Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

M

emasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and continuing education). Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup,

ii

Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman, panduan, petunjuk teknis, dan bahan ajar penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan masyarakat. Semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Jakarta, April 2015 Direktur JJenderal,

Dr. Ir Ir. Taufik Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002

Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar

iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

engembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua), Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal. Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel. . J p 2015 Jakarta, April tur uurr Pembinaan Pembinaan Pendidikan Masyarakat Mas Direktur

Dr Wartanto Waartanto W Dr. NIP. 196310091989031001

iv


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

iv

DAFTAR ISI............................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis .....................................

1 1 2 3

BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR A. Pengertian Program Pendidikan Keaksaraan Dasar............... B. Tujuan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar ................... C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Dasar ......... 1. Peserta Didik ................................................................ 2. Pendidik/Tutor .............................................................. 3. Sarana dan Prasarana .................................................... 4. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar..... 5. Bahan Ajar ................................................................... 6. Proses Pembelajaran ..................................................... 7. Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) ..................

4 4 4 4 4 5 5 6 13 13 15

BAB III DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR ............ A. Pengertian Dana Bantuan .................................................... B. Tujuan Dana Bantuan............................................................ C. Penerima Dana Bantuan ..................................................... D. Jumlah Dana yang Disediakan ............................................

16 16 16 17 17


v

E. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana .............................. 1. Alokasi Sasaran ............................................................. 2. Pemanfaatan Dana ......................................................

17 17 20

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN ..................... A. Syarat dan Kriteria Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan .................................

21 21 23

BAB V MONITORING DAN EVALUASI ............................................. A. Monitoring dan Evaliasi ...................................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ..................................

25 25 25

BAB VI PELAPORAN ............................................................................ A. Jenis Laporan ...................................................................... B. Pembukuan ........................................................................ C. Dokumen Pendukung Pembukuan .....................................

26 26 26 27

BAB VII PENUTUP ...............................................................................

28

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2013 usia 15 – 59 tahun sebanyak 6.165.406 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan termasuk masyarakat yang tertinggal, miskin seperti petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 terdapat 36 kabupaten yang padat buta aksaranya dan lebih dari 40.000 orang/kabupaten. Hal ini mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas (prioritas usia 15-59 tahun) di daerah tersebut, melalui program pendidikan keaksaraan dasar. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyediakan berbagai perangkat pembelajaran dan dana bantuan operasional bagi setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti pembelajaran keaksaraan dasar.

vi



1

B. Dasar Hukum Pemberian dana bantuan operasional pendidikan keaksaraan dasar ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar. 9. Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Direktorat Jenderal PAUDNI tahun 2015 10. DIPA Nomor 023.05.1.666866/2015 tanggal 14 November tahun 2014

2


C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis 1. Untuk memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 2. Untuk memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015 bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi warga masyarakat/organisasi/satuan pendidikan/pejabat yang ingin mengetahui dan mendalami program pendidikan keaksaraan dasar dapat membaca pedoman penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015.


3

BAB II

HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. Pengertian Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Pendidikan keaksaraan dasar merupakan upaya peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk buta aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.

B. Tujuan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar 1. Memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 – 59 tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 2. Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mempercepat penuntasan Penduduk Buta Aksara di Indonesia.

C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Dasar 1. Peserta Didik Peserta didik program pendidikan keaksaraan dasar adalah penduduk buta aksara atau yang berkeaksaraan rendah usia 15 – 59 tahun. 2. Pendidik/Tutor Pendidik/tutor adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik. Tutor pendidikan keaksaraan dipersyaratkan :

4


a. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan. b. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa. c. Pendidikan minimal SMA/sederajat d. Bertempat tinggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran. 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya : a. Sarana dan prasarana pembelajaran: 1) Tempat pembelajaran 2) Papan tulis 3) Alat tulis 4) Modul atau bahan ajar lain b. Sarana administrasi pembelajaran: 1) Buku induk peserta didik 2) Daftar hadir peserta didik 3) Daftar hadir tutor 4) Buku rencana pembelajaran 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik c. Sarana administrasi keuangan: 1) Buku kas umum 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum: 1) Buku tamu 2) Buku inventaris 3) Buku agenda surat masuk dan keluar


5

6 Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar

7

KOMPETENSI INTI

SKL

KOMPETENSI INTI

Memiliki perilaku 1 Menjalankan dan etika yang ibadah sesuai mencerminkan dengan agama sikap orang dan kepercayaan beriman dan masing-masing bertanggung sehingga dapat jawab dalam berperilaku dan berinteraksi memiliki etika dengan sebagai warga lingkungan masyarakat yang keluarga, baik masyarakat dan alam dalam kehidupan sehari-hari

SKL

2 Menguasai Pengetahuan Menguasai pengetahuan pengetahuan faktual faktual tentang tentang cara cara mendengar, membaca, berkomunikasi melalui Bahasa menulis, dan Indonesia dan berbicara berhitung untuk dalam Bahasa melakukan Indonesia, serta aktivitas sehariberhitung untuk hari dalam menyelesaikan kehidupan masalah seharihari keluarga dan bermasyarakat

DIMENSI

Sikap

DIMENSI

Menyebutkan tema poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Menjelaskan/menanggapi isi poster Menjelaskan ciri-ciri kalimat poster (singkat, jelas, dan bermakna)

2.3 Mengenal teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) minimal dalam 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan seharihari 2.4 Mengenal teks informasi sederhana dalam bentuk poster yang berkaitan dengan kehidupan seharihari.

2.2 Mengenal teks personal tentang identitas diri

2.4.2 2.4.3

2.3.2

2.3.1

2.2.2

2.2.1

2.1.2

2.4.1

INDIKATOR

Menunjukkan sikap jujur dalam melakukan penghitungan dan pengukuran

Mampu menunjukkan cara melafalkan huruf (vokal dan konsonan) dan angka Mampu menunjukkan cara membaca suku kata, kata, dan kalimat sederhana (dua kata) dengan teknik tertentu Mampu menyebutkan unsur pokok identitas diri (nama, umur, jenis kelamin) Mampu menyebutkan unsur pendukung identitas diri (Nomor Induk Kependudukan, alamat, pekerjaan, status pernikahan) Menyebutkan objek yang didesrikpsikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Menyebutkan ciri-ciri objek yang dideskripsikan

1.3.2

1.3.1

Bertambahya keyakinan terhadap agama dan kepercayaan setelah membaca tata cara beribadah Tumbuhnya sikap percaya diri dalam beribadah setelah membaca tata cara beribadah Berkembang sikap santun dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia Berkembang sikap taat terhadap aturan tertulis di lingkungan Menunjukkan sikap jujur dalam mengisi data yang berhubungan dengan identitas diri

INDIKATOR

2.1 Menguasai teknik membaca 2.1.1

KOMPETENSI DASAR

1.3 Mampu menunjukan sikap jujur dalam berkomunikasi dan berhitung pada kehidupan sehari-hari

1.2 Mampu menunjukan sikap 1.2.1 santun dalam berkomunikasi dan taat pada aturan yang disepakati 1.2.2

1.1. Mampu melakukan ibadah 1.1.1 sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 1.1.2

KOMPETENSI DASAR

4. Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dilakukan selama ± 114 jam @ 60 menit dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar Pendidikan Keaksaraan Dasar


9

SKL

SKL

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

2.6.3

2.6.2

2.6.1

KOMPETENSI DASAR

3.3. Menulis kata dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan seharihari

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3.2.2

3.2.1

3.1.3

3.1.1 3.1.2

2.8.4

2.8.3

2.8 Mengenal dan membaca 2.8.1 satuan panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan 2.8.2 sehari-hari

2.7.5

2.7.4

2.7.3

2.7 Mengenal bilangan (12.7.1 1000), uang, dan operasinya dalam kehidupan sehari-hari 2.7.2

2.6 Mengenal teks petunjuk/ arahan minimal 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan seharihari

2.5 Mengenal teks narasi 2.5.1 pendek minimal 3 (tiga) kalimat sederhana yang 2.5.2 berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 2.5.3

KOMPETENSI DASAR

3.1 Membaca suku kata dan Keterampilan Mampu 3 Mampu membaca, kata yang terdiri atas menggunakan huruf vokal dan konsonan Bahasa menulis, berbicara berkaitan dengan dan berhitung Indonesia dan untuk mendukung kehidupan sehari-hari keterampilan berhitung untuk aktivitas di melakukan lingkungan 3.2 Membaca lancar teks keluarga dan aktivitas sehariminimal 3 (tiga) kalimat hari dalam masyarakat dalam sederhana dan memahami kehidupan seharikehidupan isinya keluarga dan hari bermasyarakat

DIMENSI

DIMENSI

Mampu merangkai kata menjadi kalimat

Mampu merangkai suku kata menjadi kata

Mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks narasi atau cerita Mampu menulis huruf Mampu merangkai huruf menjadi suku kata

Membandingkan dan mengurutkan berbagai panjang benda atau jarak suatu tempat Membandingkan dan mengurutkan berat berbagai benda Membandingkan dan mengurutkan isi berbagai benda Membandingkan dan mengurutkan lama berbagai aktfitas sehari-hari Mampu melafalkan huruf dengan benar Mampu membaca suku kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan Mampu membaca kata yang terdiri atas dua suku kata atau lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Mampu membaca kata demi kata teks narasi minimal 3 kalimat sederhana dengan lancar

INDIKATOR

Mampu menjelaskan tokoh dalam teks narasi Mampu menjelaskan tempat/waktu dalam teks narasi Mampu menjelaskan tema atau pesan dalam teks narasi Menyebutkan maksud atau tujuan yang terdapat dalam teks arahan Menyebutkan langkah-langkah yang terdapat dalam teks arahan Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa teks petunjuk (kalimat perintah, kata penghubung seperti: pertama, berikutnya, lalu, setelah itu, terakhir) Menyebutkan lambang dan nama bilangan 1 -1000 Membandingkan dan mengurutkan bilangan dengan menggunakan benda kongkrit Mengenal nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan Menukar pecahan uang ke berbagai nilai pecahan uang lainnya Mengenal operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian)

INDIKATOR


11

DIMENSI

DIMENSI

SKL

SKL

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

Mampu menuliskan maksud atau tujuan yang terdapat dalam teks arahan Mampu menulis teks petunjuk/arahan berupa langkah-langkah melakukan sesuatu minimal dalam 3 (tiga) kalimat dengan tulisan yang jelas dan rapi 3.9 Melakukan dan 3.9.1 Melakukan perhitungan penjumlahan menggunakan operasi dan pengurangan bilangan 1-1000 penjumlahan, pengurangan, 3.9.2 Melakukan perhitungan perkalian dan perkalian, dan pembagian pembagian bilangan 1-1000 bilangan sampai dua angka 3.9.3 Penggunaan uang yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan penjumlahan dan pengurangan 3.9.4 Penggunaan uang yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian 3.10 Memperkirakan atau 3.10.1 Memperkirakan jumlah sekumpulan membulatkan hasil benda di sekitar serta menghitungnya perhitungan dalam untuk menentukan tingkat ketelitian penaksiran kehidupan sehari-hari 3.10.2 Membulatkan bilangan ke dalam satuan dan puluhan terdekat 3.10.3 Menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan sederhana dengan cara membulatkan bilangan-bilangan yang dioperasikan

KOMPETENSI DASAR

3.8 Menulis teks petunjuk/ 3.8.1 arahan tentang kehidupan sehari-hari minimal 3 (tiga) 3.8.2 kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar

INDIKATOR

Mampu menuliskan tema poster Mampu menulis poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan kalimat yang singkat dan jelas Mampu melengkapi teks narasi berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri Mampu menulis teks narasi minimal dalam 3 kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk) berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri dengan tulisan yang jelas dan rapi

3.6.1 3.6.2

3.5.2

3.5.1

3.4.2

Mampu menulis unsur pokok identitas diri (nama, umur, jenis kelamin) Mampu menulis unsur pendukung identitas diri (Nomor Induk Kependudukan, alamat, pekerjaan, status pernikahan) dalam bentuk teks personal Menuliskan objek yang didesrikpsikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Menuliskan ciri-ciri objek yang dideskripsikan minimal 3 (tiga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan jelas dan rapi

INDIKATOR

3.4.1

3.7 Menulis teks narasi minimal 3.7.1 3 (tiga) kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk berdasarkan 3.7.2 gambar tunggal atau gambar seri

3.5 Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 (tiga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan seharihari 3.6 Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia

3.4 Menulis teks personal tentang identitas diri

KOMPETENSI DASAR

3.11.3 Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran berat berbagai benda dengan menggunakan satuan sehari-hari (gram, kg, kuintal, ton) 3.11.4 Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran isi berbagai wadah dengan menggunakan satuan sehari-hari (ml, l, kubik) 3.11.5 Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran lama berbagai aktifitas sehari-hari dengan menggunakan satuan detik, menit, dan jam 3.11.6 Menyajikan dan membulatkan hasil pengukuran panjang, berat atau lama aktifitas ke dalam satuan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari 3.11.7 Penggunaan uang yang berkaitan dengan satuan pengukuran

3.11.1 Menentukan penggunaan berbagai alat ukur sehari-hari (penggaris, meteran/ rollmeter, neraca, timbangan, jam) 3.11.2 Mengukur dan menuliskan hasil pengukuran panjang berbagai benda atau jarak tempat dengan menggunakan satuan sehari-hari (cm, m, km) 3.11 Mengukur dan menggunakan satuan ukuran panjang, jarak, berat, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan hasil pengukuran

INDIKATOR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI INTI SKL DIMENSI

12


5. Bahan Ajar Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tutor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa : a. Bahan cetak; yang meliputi buku-buku teks, majalah, booklet, artikel brosur (leaflet), poster, KTP, formulir-formulir, bungkus makanan yang ada tulisannya, resep-resep makanan dan lain sebagainya. b. Lingkungan sekitar; yang terdiri dari pengalaman peserta didik, pengalaman tutor, dan potensi masyarakat lainnya yang dapat dijadikan sumber belajar seperti kantor desa, puskesmas pembantu, posyandu, kelompok tani, tempat pelelangan ikan, kebun, kantor penyuluh pertanian dan lain sebagainya. Bahan belajar yang baik dapat berupa bahan cetak maupun bahan yang berasal dari lingkungan sekitar dipilih berdasarkan tema dan permasalahan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. 6. Proses Pembelajaran Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL, standar isi, dan standar penilaian pendidikan keaksaraan dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dapat menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis (pembelajaran untuk anak), andragogis (pembelajaran orang dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik. Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar meliputi: a. Perencanaan proses pembelajaran Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap muatan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar

13

pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar, materi, dan media belajar harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta budaya setempat. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:

3) Penilaian akhir dilakukan oleh tim pelaksana ujian akhir yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. 4) Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA). 7. Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA)

1) identitas lembaga 2) kompetensi dasar 3) materi pokok 4) alokasi waktu 5) tujuan pembelajaran 6) indikator pencapaian kompetensi 7) metode pembelajaran 8) kegiatan pembelajaran 9) media, alat, dan sumber belajar 10) penilaian pembelajaran. b. Pelaksanaan proses pembelajaran Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan atau tutorial.

SUKMA adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. SUKMA diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani Pendidikan Keaksaraan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan. Nomor SUKMA dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

c. Penilaian 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. 2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar.

14



15

BAB III

C. Penerima Dana Bantuan Yang berhak menerima dana bantuan adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Mengingat dana bantuan ini untuk mendukung proses belajar, maka mekanisme penyalurannya melalui satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dapat mengusulkan dana tersebut antara lain: 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM). 2. Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK). 3. Satuan Pendidikan Formal. 4. Rumah Pintar. 5. Kelompok Belajar yang dibentuk oleh desa. 6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal 7. Yayasan atau organisasi lain yang bergerak dibidang pendidikan.

DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR A. Pengertian Dana Bantuan 1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013). 2. Bantuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar bagi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun.

D. Jumlah Dana yang Disediakan Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2015 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar sebesar Rp. 60.210.000.000 (enam puluh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 150. 525 orang peserta didik.

E. Alokasi Sasaran Per Kabupaten dan Pemanfaatan Dana

B. Tujuan Dana Bantuan 1. Memberikan layanan kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar agar mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar. 2. Memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar. 3. Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa.

16


1. Alokasi Sasaran Pada tahun 2015 dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar didistribusikan ke daerah padat penduduk buta aksara dengan distribusi seperti tabel berikut: NO PROVINSI 1. Banten 2.

Jawa Barat

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KABUPATEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Indramayu Kab. Bogor Kab. Cirebon Kab. Karawang

ALOKASI 2.000 orang 1.000 orang 3.500 orang 3.500 orang 2.500 orang 2.000 orang

DANA Rp. 800.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 800.000.000,-


17

NO

3.

4.

5.

6.

7.

18

PROVINSI

NO 7. 8. 9. 10. Jawa Tengah 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jawa Timur 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bali 31. 32. 33. Nusa Tenggara 34. Barat 35. 36. Nusa Tenggara 37. Timur 38.

KABUPATEN Kab. Bekasi Kab. Subang Kab. Pangandaran Kab. Sukabumi Kab. Brebes Kab. Sragen Kab. Tegal Kab. Pemalang Kab. Blora Kab. Pati Kab. Grobogan Kab. Jember Kab. Sumenep Kab. Sampang Kab. Bangkalan Kab. Probolinggo Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Bojonegoro Kab. Pamekasan Kab. Tuban Kab. Situbondo Kab. Bondowoso Kab. Lumajang Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya 39. Kab. Timor Tengah Utara

ALOKASI 2.000 orang 1.500 orang 1.000 orang 1.000 orang 3.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 5.000 orang 3.500 orang 3.000 orang 3.000 orang 3.000 orang 2.500 orang 2.500 orang 2.000 orang 2.000 orang 2.000 orang 2.000 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.000 orang 1.000 orang 1.000 orang 3.500 orang 3.000 orang 1.000 orang 1.000 orang 2.000 orang

DANA Rp. 800.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 2.000.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 1.200.000.000,Rp. 1.200.000.000,Rp. 1.200.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 1.200.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 800.000.000,-

1.000 orang

Rp. 400.000.000,-


NO PROVINSI 8. S u l a w e s i Selatan 9. Sumatera Utara 10. Sulawesi Barat 11. Lampung

NO 40. 41. 42. 43. 44.

12. Kalimantan Barat 13. Papua

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

14. Papua Barat

62. 63. 64. 65.

KABUPATEN Kab. Toraja Utara Kab. Bantaeng Kab. Nias Selatan Kab. Mamuju Utara Kab. Lampung Selatan Kab. Kayong Utara Kab. Sanggau Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Memberamo Tengah Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yalimo Kab. Deiyai Kab. Lanny Jaya Kab. Puncak Jaya Kab. Tolikara Kab. Asmat Kab. Paniai Kab. Jayawijaya Kab. Dogiyai Kab. Memberamo Raya Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Mappi Kab. Teluk Wondama

ALOKASI 2.000 orang 1.525 orang 1.500 orang 1.000 orang 1.000 orang

DANA 800.000.000,610.000.000,600.000.000,400.000.000,400.000.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500 orang 1.500 orang 6.000 orang 2.000 orang 3.500 orang 7.500 orang

Rp. 600.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 2.400.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 3.000.000.000,-

1.000 orang

Rp. 400.000.000,-

3.500 orang 5.000 orang 3.500 orang 7.000 orang 2.500 orang 2.000 orang 4.000 orang 4.500 orang 1.500 orang 1.000 orang

Rp. 1.400.000.000,Rp. 2.000.000.000,Rp. 1.400.000.000,Rp. 2.800.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 800.000.000,Rp. 1.600.000.000,Rp. 1.800.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 400.000.000,-

1.000 orang 2.500 orang 1.000 orang 1.000 orang

Rp. 400.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 400.000.000,Rp. 400.000.000,-

Jumlah 150.525 orang Rp. 60.210.000.000,Catatan: Apabila sasaran pada kabupaten di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan


19

2. Pemanfaatan Dana Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp 400.000,- = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lembaga penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 20 rombel atau 200 peserta didik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponenkomponen seperti tabel berikut. No

1.

2. 3.

4.

5. 6.

Komponen yang Dibiayai

Perincian

Data penduduk buta aksara di calon desa berdasarkan nama, umur, alamat, pendidikan terakhir dan dilampirkan KTP Alat tulis pembelajaran Pensil, pulpen, penghapus, buku untuk 10 orang peserta didik tulis, papan tulis, spidol, kapur, dll. Pembelajaran pendidikan Penyusunan dan atau pembelian keaksaraan dasar untuk 10 bahan pembelajaran dan atau orang peserta didik bahan praktek Penggandaan soal, penyelenggaPenyelenggaraan penilaian raan penilaian, pengolahan pembelajaran untuk 10 hasil penilaian, dan penulisan orang peserta didik SUKMA Transportasi 1 orang tutor Transportasi tutor selama untuk 10 orang peserta didik kegiatan Transportasi penyelenggara, Pengendalian program evaluasi kegiatan dan pelaporan Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Identifikasi data peserta didik

Proporsi Biaya Maks. 2,5% (Rp 100.000,-) Maks. 7% (Rp 280.000,-) Min. 15% (Rp 600.000,-) Maks. 2,5% (Rp 100.000,-) Min. 50% (Rp 2.000.000,-) Maks. 23% (Rp. 920.000,-) Rp. 4.000.000,-

* sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

20


BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN A. Syarat dan Kriteria Lembaga Calon Penerima Dana Bantuan 1. Bagi PKBM, SKB, LKP, Rumah Pintar, Satuan Pendidikan Formal, dan yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi adalah: a. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. b. Memiliki legalitas lembaga dari pihak yang berwenang. c. Memperoleh rekomendasi dari kecamatan. d. Memiliki papan nama lembaga. e. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga. f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. g. Melampirkan fotocopy KTP ketua lembaga. h. Memiliki struktur organisasi lembaga. i. Memiliki data sasaran penduduk buta aksara (by name by address). j. Memiliki tutor untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. k. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. l. Memiliki rencana pembelajaran (jadwal dan kurikulum) yang digunakan oleh lembaga. m. Diutamakan memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar. n. Menandatangani Pakta Integritas. o. Menandatangani Surat Kesanggupan Melaksanakan Program. 2. Lokasi sasaran program pendidikan keaksaraan dasar yang tidak ada PKBM, SKB, LKP, Rumah Pintar, Satuan Pendidikan Formal, dan yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan, dan sulit dijangkau maka kelompok belajar dapat dibentuk oleh desa dengan kriteria dan syarat sebagai berikut: a. Kriteria desa: 1) Berada di kecamatan terpadat buta aksara yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar

21

2) Membentuk Kelompok Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar. b. Syarat Kelompok Belajar: 1) Memiliki surat keputusan (SK) pembentukan kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. 2) Memiliki surat rekomendasi dari kecamatan. 3) Memiliki nomor rekening atas nama lembaga. 4) Memiliki NPWP atas nama lembaga. 5) Memiliki papan nama kelompok belajar. 6) Melampirkan fotocopy KTP ketua kelompok belajar. 7) Memiliki struktur organisasi lembaga. 8) Memiliki data sasaran penduduk buta aksara (by name by address). 9) Memiliki tutor untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. 10) Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 11) Memiliki rencana pembelajaran (jadwal dan kurikulum). 3. Tata Cara Mendirikan Kelompok Belajar a. Persyaratan Pendirian Kelompok Belajar 1) Persyaratan Administratif yaitu memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pendirian kelompok yang dilampiri: a) Data pengelola b) Data pendidik c) Data tempat pembelajaran d) Data calon warga belajar 2) Persyaratan teknis yaitu memiliki rencana pembelajaran (jadwal dan kurikulum) b. Tata Cara Perizinan 1) Kepala Desa menerbitkan SK pendirian kelompok belajar yang dilampiri: a) Calon pengelola/struktur kelompok belajar b) Tutor/Pendidik c) Sarana dan prasarana pembelajaran d) Daftar calon warga belajar 2) SK yang diterbitkan kepala desa disahkan oleh Camat setempat

22


3) SK yang sudah disahkan oleh Camat dikirim ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk diterbitkan SK pendirian kelompok belajar.

B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan website. 2. Pemerintah Daerah di kabupaten terpilih melalui Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan program penuntasan buta aksara dengan model blok yaitu memilih dan menunjuk 2 kecamatan terpadat penduduk buta aksara di daerahnya sebagai lokasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar. Apabila di 2 kecamatan terpilih jumlah penduduk buta aksara masih belum dapat memenuhi kuota kabupaten, maka dialihkan ke kecamatan lain yang masih padat buta aksaranya. 3. Lembaga mengirimkan usulan program pendidikan keaksaraan dasar ke Dinas Pendidikan Kabupaten. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan program pendidikan keaksaraan dasar dari lembaga. 5. Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan lembaga yang layak untuk mendapatkan program pendidikan keaksaran dasar ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Layananan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Petugas Administrasi ULT menginput data usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan meneruskan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memverifikasi usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. 8. Setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul program pendidikan keaksaraan dasar. 9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima dana bantuan program keaksaraan dasar.


23

10. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad kerjasama dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar. 11. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III, kemudian dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 12. Bank penampung menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan SK KPA. 13. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar, menyampaikan laporan awal paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 14. Lembaga menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. 15. Setelah program pendidikan keaksaraan dasar selesai dilaksanakan, lembaga menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

24


BAB V

MONITORING

A. Monitoring Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah: 1. Program dan proses pembelajaran 2. Kemampuan tutor 3. Dukungan manajerial 4. Kompetensi lulusan peserta didik

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PAUDNI/BPPAUDNI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh : Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat. 3. Sanksi Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka tidak akan diberikan dana bantuan di tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.


25

BAB VI

PELAPORAN

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan pada saat penerimaan dana (laporan awal), dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir). Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Jenis laporan dan proses pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:

A. Jenis Laporan 1. Laporan Awal/Penerimaan Dana Penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana paling lambat 2 minggu setelah dana diterima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. 2. Laporan Akhir/Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Laporan akhir/penyelenggaraan kegiatan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Catatan: Dinas Pendidikan Kabupaten mengirimkan rekapitulasi laporan awal dan laporan akhir ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

B. Pembukuan 1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti 26


4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

C. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Copy kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon dari pihak yang menerima pembayaran 2. Copy bukti transaksi lainnya 3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk setiap tahap penarikan 4. Setiap dokumen yang ditanda tangani oleh bendahara dan ketua serta distempel

Catatan: 1. Penyelenggara program yang tidak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sanksi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sanksi dengan tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


27

BAB VII

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Cover Proposal

PENUTUP PROPOSAL Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2015

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, oleh karena itu penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yaitu bekerjasama dengan semua pihak. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar.

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Kabupaten : ……………….. Alamat: ……………………………….

Diajukan Oleh: PKBM/LKP/Yayasan/Organisasi Lain/Kelompok Belajar: …………………………………………………………. Alamat Lengkap: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………

28



29

Lampiran 2: Pakta Integritas

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program KOP LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Ketua Lembaga Nama Kelompok Belajar/ : …………………………………......................... PKBM/Yayasan/Organisasi Alamat Lengkap : …………………………………......................... …………………………………......................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015 dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2015 materai Rp 6.000,00

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ......................................................................... Alamat Lengkap Lembaga : ......................................................................... Nama Ketua a : ......................................................................... Telp./HP/Faksimili : ......................................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. 2. 3.

4.

5.

Menyelenggarakan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2015 dan jadwal pembelajaran. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). Membuat dan menyampaikan laporan awal atau penerimaan dana bantuan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Membuat dan menyampaikan laporan akhir atau penyelenggaraan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten terkait dalam penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 (…………..………………….)

..................................................

30



31

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan

Lampiran 5 : Format Isian Usulan

PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2015

KOP KECAMATAN

SURAT REKOMENDASI Nomor:………………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : Camat Alamat : ......................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Desa : ....................................................................... Kepala Desa/Lurah : ....................................................................... Alamat Desa : ....................................................................... Nomor Telepon/HP : ...................................................................... Nama Kelompok Belajar : ...................................................................... Nama Ketua Kelompok Belajar : ............................................................. adalah benar desa di kecamatan ………………… yang masuk sebagai desa terpadat buta aksara. Desa ini memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan dasar sehingga dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2015 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Camat Kecamatan ....................

Yang bertandatangan di bawah ini, ketua lembaga mengusulkan dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar dengan perincian sebagai berikut: A. IDENTITAS PKBM/LKP/YAYASAN/ORGANISASI LAIN/KOMPOK BELAJAR 1. NAMA PKBM/LKP/YAYASAN/

2.

ORGANISASI LAIN/ KELOMPOK BELAJAR ALAMAT LENGKAP

Jalan: Dusun: Desa: Kecamatan: Kabupaten: Propinsi:

3.

NOMOR TELP/HP/FAX

4. ALAMAT EMAIL 5. REKENING BANK Kelompok Belajar) a. Nomor b.

Atas Nama

c.

Nama Bank

(selain

B. IDENTITAS LAIN NAMA KETUA

.................................. NIP. ...........................

NAMA SEKRETARIS NAMA BENDAHARA LAINNYA

32



33

C. IDENTITAS TUTOR NO.

NAMA

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA

JENIS PENGALAMAN KELAMIN PENDIDIKAN MENJADI TUTOR UMUR L P

ALAMAT SESUAI KTP

NO 1. 2.

3.

D. IDENTITAS PENDUDUK BUTA AKSARA YANG ADA DI DESA ….. KECAMATAN …. NO NAMA

JENIS TEMPAT NIK ALAMAT PEKER- PENDIDIKAN TERAKHIR JAAN SESUAI KELAMIN TANGGAL SESUAI KTP SESUAI KTP LAHIR L P KTP

4.

5.

6.

E. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LOKASI PROGRAM (ALAMAT LENGKAP)

NO.

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

NAMA TUTOR

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

PERINCIAN

HARGA SATUAN

Identifikasi calon peserta didik 1.1. (maks 2,5%) Alat tulis pembelajaran untuk 2.1. 10 orang peserta didik (maks 7%) Pembelajaran pendidikan 3.1. keaksaraan dasar untuk 10 orang peserta didik (maks 15%) Penyelenggaraan penilaian 4.1. pembelajaran untuk 10 orang peserta didik (maks 2,5%) Transportasi 1 orang tutor 5.1. untuk 10 orang peserta didik (min 50%) Pengelolaan kegiatan (maks 6.1. 23%) Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Jumlah rombongan belajar …….. x Rp. 4.000.000,-

JUMLAH

Rp. 4.000.000,Rp. …………

H. PROSES PEMBELAJARAN (Uraikan) 1. Rencana pembelajaran 2. Bahan ajar 3. Metode pembelajaran 4. Penilaian/evaluasi. Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih .............................................2015 Ketua Lembaga

JUMLAH

F.

SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

NO.

JENIS SARANA/PRASARANA

JUMLAH

KONDISI

…………………………………… Lampiran: *) dilengkapi dengan fotocopy persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan di BAB IV.

34



35

Lampiran 6 : Laporan Awal / Penerimaan Dana Bantuan

LAPORAN AWAL PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2015

Disampaikan Kepada: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ................................................... ........................................

KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DANA BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................... Jabatan : Ketua Lembaga Nama Kelompok Belajar/ : ………………………………….. PKBM/LKP/Yayasan Alamat Lengkap : ......................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : ......................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar, melalui rekening nomor……………………………….… atas nama ………………………… pada tanggal …………………………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan petunjuk teknis kegiatan. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2015

Nama Alamat Lengkap No. Telp./HP/Faks Alamat Email

36

Oleh: : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................


Yang Membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,-

……………………………. Lampiran: • Copy halaman buku rekening bukti transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga


37

Sistematika Laporan

Lampiran 7 : Laporan Akhir / Pelaksanaan Kegiatan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2015

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua Lembaga ………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga …...........…………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ……….............….. sebesar Rp ……...................…………… B. Dana sebesar Rp. …...............................................................……………………. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:

Disampaikan Kepada: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ................................................... ........................................

NO

TANGGAL

JENIS BELANJA

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH

Total Dana Yang Telah Digunaan Rp. Sisa Dana Rp.

C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan:

1.

WAKTU PELAKSANAAN Hari…. Tanggal ….

2.

Hari…. Tanggal ….

NO

MATERI YANG DIAJARKAN

METODE

BAHAN AJAR

EVALUASI

D. Daftar Peserta Didik Yang Dibelajarkan

Oleh: Nama : ..................................................................... Alamat Lengkap : ..................................................................... No. Telp./HP/Faks : ..................................................................... Alamat Email : .....................................................................

38


NO

NAMA

JENIS KELAMIN

TTL

ALAMAT SESUAI KTP

PEKERJAAN

1. 2. 3.


39

Lampiran 8 : Cover Usulan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

E. Hasil Pembelajaran 1. Jumlah peserta didik yang memperoleh SUKMA … orang NO

NAMA

JENIS KELAMIN

TTL

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI SUKMA

1.

USULAN Program Pendidikan Keaksaraan Dasar TAHUN 2015

2. 3.

2. NO

Jumlah peserta didik yang tidak memperoleh/lulus SUKMA … orang, jelaskan alasannya NAMA

JENIS KELAMIN

TTL

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI ALASAN TIDAK SUKMA LULUS SUKMA

1.

Diajukan Kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2. 3.

F.

Lampiran: 1. Fotocopy SUKMA peserta didik yang lulus pembelajaran keaksaraan dasar tahun 2015 2. Daftar peserta didik yang tidak mendapatkan SUKMA 3. Foto pelaksanaan pembelajaran keaksaraan dasar 4. Foto bahan ajar yang digunakan 5. Foto evaluasi pembelajaran / tes akhir peserta didik 6. Fotocopy buku kas umum 7. Fotocopy buku penyetoran pajak 8. Fotocopy alat evaluasi pembelajaran ………………………………….. 2015 Ketua Lembaga,

………………………………………

40


melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Diajukan Oleh: Dinas Pendidikan Kabupaten …………………………………………………………. Alamat Lengkap: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………


41

Lampiran 9 : Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten

PENDAHULUAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN Nomor Perihal Lampiran

: : usulan program pendidikan keaksaraan dasar : satu berkas

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUD dan DIKMAS melalui loket Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud Gedung C lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015, bahwa Kabupaten ……….. mendapatkan alokasi program pendidikan keaksaraan dasar sebesar …. orang atau Rp. ……… Setelah mengadakan penilaian dan verifikasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2015. Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih . .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

.................................. NIP. ...........................

42


A. Latar Belakang Menjelaskan tentang kegiatan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan program KD tahun 2015 dan sebarannya di kecamatan (narasi singkat). ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… B. Tujuan Menjelaskan tentang (narasi singkat).: - Sasaran kegiatan ………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………… ……………… - Apa yang akan dicapai …………………………………………………………… ……………………...…………………………………………………………… …………………… - Apa manfaat bagi peserta didik …………………………………………………… …………………….…………………………………………………………… ……………………………… - Apa dampak bagi masyarakat dan daerah ………………………………………… …………………………………..……………………………………………… ………………………………………… C. Lampiran: 1. Usulan lembaga 2. Daftar Peserta Didik


43


45

NPWP ATAS NAMA

*)

(2)

Nama Lembaga

sesuai dengan KTP

(1)

No

(3)

(4)

Ketua Alamat Lembaga Lembaga

Lembaga Penyelenggara

(5)

No. HP/ Telp

Kabupaten: ……………………………………….

(6)

Nama Peserta Didik

(7)

(9)

Nama dan gelar NIP. ……………………..

Tanda tangan dan cap stempel

........................, 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

(8)

Peserta Didik Jenis Tgl-Bln*) Kelamin Thn Lahir*) Alamat L/P

Lampiran 11:Nama Peserta Didik Keaksaraan Dasar (KD) Yang Diusulkan Melalui Dana APBN 2015

Nama dan gelar NIP. ……………………..

Tanda tangan dan cap stempel

(10)

Pekerjaan*)

JUMLAH PESERTA DIDIK/WB JUMLAH L P L+P

.........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................

REKENING NOMOR REKENING ATAS NAMA NPWP

NOMOR

Lampiran: 1. Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga 2. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 3. Fotocopy KTP Ketua lembaga 4. Data peserta didik keaksaraan dasar

1. 2. 3. dst Jumlah

NO KAB.

NAMA NAMA ALAMAT LEMBAGA LEMBAGA KETUA BANK

DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2015 Kabupaten: ……………………………………….

Lampiran 10 : Daftar Usulan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents