Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan AnakMemperoleh Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Prosedur Bantuan Operasional Kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015

i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

P

ertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin besar perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 236 juta pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan agar tumbuh seimbang menyongsong terjadinya “bonus demografi” yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945, pembangunan pendidikan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 13 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa ”jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada pasal 26 ayat (1) bahwa ”pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Berkenaan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dan akan ditempuh pemerintah untuk memperluas akses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik atau masyarakat. Pendidikan berlangsung dan dapat diikuti sepanjang hayat (lifelong learning and education) dalam rangka membangun masyarakat pembelajar (the learning society) perlu terus diupayakan dan dicarikan inovasi pembelajarannya.

ii

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B

dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

iii

Salah satu usaha yang ditempuh adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal. Diharapkan petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi mitra dalam mengakses bantuan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan.

Jakarta, April 2015 Plt. Direktur Jenderal,

Taufikk Hanafi Han , M.U.P. Dr. Ir. Taufi NIP. 196308281990031002

iv


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

enyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C berfungsi untuk menguatkan (reinforcement) kreatifitas dan produktifitas peserta didik melalui pembelajaran kecakapan hidup. Pendidikan Kesetaraan berperan secara terus menerus dan terarah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan. Program pendidikan kesetaraan perlu terus dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, serta sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015 mengembalikan pembinaan program pendidikan kesetaraan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pengembangan program pendidikan kesetaraan dapat dilakukan melalui pengembangan orientasi pendidikan kesetaraan ke arah pendidikan yang lebih berfungsi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Orientasikan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan; a) pemberdayaan potensi peserta didik dengan mengoptimalkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta kepribadian professional; b) peningkatan kecakapan hidup peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat, dan c) pelayanan masyarakat yang belum beruntung dalam memperoleh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.


v

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola, atau penyelenggara program pendidikan kesetaraan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya perluasan akses dan layanan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas konstribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini..

Jakarta, April 2015 Direktur rektur Pembinaan Pendidikan M Masyarakat

Drrr. Wartanto D Wartanto Dr. NIP. 196310091989031001

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 2 4

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B ......................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Maksud dan Tujuan Program .............................................. C. Hasil yang Diharapkan ............................................................ D. Mekanisme Penyelenggaraan Program ................................ 1. Lembaga Penyelenggara ................................................ 2. Sasaran Program (Warga Belajar) .................................. 3. Kriteria Tutor dan Narasumber Teknis ............................ 4. Sarana dan Prasarana .................................................... 5. Materi Pembelajaran dan Pelatihan ............................... 6. Tahapan Pelaksanaan Program ......................................

5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10

BAB III PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN ..................................................... A. Pengertian Bantuan ............................................................ B. Jumlah Dana dan Pemanfaatannya ......................................... C. Tahapan Penyaluran Bantuan ............................................ 1. Sosialisasi Program ........................................................ 2. Mengajukan Proposal ................................................... 3. Penilaian Proposal ..........................................................

19 19 19 20 20 20 21


vii

4. Verifikasi Lembaga ....................................................... 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ........................ 6. Penyaluran Bantuan .....................................................

21 22 22

BAB IV MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ................ A. Monitoring dan Supervisi ................................................... B. Pelaporan ............................................................................. 1. Laporan Awal ............................................................... 2. Laporan Akhir .............................................................. C. Catatan Khusus ..................................................................

24 24 24 24 25 25

BAB V PENUTUP ...............................................................................

26

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

27

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ............................................................

27

Lampiran 2. Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ....

36

Lampiran 3. Contoh Pakta Integritas ......................................................

37

Lampiran 4. Contoh Laporan Awal .........................................................

38

Lampiran 5. Contoh Laporan Akhir ........................................................

39

Lampiran 6. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ........................

41

Lampiran 7. Contoh Format Buku Kas Umum .......................................

42

Lampiran 8. Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...........

43

viii


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang harus diperoleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan: jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), status sosial (kaya atau miskin), usia (muda atau tua), tempat tinggal (desa atau kota), dan perbedaan lainnya. Untuk menjamin pemenuhan pendidikan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa kecuali. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kebutuhan yang utama dalam pengembangan potensi diri menuju sumber daya manusia yang unggul. Sesuai dengan goal Millenium Development Goals (MDGs) khususnya goal ketiga yang berbunyi “mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015”. Tahun 2015, terdapat sekitar 17,9 juta orang yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar (PIP), meliputi peserta didik di tingkat SD/ MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C. Sasaran tersebut pada umumnya adalah masyarakat marginal yang karena faktor sosial ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pendidikan


1

di jalur formal atau sekolah. Di samping itu juga mungkin karena faktor geografis, yang bertempat tinggal atau bermukim di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, atau wilayah lainnya yang sulit dijangkau dan tidak memperoleh akses layanan pendidikan formal. Disamping itu, sangat mungkin mereka karena sesuatu hal terpaksa harus putus sekolah atau putus lanjut dari bangku sekolah. Dalam rangka memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket B Setara SMP/MTs. Untuk mensukseskan layanan program ini, pemerintah menyediakan bantuan sejumlah dana yang akan digunakan oleh para pimpinan lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan di daerah. Untuk mengakses bantuan dana tersebut, setiap lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

2


6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.


3

BAB II

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan ini disusun dengan tujuan: 1. Memberikan petunjuk atau panduan bagi pimpinan lembaga/ organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan, tentang: a. cara membuat dan menyusun proposal, dan kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan; b. prosedur dan tatacara pengajuan proposal untuk memperoleh bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B; c. sistem dan mekanisme penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 2. Sebagai panduan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam: d. menyalurkan dana bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B; e. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada khususnya dan program layanan pendidikan masyarakat pada umumnya.

4


PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B A. Pengertian Untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, maka dalam petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP/MTs (putus sekolah di SMP/MTS atau putus lanjut SD), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs). 2. Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B (selanjutnya disebut sebagai lembaga penyelenggara program) adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 3. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai dengan kompetensinya. 4. Nara sumber teknis adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktek keterampilan pada warga belajar dalam proses pelatihan program Pendidikan Kesetaraan Paket B sesuai dengan kompetensinya.


5

5. Warga belajar atau peserta didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

B. Maksud dan Tujuan Program Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan setingkat SMP/MTs pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan SMP/MTs. Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B bertujuan untuk: 1. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SD untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar; 2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMP/MTs; 3. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri; 4. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (melanjutkan pendidikan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau SMA/MA).

C. Hasil yang Diharapkan Hasil yang ingin dicapai pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B ini adalah: 1. tersedianya layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SD untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar; 2. warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SMP/MTs; 3. warga belajar memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri; 6


4. warga belajar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (melanjutkan pendidikan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau SMA/MA).

D. Mekanisme Penyelenggaraan Program 1. Lembaga Penyelenggara Lembaga penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket B seperti: pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, rumah pintar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Administratif: 1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang; 2) memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 4) memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat. b. Substantif: 1) memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas; 2) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 3) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran/ pelatihan; 4) dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan; 5) sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi yang ditentukan sampai dengan akhir program.


7

2. Sasaran Program (Warga Belajar) Sasaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMP/MTs, yaitu: a. tamatan Paket A/SD/MI; b. putus sekolah di SMP/MTs, dibuktikan dengan raport terakhir; c. prioritas bagi anak usia sekolah; d. bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program. 3. Kriteria Tutor dan Narasumber Teknis Adapun kriteria tutor atau narasumber teknis adalah: a. memiliki kualifikasi/kompetensi akademik sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa; d. bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir program; e. diprioritaskan bagi yang telah mengikuti pelatihan tutor pendidikan kesetaraan. 4. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan hasil yang ingin dicapai, lembaga penyelenggara program wajib menyediakan sarana dan prasarana, yaitu: a. ruangan untuk proses pembelajaran dan pelatihan beserta kelengkapannya; b. alat dan bahan pembelajaran seperti: whiteboard/papan tulis, spidol/kapur, meja dan kursi tutor, meja/kursi warga belajar, lemari buku, buku-buku pelajaran, dan lain-lain; c. media pembelajaran dan pendukung lainnya.

8


5. Materi Pembelajaran dan Pelatihan (Struktur Kurikulum) Untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sebagai peserta program Pendidikan Kesetaraan Paket B, penyelenggara program harus menyusun silabus pembelajaran/ pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang ditentukan dalam setiap tahapan pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket B merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK). Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket B dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri. SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proposional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran, yaitu sama dengan 40 menit. Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:


9

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 3 / Tingkatan 4 / Jumlah Drajat Drajat Mata Pelajaran Terampil 1 Terampil 2 Setara Kelas Setara Kelas VII-VIII IX Pendidikan Agama 4 2 6 Pendidikan Kewarganegaraan 4 2 6 Bahasa Indonesia 8 4 12 Bahasa Inggris 8 4 12 Matematika 8 4 12 Ilmu Pengetahuan Alam 8 4 12 Ilmu Pengetahuan Sosial 8 4 12 Seni Budaya 4 2 6 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 4 2 6 4 2 6 Keterampilan Fungsional*) **) **) **) Muatan Lokal 4 2 6 **) Pengembangan Kepribadian Profesional 4 2 6 Jumlah 68 34 102 Keterangan: *) Pilihan mata pelajaran **) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

6. Tahapan Pelaksanaan Program a. Perencanaan Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan program. Oleh karena itu lembaga penyelenggara program harus membuat dan menyusun rencana program pembelajaran dan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan program adalah sebagai berikut: 1) Pendataan dan Seleksi Calon Warga Belajar Dalam rangka rekrutmen warga belajar atau peserta didik, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara program 10


adalah melakukan identifikasi, seleksi, dan pendataan terhadap calon warga belajar, yang meliputi aspek: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) alamat tempat tinggal; d) jenis kelamin; e) pendidikan terakhir yang pernah diikuti; f) nama ibu kandung. 2) Pembentukan Rombongan Belajar Setelah melakukan identifikasi, seleksi dan pendataan terhadap calon warga belajar, selanjutnya lembaga penyelenggara program kemudian melakukan pengelompokan warga belajar ke dalam rombongan belajar untuk penempatan di kelas VII atau kelas VIII atau kelas IX, atas dasar kriteria sebagai berikut: a) rombongan belajar untuk kelas VII adalah calon warga belajar yang tamat SD/MI atau putus SMP/MTs di kelas VII; b) rombongan belajar untuk kelas VIII adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas VIII; c) rombongan belajar untuk kelas IX adalah calon warga belajar yang putus SMP/MTs di kelas IX; Setiap rombongan belajar dapat berjumlah antara 15 – 25 orang warga belajar. 3) Pendataan dan Seleksi Calon Tutor dan Narasumber Teknis Dalam proses pembelajaran dan pelatihan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, salah satu syarat yang harus tersedia adalah tenaga pendidik/pelatih, yaitu tutor dan narasumber teknis yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih warga belajar sesuai program pembelajaran dan pelatihan yang ditentukan. Adapun persyaratan calon tutor, adalah sebagai berikut: a) pendidikan minimal S1, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan; dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

11

b) diutamakan yang berprofesi sebagai Guru SMP/MTs; c) menguasai substansi yang akan dibelajarkan; d) memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa; e) bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir penyelenggaraan program; Sedangkan persyaratan untuk calon narasumber teknis, adalah: a) pendidikan tidak dipersyaratkan; b) menguasai atau memiliki keterampilan/keahlian tertentu yang diminati oleh warga belajar; c) memiliki sarana dan prasarana pelatihan keterampilan sesuai substansi yang akan dilatihkan; Data yang dikumpulkan berkaitan dengan calon tutor dan nara sumber teknis adalah: (1) nama lengkap; (2) tempat dan tanggal lahir; (3) alamat tempat tinggal; (4) pekerjaan atau profesi; (5) jenis kelamin; (6) pendidikan terakhir; (7) pelatihan yang pernah diikuti. 4) Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan Dalam menetapkan lokasi pembelajaran dan pelatihan, perlu mempertimbangkan: a) jarak tempuh lokasi tempat belajar, tidak terlalu jauh dari rumah warga belajar, atau mudah dijangkau oleh warga belajar; b) luas ruang belajar yang memadai, minimal bisa memuat sebanyak 15 orang; c) memiliki sarana belajar, seperti: papan tulis/white board, kapur/spidol, meja belajar dan kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya; d) memiliki penerangan yang cukup. 12


Apabila lokasi atau tempat pembelajaran/pelatihan kurang memadai sesuai persyaratan, dapat dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program. 5) Pengusulan Bantuan Operasional Kegiatan Setelah memiliki data warga belajar, tutor, lokasi penyelenggaraan program, dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan, selanjutnya lembaga penyelenggara program dapat segera menyusun proposal yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan untuk mendapatkan bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B sebagaimana ketentuan yang diatur pada BAB III Juknis ini. b. Pelaksanaan Program Selesai membuat dan menyusun perencanaan dan penyiapan berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, maka perlu disepakati hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, yaitu sebagai berikut: 1) Kewajiban dan Hak Dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan program, yaitu: warga belajar, tutor/nara sumber teknis, dan lembaga penyelenggara program, memiliki kewajiban dan hak masing-masing, antara lain sebagai berikut: a) Peserta didik (1) Kewajiban: • mengikuti seluruh proses pembelajaran dan pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan; • mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditentukan, serta mentaati tertib yang disepakati;


13

• menghargai dan menghormati tenaga pendidik (tutor dan nara sumber teknis) dan tenaga kependidikan (pengurus atau pengelola lembaga penyelenggara program); • melihara dan merawat sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan; (2) Hak: • memperoleh bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus pembelajaran dan pelatihan yang ditentukan; • memperoleh bahan belajar/modul yang digunakan; • memperoleh penilaian hasil belajar, sesuai dengan tahap-tahapannya; • mengikuti evaluasi hasil belajar dan ujian nasional yang dilaksanakan pemerintah. b) Tutor dan Nara Sumber Teknis (1) Kewajiban: • menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan (RPP); • mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik sesuai dengan bidang studi yang dipelajari baik di dalam kelas maupun di luar kelas; • membuat bahan belajar pelengkap yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan warga belajar terhadap bidang studi yang dipelajari; • menilai perkembangan hasil belajar warga belajar; • menumbuhkan dan memotivasi minat belajar warga belajar. (2) Hak: • memperoleh kesempatan dalam mengikuti pelatihan calon tutor atau nara sumber teknis; • memperoleh imbalan berupa honorarium atau transport sesuai ketentuan atau kemampuan yang diatur oleh lembaga penyelenggara program;

14


• memberikan usul atau saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program; • memperoleh kesempatan untuk mendapat tanda penghargaan dari berbagai pihak. c) Lembaga Penyelenggara Program (1) Kewajiban: • bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan program; • membuat dan menyusun silabus pembelajaran dan pelatihan sebagai dasar penyusunan RPP oleh tutor dan nara sumber teknis; • membuat pedoman penyelenggaraan program; • membuat jadwal pembelajaran dan pelatihan; • menyediakan dan menyiapkan sarana/prasarana pembelajaran dan pelatihan serta fasilitas belajar (teori dan praktek) yang diperlukan; • membuat dan menyusun peraturan dan tata tertib pembelajaran dan pelatihan; • menyediakan dan mengadministrasikan dokumen pendukung penyelenggaraan program, seperti: buku presensi peserta didik dan tutor, kapur atau spidol, alat dan bahan praktek keterampilan, buku evaluasi kemajuan belajar warga belajar; • menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program; • memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program; • menilai keaktifan dan kemampuan tutor; • menumbuhkan dan memotivasi minat belajar warga belajar. (2) Hak: • memperoleh bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program; • merekrut dan memberhentikan warga belajar, tutor, dan nara sumber teknis; dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

15

• memperoleh kesempatan mengikuti orientasi penyelenggaraan program; • memperoleh kesempatan untuk mendapat tanda penghargaan dari berbagai pihak. 2) Proses Pembelajaran dan Pelatihan Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B untuk setiap tingkatan atau kelas harus disesuaikan dengan stuktur kurikulum di atas. Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik dan pelatihan keterampilan, dengan ketentuan: a) Pembelajaran Akademik Pembelajaran akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada warga belajar yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan standar isi dan standar proses, yaitu: » pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @ 3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @ 2 jam pelajaran; » pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri; » materi pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah). Agar proses pembelajaran akademik mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, maka tutor wajib melakukan persiapan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang dibuat oleh lembaga penyelenggara program (lihat contoh format Silabus dan RPP dalam lampiran Juknis ini).

16


b) Pelatihan Keterampilan Pemilihan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan hendaknya didiskusikan antara lembaga penyelenggara program dengan warga belajar, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan manfaat. Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh nara sumber teknis, dan merupakan tugas lembaga penyelenggara program untuk menyediakan nara sumber teknis sesuai dengan jenis keterampilan yang dipilih. Lama dan kedalaman pelatihan keterampilan, sesuai dengan silabus dan RPP yang ditentukan serta tingkat penguasaan warga belajar. Catatan: Jadwal pembelajaran akademik dan pelatihan keterampilan, disusun berdasarkan musyawarah antara warga belajar, tutor/nara sumber teknis dan lembaga penyelenggara program. 3) Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana capaian mutu penyelenggaraan program dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program. a) Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi halhal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program sedang atau telah berlangsung. Dengan kata lain merupakan sebuah kegiatan “merekaulang” untuk mengetahui hal-hal penting baik yang berupa kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada kegiatan penyelenggaraan program yang telah berlangsung dengan harapan agar dapat melakukan


17

perbaikan pada saat kegiatan penyelenggaraan program berikutnya. b) Evaluasi Perkembangan Warga Belajar Adapun tujuan evaluasi perkembangan warga belajar adalah sebagai berikut: » untuk mengetahui kemajuan hasil belajar warga belajar selama jangka waktu tertentu; » untuk mengetahui efektifitas metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar yang dilakukan terhadap warga belajar adalah untuk mengetahui seberapa jauh warga belajar menampilkan performa sebagaimana yang dikehendaki. Pengetahuan mengenai warga belajar dimaksudkan untuk memperoleh informasi penting mengenai warga belajar apakah perlu dilakukan pengayaan, saran, bimbingan penyuluhan, diskusi dengan warga belajar, dan lain sebagainya. Dengan kata lain dengan diadakannya evaluasi perkembangan warga belajar, diharapkan diperoleh informasi untuk melakukan langkah tindaklanjut yang berkaitan dengan keberadaan warga belajar.

18


BAB III

PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN A. Pengertian Bantuan 1. Bantuan Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B selanjutnya disebut bantuan operasional kegiatan (BOK) adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pelatihan program Pendidikan Kesetaraan Paket B. 2. Pemberi BOK adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara program yang ditetapkan sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

B. Jumlah Bantuan dan Pemanfaatannya 1. Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B yang disediakan pemerintah terdiri dari: a. Bantuan untuk biaya penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B bagi sebanyak 5.000 orang @ Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dialokasikan di Ditbindikmas (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan) Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diprioritaskan bagi warga belajar orang dewasa (di atas usia sekolah, > 21 tahun). b. Bantuan untuk biaya penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B bagi sebanyak 86.398 orang @ Rp. 1.400.000,-


19

(satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dialokasikan di Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi, diprioritaskan bagi anak usia sekolah (< 21 tahun). 2. Adapun acuan rincian penggunaan dana penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B, adalah sebagai berikut: Komponen Pembiayaan 1. Alat dan Bahan Pembelajaran

No

Rincian penggunaan dana/biaya, antara lain:

• Papan tulis, kapur/spidol, alat peraga pendidikan • Alat tulis peserta didik • Buku/modul pembelajaran • Alat dan bahan praktek keterampilan 2. Administrasi • Panduan pelaksanaan Pembelajaran • Absensi WB dan tutor • Penyusunan silabus dan RPP • Spanduk 3. Honor/Transport • Honor/transport tutor dan narasumber teknis • Honor/transport penyelenggara 4. Evaluasi Penilaian semester ganjil, semester genap, dan ujian Pembelajaran nasional 5. Pelaporan Menyusun, menggandakan, dan mengirimkan laporan

Proporsi Biaya 40%

10%

40% 5% 5%

C. Tahapan Penyaluran Bantuan 1. Sosialisasi Program Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) melakukan sosialisasi program kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website; www.paudni. kemdikbud.go.id/dikmas. 2. Mengajukan Proposal Lembaga penyelenggara program yang ingin memperoleh bantuan (BOK), harus: a. membuat proposal yang disusun sebagaimana contoh yang tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. 20


b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat (u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha) d.a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270.

c. Proposal diterima paling lambat tanggal 31 Agustus 2015, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat diproses lebih lanjut apabila kuota dana bantuan masih tersedia. d. Fotocopy proposal dikirim kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 3. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diterima Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan), diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Bindikmas (Direktur Bindik Keaksaraan dan Kesetaraan) atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program. 4. Verifikasi Lembaga Berdasarkan hasil penilaian tim penilai proposal, kemudian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga penyelenggara program. Tahap ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.


21

Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga penyelenggara program yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan). b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 6. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara yang dananya bersumber dari pusat, program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan Provinsi wajib mengirimkan daftar nama peserta didik ke Direktorat Bindikmas untuk memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Oleh kerena itu, lembaga/organisasi penyelenggara program yang mengakses bantuan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket B, mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Provinsi (melalui dana dekonsentrasi).

Sedangkan bantuan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket B yang danyanya bersumber dari provinsi (dekonsentrasi), penilaian proposal dan verifikasi lembaga dilakukan oleh tim penilai proposal yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan penetapan calon penerima bantuan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

22



23

BAB IV

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Supervisi Untuk menjamin mutu penyelenggaraan program dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi, antara lain adalah: 1. kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. kesesuaian warga belajar atau sasaran program; 3. materi pembelajaran/pelatihan; 4. jadwal kegiatan dan alokasi waktu; 5. kompetensi tutor/narasumber; 6. proses pembelajaran/pelatihan; 7. tingkat kehadiran warga belajar; 8. penggunaan dana bantuan; 9. dokumen penyelenggaraan program.

B. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, maka lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan berkewajiban untuk membuat laporan, yaitu: 1. Laporan Awal Laporan memberitahukan telah menerima bantuan oleh lembaga penyelenggara program setelah menerima bantuan dalam rekeningnya, dengan mengirimkan foto kopi bukti penerimaan bantuan kepada Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan). 24


2. Laporan Akhir Laporan akhir disusun oleh lembaga penyelenggara program setelah kegiatan pembelajaran dan pelatihan selesai dilaksanakan. Laporan akhir mencakup: 1) substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan, serta 2) penggunaan dana bantuan yang diterima dan disertai bukti-bukti pemanfaatannya. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) dan tembusan ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota setempat, paling lambat 2 minggu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

C. Catatan Khusus: 1. Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) pada tahuntahun berikutnya; c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. 2. Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan) tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program. 4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindikmas (Ditbindik Keaksaraan dan Kesetaraan). dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan

25

BAB VII

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

PENUTUP Logo Lembaga

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan tidak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan.

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN (BOK) PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN 2015

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman –Senayan Jakarta - 10270

Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................... Alamat : ............................................................... No. Telp./HP/Faks : ............................................................... Alamat Email : ...............................................................

26



27

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN (BOK) PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN 2015

D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 1. Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

2. Rincian Bangunan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I. Profil Lembaga A. Identitas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Lembaga Alamat Lembaga No. Telp /Fax/E-mail Tahun Berdiri Legalitas Lembaga

3. Sarana Kesekretaritan

Rekening Bank

NPWP

B. Visi dan Misi Lembaga Visi : …..………………………………………………………………… Misi : 1) …..………………………………………………………………… 2) …..………………………………………………………………… 3) …..………………………………………………………………… 4) …..………………………………………………………………… 5) …..………………………………………………………………… NAMA

PENDIDIKAN

HP

Ketua Sekretaris Bendahara ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............……

28

5 Sarana Keterampilan

....... m2 Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. ............. Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/filing kabinet Komputer/laptop Printer Mesin faksimile/telepon Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran Alat keterampilan

Milik sendiri/ sewa/pinjam pakai • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... set .......... set .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit ………… set ……….. buah ……….. set ……….. unit …………… set

E. Pengelola Lembaga dan Tutor

C. Susunan Pengurus JABATAN

4 Sarana Pembelajaran

...... m2


PENGELOLA LEMBAGA DAN TUTOR

TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) SMP SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH

• Unsur Pimpinan • Tenaga Administrasi • Tenaga Pembantu • Tutor bidang pelajaran • Narasumber teknis/keterampilan • ……… • …….. Jumlah


29

II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir NO.

NAMA KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN

JUMLAH PESERTA

SUMBER BIAYA

G. Kemitraan 1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir NO.

NAMA/JENIS PROGRAM

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI DANA

TAHUN

JUMLAH DANA BARANG/ DANA JASA (RP)

A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Program pembelajaran dan pelatihan akan dilaksanakan di ............................ ........................................................................................................................ dengan alamat .......................……………………………………………….. ……………......……………………………………………………………… B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pembelajaran dan pelatihan akan dilaksanakan selama ......... jam pelajaran dalam kurun waktu tanggal …… sampai dengan tanggal………… dengan pertemuan ……… kali per minggu. C. DaŌar Calon Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket B Kelas:....... NO.

2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja NO.

NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI

BENTUK KERJASAMA/ KEMITRAAN

BULAN & TAHUN PELAKSANAAN

TUJUAN

TEMPAT/ NAMA IBU PENDIDIKAN ALAMAT TGL. KANDUNG TERAKHIR *) LAHIR

1 2 3 4 5

H. Prestasi yang pernah diraih 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan NO. BENTUK PENGABDIAN

NAMA JENIS LENGKAP KELAMIN

*) dilampiri foto copy ijazah terakhir/raport terakhir

LAMA KEGIATAN

D. Sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan yang akan digunakan NO.

2. Penghargaan yang pernah diperoleh NO.

30

BENTUK PENGHARGAAN

DIPEROLEH DARI

TAHUN


JENIS SARANA/ PRASARANA

KONDISI

UKURAN/ JUMLAH

STATUS (PINJAM/ MILIK SENDIRI)

1. 2. 3.


31

E. Tutor/Nara sumber teknis NO

NAMA

I. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

TEMPAT/ KEAHLIAN PENDIDIKAN TGL. YG TERAKHIR LAHIR DIMILIKI

JENIS KELAMIN

ALAMAT

Lembaga : ………………………… Mata Pelajaran : ……………………….. Topik Pembahasan : ………………………… Alokasi waktu : ………………………… Pertemuan ke : …………………………

1. 2. 3.

F. Jadwal Kegiatan Pembelajaran/Pelatihan HARI/ TANGGAL

PUKUL

MATERI PEMBELAJARAN/ PELATIHAN

TUTOR/NST

TEMPAT/LOKASI

G. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) NO

JENIS KEGIATAN

VOLUME

HARGA SATUAN ALOKASI DANA

H. Format Silabus Pembelajaran/Pelatihan Sumber Metode Topik Materi Konsep dasar Hasil yang Alokasi Belajar/ pembelajaran/ Pembelajaran/ Pembelajaran/ Pembelajaran/ diharapkan Waktu Alat Pelatihan Pelatihan Pelatihan pelatihan

32

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


Standar Kompetensi ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Kompetensi Dasar ...................................................................................................................... Indikator ...................................................................................................................... Tujuan Pembelajaran ...................................................................................................................... Materi Pembelajaran ...................................................................................................................... Metoda Pembelajaran ...................................................................................................................... Karakter warga belajar yang Diharapkan ...................................................................................................................... Langkah-Langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal : ...................................................................................... Kegiatan Inti : Eksplorasi : ...................................................................................... Elaborasi : ...................................................................................... Konfirmasi : ...................................................................................... Kegiatan akhir : ...................................................................................... Alat dan Sumber Belajar: Buku Sumber : ...................................................................................... Alat Peraga : ......................................................................................


33

J. Format Evaluasi Proses Pembelajaran

K. Format Evaluasi Perkembangan Peserta Didik

INSTRUMEN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

EVALUASI PERKEMBANGAN WARGA BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B

Nama Tutor : ………………………………… Mata Pelajaran : ……………………………….. Beri tanda X pada huruf a, b, c, d, atau e sesuai jawaban yang dimaksud No.

Indikator

No.

Deskripsi hasil Evaluasi

1. 2. 3.

Tutor membuat RPP a: 5, Tutor membuat bahan pembelajaran a: 5, Tutor membuat alat peraga/menggunakan media a: 5,

b: 4, b: 4, b: 4,

c: 3, c: 3, c: 3,

d. 2, d. 2, d. 2,

e: 1 e: 1 e: 1

4. 5. 6. 7. 8.

pembelajaran Penguasaan tutor terhadap mata pelajaran Kemampuan tutor menjelaskan pokok bahasan Kemampuan komunikasi tutor Kemampuan tutor menggunakan alat peraga Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan

b: b: b: b: b:

c: c: c: c: c:

d. d. d. d. d.

e: e: e: e: e:

9. 10

topik bahasan Tingkat kehadiran tutor a: 5, Kemampuan tutor mendorong peserta didik aktif a: 5,

11. 12.

dalam pembelajaran (participatory learning) Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik a: 5, Ketepatan waktu pelaksanaan proses pembelajaran a: 5,

Aspek

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………... Deskripsi Penilaian

1. 2. 3. 4

a: a: a: a: a:

5, 5, 5, 5, 5,

4, 4, 4, 4, 4,

b: 4, b: 4, b: 4, b: 4,

3, 3, 3, 3, 3,

c: 3, c: 3, c: 3, c: 3,

2, 2, 2, 2, 2,

d. 2, d. 2, d. 2, d. 2,

1 1 1 1 1

5

e: 1 e: 1

10

e: 1 e: 1

………………………… 2015 Ketua Lembaga Penyelenggara

……………………………..

34

Nama Peserta Didik Mata Pelajaran Tahun Ajaran


6 7 8 9

………………………… 2015 Tutor

……………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan: 1. rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (asli). 2. fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. 3. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. fotocopy kartu tanda penduduk ketua lembaga. 5. fotocopy akte notaris pendirian/pembentukan lembaga dan/atau ijin pendirian/operasional lembaga dari instansi berwenang.


35

Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:……………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ...................................................................... Ketua Lembaga : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... Nomor Telepon/HP/ Fax : ...................................................................... adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2015 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .........................., 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) .................... Tanda tangan stempel ......................................... NIP. .......................................

Lampiran 3: Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Ketua Nama Lembaga : …………………………………......................... Alamat : Jl. ………………………………......................... …………………………………......................... dalam rangka penyelenggaraan bantuan .................................................... dengan ini menyatakan: 1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun; 3. akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. .......................................... 2015 materai Rp 6.000,00 ..................................................

*) coret yang tidak perlu

36



37

Format 4: Contoh Laporan Awal

Lampiran 5: Contoh Laporan Akhir

LAPORAN AWAL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Ketua Alamat Lembaga : …………………………………......................... Nomor Telp./HP/Fax : ... ………………………………......................... dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan operasional kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2015 sebesar Rp. ....................................,- (..........................................), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor .................................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan program Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2015, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan), setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2015. Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. .......................................... 2015 Yang membuat melaporkan,

(…………..……………….)

38


LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B TAHUN 2015 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telp/Fax/HP/Email • Bulan/Tahun Laporan

: …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................…..... : …….....................................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Sasaran kegiatan (data dan informasi tentang warga belajar sebagai peserta program) 3) Tutor/tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5) Jadwal pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 6) Langkah dan proses pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 7) Rincian penggunaan dana


39

8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan 10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut pembelajaran dan pelatihan pasca kegiatan.

Lampiran 6: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA No. 1

LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) (3) x (4)

Identifikasi calon WB dan pelatih: a. …

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP

Kegiatan

2

b. dst ATK WB dan Penyelenggara: a. …

3

b. dst Pengadaan alat/bahan keterampilan: a. …

4

b. dst Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. …

5

b. dst Penyelenggara kegiatan: a. …

6

b. dst Transport tutor/pelatih keterampilan: a. …

7

b. dst Dokumentasi dan sosialisasi a. …

8

b. dst Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan: a. … b. dst Jumlah

40



41

Lampiran 7: Contoh Format Buku Kas Umum

Lampiran 8: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK Saldo

No

Mengetahui

Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Ppn

Jenis Pajak PPh PPh 21 22

PPh 23

Jumlah

Ket.

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. .........................,2015

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Terang

42


Nama Terang


43

CATATAN:

44


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan

Recommend Documents