Kata Pengantar. Jakarta, Juni Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktur, Ttd. Achmad Jazidie i

[Type text]

Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas2013

Kata Pengantar

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dilakukan antara lain dengan:(i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas. Melalui pendidikan tinggi AK di daerah-daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, dan mampu meningkatkan human capital secara nasional.Pendidikan tinggi AK memungkinkan lulusannya melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi baik di politeknik maupun universitas. Mengacu pada target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (RPJP-PT) tahun 2011, pada periode tahun 2013-2015 akan direncanakan sejumlah pendirian AK baru di tingkat kota/kabupaten. Pada tahap awal, tahun 2012 telah dikembangkan AK melalui skema program studi di luar domisili sebanyak 35 AK di kota /kabupaten se Indonesia. Pendirian AK 2013 ditetapkan sejumlah 28 AK di kota/kabupaten se Indonesia. Seiring dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas (AK) pada bulan April 2013, maka proses pendirian AK th 2014 diatur mengikuti ketentuan tersebut. Secara bertahap AK akan didirikan di seluruh kabupaten/kota dengan orientasi pendidikan yang sesuai dan mampu mendorong potensi daerah. Pemberian ijin pendirian dilakukan melalui mekanisme kompetisi, dievaluasi melalui proposal yang diusulkan oleh setiap kabupaten/kota. Sebagai acuan dalam mendirikan AK, panduan ini diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan proposal pendirian AK. Proposal harus didasarkan atas analisis SWOT daerah yang didukung, dilengkapi dengan informasi akurat dan data pendukung yang lengkap, manajemen dan rancangan akademik yang jelas dan terukur, serta rencana strategis pendidikan AK. Jakarta, Juni 2013 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktur, Ttd Achmad Jazidie i


Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB 1 UMUM 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Tujuan 1.4 Mekanisme 1.5 Jadwal Kegiatan Evaluasi Proposal

1 1 2 2 2 6

BAB 2 STRUKTUR PROPOSAL 2.1. Pendahuluan 2.2. Sistematika Proposal 2.3. Penjelasan Proposal 2.4. Dokumen Persyaratan Proposal

7 7 7 8 20

BAB 3 MODEL EVALUASI 3.1. Tahap Evaluasi 3.2. Evaluasi Administrasi Kelengkapan Dokumen 3.3. Desk Evaluation 3.4. Visitasi dan Verifikasi Lapangan 3.5. Penetapan Calon Lokasi AK

24 24 25 25 26 26

LAMPIRAN Format A-1 : Format Cover Depan Proposal Format A-2.1 : Lembar Pengesahan Proposal Akademi Komunitas Kabupaten/Kota Format B-1 : Dokumen Persyaratan Pengajuan Proposal Format B-2 : Matriks Penilaian Proposal

27 28 29 31

ii


BAB 1

Umum

1.1 LATAR BELAKANG Kemampuan suatu bangsa dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan jasa merupakan kunci utama keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan daya saingnya di era global serta pasar bebas dan terbuka.Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beraneka ragam suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda, dapat menjadi pemicu terbentuknya berbagai komunitas atau kelompok individual dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing.Komunitas tersebut dapat berupa kumpulan masyarakat berbasis pekerjaan, profesi dan lokasi geografis tertentu.Sebagai contoh adalah komunitas nelayan di pesisir, kumpulan masyarakat berbasis industri seperti komunitas perhotelan, kumpulan masyarakat berbasis kegemaran atau hobi komunitas kuliner dan kumpulan masyarakat berbasis status dan/atau struktur yang ada dalam konteks kemasyarakatan maupun organisasi seperti komunitas ibu-ibu PKK.

1

Berpegang pada prinsip belajar sepanjang hayat (life long learning), masyarakat berbasis komunitas diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat yang khusus dan heterogen akan sangat membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan Community College(CC). Pendidikan berbasis komunitas di Indonesia dalam bentuk lembaga CC sudah berdiri dan beroperasi sejak lama dalam berbagai bentuk seperti kursus terakreditasi maupun akademi. Program satu atau dua tahun ini diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu: -pendidikan formal Diploma satu (D-I) dan Diploma dua (D-II) dan -pendidikan non-formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian. Bentuk CC ini selanjutnya dikembangkan oleh pemerintah menjadi lebih formal dalam bentuk perguruan tinggi vokasi menjadi akademi komunitas. Sebagai acuan legal, Akademi Komunitas (AK)telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bentuk perguruan tinggi terdiri atas: universitas, institut, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat D-I dan/atau D-II dalam satu atau beberapa cabang ilmu 1


pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi berorientasi pada penciptaan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan industri tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah dan keunggulan lokal.Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara bentuk pendidikan tinggi dan tujuan dari perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.Bentuk pendidikan tinggi akademi komunitas tersebut beroperasi wilayah atau komunitas, biaya terjangkau, sesuai dengan potensi wilayahnya, dan penghasil insan profesional unggul.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan adalah: 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32) 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia,No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5) Permendiknas No: 44 th 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014 6) Kepmendiknas No: 234 th 2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi 7) Keputusan Dirjen Dikti No. 108 th 2001, tentang Pedoman Pembukaan Program Studi 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 48 th 2013, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas

1.3 TUJUAN Panduan ini disusun untuk: 1. Acuan pembuatan proposal pendirian AK. 2. Petunjuk proses penilaian proposal pendirian AK. 3. Mewujudkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pendirian AK 1.4 MEKANISME Ada empat tahap dalam proses pendirian AK, yaitu: i. Sosialisasi program dan workshop bagi seluruh calon peserta atau peminat. ii. Penyerahan proposal oleh pengusul. iii. Evaluasi proposal oleh tim Dikti. iv. Visitasi yang bertujuan untuk memverifikasi kondisi lapangan dengan usulan/proposal.

2


Dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop, pengelompokan kabupaten/kota dibagi menjadi 3 (tiga) region. Pengelompoka dan lokasi sosialisasi workshop adalah sebagai berikut: - Region I (di Jakarta) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah : Sumatera dan Jawa. - Region II (di Surabaya) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. - Region III(di Makasar) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Mekanisme penetapan ijin pendirian AK: 1. Pengumuman penawaran proposal pendirian AK tahun 2014 dapat dilihat pada website http://dikti.go.id dengan judul headline usulan program Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2014. 2. Mengikuti sosialisasi persiapan pendirian akademi komunitas tahun 2014. Peserta sosialisasi harus membawa surat tugas dari kepala daerah/bupati/walikota sebagai wakil dari kabupaten/kota. 3. Mengajukan proposal pendirian yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan semua dokumen persyaratan sesuai dengan panduan penyusunan proposal pendirian AK dan mengacu pada Permendikbud No. 48 Th. 2013. 4. Evaluasi administrasi kelengkapan terhadap 10 (sepuluh) dokumen yang menjadi syarat pendirian AK, dilakukan oleh Ditlemkerma Dikti. Usulan proposal AK kab/kota yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan usulan pendirian AK nya ditolak. 5. Desk Evaluation Tim Reviewer melakukan desk evaluation sesuai dengan buku panduan penilaian proposal pendirian AK. Bagi AK kab/kota yang tidak lulus pada tahap penilaian desk evaluation dinyatakan usulan AK nya ditolak. 6. Evaluasi visitasi dan verifikasi lapangan Tim Reviewer melakukan visitasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan panduan penilaian visitasi dan verifikasi lapangan bagi yang lulus pada tahap desk evaluation. Usulan proposal AK kab/kota yang tidak lulus penilaian visitasi dan verifikasi lapangan dapat memperbaiki proposal usulan AK. DItlemkerma akan melakukan penilaian ulang dari perbaikan usulan proposal AK. 7. Dikti berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi mengusulkan persetujuan AK kepada Mendikbud. 8. Mendikbud memberikan persetujuan AK 9. Mendikbud mengajukan persetujuan terkait dengan persyaratan kelembagaan pendirian AK kepada Menpan. 10. Menpan memberikan persetujuan kelembagaan terhadap pengajuan pendirian AK kepada Mendikbud. 11. Mendikbud menetapkan pendirian AK dan susunan organisasi AK. Secara ringkas prosedur pendirian AK Kabupaten/Kota menurut Permendikbud No 48/ th 2013 disajikan pada gambar 1, sedang mekanisme operasional pendirian AK disajikan pada gambar2. 3


Pemkab/kota

MENDIKBUD

DITOLAK

DITOLAK PENYUSUNAN a. b. c. d. e.

f.

DOKUMEN Studi Kelayakan; Rancangan Statuta; Rancangan Program Akademik; Rncangan Rencana Strategis; Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan Perjanjian Kerja sama.

MENPAN & RB

DIRJEN DIKTI EVALUASI DAN VERIFIKASI USUL

EVALUASI DAN KOORDINASI PEMBAHASAN DG KEMKEU,BKN, & LAN

SETUJU SETUJU

PERSETUJUAN MENTERI DIKBUD

MENDIKBUD PENETAPAN PENDIRIAN & OTK AK

SURAT PERSETUJUAN MENPAN

Gambar 1. Prosedur Pendirian AK Kabupaten/Kota (Permendikbud No 48 Th. 2013)

4


Pengumuman Penawaran/Pemasukan Proposal

Sosialisasi Pengajuan Proposal Pendirian AK Pemasukan Proposal Persiapan Pendirian AK Evaluasi Administrasi

Yes

Desk Evaluation Proposal AK Usulan Kab/Kota

Calon AK Lulus Evaluasi Administrasi

No

Pengusulan AK Kab/Kota Ditolak

No

Calon AK Lulus Desk Evaluasi Yes Visitasi & Verifikasi Lapangan ke Kab/Kota Pengusul AK

No

Calon AK Lulus Visitasi

Perbaikan Proposal Usulan AK Kab/Kota

Yes 1 Pengusulan AK oleh Dikti Kepada Mendikbud

Persetujuan AK dari Mendikbud 3 Penetapan Pendirian AK dan Susunan Organisasi AK

2

Pengajuan Persetujuan Pendirian AK Oleh Mendikbud ke Menpan

Gambar 2.Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK Kabupaten/Kota 5


1.5 JADWAL KEGIATAN EVALUASI PROPOSAL Jadwal rangkaian kegiatanevaluasi pendirian AK dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jadwal Kegiatan Evaluasi Pendirian AK No.

Tanggal

Kegiatan

25-27 Juli 2013 di Surabaya

Pengumuman Pemasukan Proposal dan Penawaran Mengikuti Sosialisasi Proposal Sosialisasi & Pelatihan Penyusunan ProposalPendirian AK oleh Ditjen Dikti Mengundang: a. Kepala Daerah b. Koordinator Persiapan Pendirian AK

September 2013

Batas Akhir Pemasukan proposal pendirian AK

4

Oktober 2013

Seleksi Kelengkapan Dokumen Prosedur Pendirian AK, Desk Evaluation Proposal oleh Reviewer

5

Oktober-November 2013

Visitasi dan Verifikasi Lapangan

1

Awal Juli 2013 18-20 Juli 2013 di Makasar

2

3

22-24 Juli 2013 di Medan

 Proposal dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font Calibri ukuran 12 pt, dengan format sampul depan seperti format A-1 pada lampiran.  Proposal dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid dengan sampul warna biru.  Proposal dan softcopy yang direkam dalam 1 (satu) CD dengan format PDF dan dikirim ke: Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemdikbud Komplek DIKBUD, Gedung D lantai 2. Jl. Pintu Satu – Senayan, Jakarta Pusat 10002 Telepon: +62-21-57946162,57946163 Fax: +62-21-57946162 Email: [email protected] [email protected]  Proposal harus sudah diterima paling lambat tanggal September 2013, pukul 13.00 WIB.  Informasi lebih lanjut tentang program bantuan persiapan pendirian AK ini dapat dilihat pada situs http://www.dikti.go.id atau akdikti.wordpress.com.

6


Struktur Proposal

BAB 2

1 2.1 PENDAHULUAN Panduan penyusunan proposal adalah acuan dalam pembuatan proposal pendirian AK menjelaskan petunjuk penulisan proposal untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, c.q. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. Proposal harus didasarkan pada hasil studi kelayakan pendirian meliputi kelayakan akademik dan administrative. Proposal harus menjelaskan antara lain: a. Prospek pekerjaan bagi lulusan AK yang akan didirikan setidaknya untuk prediksi 5 tahun pertama yang didasarkan atas data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Kepastian keberlanjutan AK, antara dibuktikan dengan adanya dukungan (sharing) anggaran dari pemerintah daerah dengan proyeksi arus kas sesuai ketentuan minimal selama 5 tahun. c. Peta keberadaan perguruan tinggi dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat. d. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi, sebagai perangkat dalam peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu untuk pengembangan akademik baik dalam pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun. 2.2 SISTEMATIKA PROPOSAL Sistematika proposal Pendirian AK adalah sebagai berikut: 1. BAB I : Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK bagi kabupaten/kota yang ditunjukkan dari analisis potensi daerah, analisis SWOT, komitmen daerah dan program studi yang diusulkan. 2. BAB II : Rancangan dan Manajemen akademik Menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi: visi dan misi AK, visi dan misi program studi yang diusulkan, kompetensi lulusan dan kurikulum, sistem pembelajaran, organisasi dan tata kelola, sumber daya, pembiayaan, penjaminan mutu, dan kerjasama institusional. 3. BAB III : Rencana Strategis Akademi Komunitas Menjelaskan tentang kebijakan strategis AK, indikator kinerja, serta pengelolaan dana dan pembiayaan.

1

7


4. BAB IV : Penutup 5. Dokumen Persyaratan Pengajuan Proposal Dokumen persyaratan pengajuan proposal adalaah dokumen utama terdiri dari persyaratan utama dan dokumen berisi data sekunder yang harus dijilid secara terpisah dari proposal. Dokumen tersebut merupakan yang wajib dilampirkan dan menjadi salah satu penilaian penting yang melengkapi isi proposal.Daftar dokumen persyaratan dijelaskan pada BAB 2.4. 2.3 PENJELASAN PROPOSAL Proposal harus dapat menjelaskan secara tegas komponen pada setiap bab sehingga setiap komponen dapat memberi gambaran lengkap kondisi dan kesiapan calon AK. Struktur dan bobot nilai masing-masing komponen proposal adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan (30%) a. Analisis Potensi daerah (5%) b. Analisis SWOT (5%) c. Komitmen Daerah (10%) d. Usulan Program Studi (10%) 2. Rancangan dan Manajemen Akademik (55%) a. Visi dan misi Akademi Komunitas (5%) b. Visi dan misi Program Studi (5%) c. Kompetensi Lulusan dan Kurikulum (10%) d. Sistem Pembelajaran (5%) e. Organisasi, TataKelola dan Penjaminan Mutu (5%) f. Sumber daya (10%) g. Pembiayaan (5%) h. Kerjasama (10%) 3. Rencana Strategis Akademi Komunitas (15%) a. Kebijakan strategis Akademi Komunitas (5%) b. Indikator kinerja (5%) c. Pengelolaan dana dan pembiayaan (5%) Komponen tersebut harus terjalin secara sinergik dan komprehensif dijelaskan sehingga dapat memberi gambaran utuh dan lengkap tujuan dan pencapaian yang ingin dicapai pada saat AK beroperasi dan jaminan keberlanjutannya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen proposal. I. PENDAHULUAN (30%) Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK yang ditunjukkan dari: 1) Potensi daerah, potensi sumber daya, PAD dari sumber daya yang dimiliki seperti pertanian, perkebunan, industri, dan sumber daya alam, eksistensi industri (usaha kecil, menengah, besar), kebutuhan tenaga kerja,dan potensi yang lain beserta

8


2) 3) 4)

analisisnya. Gambaran penjelasaan perkembangan dibuat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, khususnya terkait potensi calon mahasiswa. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Komitmen daerah (pemerintah daerah dan pembangku kepentingan). Usulan Program Studi.

Selain keempat hal tersebut, juga harus dikemukakan tentang: i) peluang dari dampak pendirian AK, ii) banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, iii) besarnya minat masyarakat untuk memperoleh kompetensi yang sangat diperlukan di wilayah tersebut, iv) besar daya serap lulusannya dan seberapa penting khususnya untuk menumbuhkan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam meningkatkan potensi wilayahnya. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk melakukan evaluasi diri dengan menjelaskan dan memetakan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang terdapat di daerah pengusul AK. Kekuatan dan kelemahan dalam analisa SWOT merupakan faktor internal yang akan menunjang maupun menghambat suksesnya pendirian AK. Sebagai contoh dari kekuatan adalah kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi dan dukungan industri yang nyata dalam pendirian AK. Kurangnya tenaga pendidik maupun kependidikan serta rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (misal AK) adalah contoh dari kelemahan daerah pengusul. Dua komponen lain dalam analisa SWOT yaitu peluang dan ancaman dikategorikan sebagai faktor eksternal. Besarnya jumlah lulusan SMA/SMK yang akan menjadi calon mahasiswa AK merupakan salah satu contoh peluang yang bagus untuk AK dapat berkembang di daerah tersebut. Sedangkan tersedianya pendidikan vokasi yang bagus setingkat D-1 dan D-2 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain di daerah tersebut merupakan contoh ancaman terhadap keberlangsungan program AK yang akan didirikan. Analisis SWOT dan potensi daerah yang dideskripsikan tidak hanya berupa narasi yang normatif, melainkan juga harus didukung dengan data yang valid dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasakan analisis potensi daerah, dan analisis SWOT kabupaten/kota dapat mengusulkan satu atau beberapa program studi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua yang berbasis pada keunggulan local atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Komitmen daerah menjadi bagian yang sangat penting dari bab ini yang dinyatakan melalui deskripsi atau ringkasan pernyataan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang yang menjelaskan beberapa komitmen daerah terkait dengan pendirian AK. Program studi yang diusulkan sesuai dengan potensi daerah, kebutuhan tenaga kerja, dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

9


II. RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK (55%) Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi: a) visi dan misi AK, b) visi dan misi program studi, c) kompetensi lulusan dan kurikulum, d) sistem pembelajaran, e) organisasi, tata kelola, dan penjaminan mutu, f) sumber daya, g) pembiayaan, dan h) kerjasama institusional.

a. Visi dan Misi Akademi Komunitas (5%) Subbab ini menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan AK. Visi AK merupakan cita-cita jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.Misi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi,yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.Tujuan merupakan penjabaran misi yang lebih jelas dan konkrit. Bagian ini juga menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi AK yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timebound) dan bagaimana strategi pencapaian sasaran tersebut. b. Visi dan Misi Program Studi Akademi Komunitas (5%) Subbab ini menjelaskan tentang visi misi masing-masing program studi yang diusulkan.Visi program studi harus relevan dengan visi AK dan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Misi program studi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi program studi yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.Tujuan dan sasaran dijabarkan sesuai dengan misi, dan penjelasan strategi pencapaiannya. c. Kompetensi Lulusan dan Kurikulum (10%) Penyusunan kurikulum Akademi Komunitas dapat merujuk atau diselaraskan dengan kurikulum pendidikan tinggi vokasi.Kurikulum tersebut mendefinisikan setiap jenjang yang diselenggarakan berbasis tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu.Capaian tersebut mengacu pada profil lulusan program di dunia kerja atau industri berdasarkan unggulan lokal masing-masing daerah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum Akademi Komunitas untuk setiap program pendidikan dikembangkan oleh perguruan tinggi, industri terkait dan pemangku kepentingan, dengan mengacu pada Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI Akademi Komunitas mempunyai struktur utama kurikuuim yang terdiri dari 3 (tiga) kompetensi yaitu: (i) kompetensi umum, (ii) kompetensi keahlian, dan (iii) kompetensi khusus. (Lihat Tabel 2) Pada kelompok matakuliah berbasis kompetensi umum mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam bahasa Indonesia yang baik, minimal menguasai satu bahasa asing. Kemampuan memanfaatkan bidang informasi dan teknologi dasar menjadi bagian penting sebagai perangkat untuk mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan 10


mahasiswa dapat mengakses sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan yang terkait dengan bidang pilihannya dan mampu mengkompilasikannya. Praktek tersebut ditujukan untuk semua kepentingan pembelajaran yang dilaksanakan melalui media internet. Kemampuan penerapan etika industri adalah suatu kemampuan yang perlu diajarkan untuk memberikan dasar dan pemahaman tentang kedisiplinan dan kualitas kerja professional. Pengetahuan ini terkait dengan bagaimana bersikap, beretika, disiplin, tahapan kerja di industri, keselamatan kerja, berkomunikasi dan berinteraksi kepada atasan dan sesama staf. Mata kuliah keahlian dirumuskan dan ditentukan secara bersama oleh manajemen pendidikan AK dengan industri atau pemakai, sehingga silabus yang disusun dalam struktur kulikulum dapat memenuhi kriteria sesuai competences keterampilan. Kurikulum dapat dirubah atau disempurnakan atau direvisi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi terakhir secara periodik. Matakuliah khusus disiapkan untuk mengantisipasi keperluan daerah khususnya terkait dengan pengembangan potensi wilayah dan menjalankan serta melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah.Termasuk didalamnya adalah unsur kebijakan local (local wisdom) dan perhatian kepada pelestarian budaya dan adat istiadat.Struktur kurikulum berdasarkan kompetensi dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2. Sertifikasi kompetensi dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan 1-2 matakuliah keahlian saja untuk keperluan pribadi maupun keperluan industri. Tabel 2.Struktur Kurikulum Kompetensi Umum Keahlian Khusus Jumlah sks

Mata Kuliah MKU MK keahlian MK khusus

SKS D2 8 60 4 72

D1 4 30 2 36

Catatan: MKU meliputi: (i)Kemampuan berkomunikasi, (ii) Kemampuan memanfaatkan IT, (iii) Kemampuan penerapan etika industri Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Metode pembelajaran dirancang dengan lebih mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek dan kerja industri, dimana mahasiswa dapat memanfaatkan peralatan dan waktunya untuk meningkatkan kompetensinya di industri yang disebut program magang. Sejumlah 30– 11


40% teori yang bisa dijalankan dengan pola tatap muka dan pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lulusan AK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dengan KKNI Perpres. No 8 Tahun 2012 atau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai. Contoh format penyajian distribusi mata kuliah atau peta kurikulum program studi dalam satu semester disajikan pada Tabel 3. Program pembelajaran harus dilaksanakan dengan membagi secara proporsional jumlah mata kuliah dan total SKS per semester. Kurikulum harus secara jelas pula membagi jumlah kredit dan jam yang dibutuhkan untuk mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum/praktek/workshop. Sub bab ini juga berisi gambaran tentang kurikulum masing-masing program studi yang diusulkan yang meliputi aspek-aspek berikut ini: 1) 2) 3) 4)

Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum Pengelompokan mata kuliah Silabus mata kuliah (dilampirkan) Tabel 3. Kurikulum Program Studi …. SEMESTER : ……. Kredit (SKS)

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx

Mata Kuliah Teori 1 Mata Kuliah Teori 2 Mata Kuliah Praktikum 1 Mata Kuliah Praktikum 2 Mata Kuliah Teori 3 Mata Kuliah Teori 4 Mata Kuliah Praktikum 3 Mata Kuliah Workshop 1 Mata Kuliah Workshop 2 Mata Kuliah Workshop 3 Mata Kuliah Workshop 4 Mata Kuliah Workshop 5

Teori Praktek Teori Praktek 2 2

2 2 1 1

2 2

3 3 2 2

1 1 1 2 2 2 11

8 JUMLAH

Jam/minggu

19

3 3 3 6 6 6 31

8 39

Format penyajian pengelompokan mata kuliah dicontohkan seperti pada Tabel 4.

12


Tabel 4. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi untuk D1 MKU : … % No. Kode 1 xx-xxxxxx 2 xx-xxxxxx

Mata Kuliah Mata Kuliah Kemampuan Berkomunikasi Mata Kuliah Memanfaatkan IT Dst. Jumlah MK Keahlian: … % No. Kode Mata Kuliah 1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 2 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 2 3 xx-xxxxxx Mata Kuliah Kompetensi Dst.. Jumlah MK Khusus : … % No. Kode Mata Kuliah 1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 Jumlah

d.

SKS 2 2

Teori 2 2

Praktik -

4

4

0

SKS 2 2 4

Teori 2 2 -

Praktik 4

30

12

18

SKS 2 2

Teori 2 2

Praktik 0

Sistem Pembelajaran (5%) Sistem pendidikan AK diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip: 1) Pengembangan kompetensi dan technopreneur Sistem pembelajaran AK dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan mampu mengembangkan technopreneur dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sesuai dengan potensi wilayahnya. 2) Pembelajaran sepanjang hayat(life long learning) Sistem pembelajaran AK mengacu pada konsep belajar sepanjang hayat tanpa dibatasi oleh usia peserta didik maupun waktu pembelajaran. Konsep ini memiliki keluwesan dalam proses pembelajarannya yaitu dapat dilakukan bersamaan baik belajar sambil bekerja, maupun bekerja sambil belajar. 3) Program studi yang dinamis (dynamic and adaptable) Kurikulum dan Kompetensi yang ditawarkan tergantung kebutuhan pasar kerja dan peluang sesuai potensi wilayah. Program studi dapat ditutup dan dapat membuka program studi lain yang sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan dan penutupan harus direncanakan dengan baik sehingga tidak terjadi inefisiensi penyelenggaraan. Apabila terdapat kecenderungan keterpenuhan penyediaan lululusan, program studi disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tetap berpegang kepada prinsip kesesuaian dengan program studi awal

13


4) Modulardan transferable Kelenturan dan keluwesan dalam pendidikan AK memungkinkan peserta didik mengambil sistem modul pelatihan secara spesifik.Modul pelatihan/pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pada program studi AK dapat diakui sebagai modul yang dapat disetarakan dengan SKS.Dengan demikian apabila lulusan AK ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, modul tersebut dapat diakui sebagai perolehan SKS. 5) Basis keunggulan dan potensi lokal Pendidikan AK secara khusus harus memiliki kompetensi yang berbasis potensi lokal sehingga kebutuhan SDM yang kompeten akan bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat. Sistem pembelajaran AK tidak hanya diselenggarakan pada institusi AK saja, tetapi pembelajaranya juga dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana dan SDM sebagai sumber pembelajarannya seperti: 1) SMK yang memiliki program studi yang sama/linier dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagai proses pembelajaran yang berkualitas seperti peralatan/laboratorium, memiliki instruktur dari guru-guru SMK yang memenuhi kompetensi sesuai persyaratan institusi AK. 2) Balai pelatihan, BLK, BLPT, Balai Diklat Industri dan diklat/Training Center industri sebagai unit sumber belajar yang memenuhi persyaratan Kompetensi. e. Organisasi Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu (10%) Bagian ini merupakan acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Organisasi dan tatakelola kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “good practice” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sub bab ini memaparkan tentang tata kelola dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci bagi keberhasilan program AK dalam mewujudkan misi dan sasarannya. Tata kelola meliputi sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, dan (6) penganggaran. 14


Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer satisfaction). Ada penjelasan tentang rencana dalam melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standard Nasional Pendidikan, sistem dokumentasi, dan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. f. Sumber Daya (10%) 1) Sumber Daya Manusia Sub bab ini memaparkan kondisi sumber daya manusia yang akan disediakan (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi: i) jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per program studi, ii) kualifikasi akademik, sertifikasi profesional, linieritas bidang keilmuan, dan ii) informasi lain yang mendukung. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada UU No 14/Th 2005, PP no 47 tahun 2009 tentang dosen, dan PP No.8/Th 2012 tentang KKNI. Contoh format daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada Tabel 5a dan Tabel 5b. Tabel 5a. Daftar Tenaga Pendidik Program Studi: …… No.

Nama

Tgl Lahir

Pendidikan

Jurusan/Bidang Keahlian

Mata Kuliah yang diampu

Pendidikan



Pendidikan



Jabatan, Tempat Bekerja Saat ini

Pengala man industri (tahun)

1 2 dst Program Studi: …… No.

Nama

Tgl Lahir

1 2 dst Program Studi: …… No.

Nama

Tgl Lahir

1 2 dst

15


Tabel 5b. Daftar Tenaga Kependidikan No.

Nama

Tgl Lahir

Pendidikan


Bagian

Tempat Bekerja Saat ini

Pengalaman industri (tahun)

2) Sarana dan Prasarana Sub bab ini memaparkan sarana prasarana yang akan disediakan dan kondisinya untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan, ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang,, tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga pengelola administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya. g. Pembiayaan (5%) Sub bab ini memaparkan proyeksi kebutuhan dana awal (persiapan), dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan proyeksi selama lima tahun mengenai sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan, antara lain dalam bentuk berikut in.: 1) Kebutuhan dana investasi 2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan 3) Penerimaan internal 4) Penerimaan eksternal 5) Sistem pengelolaan keuangan h. Kerjasama (10%) Sub bab ini memaparkan tentang perencanaan kerjasama AK pengusul dengan pemangku kepentingan di bidang: 1) pendidikan; 2) sarana; 3) kerja lapangan; 4) pelatihan bersertifikasi vendor; 5) penyerapan lulusan; yang didukung dengan daftar nama dan pernyataan bentuk kerjasama institusi/instansi/perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut yang akan menjadi mitra kerjasama. III. RENCANA STRATEGIS AKADEMI KOMUNITAS (15%) a. Kebijakan Strategis Akademi Komunitas (5%) 16


Sub bab ini menjelaskan gambaran rencana strategis AK meliputi rencana pengembangan program, baik jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun) dan diturunkan untuk jangka pendek (1 tahun). Termasuk di dalam bab ini adalah pemaparan tentang rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan rencana penjaminan mutu akademik. Selain itu juga dukungan dan kerjasama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan akademi komunitas. Pada sub bab ini termasuk penjelasan tentang: a) Dukungan dan komitmen Pemda selama 5 tahun. b) Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi. c) Pengembangan akademik selama 5 tahun, antara lain meliputi:jumlah program studi, kurikulum, kebutuhan sumber daya (SDM, penguatan peralatan), jumlah mahasiswa, jumlah sub kampus AK, dan lainnya yang dianggap perlu. b. Indikator Kinerja (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja dari Renstra AK yang meliputi:bidang prioritas, sasaran (uraian dan indikator), base line (tahun pertama), dan target sasaran 5 tahun berikutnya. Tabel 6 merupakancontoh format penyajian indikator kinerja. Tabel 6.Contoh Indikator Kinerja Tahun 2013 - 2017 No

Bidang Prioritas

1 Peningkatan jumlah lulusan (tenaga kerja terampil level D1/D2)

2 Peningkatan daya serap lulusan

Sasaran

Base Line

Uraian Meningkatnya jumlah mahasiswa

Indikator Jumlah mahasiswa

Meningkatnya kualitas mahasiswa

Rata-rata 5 jumlah sertifikasi per mahasiswa Persentase 60% lulusan yang bekerja dengan masa tunggu 3 bulan Persentase 10% lulusan yang berwirausaha

Meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja

Meningkatnya jumlah lulusan yang berwirausaha

2012 300

Target Sasaran tahun 2013 2014 600 900

2015 1200

2016 1500

2017 1800

7

9

11

13

15

70%

80%

90%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

17


No

Bidang Prioritas

3 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

Sasaran Uraian Meningkatnya jumlah tenaga pendidik

Indikator Jumlah tenaga pendidik

Meningkatnya Jumlah tenaga kompetensi pendidik yang tenaga pendidik mengikuti pelatihan bersertifikat Jumlah tenaga pendidik yang studi lanjut ke S2 terapan 4 Pengembangan Meningkatnya akademik jumlah sub kampus AK Meningkatnya kuantitas dan kualitas program studi

5 Akuntabilitas Implementasi pengelolaan dan SIM yang implementasi terintegrasi penjaminan mutu Implementasi sistem penjaminan mutu

Base Line 2012 20

Target Sasaran tahun 2013 2014 40 60

2015 80

2016 100

2017 120

20

40

60

80

100

120

4

8

12

16

20

24

Jumlah kecamatan sebagai sub kampus Jumlah program studi yang berijin

1

3

7

11

16

22

3

4

6

8

10

12

Persentase program studi terakreditasi A

-

-

67%

100%

100%

100%

Persentase manajemen pengelolaan unit (prodi dan pendukung) berbasis SIM Implementasi SPM PT model AK yang melampaui 8 SNP Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 (IWA 2)

0%

30%

50%

75%

100%

100%

0

8

10

12

16

18

-

-

Ya

Ya

Ya

Ya

18


No

Sasaran

Bidang Prioritas Uraian

Indikator Sertifikasi laboratorium ISO 17025

6 Peningkatan Meningkatnya Jumlah jejaring dengan jumlah kerjasama industri kerjasama dengan industri dengan industry

7 Tingkat serapan Terserapnya Persentase lulusan*) lulusan di Du/DI lulusan yang bekerja di dunia industri Persentase lulusan yang bekerja di dunia usaha

Base Line 2012 -

20

Target Sasaran tahun 2013 2014 -

40

2015 -

2016 Ya

2017 Ya

60

80

100

120

-

70%

70%

65%

60%

50%

-

30%

30%

35%

40%

50%

*) wajib ada disertai dengan data pendukung yang kuat c. Pengelolaan Dana dan Pembiayaan (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan dana dan pembiayaan AK di dalamnya berisi penjelasan : 1) Konstribusi Pemberian dan Penggunaan Dana dari Pemerintah Daerah Pemerintah daerah memasukkan kontribusi pendanaan program kerja tahunan pada AK di daerahnya berupa lahan dan bangunan tempat belajar, penyedian fasilitas mebelir untuk kantor administrasi, beasiswa, dan lainnya. 2) Program Pendapatan Dana APBN dan PNBP - Jaminan pendapatan dari dana APBN dengan tetap berpijak pada aturan yang berlaku. - Upaya peningkatan pendapatan dana PNBP terutama dari kerjasama dengan pihak-pihak luar, hibah masyarakat, dan dari unit usaha. - Upaya meningkatkan pengelolaan dana APBN dan PNBP melalui sistem manajemen dan monitoring - evaluasi yang kredibel. 3) Program Pengelolaan Dana APBN dan PNBP - Identifikasi rencana seluruh aset baik fisik, keuangan secara akurat. - Perencanaan anggaran APBN dan PNBP disusun berdasar program kerja yang up to date dan akuntabel dengan melibatkan unit-unit pengguna anggaran. - Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel 4) Pengembangan Kemampuan Pengelolaan dan Penghimpunan Dana (Revenue Generating) 19


Penggalian dana melalui peningkatan kerja sama. Penyelenggaraan kursus/pendidikan/pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan - Pengembangan sumberdana berbasis pada potensi akademik dan non-akademik. 5) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan - Kapasitas Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring Keuangan - Unit Satuan Pengendalian Intern (SPI)/Internal Auditor - Pengembangan sistem penyusunan program dan anggaran berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi - Sistem informasi akuntansi institusi AK berbasis TI yang terintegrasi - Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang akuntansi dan sistem/teknologi informasi. -

IV. PENUTUP Bagian ini berisikan kesimpulan tentang aspek-aspek penting dan signifikan yang mendukung didirikannya akademi komunitas. 2.4 DOKUMEN PERSYARATAN PROPOSAL Dalam dokumen persyaratan proposal, ada 23 dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dan 8 tabel data sekunder yang wajib diisi. 1) Dokumen Pendukung Dokumen pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan bentuk AK Kabupaten/Kota dan AK Mandiri. Untuk calon lokasi AK dari kabupaten atau kota dokumen pendukung yang wajib dilampirkan disajikan pada Tabel 7. Tabel 7.Dokumen Pendukung AK kabupaten/kota NO.

DOKUMEN

1

Studi Kelayakan

2

Rancangan Statuta

3

Rancangan program akademik

4

Rancangan rencana strategis

5

Rancangan sistem jaminan mutu internal

6

Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon Akademi Komunitas bersama industri dan instansi lain

7

Surat pengajuan Akademi Komunitas yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur

8

Surat pernyataan penyerahan aset untuk tempat belajar /sarana lain AK secara khusus dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan

9

Surat pernyataan penyerahan asset tanah (sesuai format)

20


10

Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari Bupati/Walikota

11

Surat penugasan dari Dinas Pendidikan/Industri /Intitusi terkait tempat bekerja untuk dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

12

Daftar kurikulum dan silabus

13

Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

14

Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

15

Fotocopy ijazah tenaga pendidik

16

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

17

Curriculum Vitae tenaga pendidik

18

Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

19

Fotocopy ijazah tenaga kependidikan

20

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

21

Curriculum Vitae tenaga kependidikan

22

Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

23

Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

2) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang valid dan dikumpulkan dari berbagai sumber (instansi daerah masing-masing kabupaten/kota) dan wajib dilengkapi data sekunder.Contoh tabel disajikan pada Tabel 8a sampai dengan Tabel 8b. Tabel 8a. Jumlah siswa SMA/SMK (5 tahun terakhir,status Negeri dan Swasta) Kabupaten/Kota ……. Jumlah siswa 2008 2009 2010 2011 2012 SMA SMK Total Sumber:……….. Tabel 8b. Jumlah siswa SMA/SMK yang studi lanjut(5 tahun terakhir) Kabupaten/Kota ……. Jumlah siswa yang studi lanjut 2008 2009 2010 2011 2012 SMA 21


SMK Total Sumber:………..

Tabel 8c. Jumlah SMA/SMK Kabupaten/Kota ……. Negeri

Swasta

SMA SMK Total Sumber:……….. Tabel 8d. Program studi yang ada di SMK(data terkini) Kabupaten/Kota ……. Jumlah SMK Program Studi Total siswa (Yang ada prodi tersebut)

Sumber:……….. Tabel 8e. Tingkat Pengangguran(Usia Produktif yang belum bekerja) Kabupaten/Kota ……. Jumlah usia produktif yang belum bekerja 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber:……….. Tabel 8f. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan level pendidikan(5 tahun terakhir) Kabupaten/Kota ……. Level Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang) Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 SD/SMP SMA SMK D1 D2 22


D3 D4/S1 >=S2 Sumber:………..

Tabel 8g. Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Bidang kompetensi Kabupaten/Kota ……. Bidang kompetensi Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang) 2008 2009 2010 2011 TI Listrik Mesin Sipil Pertanian Peternakan dll

2012

Sumber:………..

No.

Tabel 8h. Jumlah dan Jenis Usaha/Industri Kabupaten/Kota ……. Jenis Usaha/Industri Jumlah Usaha/Industri Total Tenaga Kerja Menengah dan Besar

1 2 dst. Mikro dan Kecil 1 2 dst. Sumber:……….

23


Model Evaluasi

BAB 3

3.1 TAHAP EVALUASI

1

Proposal yang diajukan oleh kabupaten/kota akan diseleksi melalui tiga tahap, yaitu: 1) Evaluasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan pendirian AK a. Desk evaluation (Penilaian proposal) b. Penilaian presentasi proposal 2) Visitasi dan verifikasi lapangan

1

1

Evaluasi administrasi dilakukan oleh tim Ditlemkerma Dikti terhadapa 23 (dua puluh tiga) dokumen wajib yang harus disertakan bersama proposal yang dikirim ke Dikti. Hasil dari penilaian kelengkapan dokumen akan menentukan Kab/Kota pengusul AK dilanjutkan ke tahap evaluasi desk evaluation atau tidak. Desk evaluation adalah proses evaluasi dengan cara mengkaji proposal secara teliti dan cermat terhadap dokumen persyaratan pengajuan proposal dan proposal pendirian AK baik secara kuantitatif, kualitatif maupun administratif. Hasil dari desk evaluation ini akan menjadi parameter Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menilai tingkat kesiapan daerah untuk mendirikan Akademi Komunitas. Visitasi dan verifikasi lapangan adalah proses penilaian oleh Reviewer dengan melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi data yang tercantum dalam proposal pendirian akademi komunitas. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi tahap pertama (desk evaluation) yang di dalamnya mencakup aspek institusional, akademik dan administratif. Penilaian ini sifatnya lebih kepada memverifikasi data, antara data dalam proposal dan data di lapangan, melalui pengamatan, wawancara dan diskusi. Reviewer diseleksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pedoman Rekrutasi Reviewer Pendirian AK. 24


3.2 EVALUASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN DOKUMEN Tim Ditlemkerma Dikti memeriksa kelengkapan 23 (dua puluh tiga) dokumen terkirim bersama proposal. Pengecekan keberadaan dokumen juga disertai pengecekan format, dan bahasa yang tertulis. Kabupaten/kota pengusul AK jika tidak melengkapi persyaratan dokumen teresebut tidak akan dievaluasi pada tahap selanjutnya dan dinyatakan pengusulannya ditolak. 3.3 DESK EVALUATION Tim Reviewer setiap proposal terdiri dari 2 (dua) orang yang harus mengerti dan memahami kriteria administrasi dan kualitas proposal pendirian perguruan tinggi baru. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian secara mandiri kemudian dilakukan pembahasan bersama. Hasil Penilaian dituangkan dalam matriks pada format B-1 dan B-2.1 (terlampir). Proposal yang diajukan merupakan gambaran secara komprehensif terhadap 14 komponen yang akan menjadi dasar penilaian, seperti disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Komponen-komponen dasar penilaian NO

KOMPONEN

PENDAHULUAN 1 Analisis Potensi Daerah 2 Analisis SWOT 3 Komitmen Daerah 4 Usulan Program Studi RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK 5 Visi dan Misi Akademi Komunitas 6 Visi dan Misi Program Studi 7 Kompetensi Lulusan dan Kurikulum 8 Sistem Pembelajaran 9 Organisasi ,Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 10 Sumber Daya 11 Pembiayaan 12 Kerjasama RENCANA STRATEGIS 13 Kebijakan Strategis Akademi Komunitas 14 Indikator Kinerja

PERSENTASE PENILAIAN (%) 30 5 5 10 10 55 5 5 10 5 5 10 5 10 15 5 5 25


15

Pengelolaan Dana dan Pembiayaan TOTAL

5 100

Komponen-komponen tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan daerah dalam mendirikan AK. Penilaian dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, menganalisis linieritas dan konsistensi keterkaitan data/dokumen, dan memberikan nilai (skor) berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan dan expert judgement (penilaian pakar). Dari sejumlah indikator yang ada. Setiap komponen yang ada dalam kriteria umum tersebut dijabarkan ke dalam beberapa unsur untuk dinilai secara kuantitatif dengan skala 0 - 4.

3.4 VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN Pada saat visitasi dan verifikasi lapangan, Tim Reviewer akan menilai kesiapan dan kelayakan secara langsung di lapangan terhadap pendirian AK di daerah dengan melakukan verifikasi data, melakukan wawancara dengan pimpinan/perwakilan daerah, pengelola akademi komunitas dan beberapa orang yang representatif. Selanjutnya Tim Reviewer melakukan penilaian (verifikasi) berdasarkan hasil pengamatan/ diskusi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan visitasi, Tim Reviewer menyamakan persepsi mengenai substansi ketentuan pendirian akademi komunitas berdasarkan hasil desk evaluation.Visitasi dan verifikasi lapangan harus dihadiri oleh perwakilan daerah, calon pengelola akademi komunitas, dan beberapa personal yang representatif.Tim Reviewer melakukan pengamatan langsung, wawancara, diskusi, dan analisis dokumen sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

3.5 PENETAPAN CALON LOKASI AK Setelah melalui tahapan visitasi, kepada kabupaten/kota yang memenuhi seluruh criteria (eligible), calon harus melengkapi proposal dengan menjabarkan rencana kerja selama 5 (lima) tahun. Pada rencana tersebut harus sudah tergambarkan rencana pengembangan dan pendanaan untuk setiap komponen kegiatan yang akan dilakukan. Rencana tersebut digambarkan dalan Renstra selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana operasional.

26


FORMAT A-1 FORMAT COVER DEPAN PROPOSAL

PROPOSAL PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS TAHUN 2014

NAMA AKADEMI KOMUNITAS KABUPATEN/KOTA PROPINSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama 2013 27


FORMAT A-2.1

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL AKADEMI KOMUNITAS KAB/KOTA 1. Nama Akademi Komunitas : …………………………………………………………………….. yang Diusulkan 2. Nama Lembaga/Yayasan/ : …………………………………………………………………….. Perusahaan Pengusul*) 3. Alamat : …………………………………………………………………….. 4. Telepon/Fax : …………………………………………………………………….. 5. Program Studi yang Diusulkan : a)

……………………………………...

b)

……………………………………...

c)

……………………………………...

d)

……………………………………...

e)

……………………………………...

f)

……………………………………...

6. Tim Penyusun No. Nama

Jabatan

No.Telepon/HP

Alamat Email

………………………………, ……………………………………. Diusulkan

……………………………………………………. [Tanda tangan dan Nama Terang Bupati/Walikota/Gubernur]

*)diusulkan oleh Lembaga/Yayasan/Perusahaan

28


FORMAT B-1

DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL

NILAI NO.

DOKUMEN

1 2 3 4 5

Studi Kelayakan Rancangan Statuta Rancangan program akademik Rancangan rencana strategis Rancangan sistem jaminan mutu internal Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon Akademi Komunitas bersama industri dan instansi lain Surat pengajuan Akademi Komunitas yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur Surat pernyataan penyerahan aset untuk tempat belajar /sarana lain AK secara khusus dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan Surat pernyataan kesanggupan penyerahan aset tanah dari Bupati/Walikota (sesuai format yang ditentukan) Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari Bupati/Walikota

6

7

8

9

10

11

Surat penugasan dari Dinas Pendidikan/Industri /Intitusi terkait tempat bekerja untuk dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

2

1

Ada Ada Ada Ada Ada > 4 MoU

0 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

1-4 MoU

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada, dilampiri daftar nama

Ada namun tidak dilampiri daftar nama

Tidak Ada

29


NILAI NO.

DOKUMEN

2

1

0

12

Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi

Ada dan lengkap sesuai prodi yang diusulkan

Ada kurikulum, namun silabus tidak lengkap

Hanya kurikulum, tidak ada silabus

13

Daftar tenaga pendidik dan mata kuliah yang dibina

Ada, namun tidak lengkap

Tidak Ada

14

Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik Fotocopy ijazah tenaga pendidik Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik Curriculum Vitae tenaga pendidik Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah Fotocopy ijazah tenaga kependidikan Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

Ada dan lengkap sesuai kebutuhan setiap prodi Ada dan lengkap sesuai kebutuhan setiap prodi Lengkap sesuai kebutuhan 100% (ada setiap tenaga pendidik

Ada, namun tidak lengkap

Tidak Ada

Tidak lengkap (> 60%) >60%

<60%

100% (ada setiap tenaga pendidik 100% (ada setiap tenaga pendidik

>60%

<60%

>60%

<60%

Lengkap sesuai kebutuhan 100% (ada setiap tenaga pendidik

Tidak lengkap (> 60%) >60%

<60%

>60%

15 16

17 18

19 20

<60%

<60%

21

Curriculum Vitae tenaga kependidikan

100% (ada setiap tenaga pendidik

22

Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

Ada

Tidak Ada Ada, namun kurang lengkap

Ada dan lengkap

Tidak Ada Ada, namun kurang lengkap

23

<60%

30


FORMAT B-2

MATRIKS PENILAIAN PROPOSAL NO KOMPONEN 1

Potensi daerah

SUB KOMPONEN /URAIAN Menyajikan analisis selama 5 tahun terakhir yang meliputi: (1) potensi mahasiswa, (2) sumber daya alam, (3) PAD dari sumber daya alam, (4) eksistensi industri (usaha kecil, menengah, besar), dan (5) kebutuhan tenaga kerja (6) keterkaitan dengan MP3EI dan potensi lainnya

SKOR 4

3

2

1

0

Analisis meliputi 6 potensi atau lebih didukung dengan data yang valid dan sangat lengkap

Analisis meliputi 4-5 potensi didukung dengan data yang valid dan lengkap

Analisis meliputi 2-3 potensi didukung dengan data yang valid dan lengkap. Elemen yang lain hanya dsajikan dalam bentuk data

Analisis meliputi 1 potensi didukung dengan data atau analisis 6 potensi yang tidak didukung dengan data (normatif) atau hanya menyajikan data tanpa analisis

Analisis tidak jelas atau normatif, tidak didukung dengan data

31


NO KOMPONEN

SUB KOMPONEN /URAIAN

SKOR 4

3

2

1

0

2

Analisis SWOT

Analisis SWOT yang mengacu pada 6 butir analisis potensi atau lebih

Mengacu 6 butir analisis potensi atau lebih disertai evaluasi diri dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sangat lengkap dan jelas

Mengacu 6 butir analisis potensi disertai evaluasi diri dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang lengkap dan jelas

Mengacu 6 butir analisis potensi disertai evaluasi diri dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang cukup lengkap dan cukup jelas

Mengacu 6 butir analisis potensi disertai evaluasi diri dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kurang lengkap dan kurang jelas

Selain itu, skor = 0

3

Komitmen Daerah

Deskripsi /ringkasan pernyataan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang yang menjelaskan beberapa komitmen daerah terkait dengan pendirian AK yang meliputi 5 butir yaitu: (1) tempat belajar (2) lahan (3) dana sharing (4) tenaga kependidikan (5) tenaga pendidik (praktisi)

Deskripsi/ pernyataan sangat jelas didukung dengan surat pernyataan mencakup 5 butir lengkap dengan data kuantitatif

Deskripsi/ pernyataan jelas didukung dengan surat pernyataan mencakup 5 butir lengkap, namun tidak mencantumkan kuantitatif

Deskripsi/ pernyataan jelas namun hanya ada 2-3 surat pernyataan

Deskripsi/ pernyataan kurang jelas atau tidak disertai dengan surat pernyataan


32


NO KOMPONEN


SKOR 4

3

2

1

0

4

Usulan Program Studi

Kesesuaian program studi yang diusulkan dengan potensi daerah, kebutuhan tenaga kerja dan MP3EI

Seluruh prodi yang diusulkan sangat sesuai dengan potensi daerah dan MP3EI

Sebagin besar program studi sesuai dengan potensi daerah dan MP3EI

Cukup sesuai dengan potensi daerah dan MP3EI atau hanya sebagian prodi yang sesuai

Kurang sesuai dengan potensi daerah dan MP3EI

Tidak sesuai dengan potensi daerah dan MP3EI

5

Visi Misi AK

Penilaian meliputi butir-butir sbb. : 1) Visi berorientasi pada masa depan, 2) Misi mencakup Tri Darma PT yang memperhatikan potensi daerah dan masukan stakeholders dilengkapi dengan: 3) tujuan, 4) sasaran yang SMART, dan 5) strategi pencapaian sasaran

Memenuhi 5 butir yang sangat jelas dengan sasaran yang SMART

Memenuhi 5 butir yang sangat jelas, namun sasaran belum SMART

Memenuhi butir 1) s/d 4) yang jelas namun sasaran belum SMART

Memenuhi butir 1) s/d 3) saja


33


NO KOMPONEN 6

Visi Misi Prodi

7

Kompetensi Lulusan & Kurikulum

SUB KOMPONEN /URAIAN Penilaian meliputi butir-butir sbb.: (1) Relevansi dengan Visi Misi AK dan kebutuhan masa kini dan masa depan, (2) mencakup Tri Darma PT, yang dilengkapi dengan (3) tujuan, (4) sasaran yang SMART, dan (5) strategi pencapaian sasaran

a.) Gambaran kompetensi lulusan masing-masing prodi yang diusulkan, yang meliputi elemenelemen: (i) kompetensi umum, (ii) kompetensi keahlian, dan (iii) kompetensi khusus

SKOR 4

3

2

1

0

Memenuhi 5 butir yang sangat jelas dengan sasaran yang SMART

Memenuhi 5 butir yang sangat jelas, namun sasaran belum SMART

Memenuhi butir 1) s/d 4) yang jelas namun sasaran belum SMART

Memenuhi butir 1) s/d 3) saja


dirumuskan secara sangat jelas meliputi 3 elemen kompetensi

dirumuskan secara jelas meliputi 3 elemen kompetensi

dirumuskan cukup jelas meliputi 3 elemen kompetensi,

rumusan kurang jelas

rumusan tidak jelas atau tidak ada sama sekali

34


NO KOMPONEN


7


b.) Kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi AK dan KKNI serta mencakup kompetensi kewirausahaan

7


c)Kesesuaian kurikulum dengan kompetensi lulusan

7


d) Rencana Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum

SKOR 4

3

2

1

0

Sangat sesuai dengan visi, misi AK dan KKNI serta mencakup kompetensi kewirausahaan

sesuai dengan visi, misi AK dan KKNI serta mencakup kompetensikewirausahaan

Cukup sesuai dengan visi, misi AK dan KKNI serta cukup mencakup kewirausahaan

kurang sesuai dengan visi, misi AK dan KKNI serta kurang mencakup kompetensikewirausahaan

tidak sesuai dengan visi, misi AK dan KKNI serta tidak mencakup kompetensi kewirausahaan

Sangat sesuai

sesuai

Cukup sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

IPS

D2: Jika Jsks ≥ 32, maka skor = 4.

D2: Jika 16 <Jsks< 32, maka skor = ( Jsks - 16 )/4.

D2: Jika Jsks ≤ 16, maka skor =0.




35


NO KOMPONEN


SKOR 4

3

2 Non-IPS

1

0







No.

Jenjang-Nama Prodi

0=IPS

1=Non-IPS

Prodi

1

D1-

0

Prodi1

2

D1-

0

Prodi2

3

D1-

0

Prodi3

4

D1-

0

Prodi4

1

D2-

1

Prodi1

2

D2-

1

Prodi2

3

D2-

1

Prodi3

4

D2-

1

Prodi4

Rata-rata D1

Rata-rata D2 Grand Rata-rata

36


NO KOMPONEN

SUB KOMPONEN /URAIAN e) Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/workshop per minggu

8

Rancangan Proses Sistem Pembelajaran pembelajaran yang

menjelaskan mekanisme/ teknis pelaksanaan PBM setiap semester tentang: (a) model pembelajaran (b) tempat pelaksanaan PBM (c) prosedur pelaksanaan PBM (d) kinerja dosen/mahasiswa, dan (e) implementasi kesesuaian kurikulum dan silabus (f) sistem evaluasi hasil pembelajaran/penilaian

SKOR 4 ≥ 18 jam

Rancangan 6 aspek dideskripsikan dengan sangat jelas, disertai dengan monitoring dan evaluasi secara kontinyu

3

2 1 Jika 6 <Jreal< 18, maka skor = ( Jreal - 6 )/3.

Rancangan 6 aspek dideskripsikan dengan jelas, disertai monitoring dan evaluasi cukup jelas

Rancangan 6 aspek dideskripsikan dengan cukup jelas, namun monitoring dan evaluasi tidak jelas

Rancangan 4-5 aspek dideskripsikan dengan cukup jelas, namun monitoring dan evaluasi tidak jelas

0 Jika Jreal ≤ 6, maka skor =0.


37


NO KOMPONEN


9

OTK dan penjaminan mutu

a) OTK: Rencana sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5)pengarahan, (6) penganggaran b) Rencana pelaksanaan penjaminan mutu

SKOR 4

3

2

1

0

Mencakup 6 butir yang dijelaskan sangat detail

Mencakup 6 butir yang dijelaskan cukup detail

Mencakup 4-5 butir yang dijelaskan cukup detail

Mencakup 2-3 butir yang dijelaskan cukup detail


Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sistem dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan yang dipaparkan dengan sangat jelas

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sistem dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan yang dipaparkan dengan jelas

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang cukup jelas, namun tidak dideskripsikan mengacu pada visi misi dan SNP

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu, namun deskripsinya kurang jelas


38


NO KOMPONEN 10

Sumber Daya

10

Sumber Daya

SUB KOMPONEN /URAIAN a) Tenaga Pendidik: Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik masingmasing prodi yang diusulkan selama 5 tahun meliputi aspek: (1) jumlah (2) kualifikasi akademik (3) sertifikasi profesional (4) linieritas bidang keilmuan b) Tenaga Kependidikan: Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan masingmasing prodi yang diusulkan selama 5 tahun meliputi aspek: (1) jumlah (2) kualifikasi akademik (3) sertifikasi pendukung

SKOR 4

3

2

1

0

Tabel perencanaan dan deskripsi sangat lengkap meliputi 4 aspek, deskripsi sangat lengkap

Tabel perencanaan lengkap meliputi 4 aspek, deskripsi cukup lengkap

Tabel perencanaan lengkap meliputi 3 aspek, deskripsi kurang lengkap

Tabel perencanaan lengkap meliputi 1 - 2 aspek, deskripsi kurang lengkap


Tabel perencanaan dan deskripsi sangat lengkap meliputi 3 aspek, deskripsi sangat lengkap

Tabel perencanaan lengkap meliputi 3 aspek, deskripsi cukup lengkap




39


NO KOMPONEN


SKOR 4

3

2

1

0

10

Sumber Daya

c)Sarana Prasarana:Kelengkapan prasarana yang diserahkan, kepemilikan, dan mutu prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan)

Lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran

Lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran

Cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran

Kurang lengkap dan mutunya kurang memenuhi untuk proses pembelajaran

Tidak ada prasarana yang diserahkan ke pusat

11

Pembiayaan

Proyeksi kebutuhan dana awal, operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya serta proyeksi.: 1) Kebutuhan dana investasi 2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan 3) Penerimaan internal 4) Penerimaan eksternal 5) Sistem pengelolaan keuangan

Perencanaan sangat jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan

Perencanaan jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan

Perencanaan cukup jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan

Perencanaan kurang jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan


40


NO KOMPONEN


SKOR 4

3

12

Kerjasama

Perencanaan kerjasama AK pengusul dengan pemangku kepentingan dalam aspek: 1) komitmen penyerapan lulusan 2) pelatihan bersertifikasi vendor 3)penyelenggaraan pendidikan; 4) sarana; 5) kerja lapangan;

Perencanaan sangat jelas meliputi 5 (lima) aspek didukung dengan daftar nama perusahaan yang akan menjadi mitra, MoU masing-masing aspek dan pernyataan komitmen penyerapan lulusan

Perencanaan sangat jelas meliputi 4 (empat) aspek didukung dengan daftar nama perusahaan yang akan menjadi mitra, MoU masingmasing aspek dan pernyataan komitmen penyerapan lulusan

13

Kebijakan Strategis

Menjelaskan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun). rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan rencana penjaminan mutu akademik serta road map menuju Satker (untuk AK Negeri)

Rencana pengembangan sangat jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda , 2) target lulusan, dan 3) pengembangan akademik, masingmasing selama 5 tahun serta 4) road map menuju Satker

Rencana pengembangan jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda , 2) target lulusan, dan 3) pengembangan akademik, masingmasing selama 5 tahun serta 4) road map menuju Satker

2

1

0

Perencanaan sangat jelas meliputi 3 (tiga) aspek didukung dengan daftar nama perusahaan yang akan menjadi mitra, MoU masing-masing aspek dan pernyataan komitmen penyerapan lulusan Rencana pengembangan cukup jelas, disertai dengan penjelasan tentang: 1) dukungan dan komitmen Pemda ,atau 2) target lulusan, dan atau 3) pengembangan akademik, masingmasing selama 5 tahun serta 4) road map menuju Satker

Perencanaan sangat jelas meliputi 1-2 aspek didukung dengan daftar nama perusahaan yang akan menjadi mitra, MoU masing-masing aspek tetapi tidak ada pernyataan komitmen penyerapan lulusan


Rencana pengembangan kurang jelas


41


NO KOMPONEN 14

Indikator Kinerja

15

Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

SUB KOMPONEN /URAIAN Indikator Kinerja mencakup bidang prioritas dari renstra yang disusun Strategi pengelolaan dana dan pembiayaan AK meliputi: 1) Kontribusi pemberian dan penggunaan dana dari Pemda, 2) Program pendapatan dana APBN dan PNBP, 3) Program pengelolaan dana APBN dan PNBP, 4) Pengembangan kemampuan pengelolaan dan penghimpunan dana (revenue generating), dan 5) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

SKOR 4

3

2

1

0

Sub bidang sasaran, indikator, dan target sasaran 5 tahun sangat jelas

Sub bidang sasaran, indikator, dan target sasaran 5 tahun jelas

Sub bidang sasaran, indikator, dan target sasaran 5 tahun cukup jelas

Sub bidang sasaran, indikator, dan target sasaran 5 tahun kurang jelas


Mendeskripsikan 5 aspek dengan sangat jelas

Mendeskripsikan 5 aspek dengan cukup jelas

Mendeskripsikan 5 aspek, namun kurang jelas

Mendiskripsikan hanya 3 4 aspek, namun kurang jelas


42

Kata Pengantar. Jakarta, Juni Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktur, Ttd. Achmad Jazidie i

Recommend Documents