PEDOMAN PENCANANGAN PROGRAM GERAKAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MARJINAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
i
KATA PENGANTAR
Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun pedoman sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2016. Pedoman Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga pedoman yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Dr. Erman Syamsuddin NIP 195703041983031001
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................
ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................
1
A. B. C. D.
Latar Belakang .................................................................................................... Dasar Hukum ...................................................................................................... Tujuan ............................................................................................................ Manfaat ............................................................................................................
1 4 5 5
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN ..............................................................
6
A. B. C. D. E. F. G.
Deskripsi/Jabaran Kegiatan Pencanangan GP3M ................................................ Tingkatan kegiatan .............................................................................................. Jenis-jenis kegiatan pendukung .......................................................................... Susunan acara Pencanangan GP3M .................................................................... Unsur-unsur yang terlibat ................................................................................... Kriteria Lokasi Pencanangan GP3M .................................................................. Pembiayaan .........................................................................................................
6 6 6 6 7 7 8
BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN GERAKAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MARJINAL (GP3M) ....................................
9
A. B. C. D. E. F.
Pengertian Bantuan ……………………………………………………………. Lembaga Penyelenggara ………………………………………………………. Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan ……………………………………… Pengajuan Bantuan ……………………………………………………………. Jumlah Bantuan ………………………………………………………………... Sifat Bantuan …………………………………………………………………...
9 9 9 9 9 9
BAB IV PENUTUP….. .............................................................................................
10
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................
11
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Satu dari dua puluh dua kelompok marjinal di Indonesia disandang oleh perempuan, yaitu perempuan marjinal. Kondisi marjinal perempuan terjadi di banyak bidang kehidupan baik disektor publik maupun domestik. Pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, hakhak dasar perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, kesetaraan gender, politik, dan kesehatan merupakan sebagian dari bidang kehidupan di dalamnya terbukti masih banyak me marjinalisasikan perempuan. Di bidang kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan masih relatif cukup tinggi. Hal tersebut sangat berkaitan pemenuhan hak akses terhadap layanan kesehatan perempuan belum mencukupi. Kebijakan di bidang pemenuhan layanan kesehatan perempuan khususnya yang terkait dengan fungsi reproduksi menyebabkan perempuan banyak yang tertinggal dalam pengetahuan dan belum mampu memberdayakan dirinya sendiri. Keterbatasan perempuan untuk mengakses sumber- sumber informasi kesehatan, meningkatkan pengetahuan, serta layanan kesehatan reproduksi perempuan menyebabkan perempuan masih tertinggal. Kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi juga masih jauh tertinggal dibanding dengan laki-laki. Pada tanggal 6-8 September Tahun 2000, para pimpinan Negara menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 189 kepala Negara. Tujuan pertemuan ini adalah membangun kesepakatan bersama untuk suatu dunia yang lebih damai dan sejahtera. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Negara-negara di dunia, terutama masalah pembangunan dan kemiskinan, lingkungan hidup, perdamaian dan keamanan, Hak Asasi Manusia, demokrasi dan tata kelola (pemerintahan) serta upaya melindungi kelompok rentan. Setelah membahas berbagai persoalan selama dua hari, akhirnya KTT Millenium menghasilkan Deklarasi Millenium (Millenium Declaration). Sejumlah 147 Kepala Negara yang hadir, menandatangani deklarasi tersebut. Pada bulan Agustus 2001, sekertariat PBB menerbitkan 8 tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals disingkat MDGs). Dalam 8 tujuan Pembangunan Millenium tersebut terdapat 18 target dan 54 alat ukur keberhasilan (indicator). Kedelapan tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) itu adalah : 1. Penghapusan kemiskinan (Eradicate extreme poverty and hunger) 2. Pendidikan untuk semua (Achieve universal primary education) 3. Persamaan gender (Promote Gender Equality And Empower Women) 4. Perlawanan terhadap penyakit (Combat Hiv/Aids, Malaria And Other Diseases) 5. Penurunan angka kematian anak (Reduce Child Mortality) 6. Peningkatan kesehatan ibu (Improve Maternal Health) 7. Pelestarian lingkungan hidup (Ensure Environmental Sustainability) 8. Kerjasama global (Develop A Global Partnership For Development) Pencapaian tujuan, target dan indikator ini, dibatasi sampai dengan tahun 2015. Indonesia, yang dalam pembukaan konstitusinya menyatakan diri sebagai Negara yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 1
dan keadilan sosial, ikut pula menandatangani Deklarasi Millenium (Millennium Declaration). Menjelang berakhirnya MDG, pada 20-22 Juni 2012 diselenggarakan KTT Rio + 20 tentang pembangunan berkelanjutan, di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam forum tersebut, pimpinan Negara Columbia, Guatemala dan Peru mengusulkan seperangkat konsep tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable Development Goal-SDG) yang lebih komprehensif untuk pemberantasan kemiskinan sebagai tujuan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selain seperangkat konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga pimpinan Negara tersebut mendorong agar kesepakatan dunia untuk pemberantasan kemiskinan ini dibahas oleh semua pihak dan hasilnya menjadi komitmen semua pihak untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan (The Future We Want). Dalam dokumen The Future We Want, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) Kebijakan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication), (ii) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (Institutionl Framework For Sustainable Development), serta (iii) Kerangka kerja untuk aksi dan instrument pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Framework for Action and Means of Implementation). Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan Sustainable Development Goals (SDGa) post-2015 yang mencukupi 3 pilar atau dimensi pembangunan berkelanjutan secara inklusif, yang terinspirasi dari penerapan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu Pilar Ekonomi, Sosial dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk menindaklanjuti ide SDG ini, PBB membentuk Panel (tim) terdiri dari 3 orang Co-chair yaitu Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron, Presiden Liberia Ellen Johson-Sirleaf, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY) + 23 anggota + 1 ex-officio +1 executive secretary. Tim tersebut merupakan perwakilan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan pemuda dengan memperhatikan keseimbangan geografi dan gender – masing-masing dalam kapasitas pribadi. Tim tersebut kemudian disebut The Secretary-General’s High-Level Panel of Eminent Persons on The Post-2015 Development Agenda (HELP). Tim ini bertugas untuk menyelenggarakan konsultasi dan merumuskan usulan-usulan dalam konsultasi sebuah laporan hasil konsultasi. Konsultasi ini dilakukan sekaligus merupakan perbaikan proses dari kritik terhadap MDG. Menanggapi perkembangan dunia yang tengah menyusun agenda pembangunan global sebagai pengganti MDG, dalam pertemuan konsultasi organisasi-orgabisasi perempuan untuk efektifitas pembangunan (The International Women’s Rights Organisation and Networks Consultation on CSO Partnership for Development Effectiveness) yang diselenggarakan oleh Association for Women’s Rights in Development (AWID), the African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), Asia Pasific Forum on Women, Law and Development (APWLD) and Coordinadora de la Mujer/Bolivia di Nairobi-Kenya pada 25-26 Juli 2012, disepakati bahwa organisasi perempuan harus ikut terlibat dalam proses kebijakan pembangunan ditingkat internasional, nasional maupun local untuk memastikan bahwa pembangunan akan menyumbang pada pemenuhan hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Proses dan substansi tujuan pembangunan berkelanjutan 2
menjadi perhatian serius organisasi-organisasi perempuan internasional dan melibatkan beberapa organisasi perempuan di tingkat nasional. Gerakan perempuan meyakini, bahwa kesepakatan di tingkat internsional, yang melibatkan pimpinan-pimpinan Negara, pada akhirnya akan dilaksankan di tingkat nasional dan local, oleh karenanya, sejak pembahasan di tingkat internasional, organisasi perempuan di tingkat internasional, nasional dan local harus terlibat. Setelah melalui proses panjang sejak Januari 2012 dan melibatkan berbagai pihak dari berbagai Negara, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal-SDG) yang memuat 17 tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target) yang terkandung dalam dokumen Transforming our world: The 2030 Agenda of Sustainable Development, akhirnya disahkan dalam Forum UN Summit, 25 – 27 September 2015, bagian dari rangkaian siding umum perserikatan bangsa – bangsa (UN General Assembly – UNGA) ke – 70 tahun 2015. Sebanyak 193 pemimpin dunia termasuk Indonsesia yang dihadiri oleh bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti dari komitmen tiap Negara untuk mendapatkan SDG. Dengan diadopsinya pembangunan baru yang menggantikan Millennium Development Goal, maka semua Negara anggota Perserikata Bangsa – Bangsa (PBB) terikat untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, mulai 1 januari 2016 yang akan dating. Agenda 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen pembangun nasional setiap Negara. Peran organisasi – organisasi perempuan dalam mempengaruhi substansi dari tujuan pemabangunan berkelanjutan, membuahkan hasil yang menggembirakan diantaranya : 1) dalam dokumen Transforming our world: The 2030 Agenda of Sustainable Development diakui bahwa pengarusutamaan Gender merupakan hal yang penting dann sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan, 2) Dari 169 target yang telah dirumuskan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat 104 sasaran yang memuat pengarusutamaan gender. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tujuan pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (memiliki 7 target), Tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (8 target) Tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segalan usia (13 target) Tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (10 target) Tujuan kelima yakni menjaminkesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan (9 target) Tujuan keenam yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang bereklanjutan bagi semua orang (8 target) Tujuan ketujuh yakni menjamin akses energy yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang (5 target)
3
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
17.
Tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang (12 target) Tujuan kesembilan yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi (8 target) Tujuan kesepuluh yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (10 target) Tujuan kesebelas yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (10 target) Tujuan keduabelas yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 target) Tujuan ketigabelas yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (5 target) Tujuan keempatbelas yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (10 target) Tujuan kelimabelas yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (12 target) Tujuan keenambelas yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang , serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target), dan Tujuan ketujuhbelas yaitu memperkuat cara – cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (19 target). Masyarakat dan gerakan perempuan penting untuk mengetahui tentang komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2016, agar dapat berperan aktif dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta mendapatkan manfaat yang sungguh dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Rasional tersebut menjadi pertimbangan mendasar bahwa untuk mencegah makin termajinalkan, untuk mengeluarkan perempuan dari situasi marjinal, memberdayakan perempuan merupakan pilihan bijaksana, mengingat semakin pentingnya peran perempuan dalam kehidupan masa kini. Maka dari itu perlu dilakukan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. 4
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal; 8. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals– MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.
C. Tujuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. 2. Menyusun rencana aksi Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) kabupaten/kota. 3. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marjinal yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya. D. Manfaat Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal memberi manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khususnya perempuan marjinal dari berbagai aspek. 2. Meningkatkan ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan. 3. Menurunkan angka buta aksara, khususnya bagi perempuan marjinal. 4. Menurunkan tingkat jumlah korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. 5. Menurunkan jumlah buruh migran/tenaga kerja khususnya perempuan ke luar negeri.
5
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN
A. Deskripsi/Jabaran Kegiatan Pencanangan GP3M Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) sebagai program terobosan Ditjen PAUD dan Dikmas dalam upaya memberdayakan kaum perempuan marjinal akibat ketidakmampuan dari berbagai aspek. GP3M Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.
B. Tingkatan kegiatan Terdapat tiga tingkatan GP3M, meliputi: 1. Tingkat nasional 2. Tingkat provinsi 3. Tingkat Kabupaten/Kota C. Jenis-jenis kegiatan pendukung Ada beberapa kegiatan pendukung dalam rangka pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Workshop Seminar nasional/daerah Pameran produk/hasil karya perempuan marjinal Gerakan Indonesia Membaca (GIM) tingkat Kabupaten/Kota Peluncuran Desa Vokasi Pembinaan Perempuan Marjinal melalui program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P) 7. Pembinaan untuk daerah yang angka drop-out (DO) tinggi dan daerah –daerah rawan trafficking serta buruh migran perempuan 8. Memberikan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. D. Susunan acara Pencanangan GP3M Rambu-rambu acara pencanangan : 1. Kesenian daerah/tarian selamat datang 2. Pembukaan oleh MC 3. Mars GP3M 4. Laporan panitia 6
5. 6. 7. 8.
Laporan Gubernur/Bupati/Walikota Pembacaan Ikrar Perempuan Marjinal Tesmoni Penerima Manfaat GP3M Sambutan sekaligus Pencanangan GP3M oleh Menko PMK/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/KPP dan PA/ Gubernur/Bupati/Walikota 9. Penampilan kesenian daerah bernuansa Pemberdayaan Perempuan Marjinal 10. Pemberian penghargaan terhadap pegiat perempuan marjinal 11. Pembacaan doa 12. Penutup 13. Peninjauan pameran dan pentas seni E. Unsur-unsur yang terlibat Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: 1. Forum PKBM 2. Forum SKB 3. Forum TBM 4. Asosiasi Pondok Pesantren 5. Paguyuban Rumpin 6. Forum Tutor Keaksaraan 7. Forum Tutor Kesetaraan 8. Oase KK 9. PSW/G 10. Dewan Masjid Indonesia 11. Majelis Taklim 12. Dewan Gereja/PGI 13. Aisyiyah 14. Muslimat NU 15. Fatayat NU 16. Pokja PUG 17. Prodi PLS & Ikatan Sarjana PLS 18. PKK 19. Asahpena (Sekolah Rumah) 20. HIPKI 21. HISPPI 22. Ikatan Pesantren Indonesia 23. KOWANI 24. GOW F. Kriteria Lokasi Pencanangan GP3M Lokasi pencanangan GP3M harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:’ 1. Pejuang perempuan yang melakukan pemberdayaan terhadap kaumnya untuk meningkatkan kecakapan personal, seperti: literacy/keberaksaraan, ketrampilan hidup, kewirausahaan dan pendidikan. 2. Daerah rentan trafficking dan drop-out SD/SMP/SMA/K maupun buruh migran 7
3. Memiliki desa untuk dijadikan desa vokasi 4. Memiliki produk unggulan daerah yang dibuat oleh perempuan marjinal 5. Memiliki sharing budget (Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) G. Pembiayaan Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016.
8
BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN GERAKAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MARJINAL (GP3M)
A. Pengertian Bantuan 1. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (kode anggaran 526311) 2. Bantuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) adalah penyerahan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk transfer uang yang dipergunakan untuk Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal pada 20 lokasi. B. Lembaga Penyelenggara Lembaga Penyelenggara GP3M adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota terpilih. C. Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan 1. Akta notaris/SK lembaga 2. Memiliki NPWP atas nama lembaga 3. Memiliki rekening atas nama lembaga 4. Memiliki struktur organisasi yang jelas 5. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat D. Pengajuan Bantuan Mengajukan proposal ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, u.p. Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan. Proposal direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. E. Jumlah Bantuan Alokasi dana untuk pencanangan GP3M sejumlah Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk 20 lokasi @ Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Rencana Anggaran Belanja (RAB) lembaga penerima bantuan (terlampir). F. Sifat Bantuan Dana bantuan untuk GP3M tidak dikompetisikan, tetapi berdasarkan penunjukan berdasarkan pertimbangan daerah yang memiliki kategori terdapat pejuang/pegiat perempuan, memiliki angka DO tertinggi dan memiliki buruh migran/tenaga kerja perempuan serta rentan tindak pidana perdagangan orang. (lokasi penerima bantuan terlampir)
9
BAB IV PENUTUP
Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum. Implementasi pedoman ini memerlukan kreativitas dan penyesuaian dengan karakteristik daerah, jenis kegiatan dan potensi lokal yang tersedia. semoga pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan program kegiatan. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut tentang program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) lembaga dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui email :
[email protected] nomor kantor 021-5725501
10
DAFTAR LAMPIRAN A. Rincian Anggaran (sesuai dengan kondisi daerah) RANCANGAN PEMBIAYAAN PENCANANGAN GERAKAN GP3M (tentative) No.
Uraian Kegiaran
A.
Pemberian Bantuan Sosial
1.
Biaya Manajemen Panitia Daerah 1 Biaya Rapat-rapat Koordinasi
Volume 1
Satuan keg
Harga Satuan 130.000.000
Jumlah Rp
130.000.000
Rp 25 org
3 kl
75 ok
25.000
2 Biaya Transport
Rp
1.875.000
Rp
transport panitia daerah pengerahan massa
-
21 org
150.000
Rp
3.150.000
600 org
30.000
Rp
18.000.000
3 Honorarium Panitia Daerah
Rp
-
Penanggung jawab
1 org
1 kl
1 ok
450.000
Rp
450.000
Ketua
1 org
1 kl
1 ok
400.000
Rp
400.000
19 org
1 kl
19 ok
300.000
Rp
5.700.000
Sekretaris/Anggota 4 Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan backdrop Pembuatan Spanduk Pembuatan Umbul-umbul Pembuatan Undangan
Rp
-
2 buah
2.000.000
Rp
4.000.000
20 buah 50 buah 200 buah
350.000 200.000 20.000
Rp Rp Rp
7.000.000 10.000.000 4.000.000
5 Biaya Pembuatan/sewa
Rp
-
Pembuatan Panggung Sewa Tenda
1 paket 1 paket
12.850.000 10.000.000
Rp Rp
12.850.000 10.000.000
Pembuatan Taman
1 paket
3.000.000
Rp
3.000.000 11
Sewa Meja Kursi
600 org
15.000
6 Konsumsi
Rp
9.000.000
Rp
-
Konsumsi Panitia
21 org
3 kl
63 ok
25.000
Rp
1.575.000
Konsumsi Peserta
600 org
1 kl
600 ok
25.000
Rp
15.000.000
20.000.000
Rp
20.000.000
7 Dokumentasi dan Kesenian
1 keg
8 ATK dan Penggandaan ATK dan penggandaan bahan
B. Lokasi lembaga penyelenggara GP3M 1. Pejuang/pegiat Perempuan Marjinal No. Tokoh 1. RA Kartini 2. Rohana Kudus 3. Fatmawati Soekarno 4. Mursia Zaafriil Ilyas 5. Inna Lokollo 6. Maria Walanda Maramis
Rp 1 keg
4.000.000
-
Rp
4.000.000
Rp
130.000.000
Lokasi Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah Kab. Agam Prov. Sumatera Barat Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur Kota Ambon, Prov. Maluku Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
2. Daerah dengan buruh migran /tenaga kerja perempuan dan rentan tindak pidana perdagangan orang No. Lokasi 7. Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat 8. Kab. Malang, Prov. Jawa Timur 9. Kab. Lombok Barat, Prov. NTB 10. Kota Kupang, Prov. NTT 11. Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara 12
12. 13. 14.
Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
3. Daerah dengan angka DO tertinggi No. Lokasi 15. Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh 16. Kab. Karangasem, Prov. Bali 17. Kab. Lebak, Prov. Banten 18. Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 19. Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 20. Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah Catatan: Yang ber-highlight berhimpitan dengan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)
13
