Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan AnakMemperoleh Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Prosedur Bantuan Operasional Kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

P

erdagangan orang (trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Akar masalah terjadinya perdagangan orang diantaranya adalah faktor kemiskinan. Perilaku hidup konsumtif dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya perdagangan orang serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik perdagangan orang. Perdagangan orang tidak saja terjadi untuk diperdagangkan keluar negeri, tetapi juga diperjualbelikan, diperbudak, dan dieksploitasi di dalam negeri. Modus atau cara yang dipergunakan oleh para calo trafiking makin beragam, diantaranya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pengiriman duta seni, bahkan ada pula yang bermoduskan magang sekolah di luar negeri. Di sisi lain, makin beratnya perekonomian dunia akibat krisis ekonomi global, maka makin besar celah-celah perdagangan orang yang diincar oleh berbagai pihak melalui jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan besar. Issu perdagangan orang tidak terlepas dari issu Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) yang menyatu dalam tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus atau cara kerja. Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan menerbitkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Untuk memudahkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah membentuk Gugus Tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ii

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan PTPPO

dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

iii

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator sub gugus tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan untuk melakukan pencegahan melalui pendekatan pendidikan. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan menerbitkan petunjuk teknis Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

Manyadari pendidikan pencegahan perdagangan orang dianggap penting terutama yang memiliki pengaruh kuat dalam menanamkan perilaku dan perkembangan anak selanjutnya, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya membangun keluarga dan masyarakat yang responsif gender melalui Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi mitra.

encegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dewasa ini semakin sulit dilakukan karena perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet yang membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah, murah dan cepat, tak terkecuali anak-anak dan remaja. Tidak semua pengguna internet mempunyai niat yang baik, hal ini sudah terbukti berdasarkan data yang menggambarkan bahwa internet dapat dipakai untuk menipu, mengiming-imingi sesuatu dan akhirnya menggiring anak maupun remaja putri untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi.

Agar pelaksanaan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Oraang (TPPO) sesuai dengan tujuan dan memperoleh hasil yang optimal, diharapkan petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi mitra dalam mengakses bantuan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatannya.

Sebagai salah satu negara pengguna jejaring sosial terbesar di Asia Tenggara, Indonesia semakin sukar untuk lepas dari ketergantungan berkehidupan sosial melalui dunia maya. Fenomena internet ini pun mengancam keselamatan masyarakat, siapa pun mereka, apakah anak-anak di bawah umur maupun orang dewasa.

Jakarta, April 2015 Plt. Direktur Jenderal, J

Dr. Ir. Ir Taufi Taufikk Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002

iv


Indonesia telah meratifikasi Palermo Protokol melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pengesahan the Protocol to prevent, Suppres and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, serta menetapkan tanggal 12 Desember sebagai hari Anti Perdagangan Manusia, yang terkait dengan tanggal penetapan PBB tentang protokol untuk menentang perdagangan manusia di Palermo (protokol tersebut kemudian diberi nama Palermo Protokol). Sebelum meratifikasi Protokol Palermo, Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator sub gugus


v

tugas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam pelaksanaannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditugasi selaku Sekretariat Koordinator Gugus Tugas Pusat Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menetapkan kerangka kerja sesuai dengan rencana aksi nasional PTPPO 2015 sd 2019 . Pelaksanaan Pendidikan Pencegahan TPPO melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi mitra yang memperoleh dukungan bantuan operasional penyelenggaraan, diharapkan semakin memperkuat komitmen para pihak dalam mengurangi berbagai kasus yang terkait dengan perdagangan orang. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan TPPO dan hasil yang diharapkan, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola, atau penyelenggara program, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pencegahan TPPO. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas konstribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. . JJakarta,, April p 2015 ktur kt ur PPembinaan embinaan Pendidikan Ma Direktur Masyarakat

D t t Dr. W Wartanto NIP. 196310091989031001

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar ................................................................................... C. Tujuan ................................................................................

1 1 2 3

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO ............................................................ A. Pengertian ........................................................................... B. Tujuan ................................................................................ C. Hasil yang Diharapkan ............................................................ D. Mekanisme Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan PTPPO ........................................................... 1. Lembaga Penyelenggara (Penerima Bantuan) ................. 2. Sasaran ......................................................................... 3. Kriteria Narasumber....................................................... 4. Sarana dan Prasarana ................................................... 5. Materi dan Waktu Pembelajaran .................................. 6. Proses Pelaksanaan Kegiatan ......................................... 7. Kegiatan Pembelajaran/Pelatihan .................................. 8. Evaluasi ........................................................................

5 5 6 6 6 6 7 9 12

BAB III PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO ............................................................... A. Pengertian Bantuan ............................................................ B. Jumlah Dana dan Pemanfaatannya .......................................... C. Tahapan Penyaluran Bantuan .............................................

13 13 13 14


4 4 4 4

vii

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sosialisasi ...................................................................... Mengajukan Proposal ................................................... Penilaian Proposal .......................................................... Verifikasi Lembaga ....................................................... Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ........................ Penyaluran Bantuan .....................................................

14 14 15 15 16 16

BAB IV MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ............... A. Monitoring dan Supervisi ................................................... B. Pelaporan ............................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

17 17 17 18

BAB V PENUTUP ...............................................................................

19

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

20

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ............................................................

20

Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota ..................................................................

26

Lampiran 3. Pakta Integritas ....................................................................

27

Lampiran 4. Laporan Awal ......................................................................

28

Lampiran 5. Laporan Akhir .....................................................................

28

Lampiran 6. Format Laporan Penggunaan Dana .....................................

30

Lampiran 7. Format Buku Kas Umum ....................................................

31

Lampiran 8. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ........................

32

viii


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya perempuan dan anak), disebutkan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Perdagangan orang (human trafficking) merupakan issu dunia yang kasusnya semakin lama bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah, sehingga issu perdagangan orang selalu diangkat pada pertemuan regional maupun internasional. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa masalah perdagangan orang tidak mungkin dapat diatasi oleh satu negara saja, karena para pelakunya sudah merupakan bagian dari sindikat regional bahkan nasional, dan tidak mungkin hanya diatasi oleh institusi pemerintah saja namun perlu melibatkan lintas institusi, lintas sektor, lintas disiplin ilmu, dan lintas kapasitas. Pencehan melalui pendidikan merupakan langkah strategis untuk meminimalkan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Upayaupaya pencegahan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari masing-masing institusi pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan pencegahan TPPO sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan Sub Gugus Tugas PTPPO, lembaga serta organisasi masyarakat penggiat dalam rangka melakukan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis dan pendampingan . dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

1

Penyusunan dan penerbitan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan Tahun 2015 ini, dimaksudkan agar kegiatan pendidikan pencegahan TPPO dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat.

B. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Anak Usia Dini; 10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

2


C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Memberikan panduan bagi lembaga/organisasi penyelenggara program PTPPO dalam hal: a. cara membuat proposal, dan kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan; b. prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh bantuan operasional penyelenggaraan program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; c. ruang lingkup dan teknis pelaksanaan program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada khususnya dan program layanan pendidikan masyarakat pada umumnya.


3

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO

A. Pengertian Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang upaya untuk melakukan perluasan akses layanan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam upaya merintangi atau menghalangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang sedini mungkin.

B. Tujuan Pemberian dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan pencegahan TPPO ini bertujuan untuk mendukung lembaga/ organisasi mitra dalam memberikan perluasan akses layanan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk merintangi atau menghalangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang sedini mungkin.

C. Hasil yang Diharapkan Melalui pemberian bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan pencegahan TPPO ini, diharapkan lembaga/organisasi mita dapat mewujudkan: 1. meningkatnya pengetahuan, wawasan, dan pemahaman masyarakat di wilayah binaan lembaga/organisasi mitra tentang bahaya perdagangan orang melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan; 2. meningkatnya kapasitas Subgugus Tugas pendidikan pencegahan TPPO kabupaten/kota dan lembaga/organisasi penggiat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang; 4


3. tersosialisasikannya pencegahan TPPO melalui media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) sebagai salah satu media sosialisasi dan advokasi pendidikan pencegahan TPPO.

D. Mekanisme Penyelenggaraan Program 1. Lembaga Penyelenggara (Penerima Bantuan) Lembaga/organisasi masyarakat yang dapat mengajukan bantuan sebagai penyelenggara program pendidikan pencegahan TPPO adalah lembaga/organisasi masyarakat atau yayasan yang bergerak di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang seperti organisasi perempuan, PKK, dan lain-lain (selanjutnya disebut sebagai lembaga penyelenggara) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Administratif: 1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang; 2) memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 4) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat. b. Substantif: 1) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas; 2) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 3) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran; 4) dapat menyediakan narasumber yang kompeten sesuai substansi program; 5) dapat membelajarkan/melatih minimal 30 orang, yang terdiri dari unsur: kepala sekolah, guru mata pelajaran atau guru bimbingan/konseling, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya pendidikan pencegahan TPPO yang disebarluaskan pada peserta didik dan masyarakat; 6) sanggup melaksanakan kegiatan sampai selesai.


5

2. Sasaran Sasaran program pendidikan pencegahan TPPO adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran atau guru bimbingan/konseling, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dinilai: a. wilayah binaannya berpotensi (rawan/rentan) terhadap terjadinya indikasi perdagangan orang; b. mampu mensosialisasikan kegiatan pencegahan TPPO kepada peserta didik atau masyarakat binaannya; c. mampu membuat rencana kerja/aksi pada unit kerja atau binaan masing-masing; 3. Kriteria Narasumber Kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO dibimbing atau dilatih oleh narasumber dengan kriteria: a. memahami konsep pencegahan TPPO bidang pendidikan; b. memahami konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan TPPO; c. memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa; d. bersedia membelajarkan peserta program sampai akhir program; e. prioritas yang sudah pernah mengikuti pelatihan khususnya pencegahan TPPO. 4. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara wajib menyediakan sarana dan prasarana, yaitu: a. ruang belajar beserta kelengkapannya (whiteboard/papan tulis, spidol/kapur dan alat tulis lainnya); b. alat dan bahan keterampilan sesuai kebutuhan; c. media pembelajaran dan pendukung lainnya. 5. Materi dan Waktu Pembelajaran Materi pembelajaran program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan selama 52 jam, sebagai berikut:

6


No

Kegiatan

1. Pelatihan yang berisi sosialisasi, advokasi, RTD, FGD tentang pencegahan TPPO, untuk kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai sasaran program untuk mengintegrasikan pemahaman TPPO pada peserta didik dan masyarakat 2. Membuat media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) misalnya leaflet, poster, pin, standing banner, pemutaran film dan lain-lain 3. Membuat Rencana Kerja/Aksi masing-masing unit kerja 4. Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO 5. Evaluasi dan laporan Jumlah

Alokasi Waktu 3 kali pertemuan, @ 5 jam

5 kali pertemuan @ 3 jam 3 kali pertemuan @ 3 jam 3 kali pertemuan @ 3 jam 2 kali pertemuan @ 2 jam 52 jam

6. Proses Pelaksanaan Kegiatan a. Sosialisasi Lembaga/organisasi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan dan pencegahan TPPO oleh Direktorat Bindikmas, melakukan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO kepada masyarakat khususnya untuk kepala sekolah, guru mata pelajaran atau guru BK, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama sekaligus melakukan identifikasi calon peserta program pendidikan dan pencegahan TPPO. b. Pembentukan panitia penyelenggara Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, Ketua Lembaga Penyelenggara merangkap sebagai panitia penyelenggara, membentuk panitia penyelenggara yang terdiri dari: 1) Ketua ………………………………………. 1 orang 2) Bendahara …………………….....…………. 1 orang 3) Petugas Administarsi ………….............……. 1 orang dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

7

c. Rekruitmen peserta didik Lembaga penyelenggara melakukan rekruitmen peserta program pada sekolah/lembaga nonformal serta lembaga/organisasi masyarakat yang berada pada daerah rentan terhadap terjadinya perdagangan orang, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di atas. d. Rekruitmen narasumber Lembaga penyelenggara melakukan rekruitmen narsumber yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di atas. e. Rapat persiapan Untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, perlu adanya pertemuan antara lembaga penyelenggara, panitia, dan narasumber untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tujuan dan hasil yang dicapai, mempelajari materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran, dan berbagai fungsi dan peran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi dan peran: a. Lembaga penyelenggara/panitia penyelenggara: 1) sebagai penanggung jawab kegiatan; 2) melakukan rekruitmen peserta program; 3) melakukan rekruitmen narasumber; 4) membuat pedoman pelaksanaan kegiatan; 5) membuat jadwal pelaksanaan kegiatan; 6) menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO; 7) melakukan fungsi kontrol dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi; 8) menyusun dan menyampaikan laporan. b. Narasumber: 1) menyusun rencana pembelajaran/pelatihan; 2) melakukan kegiatan pembelajaran/pelatihan; 3) melakukan penilaian hasil pembelajaran/pelatihan;

8


4) melakukan pembimbingan, baik dalam proses pembelajaran dan pelatihan. 7. Kegiatan pembelajaran/pelatihan Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut: a. Sosialisasi dan Advokasi 1) Teori Pembelajaran teori tentang materi utama kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO difasilitasi oleh narasumber/praktisi yang kompeten di bidang pencegahan TPPO dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka. 2) Praktek Agar peserta program mudah menerima materi yang disampaikan oleh tutor atau narasumber, metoda penyajiannya dilakukan dengan cara: 1) storytelling (bercerita singkat), 2) studi kunjung, role playing (bermain peran), 3) bernyanyi, dan 4) kerja kelompok, 5) penayangan film (video pendek) terkait dengan permasalahan trafficking, atau kegiatan lain yang dianggap relevan sesuai materi. 3) Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaraan (RPP) Agar pembelajaran mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara membuat silabus dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Berdasarkan silabus tersebut narasumber/praktisi kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaraan (RPP) sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silabus dan RPP dibuat sebagaimana contoh format yang tertera pada lampiran Juknis ini. b. Pembuatan Media KIE Pembuatan Media KIE merupakan bahan/media sosialisasi untuk memotivasi dan mengkampanyekan program pencegahan dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

9

perdagangan orang kepada peserta program dan masyarakat. Adapun jenis-jenis media KIE sangat beragam, sehingga penyelenggara dapat memilih media KIE yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing yang dapat memberi manfaat pada peserta program dan masyarakat, dengan cara mendiskusikan bersama antara lembaga penyelenggara dan peserta program. Praktek pembuatan media KIE difasilitasi oleh narasumber teknis yang memiliki kompetensi. 1) Teori Sebelum praktek pembuatan media KIE dilakukan, terlebih dahulu narasumber teknis memberikan teori tentang berbagai jenis media KIE, seperti: mengenalkan leaflet, poster, spanduk, booklet, standing banner, iklan layanan masyarakat dan lain-lain. Setelah mengenal berbagai macam media, lembaga penyelenggara berdiskusi dengan peserta program agar dapat memilih media sesuai kondisi lokal di masyarakat dan anggaran yang tersedia. 2) Praktek Pembuatan Media KIE Dengan bimbingan narasumber teknis, lembaga penyelenggara program melakukan pembuatan KIE sesuai dengan jenis bahan-bahan media sosialisasi, seperti: leaflet, poster, spanduk, booklet, standing banner, iklan layanan masyarakat dan lainlain. Lembaga penyelenggara dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. c. Pembuatan Renca Kerja/Aksi kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO masing-masing Unit Kerja Pembuatan Rencana Kerja/Aksi merupakan kelanjutan pelaksanaan program pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk rencana aksi nyata ke depan yang didokumentasikan selama kurun waktu tertentu. Rencana kerja memuat program-program pencegahan TPPO yang dilaksanakan

10


oleh Sekolah, Lembaga Masyarakat, PKBM dan juga lembagalembaga yang peduli terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang selama 1 atau 2 tahun ke depan bahkan sampai 5 tahun. 1) Teori Dalam penyampaian teori yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, narasumber menjelaskan mengenai tujuan pembuatan rencana kerja/aksi, hasil yang ingin dicapai serta tindak lanjut kegiatan. Setiap unit kerja membuat Rencana kerja/aksi PTPPO dalam kurun waktu satu tahun. Selama satu tahun merencanakan program kerja terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, contoh: melakukan sosialisasi berapa kali selama sebulan kemudian bulan berikutnya sampai kurun waktu setahun, selain program sosialisasi dapat melakukan advokasi, pendampingan, dan lain-lain. 2) Praktek Pembuataan Rencana Kerja/Aksi PTPPO Penyusunan rencana kerja/aksi yang telah dibuat kemudian ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini setiap unit kerja menyiapkan media, metode, pihak-pihak yang terkait seperti panitia, narasumber dan sasaran dalam aksi ini agar dapat terelaisasi. Penyusunan media disertai dengan cara sosialisasi media tersebut. Metode disesuaikan dengan media yang digunakan sehingga hasilnya berkorelasi. Pihak-pihak yang terkait dalam rencana aksi ini menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan. Contoh : Melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana orang melalui sekolah atau satuan pendidikan nonformal ketika ada kegiatan khusus seperti pameran. Media yang digunakan misalnya leaflet, booklet, poster, pemutaran film. Metode yang digunakan dalam penyebaran leaflet misalnya dengan menggunakan pakaian


11

yang unik dan cara-cara teatrikal sehingga mengundang orang untuk mau mendengarkan mengenai kegiatan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO. Panitia menyiapkan konsep yang jelas dan koordinasi serta komunikasi, narasumber menyiapkan materi yang bisa dimengerti sesuai dengan sasaran peserta didik berdasarkan usia dan jenjang pendidikan sehingga dapat tepat sasaran. d. Pemetaan Permasalahan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemetaan permasalahan merupakan salah satu cara untuk memetakan permasalahan PTPPO agar masalah dapat ditemukan sedini dan serinci mungkin sehingga mendapat solusi yang tepat. Dalam pemetaan permasalahan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalaui teori dan praktek. 1) Teori Pemetaan permasalahan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui mind mapping, diagram, bagan, dan lain-lain. Semua bentuk pemetaan pada dasarnya memudahkan untuk menemukan permasalahan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang. 2) Praktek Pemetaan permasalahan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk praktek dapat dilakukan dengan metode role play, brainstorming, pemutaran film, dan studi kasus. 8. Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, antara lain tentang perubahan mindset (pola pikir) dan action set (pola tindak) peserta program dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

12


BAB III

PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO

A. Pengertian 1. Bantuan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO adalah sejumlah dana, barang atau jasa yang selanjutnya disebut bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) kegiatan yang diberikan kepada lembaga/ organisasi masyarakat yang digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui layanan pendidikan masyarakat. 2. Pemberi Bantuan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud yang diberikan kepada lembaga/ organisasi masyarakat yang ditetapkan sebagai penyelenggara program pendidikan dan pencegahan TPPO.

B. Jumlah Dana dan Pemanfaatannya 1. Alokasi dana kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO tahun 2015 yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk sebanyak 20 lembaga, masing-masing lembaga akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). 2. Adapun acuan biaya pelaksanaan program kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, antara lain digunakan untuk:


13

No

Rincian penggunaan dana/biaya, antara lain:

1. Pelatihan yang berisi sosialisasi, advokasi, RTD, FGD tentang Pencegahan TPPO 2. Membuat media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) misalnya leaflet, poster, pin, standing banner, dan lain-lain 3. Membuat Rencana Kerja/Aksi masing-masing unit kerja 4. Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO 5. Evaluasi dan laporan Jumlah

Proporsi Biaya 40% 20% 20% 10% 10% 100%

C. Tahapan Penyaluran Bantuan 1. Sosialisasi Direktorat Bindikmas melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website; www. paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas. 2. Mengajukan Proposal Lembaga/organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, harus: a. membuat proposal yang disusun sebagaimana contoh yang tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Proposal disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat (u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha) d.a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. 14


c. Proposal diterima paling lambat tanggal 31 Agustus 2015, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat diproses lebih lanjut apabila kuota dana bantuan masih tersedia. d. Fotocopy proposal dikirim kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 3. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO. 4. Verifikasi Lembaga Berdasarkan hasil penilaian Ɵm penilai proposal, kemudian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang dianggap perlu dikunjungi


15

untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindikmas menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 6. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindikmas melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundangundangan.

BAB IV

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Supervisi Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Direktorat Bindikmas dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi, antara lain adalah: 1. kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. kesesuaian peserta atau sasaran program; 3. materi pembelajaran/pelatihan; 4. jadwal kegiatan dan alokasi waktu; 5. kompetensi tutor/narasumber; 6. proses pembelajaran/pelatihan; 7. tingkat kehadiran peserta program; 8. penggunaan bantuan; 9. dokumen penyelenggaraan program.

B. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, maka lembaga/organisasi penerima bantuan berkewajiban untuk membuat laporan, yaitu: 1. Laporan Awal Laporan memberitahukan telah menerima bantuan oleh lembaga/ organisasi penyelenggara program setelah menerima bantuan dalam rekeningnya, dengan mengirimkan foto kopi bukti penerimaan bantuan kepada Direktorat Bindikmas.

16



17

BAB V

2. Laporan Akhir Laporan akhir disusun oleh lembaga/organisasi penyelenggara program setelah kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO selesai dilaksanakan. Laporan akhir mencakup: 1) substansi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan, serta 2) penggunaan dana bantuan yang diterima dan disertai bukti-bukti pemanfaatannya. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Bindikmas dan tembusan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, paling lambat 2 minggu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

C. Catatan Khusus: 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sanksi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindikmas pada tahun-tahun berikutnya; c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. 2. Direktorat Bindikmas tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara program. 4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindikmas.

18


PENUTUP

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan tidak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO.


19

LAMPIRAN–LAMPIRAN

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2015

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

Logo Lembaga

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2015

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman –Senayan Jakarta - 10270

I. Profil Lembaga A. Identitas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Lembaga Alamat Lembaga No. Telp /Fax/E-mail Tahun Berdiri Legalitas Lembaga Rekening Bank

NPWP

B. Visi dan Misi Lembaga Visi : …..………………………………………………………………… Misi : 1) …..………………………………………………………………… 2) …..………………………………………………………………… 3) …..………………………………………………………………… 4) …..………………………………………………………………… 5) …..………………………………………………………………… C. Susunan Pengurus JABATAN

Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................... Alamat : ............................................................... No. Telp./HP/Faks : ............................................................... Alamat Email : ...............................................................

20


NAMA

PENDIDIKAN

HP

Ketua Sekretaris Bendahara ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............……


21

D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 1. Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

2. Rincian Bangunan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3. Sarana Kesekretaritan

4 Sarana Pembelajaran

5 Sarana Keterampilan

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir ...... m2

....... m2 Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. ............. Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/filing kabinet Komputer/laptop Printer Mesin faksimile/telepon Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran Alat keterampilan

Milik sendiri/ sewa/pinjam pakai • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... set .......... set .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit ………… set ……….. buah ……….. set ……….. unit …………… set

E. Pengelola Lembaga dan Tutor PENGELOLA LEMBAGA DAN TUTOR

TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) SMP SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH

• Unsur Pimpinan • Tenaga Administrasi • Tenaga Pembantu • Tutor bidang pelajaran • Narasumber teknis/keterampilan • ……… • …….. Jumlah

22


NO.

NAMA KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN

JUMLAH PESERTA

SUMBER BIAYA

G. Kemitraan 1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir NO.

NAMA/JENIS PROGRAM

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI DANA

TAHUN

JUMLAH DANA BARANG/ DANA JASA (RP)

2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja NO.

NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI

BENTUK KERJASAMA/ KEMITRAAN

BULAN & TAHUN PELAKSANAAN

H. Prestasi yang pernah diraih 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan NO. BENTUK PENGABDIAN

TUJUAN

LAMA KEGIATAN

2. Penghargaan yang pernah diperoleh NO.

BENTUK PENGHARGAAN

DIPEROLEH DARI

TAHUN


23

II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

3.

A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO akan dilaksanakan di ....................................................................................................................... dengan alamat .......................………………………………………………..

F. Jadwal Kegiatan HARI/TANGGAL

MATERI

TUTOR

ALOKASI WAKTU

……………......……………………………………………………………… B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal .…… sampai dengan tanggal…… dengan pertemuan ……… kali per minggu. C. Sasaran kegiatan NO.

NAMA KEPALA KELUARGA/USIA

NO PEKERJAAN

ISTRI

VOLUME

HARGA SATUAN ALOKASI DANA

H. Format Silabus Pembelajaran/Pelatihan Sumber Metode Topik Materi Konsep dasar Hasil yang Alokasi Belajar/ pembelajaran/ Pembelajaran/ Pembelajaran/ Pembelajaran/ diharapkan Waktu Alat Pelatihan Pelatihan Pelatihan pelatihan

D. Sarana dan prasarana yang akan digunakan NO.

JENIS SARANA/ PRASARANA

KONDISI

UKURAN/ JUMLAH

STATUS (PINJAM/ MILIK SENDIRI)

1. 2. 3.

E. Narasumber NAMA

ASAL INSTANSI

1. 2.

24

JENIS KEGIATAN

JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH LAKI PEREMPUAN

1 2 3 4 5

NO.

G. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana)


MATERI

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan: 1. rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (asli). 2. fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. 3. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. fotocopy kartu tanda penduduk ketua lembaga. 5. fotocopy akte notaris pendirian/pembentukan lembaga dan/atau ijin pendirian/operasional lembaga dari instansi berwenang.


25

Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:……………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ...................................................................... Ketua Lembaga : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... Nomor Telepon/HP/ Fax : ...................................................................... Adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO tahun 2015 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) .................... Tanda tangan stempel ......................................... NIP. .......................................

Lampiran 3: Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Ketua Nama Lembaga : …………………………………......................... Alamat : Jl. ………………………………......................... …………………………………......................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan .................................................... dengan ini menyatakan: 1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun; 3. akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. .......................................... 2015 materai Rp 6.000,00 ..................................................

*) coret yang tidak perlu

26



27

Format 4: Contoh Laporan Awal

LAPORAN AWAL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan

: Ketua

Alamat Lembaga

: ………………………………….........................

Nomor Telp./HP/Fax : ... ………………………………......................... dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor ............... ..................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pencegahan TPPO, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2015. Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. .......................................... 2015 Yang membuat melaporkan,

(…………..……………….) Keterangan: Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan diterima

28


LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2015 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telp/Fax/HP/Email • Bulan/Tahun Laporan

: …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan) 3) Tenaga ahli/pelatih/narasumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5) Jadwal pelaksanaan kegiatan 6) Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


29

Lampiran 7: Contoh Format Buku Kas Umum

Lampiran 6: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA No. 1

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM

Jumlah (Rp) (3) x (4)

No

Tanggal

Identifikasi calon WB dan pelatih:

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

a. … 2

b. dst ATK WB dan Penyelenggara: a. …

3

b. dst Pengadaan alat/bahan keterampilan: a. …

4

5

b. dst Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. …

Mengetahui

Dibuat Oleh:

b. dst Penyelenggara kegiatan:

Ketua Lembaga

Bendahara

a. … 6

STEMPEL

b. dst Transport tutor/pelatih keterampilan:

LEMBAGA

a. … 7

b. dst Dokumentasi dan sosialisasi a. …

8

Nama Jelas

Nama Jelas

b. dst Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan: a. … b. dst Jumlah

30



31

Lampiran 8: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Ppn

Jenis Pajak PPh PPh 21 22

PPh 23

Jumlah

Ket.

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. .........................,2015 Mengetahui

Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Terang

32

Nama Terang


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents