/penerimaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/memberikan/menawarkan suap/imbalan/ komisi/hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan; 4. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan petunjuk teknis ini, baik yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan/atau lembaga pengusul/ penerima bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan; 5. Lembaga pengusul bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan usulan, seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal; 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


13

BAB V

BAB VI

PELAPORAN

PENUTUP

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima bantuan sarana berkewajiban membuat laporan berisi: (1) ketepatan jumlah, kualitas, dan jenis barang yang diterima ; (2) Ketersediaan prasarana pembelajaran untuk mendukung sarana yang diperoleh; (3) Keadaan/ kondisi sarana yang diterima; (4) Pemanfaatan, kemanfaatan sarana, dan keberfungsian; (5) Perawatan dan pengamanan Sarana. Laporan didukung dengan foto-foto barang yang diterima yang telah diberi label sesuai dengan contoh terlampir. Laporan tersebut maksimal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 2 minggu setelah barang diterima.

P

enyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususnya dalam bidang layanan pendidikan masyarakat dapat diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Rumah Pintar, dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan, hasil pembelajaran pendidikan masyarakat di lembaga pendidikan nonformal, dan dalam rangka penjaminan mutu diperlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Kegiatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan penjaminan mutu kelembagaan. Kegiatan ini dapat diakses oleh SKB yang memenuhi persyaratan. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada lembaga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) tahun anggaran 2015. Selanjutnya, pembina kegiatan pendidikan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota serta penilik pendidikan masyarakat, diharapkan terbantu oleh petunjuk ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya. Demikian halnya, penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal ini.

14



15

Sebagai penutup, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat terbuka untuk menerima masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis yang jauh dari sempurna ini. Kami juga sangat senang dalam memberikan pelayanan apabila para penguna memerlukan penjelasan dan/ atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis yang saat ini berada ditangan bapak/ibu. Koresponden tertulis ataupun tatap muka akan kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kantor Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: •

http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

•

email: [email protected]

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Format Proposal 1. Format Cover Proposal

PROPOSAL PENJAMINAN MUTU SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) BINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Diajukan Oleh: Nama Lembaga : …………………………………………………… Alamat Lembaga Jalan : Nomor : Desa/Kel*) : RT/RW : Kecamatan : Kabn/Kota*) : Provinsi : Alamat email : Telp/HP : .........(tulis namakabupaten/ kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2015

16



17

2. Format Isi Proposal

PROPOSAL PROGRAM PENJAMINAN MUTU SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

3. Status Bangunan/ Gedung Lembaga 4 Sarana

Dengan hormat, dengan ini kami mengusulkan bantuan barang sarana berbasis teknologi informasi (TI) kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan data SKB kami sebagai berikut:

…………………………………

Tahun Jumlah pelaksanaan Sasaran ………........... …..... orang

Sumber Lokasi Dana ………… ………..

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

3.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

4.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

5.

…………………………………

………........... …..... orang

………… ………..

1.

Nama Lembaga

..............................................................

No.

Jenis Program

2.

No. SK Bupati / Walikota

No. .......................................................

1. 2.

3.

Tahun Pendirian Lembaga

..............................................................

4.

Rekomendasi dari dinas pendidikan

No. .......................................................

(bukti dilampirkan)

5.

Alamat :

Jalan......................................................

6.

Kecamatan

..............................................................

7.

Kabupaten/Kota

..............................................................

8.

Provinsi

..............................................................

9.

Nomor HP/Telp

..............................................................

...... m2 ....... m2


D. Dukungan Mitra Yang Dimiliki No.

Nama Lembaga Mitra

1. 2. 3. 4.

………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

Bentuk Kerjasama Yang Dilaksanakan ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

Tahun ……….. ……….. ……….. ………..

E. Struktur Organisasi SKB

B. Sarana Prasarana Lembaga Pengusul yang Dimiliki

18

Kondisi :

C. Program-program Pendidikan Masyarakat yang dilaksanakan

A. Identitas SKB

1. Status Lahan/ • Luas Tanah Bangunan • Luas Bangunan 2. Tempat Gedung Perkantoran Penyelenggaraan Rumah Kegiatan Ruko .................................

Bukti kepemilikan dilampirkan

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ................................ Meja & kursi ………..….........set Papan tulis .........……..........set Lemari/rak buku .............unit Mesin tik ............…….........unit Komputer ..........…….........unit ………………………………….. …………………………………..

Milik sendiri/ sewa/pinjam pakai

No.

Nama

Jabatan dalam lembaga

HP/Telp.

1

...................................

...........................................

...................................

2

...................................

...........................................

...................................

3

...................................

...........................................

...................................

4

...................................

...........................................

...................................


19

Lampiran 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota

F. Rencana Penggunaan Sarana. (Tuliskan rencana penggunaan, pemanfaatan sarana, dan alasan permintaan bantuan sarana) Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. Pakta Integritas (lihat lampiran juknis ini!!) 2. Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan 3. Surat Pernyataan Kesediaan Pemanfaatan Barang yang Diterima 4. Fotokopi legalitas lembaga 5. Fotokopi izin operasional yang sudah dilegalissasi dinas pendidikan kabupaten/kota 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Penanggungjawab Atas perhatian dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih. ..............................................2015 Kepala SKB,,

..............................................

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:………………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ......................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ...................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... Nomor Telepon/HP : ...................................................................... Fax : ...................................................................... Adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan bantuan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) Tahun 2015 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .................... Tanda Tangan, Stempel

.................................. *) coret yang tidak perlu

20



21

Lampiran 4. Contoh Label untuk Peralatan Sarana.

Lampiran 3. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Kepala SKB Nama SKB : …………………………………......................... Alamat : …………………………………......................... …………………………………......................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan Peningkatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) Tahun 2015 dengan ini menyatakan: 1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Contoh:

BANTUAN SARANA DIT. BINDIKMAS (Nomor AKAD) Nomor : 01/a/1/2015 (NAMA LEMBAGA) Keterangan: Nomor AKAD : nomor Akad Kerjasama yang telah diterima dan ditandatangani bersama (contoh: 3134/B4.3/KU/2015) Nomor: 01/a/1/2015 (01: Komponen Sarana; a: Jenis Sarana; 1: nomor urut sarana ke..)

.......................................... 2015 Yang Membuat Pernyataan ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000 .................................................. (Nama terang)

22



23

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pertanggungjawaban Mutlak

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Yang bertandatangan di bawah ini, saya pimpinan lembaga penerima bantuan Peningkatan Penjaminan Mutu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Teknologi Informasi (TI) Tahun 2015: Nama Jabatan dalam SKB Alamat SKB Nomor Telepon/HP/Faks

: ................................................................................. : ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Memanfaatkan Sarana tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama; 2. Menjaga Barang yang diterima agar tidak dijual, dipindahtangankan, atau disewakan, dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi; 3. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana yang disyaratkan; 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan lembaga/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program. 5. Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan bantuan sarana yang saya terima. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga. ……………………............. 2015 Yang Membuat Pernyataan,

……………………………..................

24


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents