KATA PENGANTAR. Jakarta, April a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

KATA PENGANTAR

Proses pengendalian pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu pengendalian pembangunan juga sangat bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disusunlah laporan Triwulan I pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Selain itu laporan ini akan menjadi masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pada tahun yang akan datang atau dua tahun sesudah pelaksanaan RKP 2013. Secara umum evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian sasaran dalam bentuk realisasi keuangan dan realisasi fisik serta permasalahan yang dihadapi sesuai pedoman/ aplikasi dalam PP 39/2006. Hasil analisis pada setiap sub kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Di sadari bahwa masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya sehingga pencapaian ini lebih baik. Demikian laporan ini disusun dengan menyadari penuh bahwa secara sistematika dan substansi belum sempurna, semoga laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-kegiatan ke arah yang lebih baik dan maksimal, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta,

April 2013

a.n DI REKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K SEKTRETARI S DI REKTORAT JENDERAL,

I NDRA BASKORO Pembina Utama Muda NI P. 19600925 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR----------------------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR ISI

--------------------------------------------------------------------------------------------

ii

PENDAHULUAN--------------------------------------------------------------------------

1

1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------------------

1

1.2 Arah Kebijakan Pembangunan---------------------------------------------------

2

1.3 Program dan Target Capaian Tahun 2013 ------------------------------------

5

BAB I

BAB II

ANALISIS

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN

ANGGARAN 2013 ----------------------------------------------------------------------

11

2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN ---------------------------------------

11

2.2 REALISASI KEUANGAN-----------------------------------------------------------

12

2.3 CAPAIAN KINERJA ----------------------------------------------------------------

16

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ---------------------------------

16

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional -------------------------------------------

22

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan -----

26

Fasilitasi Politik Dalam Negeri -----------------------------------------------

31

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi ------------------

34

2.4 REALISASI FISIK -------------------------------------------------------------------

42

Tabel Capaian Realisasi Fisik ------------------------------------------------

42

PENUTUP --------------------------------------------------------------------------------

45

3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ---------------------------------------

45

3.2 KESIMPULAN ----------------------------------------------------------------------

47









 

BAB III

CAPAIAN

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAPORAN TRIWULAN II TA 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,

mengamanatkan

perlunya

dilakukan

pengendalian,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. Sebagaimana amanat pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, perlu dilakukan

upaya

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan. Termasuk didalamnya tuntutan adanya penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, juga unit organisasi dan unit kerja pada masing-masing Kementerian/ Lembaga. Laporan Triwulan II Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik pada pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran periode Triwulan I, juga merupakan analisis dari seluruh pelaksanaan program-kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan keuangan negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

1


I.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Perencanaan pembangunan

pada program

Pembinaan Kesatuan

Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu : 1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik; 2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta 3. Meningkatkan

kapasitas

pembangunan

daerah

dan

keberdayaan

masyarakat. Melalui tiga pilar tersebut, dirumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri melalui visi :

”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2


Demi mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusiinstitusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut : 1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional. 2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. 4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur politik dan kualitas proses politik yang demokratis. 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. 7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya- upaya peningkatan bermasyarakat,

rasa

persatuan

berbangsa

dan

dan

bernegara

pendekatan sosial, politik maupun kultural. 3

kesatuan baik

dalam melalui

kehidupan berbagai


8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam mendukung sistem politik nasional. 9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik. 10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut : 1. Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis dan terwujudnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. 2. Terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. 3. Terwujudnya dukungan Ketahanan Ekonomi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Menindaklanjuti sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik peride waktu 2010-2014, maka ditetapkanlah sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan yaitu : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres); 2. Meningkatnya

komitmen

pemangku

kepentingan

dalam

menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan; 4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik. Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 4


1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi; 3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 4. Indeks Kebebasan Sipil; 5. Indeks Hak-Hak Politik; 6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan; 7. Persentase forum dialog publik yang efektif; 8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 (empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). dengan 6 (enam) kegiatan yaitu: 1. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ; 3. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi; 4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; 5. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol. 1.3

PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2013 Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Kementerian/ Lembaga Tahun 2013, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2013 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses Demokratisasi dan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam) kegiatan Prioritas yaitu :

5


a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan

output kegiatan yaitu : 1) 1 (satu) Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil; 2) 3 (tiga) Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 4) 350 (tiga ratus lima puluh) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) 1 (satu) Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan adalah : 1) Jumlah Dokumen Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas; 3) Prosentase

Kemajuan

Penyusunan,

Desiminasi,

Monitoring

dan

Evaluasi Rumusan Kebijakan, Perbaikan Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Kebijakan Publik Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasayarakatan; 4) Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) Prosentase Tingkat Pelayanan Publik Termasuk Data Basenya; 6) Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan output kegiatan yaitu : 1) 2 (dua) Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri; 2) 250 (dua ratus lima puluh) Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Politik Dalam Negeri; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; 6


4) 1 (satu) Modul Bidang Politik Dalam Negeri; 5) 85.000.637 Bantuan Keuangan Parpol; 6) 62 (enam puluh dua) Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; 2) Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; 3) Jumlah forum komunikasi politik; 4) Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; 5) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 6) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7) Jumlah kerjasama dengan ormas dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; 8) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan; 9) Jumlah

kerjasama

dengan

organisasi

kemasyarakatan

dalam

pengembangan politik dalam negeri; 10) Jumlah materi/modul bidang politik dalam negeri; 11) Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi. c.

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Ketahanan Ekonomi; 2) 100 (seratus) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Ekonomi; 3) 4 (empat) Pengembangan Management Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) 4 (empat) Modul Bidang Ketahanan Ekonomi;

7


5) 14 (empat belas) laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi; Indikator kinerja kegiatan Ketahanan Ekonomi adalah 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi; 2) Jumlah kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi; 3) Jumlah fasilitasi forum bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) Jumlah materi/modul ketahanan ekonomi; 5) Jumlah

pembangunan

Manajemen

Information

System

(MIS)

Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 6) Jumlah laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat; 7) Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund; 8) Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP insentif perpajakan. d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Kewaspadaan Nasional; 2) 100 (seratus) Kerjasama dengan Ormas/LSM/Nirlaba lainnya bidang Kewaspadaan Nasional; 3) 26 (dua puluh enam) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional; 4) 4 (empat) Modul Bidang Kewaspadaan Nasional. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial; 2) Prosentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; 3) Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional;

8


4) Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan; 5) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam penanganan konflik; 6) Prosentase penyusunan rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang Kewaspadaan Nasional; 7) Prosentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan Orang Asing; dan 8) Jumlah laporan pemantauan situasi daerah. e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan adalah : 1) 3 (tiga) modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 2) 34 (tiga puluh empat) laporan/fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 3) 100 (seratus) kerjasama dengan OMS/LSM/LNL Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan. Indikator kinerja kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu: 1) Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Indonesia yang tepat waktu; 2) Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan; 3) Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah; 4) Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; 5) Prosentase peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; 6) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakt Sipil (OMS) dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 7) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan. f.

Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol dengan output kegiatan adalah : 9


1) 12 (dua belas) Bulan layanan perkantoran; 2) 6 (enam) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran; 3) 42 (empat puluh dua) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; 4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor; 5) 75 (tujuh puluh lima) unit perangkat pengolah data dan komunikasi; 6) 10 (sepuluh) unit peralatan dan fasilitasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah : 1) Prosentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa yang tepat waktu); 2) Prosentase

penyelesaian

dokumen

perencanaan

dan

anggaran

(Renstra, RKP, Renja,RKA-KL, Juklak/Juknis); 3) Prosentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja; 4) Jumlah koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia; 5) Prosentase kemajuan penyusunan pedoman/juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan; 6) Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan, aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP; 7) Jumlah

dokumen

keuangan

tahunan

dan

laporan

pengelola

keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen kesbangpol; 8) Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian; 9) Jumlah pengadaan sarana non mengikat.

10


BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 2.1

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik periode Triwulan II Tahun anggaran 2013 mempunyai alokasi pagu anggaran Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Lebih jauh jika dilihat dari distribusi alokasi anggaran, pada tahun 2013 dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp. Rp. 241.256.959.000,- terdapat Rp. 42.700.000.000,- dialokasikan pada kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional terkait pembentukan dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.928.900.000,-. Disamping itu terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 37.200.000.000,diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama program pembinaan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL guna peningkatan partisipasi politik perempuan, wawasan kebangsan dan cinta tanah air, penanganan konflik, serta peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. Sementara alokasi belanja pegawai Ditjen Kesbangpol sebesar Rp. 18.049.596.000,- dan terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp.

19.080.000.000,-

dalam

rangka

memberikan

tunjangan

kinerja

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga total sisa anggaran yang dikelola langsung dalam menunjang tugas fungsi pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik mencapai Rp. 114.298.463.000,-. Pada tahun 2013 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini. 11


Tabel 1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran dan Rencana Penarikan dana Tahun 2013 No.

1.

Unit Kerja

Sekretariat Ditjen

Rencana Penarikan

Pagu TW I

TW II

Rp. 36.523.009.000,-

Rp

7.361.000.000,- Rp.

8.735.252.000,-

Rp. 37.087.056.000,-

Rp.

6.582.000.000,- Rp.

9.229.971.000,-

Rp. 23.787.556.000,-

Rp.

4.806.000.000,- Rp.

8.451.890.000,-

Dana Dekonsentrasi

Rp. 42.700.000.000,-

Rp.

6.160.000.000,- Rp.

13.500.000.000,-

Direktorat Ketahanan Seni,

Rp. 36.732.610.000,-

Rp.

10.250.000.000,- Rp.

14.041.834.000,-

Rp. 46.921.018.000,-

Rp.

13.840.000.000,- Rp.

12.750.000.000,-

Rp. 17.505.710.000,-

Rp.

4.100.000.000,- Rp.

4.683.623.000,-

Rp.

53.099.000.000,- Rp.

71.392.570.000,-

Kesbangpol 2.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

3.

Direktorat

Kewaspadaan

Nasional

4.

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 5.

Direktorat Politik Dalam Negeri

6.

Direktorat

Ketahanan

Ekonomi TOTAL

2.2

Rp. 241.256.959.000,-

REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN II Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013, sampai dengan akhir Triwulan II realisasi mencapai Rp. 61.490.917.645,- atau 25.49%. Dengan rincian realisasi pusat sebesar Rp. 51.392.034.574,- atau 25.88% dari pagu Rp. 198.556.959.000,- dan realisasi daerah melalui kegiatan Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan FKDM di daerah hanya mencapai Rp. 10.098.883.098,- atau 23.65% dari pagu Rp. 42.700.000.000,-. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada triwulan yang sama yaitu Rp. 77.040.121.458,- atau 39.76%. 12


Tabel 2 Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW II periode 2012-2013 Pagu

2012

2013

Realisasi (Rp)

Rencana Penarikan

Tahun

Rp. 193.782.200.000,-

TW I

TW II

Rp. 42.595.641.000,-

Rp. 74.705.875.000

Rp. 77.040.121.458,-

39.76

Pusat

Rp. 198.556.959.000,-

Rp. 46.939.000.000,-

Rp. 71.392.570.000

Rp. 51.392.034.574,-

25.88

Daerah

Rp. 42.700.000.000,-

Rp. 6.160.000.000,-

Rp. 13.500.000.000

Rp. 10.098.883.098

23.65

TOTAL

Rp. 241.256.959.000,-

Rp. 53.099.000.000,-

Rp.71.392.570.000

Rp. 61.490.917.645,-

25.49

Lebih jauh jika dilihat pada diatas, masih rendahnya capaian triwulan II dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 71.392.570.000,- atau 25.49% antara lain kontribusi realisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi baru mencapai Rp. 10.098.883.098,- atau 23.65% dari target Rp. 13.500.000.000,atau 31.61%. Penyebab paling dominan rendahnya capaian pelaksanaan dana dekonsentrasi periode akhir Juni adalah terdapat pergantian penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah (KPA, PPK, PPSM dan BENDAHARA) sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di daerah dan adanya dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan dana APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan daerah. Disamping juga terdapat pelaksanaan pemilu kepala daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan II disebabkan antara lain frekuensi atau jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan masih banyak dengan volume yang kecil-kecil sehingga menghambat PPK dan PPTK dalam melakukan pertanggungjawaban (revolving up berikutnya).

13


Tabel 3 Realisasi Keuangan per Unit Kerja kurun waktu 2012-2013 Periode TW II 2012 Unit Kerja

Pagu

RPD TW II

2013 Realisasi

Pagu

(Rp)

(%)

RPD TW II

Realisasi (Rp)

Sekretariat Ditjen

31.882.200.000

7.625.306.000

12.872.331.005

40.37

36.523.009.000

8.735.252.000

13.735.179.697

37.61

Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan

31.000.000.000

12.352.558.000

9.351.730.150

30.17

37.087.056.000

9.229.971.000

10.318.067.300

27.82

Direktorat Kewaspada Nasional

22.850.000.000

9.559.649.000

5.940.276.700

26.00

66.487.556.000

21.951.890.000

18.086.809.448

 Pusat

23.787.556.000

8.451.890.000

7.987.926.350

33.58

 Daerah

42.700.000.000

13.500.000.000

10.098.883.098

23.65

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

41.900.000.000

14.876.505.000

22.189.789.395

52.96

36.732.610.000

14.041.834.000

6.288.424.900

17.12

Direktorat Politik Dalam Negeri

44.250.000.000

23.138.413.000

21.951.002.358

44.57

46.921.018.000

12.750.000.000

7.925.744.250

16.89

Direktorat Ketahanan Ekonomi

16.900.000.000

7.153.447.000

4.734.971.850

28.02

17.505.710.000

4.683.623.000

5.136.692.050

29

193.782.200.000

74.705.875.000

77.040.121.458

39.76

241.256.959.000

71.392.570.000

61.490.917.645

TOTAL

14

25.49


Gambaran realisasi keuangan berdasarkan tabel.3 merupakan data sandingan pada kurun waktu 2012-2013 yang dirinci pada setiap unit kerja dengan capaian paling rendah pada Direktorat Politik Dalam Negeri sebesar Rp. 7.925.744.250,- atau 16.89%

dari pagu Rp. 46.921.018.000,- dan

realisasi mencapai 28.76%. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 21.951.002.358,- atau 44.57% dari pagu Rp. 44.250.000.000,-. Hal tersebut sebagai akibat dari belum terealisasinya pembahasan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terdapat pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melalui proses lelang ulang sebanyak 2 kali serta sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal akan dikembalikan ke Sekretariat Ditjen. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya

Ditjen

Kesbangpol

yang

dilaksanakan

oleh

Setditjen

Kesbangpol selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian realisasi

sebesar

Rp.

13.735.179.697,-

atau

37.61%

dari

pagu

Rp.

36.523.009.000,- pada triwulan II tahun 2013 dengan realisasi fisik mencapai 57.68%. Tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2012 triwulan II pada kegiatan yang sama terealisasi sebesar Rp. 12.872.331.132,- atau 40.37% dari pagu Rp. 31.882.200.000,-. Peningkatan realisasi disebabkan beberapa agenda kegiatan seperti pembelian beberapa perangkat pengolah data dan komunikasi, fasilitasi peralatan perkantoran serta pembelian kendaraan sepeda motor sudah direalisasikan selain agenda rutin lainnya seperti pembayaran gaji, layanan operasional perkantoran yang telah dilaksanakan tepat waktu. Sementara penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan terjadi pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.189.789.395 atau 52.96% menjadi Rp. 6.288.424.900,- atau 17.12% pada Triwulan II Tahun 2013. Hal tersebut sebagai akibat belum tersusunnya 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) yang 15


menjadi

turunan

dari

UU

No.

17

Tahun

2013

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan serta belum tersusunnya Indeks Masyarakat Sipil. Hal serupa terjadi pada Direktorat Politik Dalam Negeri yang mengalami penurunan realisasi cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 21.951.002.358,atau 44.57% menjadi Rp. 7.925.744.250,- atau 17.095 tahun 2013. Penurunan tersebut sebagian besar disumbang dari belum tercapainya penyusunan revisi terbatas 2 (dua) Undang-Undang Bidang Politik serta kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang belum dapat direalisasikan karena terkendala pada proses pelelangan melalui mekanisme LPSE. 2.3

CAPAIAN

PELAKSANAAAN

PROGRAM/KEGIATAN

(REALISASI

KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2013) Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun 2013 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai dengan program/kegiatan Tahun Anggaran 2013 yaitu 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan dengan capaian yaitu : a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja: 1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (prioritas nasional), dengan target 3 modul. Adapun capaiannya yaitu:

 Tersusunnya (1) modul Wawasan Kebangsaan dalam rangka peningkatan rasa kebangsaan dan nasionalisme;

 Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang Kesadaran Bela Negara. 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 25 forum/sosialisasi. Adapun capaiannya yaitu:

16


 Meningkatnya koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dengan masyarakat dan instansi terkait di Kalimantan Barat secara profesional dalam rangka penyelenggaraan forum

pembauran

kebangsaan melalui pelaksanaan sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Pembauran

Kebangsaan di Daerah di Kalimantan Barat dengan melibatkan pejabat/staf Kesbangpol dan linmas Provinsi/Kab/Kota, anggota FPK, Ormas dan masyarakat, pada tanggal 14-17 April 2013 bertempat di Hotel Orchadz;

 Dalam rangka meningkatkan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama antara aparatur, instansi terkait dan masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan di DIY, telah dilaksanakan kegiatan

sosialisasi

Forum

Pembauran

Kebangsaan

dengan

melibatkan pejabat/staf Kesbangpol, anggota FPK, ormas dan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2013 bertempat di Hotel Jayakarta;

 Terkait dengan upaya meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam hal meningkatkan kembali 4 konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) serta dalam rangka menjaga keutuhan NKRI sampai pada tingkat daerah utamanya Kelompok Kerja (Pokja) di Sulawesi Tengah, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada tanggal 22-24 Juli 2013 dengan melibatkan + 100 peserta Kepala Badan dan Kabid yang membidangi Wawasan Kebangsaan dan anggota PPWK;

 Sebagai upaya meningkatkan fasilitasi dan mediasi agar lebih efektif dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme bagi generasi muda, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 2-4 Mei 2013 bertempat di Hotel 17


Novotel dengan melibatkan semua unsur pemerintah daerah, SKPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lembaga yang jumlah pesertanya + 100 peserta;

 Dalam rangka memperkokoh wawasan kebangsaan dan peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat dan generasi muda di wilayah perbatasan

Kepulauan

Riau,

kebangsaan

dengan

sasaran

telah

dilakukan

utama

kegiatan

guru-guru

dan

dialog calon

kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada tanggal 6-8 Mei 2013 bertempat di Novotel, jumlah peserta + 60 orang;

 Guna meningkatkan potensi, kualitas dan integritas yang dimiliki mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dengan tetap menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari baik dilingkungan Kampus maupun masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap nilai-nilai pancasila pada tanggal 13-15 Mei 2013 bertempat di Hotel Quality Hotel Yogyakarta, dengan melibatkan + 100 peserta berasal dari tokoh masyarakat, agama, adat, mahasiswa dan pelajar;

 Sebagai upaya memperkokoh wawasan kebangsaan dan peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat dan generasi muda di wilayah perbatasan Provinsi Pemerintahan Aceh, telah dilakukan kegiatan dialog kebangsaan dengan sasaran utama guru-guru dan calon kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada tanggal 13-14 Mei 2013 bertempat di Hotel Hill, jumlah peserta + 60 orang;

 Meningkatnya pemahaman generasi muda terkait ideologi pancasila sebagai basis pemikiran dan basis falsafah hidup berbangsa dan bernegara

melalui

upaya

penyegaran

kembali

dalam

bentuk

pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan Pancasila bagi mahasiswa UGM pada tanggal 16-18 Mei 2013, dengan narasumber 18


Prof. Ir. Sunyoto, Dr. Sutaryo, Drs. Slamet Sutrisno, M. Hum, Khairul Umam, dan bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Surabaya pada tanggal 30-1 Juni 2013;

 Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penguatan terkait ideologi pancasila lintas generasi di NTB, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog penguatan ideologi Pancasila lintas generasi pada tanggal 20-22 Mei 2013 bertempat di Hotel Grand Legi dengan melibatkan + 85 peserta berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan mahasiswa/pelajar;

 Sebagai upaya penerapan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi para guru dan calon pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang akan berimplikasi pada peningkatan nilainilia luhur Pancasila, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan di Papua pada tanggal 23-25 Mei 2013 bertempat Hotel Swiss Bell Merauke;

 Guna

memberikan

pedoman

dalam

pelayanan

rekomendasi

penelitian di daerah bagi masyarakat dan penyamaan persepsi dalam menterjemahkan kebijakan (Permendagri No 64 Tahun 2011 dan SOP Penelitian), telah dilakukan penyusunan pedoman panduan manual rekomendasi penelitian bagi masyarakat pada tanggal 23-25 Mei 2013 bertempat Hotel Jayakarta;

 Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penguatan terkait ideologi pancasila lintas generasi di Jawa Timur, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog penguatan ideologi Pancasila lintas generasi pada tanggal 27-29 Mei 2013 bertempat di Hotel Inna Simpang dengan melibatkan + 95 peserta berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan mahasiswa/pelajar;

 Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur Kesbangpol Prov/Kab/Kota seluruh Provinsi terkait wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme serta dalam rangka fasilitasi pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) bagi daerah yang belum melakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PPWK, telah 19


dilaksanakan sosialisasi Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 29-31 Mei 2013 bertempat di Hotel Orchadz Jayakarta;

 Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan 4 konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka

Tunggal

Ika)

bagi

aparatur/pejabat

Kesbangpol

Prov/Kab/Kota yang membidangi Wawasan Kebangsaan, telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berlaku efektif di Prov. Jambi pada tanggal 25-28 Juni 2013 dan Gorontalo pada tanggal 30-3 Juli 2013;

 Sebagai upaya pembangunan karakter bangsa, dengan memberikan kesamaan cara pandang dalam melihat bangsa dan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan kepada seluruh warga Negara tanpa kecuali termasuk kaum

perempuan,

peningkatan

telah

kesadaran

bela

dilaksanakan Negara

bagi

kegiatan kaum

sosialisasi perempuan

khususnya PKK, Parsit dan Ormas di Bangka Belitung dengan melibatkan + 100 peserta pada tanggal 24-26 Juni 2013 bertempat di Hotel Bahamas Resort;

 Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan terkait pembauran kebangsaan bagi aparatur kesbangpol Prov. Sumut dan Prov Bali telah dilaksanakan kegiatan konsolidasi dan monitoring evaluasi pelaksanakan FPK pada tanggal 24-26 Juni 2013 bertempat di Asean International Hotel, Jl. H. Adam Malik No. 5 Kota Medan dan tanggal 29 Juni-2 Juli 2013 bertempat di Hotel Mercure Kuta Bali.

20


Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Output/keluaran Pagu Realisasi

Target

Capaian Output

Modul pengembangan nilai kebangsaan (PN)

900.000.000

292.912.700

3 Modul

1 Modul

Laporan fasilitasi/Pembinaan/ Monev /Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (PB)

31.187.056.000

9.822.660.400

34 Laporan

20 Laporan

Kerjasam dengann Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air (PB)

5.000.000.000

202.494.200

100 Kerjasama

22 Kerjasama

37.087.056.000

10.318.067.300

TOTAL

21

Realisasi Uraian Capaian Dari target 3 modul baru 1 (satu) modul wawasan kebangsaan dengan progress capaian pembahasan final dengan pakar/akademisi dan pihak terkait, menunggu naik cetak. Terlaksananya 20 kegiatan fasilitasi/sosialiasi/monitoring dan evaluasi terkait wawasan kebangsaan, forum pembauran kebangsaan dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), forum dialog pencegahan ideologi lain terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, fasilitasi pemasyarakatan di Universitas Terlaksananya 226 rekomendasi :jangka waktu penerbitan rekomendasi tidak sesuai dengan SOP, dimana pada SOP 4 hari tetapi karena kesibukan pejabat Eselon II menjadi 6 hari dan proses penomeran oleh pemohon rekomendasi dari bagian umum cenderung lebih lambat. Terlaksananya kerjasama ormas pada tahap I: 14, Tahap II: 6 Tahap III: 2 dengan total 22 kerjasama

% 32.55

Fisik (%) 46.66

31.50

61.7

4.05

22

27.82

38.05


b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja : 1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1 peraturan. Adapun capaiannya yaitu: 1. Tersusunnya draft pembahasan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

dengan

melibatkan

Kemensos,

Kemenham,

Kemenkeu,

KemenPAN & RB, Kemenkumham, Polri dan TNI; 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 26 (dua puluh enam) laporan. Adapun capaiannya yaitu:

 Terlaksananya rapat koordinasi clearing hause (CH) interkam sebanyak 3 kali kegiatan yaitu pada tanggal 5 April 2013, 10 Mei 2013, dan 8 Juni 2013 bertempat di Hotel Aryaduta dengan melibatkan Orang Asing/Lembaga Asing, Diplomat Asing, rohaniawan asing yang akan melakukan penelitian dan syuting film di daerah dalam rangka medeteksi hal-hal yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai universal (demokrasi, HAM dan lingkungan hidup) dari tujuan penelitian sehingga mampu mencegah terjadinya konflik atau benturan kepentingan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

 Tersusunnya dokumen draft terkait mekanisme penyusunan dan pemantauan

Orang

Asing/Lembaga

Asing

dalam

rangka

menindaklanjuti Permendagri No 49 dan 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, sebanyak 3 kali kegiatan pada tanggal 6 April 2013, 11 Mei 2013 dan 7 Juni 2013 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta;

 Terselenggaranya rapat koordinasi khusus administrasi bagi Orang Asing/Lembaga Asing yang melakukan kegiatan di daerah pada tanggal 24-26 Juni 2013 bertempat di Sulawesi Tengah dengan melibatkan aparatur Kesbangpol, dalam rangka memonitoring dan memantau pelaksanaan kegiatan/penelitian yang dilakukan Orang 22


Asing/Lembaga

Asing

agar

tidak

kaidah-kaidah

sehingga

menimbulkan konflik/benturan;

 Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur terkait kemampuan intelijen dalam hal melakukan deteksi dini dan lapor cepat terkait penanganan dan pencegahan konflik, telah dilaksanakan kegiatan diklat intelijen lanjutan/analisis pada tanggal 12-17 Mei 2013 dengan jumlah peserta + 120 orang dengan melibatkan BIN dan POLRI;

 Guna meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait kewaspadaan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah diselenggarakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan melibatkan anggota FKDM dan Kesbangpol seluruh Indonesia, pada tanggal 17-19 Juni 2013 bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jakarta;

 Tersusunnya laporan terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi selama kurun waktu Januari-Juni 2013;

 Terlaksananya sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) kepada Kaban Kesbangpol se-DKI, Jabar dan Banten serta 18 Kab/Kota terpilih, masing-masing perwakilan 2 orang dan juga melibatkan 10 ormas se-DKI (masing-masing 5 orang), juga melibatkan Kementerian terkait yaitu Kemensos, Kemenhan, Setneg, Kemenkum HAM, dan POLRI yang dilaksanakan pada 2-3 Mei 2013 bertempat Hotel Jayakarta;

 Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka penanganan masalah social kemasyarakatan khususnya ketenagakerjaan di wilayah perbatasan antar Negara, dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur akademisi, tomas, toga, korem 091/ASN Kodam XII Tanjungpura, Bakesbangpol dan ormas yang dilaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 2013 bertempat di Hotel Orchard Kalbar;

23


 Terlaksananya koordinasi dalam rangka inventarisasi berbagai permasalahan kemasyarakatan khusus ketenagakerjaan di wilayah perbatasan antar Negara;

 Terlaksananya perumusan

koordinasi

kebijakan

antar

intansi

penanganan

terkait

masalah

dalam

rangka

kemasyarakatan

khususnya ketenagakerjaan di wilayah perbatasan;

 Terselenggaranya peningkatan dan penguatan kapasitas pemda dalam mencegah terjadi konflik di wilayah Papua dan Papua Barat dengan jumlah peserta Papua 65 orang dan Papua Barat 65 orang, yang berasal dari unsur seluruh Kesbangpol Kab/Kota Papua dan Papua Barat pada tanggal 1-3 Juli 2013 bertempat di Hotel Sentani Papua;

 Tersusunnya rekomendasi dalam rangka antisipasi cegah dini terhadap perkembangan konflik yang ada di Papua dan Papua Barat, dengan melibatkan beberapa komponen Kemdagri seperti Ditjen PUM, OTDA dan KEUDA yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 bertempat di Hotel Salak, Bogor;

 Tersusunnya rumusan dalam rangka penanganan masalah aktual dan mendesak bidang Pemerintahan dan Keamanan di daerah terkait kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan secara damai dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri (tindaklanjut Rencana Aksi Inpres No 2 Tahun 2013). Yang dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 5 April 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai III, tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 bertempat di Hotel Jayakarta.

24


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

1.350.000.000

248.162.000

1 Peraturan

Draft peraturan

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

16.286.056.000

7.525.188.350

26 Laporan

13 Laporan

Modul Bidang Kewaspadaan Nasional

1.190.000.000

178.313.600

4 Modul

4 Draft Modul

Kerjasam dengann Ormas/LSM/LNL dalam penanganan konflik

4.961.500.000

36.262.400

100 Kerjasama

6 Kerjasama

23.787.556.000

7.987.926.350

TOTAL

Realisasi Uraian Capaian Pembahasan penyusunan draft Peraturan Pemerintah (RPP) amanat UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), dengan melibatkan Kementerian terkait. Dengan capaian tersusunnya draft RPP 100%.Pasal yang menjadi kewenangan Kemendagri dalam PP tersebut adalah Pasal terkait Peran Serta Masyarakat dan Pasal Pendanaan Terlaksananya mekanisme pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Clearing Hoause, Rakor FKDM, Sosialisasi UU No 7 Tahun 2012, penguatan kapasitas pemda dalam pencegahan terjadinya konflik, peningkatan kapasitas intelijen, penanganan masalah social kemasyarakatan di wilayah perbatasan, penanganan aksi unjuk rasa serta pelayanan pendaftaan penelitian bagi OA dan LA. Tersusunnya (1) draft modul tentang Pendidikan Perdamaian di Daerah Perbatasan Antar Negara, (2) draft modul tentang Penanganan Konflik Sosial, (3) rumusan mekanisme laporan masalah social kemasyarakatan khususnya ketenagakerjaan di wilayah perbatasan antar Negara, dan (4) rumusan mekanisme pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan orang asing Terlaksananya 6 kerjasama dengan ormas, tetapi proses pencairan baru 2 kerjasama

%

Fisik

18.38

50%

46.21

50%

14.98

25

0.73

33.58

25

34


c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan capaian kinerjanya yaitu: 1. Penyusunan dokumen indeks kesehatan masyarakat sipil, dengan target 1 (satu) dokumen. Adapun capaiannya yaitu:  Sedang dalam penelaahan terkait indikator indeks kesehatan masyarakat sipil yang sudah ada sebelumnya oleh LP3ES sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penambahan indikator. 2. Penyusunan peraturan bidang ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 3 (tiga) Peraturan. Adapun capaian kinerjanya yaitu:  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

(RPP)

yang

merupakan turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yaitu pembahasan draft RPP tentang Pendaftaran Ormas dengan melibatnya 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat pada tanggal 15-20 April 2013 bertempat Hotel Jayakarta;  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

(RPP)

yang

merupakan turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yaitu pembahasan draft RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan dengan melibatnya 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat pada tanggal 3-8 Mei 2013 bertempat Hotel Jayakarta;  Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

(RPP)

yang

merupakan turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yaitu pembahasan draft RPP tentang Pemberdayaan Ormas dengan melibatnya 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat pada tanggal 10-11 Mei 2013 bertempat Hotel Jayakarta.

26


3. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 350 kerjasama. Adapun capaiannya yaitu:  Terlaksananya

koordinasi

dengan

Badan

Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan verifikasi data kerjasama dengan harapan kerjasama yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran;  Terlaksananya 37 kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas Ormas/LSM/LNL. 4. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 27 (dua puluh tujuh) laporan. Adapun realisasinya yaitu:  Terfasilitasinya Pelaksanaan Forum Pelestarian Budaya Daerah Prov/Kab/Kota dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah, dengan jumlah peserta 120 orang dari unsur aparatur Kesbangpol Prov. Bali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab/Kota se-Prov Bali, masyarakat, akademisi, tokoh adat dan budayawan yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Mei 2013 bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Bali;  Guna melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi PBM No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi implementasi PBM No. 43 dan 41 Tahun 2009 pada tanggal 20-22 Mei 2013 bertempat di Hotel Jayakarta, Yogyakarta dengan melibatkan Kesbangpol Prov, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terpilih dan organisasi penghayat;  Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta guna

menjaga

ketentraman serta ketertiban antara umat beragama di seluruh Indonesia,

telah

diselenggarakan 27

rapat

koordinasi

nasional


kerukunan umat beragama pada tanggal 10-12 Mei 2013 bertempat di Hotel Jayakarta, Jakarta dengan melibatkan Kesbangpol Prov, Kanwil Kemenag, Kajati dan Instansi Pusat terkait;  Terlaksananya

bimbingan

teknis

terkait

mekanisme

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama ormas dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kerjasama ormas dengan melibatkan unit kerja terkait yang melakukan kerjasama Ormas sebanyak 2 periode yaitu pada tanggal 10-12 Mei 2013 dan 21-23 Juni 2013 bertempat di Hotel Jayakarta;  Tersusunnya rumusan rekomendasi tentang tentang Antisipasi dan Pencegahan Munculnya Masalah Sosial Kemasyarakatan melalui penyelenggaraan rapat interdept dan kelembagaan dalam rangka pembahasan masalah social kemasyarakatan, dengan melibatkan Kemensos, Kemenkokesra, Kemeneg PP dan PA, Kesbangpol Daerah Terpilih, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dinas Sosial Daerah tepilih, Nakertrans dan Dinas Kesehatan Daerah Terpilih. Yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Mei 2013 bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta;  Tersusunnya

rumusan

rekomendasi

dalam

rangka

penguatan

kelembagaan daerah dalam penanganan narkotika dan perdagangan orang, dengan jumlah peserta 80 orang dari unsur BNN, Kemensos, Kemenkes, Menkokesra,Nakertrans, Kesbangpol Daerah terpilih, BNNP dan BNNK daerah terpilih, Ormas, Pelajar. Dilaksanakan pada tanggal 2-3 Mei 2013 bertempat di Hotel Garden Permata Bandung;  Dalam rangka menjalin komunikasi timbal balik Pemerintah dengan Masyarakat dalam rangka menyikapi terhadap gejolak masalah sosial kemasyarakatan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 dan 18 Juli 2013 bertempat Bandung dengan jumlah peserta 125 orang dengan melibatkan Kesbangpol Daerah terpilih, unsur kodim koramil

28


daerah terpilih, Dinsos daerah terpilih, Ormas, Masyarakat dan Pelajar; 5. Database

Bidang

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama

dan

Kemasyarakatan, dengan target 1 (satu) pengembangan data base. Adapun capaiannya yaitu:  Terfasilitasinya

Pendaftaran

Ormas

kepada

Pemerintah,

terindentifikasinya aktifitas ormas dan update database ormas secara tepat waktu mulai bulan April-Juni 2013 melalui pelaksanaan kegiatan pada tanggal 21-24 April 2013 bertempat di Hotel Jayakarta.

29


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

3.500.000.000

53.300.600

1 Dokumen

Draft Indeks

Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB)

2.985.000.000

766.492.000

3 Peraturan

Draft peraturan

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB) Database Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

11.332.500.000

3.636.625.400

27 Laporan

11 Laporan

1.415.110.000

1.033.881.800

1 Database

Pengembangan Database

Kerjasama dengann Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

17.500.000.000

798.125.100

350 Kerjasama

37 Kerjasama

TOTAL

36.732.610.000

6.288.424.900

30

Realisasi Uraian Capaian

%

Fisik

Masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan Perguruan Tinggi dan LP3ES serta penyusunan indikator indeks yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pancasila

1.52

25

Tersusunnya draft PP tentang Pendaftaran Ormas, Pengawasan dan Sanksi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan, dan PP tentang Pemberdayaan Ormas dengan melibatkan 33 Prov Kesbangpol terpilih dan instansi terkait, ormas dan aparatur pusat Pelaksanaan forum pelestarian budaya daerah, evaluasi PBM No. 43 dan 41 Tahun 2009, koordinasi antar umat beragama, bimtek terkait mekanisme pertanggungjawaban ormas,

25.68

26

32.09

40.74

73.06

75

4.56

10.57

17.12

35.46

Terfasilitasinya Pendaftaran Ormas kepada Pemerintah, terindentifikasinya aktifitas ormas dan update database ormas secara tepat waktu mulai bulan April-Juni 2013 Terlaksananya 37 kerjasama program/kegiatan dengan Ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Ormas dan Masyarakat


d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja: 1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 2 (dua) UndangUndang. Adapun realisasinya yaitu:

 Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI. Sampai dengan laporan ini disusun DPR RI belum menyerahkan draft revisi RUU No 27 Tahun 2009 dan RUU No. 42 Tahun 2008 kepada Pemerintah. 2. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul. Adapun realisasinya yaitu:  Tersusunnya

draft

modul

terkait

Sistem

Pemerintahan

dan

Demokrasi dengan melibatkan pakar dan akademisi serta aparatur pusat, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2013 bertempat di Hotel Millenium; 3. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:

 Terlaksananya 24 (dua puluh empat) kerjasama program pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan

partisipasi

politik

perempuan

yang

dihadiri

pakar/akademisi, masyarakat umum, tokoh agama wilayah Jateng dan Jabar. 4. Pelaksanaan

Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

Bidang

Politik Dalam Negeri, dengan target 27 laporan. Adapun realisasi yaitu:  Terlaksananya

komunikasi

politik

terhadap

berbagai

elemen

masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, BEM, Ormas serta dihadiri oleh Kaban Kesbang Kota Manado, Kaban Kesbang Bitung, Kaban Kesbang Minahasa, Kaban Kesbang Minut dan Tomohon. Dilaksanakan pada tanggal 7-9 April 2013 bertempat di Hotel Sahid Kuwunua, Manado;

31


 Tersosialisasinya modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula yang dihadiiri 80 peserta dari unsur generasi muda (mahasiswa), ormas dll yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei 2013 bertempat di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta;

 Terlaksananya sosialisasi Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantaun, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dengan

peserta

75

orang

berasal

dari

Kaban

Kesbangpol

Prov/Kab/Kota se-Kalimantan dan aparatur pusat, dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2013 bertempat Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan;

 Terlaksananya koordinasi dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se Kalimantan, dengan melibatkan peserta 60 orang dari Sekda DPRD Prov/Kab/Kota se-Kalimantan;

 Terselenggaranya workshop terkait bantuan kepada partai politik dengan melibatkan seluruh pengurus partai politik periode 20092014 pada tanggal 22-24 Mei 2013 bertempat di Hotel Millenium;

 Terfasilitasinya kunjungan kerja MPR, DPR dan DPD ke 3 (tiga) provinsi yaitu Riau, Kalimantan dan Sulawesi;

32


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri (PB)

2.591.250.000

0

2 Peraturan

DIM

Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Politik Dalam Negeri Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Politik Dalam Negeri (PB)

12.500.000.000

1.148.699.600

250 Kerjasama

24 Kerjasama

21.060.868.000

6.288.086.650

27 Laporan

17 Laporan

300.000.000

0

1 Modul

Draft Modul

9.928.900.000

488.958.000

85.000.637 (suara)

Audit BPK

540.000.000

0

62 unit

Proses Lelang Ulang

46.921.018.000

7.925.744.250

Modul bidang Politik Dalam Negeri Bantuan Keuangan Partai Politik

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi TOTAL

33

Realisasi Uraian Capaian Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI. Sampai dengan laporan ini disusun DPR RI belum menyerahkan draft revisi RUU No 27 Tahun 2009 dan RUU No. 42 Tahun 2008 kepada Pemerintah Terlaksananya 24 kerjasama dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitad ormas dan peningkatan partisipasi politik perempuan Terlaksananya komunikasi politik terhadap berbagai elemen masyarakat, Tersosialisasinya modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula, Terlaksananya sosialisasi Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantaun, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik, Terlaksananya koordinasi dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Tersusunnya draft modul tentang Sistem Pemerintahan dan Demokrasi Sampai dengan laporan ini disusun, BPK RI sedang melakukan audit lanjutan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan partai politik. Sehingga pada Triwulan yang sama hasil audit BPK dapat diserahkan kepada Pemerintah untuk segera dilakukan penyaluran Bantuan Partai Politik pada Triwulan III Proses lelang ulang, dengan catatan sudah dilakukan lelang ulang sebanyak 2 kali sehingga menurut Perpres dapat dilakukan penunjukan langsung

%

Fisik

0

20

19.19

9.6

29.86

62.96

0

20

4.92

60

0

20

16.89

25.42


e. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu: 1. Jumlah Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 1 (satu) peraturan. Adapun realisasinya yaitu:  Terlaksananya

rapat

finalisasi

pembahasan

Inpres

tentang

Revitalisasi Fungsi Anjungan Daerah di TMII Dalam Rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah dengan melibatkan Kemdagri, Setneg, TMII, Kem Parikraf, Kemdag, Yayasan Harapan Kita, TMII yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 bertempat di Hotel Jayakarta; 2. Pengembangan

Managemen

Information

System

(MIS)

Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter, Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan Sumber Daya Alam. Adapun realisasinya yaitu:

 Terlaksananya Koordinasi Persiapan Kegiatan Pembangunan dan Uji Coba Aplikasi sub System Manajemen Information System (MIS) Bidang Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi. 3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 modul. Adapun realisasinya adalah:

 Tersusunnya draft finalisasi modul tentang Pelaporan Perkembangan Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako di Daerah dengan melibatkan Kesbang Prov., BPS, Dep/Lem,Terkait, OMS, Aparat SKPD pemda, Unsur\Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013

 Penyusunan Rekomendasi Strategis Penguatan Investasi dalam rangka Ketahanan Ekonomi dengan 2 (dua) tahapan yaitu tanggal 22 April 2013 bertempat di Hotel Dana Solo dan 23 Mei 2013 bertempat di Hotel Yonan Bogor; 4. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu: 34


 Terlaksananya 14 kerjasama Ormas dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. 5. Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan

Bidang

Ketahanan

Ekonomi, dengan target 14 laporan. Adapun capaiannya yaitu:

 Teridentifikasinya permasalahan konflik Sumber Daya Ekonomi dan SDA

di

3

Provinsi

(Sumut,

Jatim

dan

Kaltim)

melalui

penyelenggaraan forum dialog dengan melibatkan unsur Pemerintah, Pemda, Pelaku Usaha dan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Mei 2013 bertempat di Medan;

 Terselenggaranya forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat dalam rangka Perekonomian Masyarakat guna melakukan identifikasi Pihak-pihak terkait antara lain Pemerintah, Pemda, Pengusaha Perkayuan

dan

Organisasi

Pemerhati

Hutan

serta

untuk

meningkatkan Ekonomi Rakyat dalam Rangka Ketahanan Ekonomi yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2013 bertempat di Lampung;

 Terselenggaranya rapat Koordinasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Moneter Dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif Di Daerah yang dihadiri 80 peserta dari Pemerintah daerah, Kesbangpol daerah, dunia

usaha

dan

masyarakat

juga

melibatkan

Kemenko

Perekonomian, Bappenas, BKPM RI, Kesbangpol daerah, Ditjen Keuda Kemendagri pada tanggal

11-13 April 2013 bertempat di

Hotel Pangeran Beach Padang;

 Terselenggaranya forum Akselerasi Penguatan Potensi Daerah Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi yang dihadiri 80 peserta dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kesbangpol daerah, Kemenparekraf, Kemendag, Kemenperin. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2-4 Mei 2013 bertempat di Hotel Splash Bengkulu dan tanggal 19-21 Juni 2013 bertempat di Hotel Quality Gorontalo;

35


 Dalam rangka menggali dan mempromosikan berbagai kreativitas masyarakat berbagai

di

daerahnya

kegiatan

untuk

masing-masing, meningkatkan

serta

mengadakan

kemampuan

SDM,

kemampuan produsen serta meluaskan pasar karya kreatif di daerah, telah diselenggarakan forum koordinasi Pengembangan Nusantara Expo Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi. Dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan yaitu pada tanggal tgl 28 s/d 30 April 2013 bertempat di Hotel Grand Nangroe, Nangroe Aceh Darusalam dan tanggal tgl 26 s/d 28 Juni 2013 bertempat di Hotel Grand Mulia Palu Sulawesi Tengah;

 Terselenggaranya Kampanye Publik dalam

rangka Mendorong

kecintaan masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri dengan melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi, Disperindag Provinsi, Ketua Komiter Tetap Hubungan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, YLKI, Kadin Provinsi, Pengamat Ekonomi Politik, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Banten;

 Terlaksananya Rakernis Bidang ketahanan Ekonomi dengan jumlah peserta 100 orang berasal dari Kepala badan Kesbangpol Seluruh Indonesia, Kepala badan Kespol terpilih, Kabid Badan Kesbangpol Provinsi yang membidangi Ketahanan Ekonomi pada tanggal 25 s/d 27 April 2013 di Harmoni One Hotel Batam;

 Terlaksananya

Pemantauan

Perkembangan

Stabilitas

dan

Ketersediaan Sembako di Daerah pada tanggal 26 s/d 28 Mei 2013 di Hotel Aryaduta Pekanbaru;

 Dalam rangka memperkuat Kelembagaan demokrasi (lanjutan) telah dilaksanakan kegiatan rapat kerja terkait Democracy Trust Fund dengan jumlah peserta 130 orang berasal dari Kesbangpol Provinsi, Kab/Kota Jateng, Tokoh Masyarakat Jateng, Ormas provinsi Jateng;

 Terfasilitasinya

Peran

Lembaga

Usaha

Ekonomi

dalam

Pengembangan Ekonomi Mikro di Daerah Perbatasan Antar Negara melibatkan 95 peserta dari SKPD terkait di Daerah Provinsi, 36


Kab/Kota: Kesbangpol, Biro Ekonomi/Asisten II, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Perbatasan Prov. Pada tanggal Tanggal 28 s/d 30 Mei 2013, Pontianak Prov. Kalimantan Barat;

 Terselenggaranya

Forum

Peningkatan

Peran

Pemda

dalam

mendorong Pembentukan BPR Milik Pemda di Wilayah Timur dengan melibatkan SKPD terkait di Daerah Provinsi, Kab/Kota : Kesbangpol, Biro Ekonomi/Asisten II, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Perbatasan Prov. Pada tanggal

Tanggal 15 s/d 17 Mei 2013,

Manokwari Prov. Papua Barat;

 Terselenggaranya Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2013 dengan jumlah peserta 180 orang pada tanggal 15 s/d 17 April 2013, Hotel Aryaduta, Jakarta.

37


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

600.000.000

168.886.900

1 Peraturan

Draft Inpres

Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Ekonomi Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Ketahanan Ekonomi (PB)

5.000.000.000

494.219.300

100 Kerjasama

14 Kerjasama

7.945.710.000

3.810.000.210

14 Laporan

8 Laporan

Modul bidang Ketahanan Ekonomi Sistem Informasi Manajemen bidang Ketahanan Ekonomi

1.300.000.000

625.463.800

4 Modul

2.660.000.000

38.121.840

4 Sistem Informasi

4 draft modul 2 Uji Coba Sistem

TOTAL

17.505.710.000

5.136.692.050

Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi (PB)

38

Realisasi Uraian Capaian Terlaksananya rapat finalisasi pembahasan Inpres tentang Revitalisasi Fungsi Anjungan Daerah di TMII Dalam Rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah dengan melibatkan Kemdagri, Setneg, TMII, Kem Parikraf, Kemdag, Yayasan Harapan Kita, TMII Terlaksananya 14 kerjasama program/kegiatan dengan Ormas bidang Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Terselenggaranya forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat dalam rangka Perekonomian Masyarakat, rapat koordinasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Moneter Dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif Di Daerah, Kampanye Publik dalam rangka Mendorong kecintaan masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri, Forum Peningkatan Peran Pemda dalam mendorong Pembentukan BPR Milik Pemda di Wilayah Timur, Rakernis Bidang ketahanan Ekonomi Tersusunnya draft modul bidang Ketahanan Ekonomi Terlaksananya uji coba dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen bidang Ketahanan Ekonomi di Daerah

% 28.15

Fisik 35

9.88

14

47.95

57.14

48.11

50

1.43

20

29.34

35.22


f. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu : 1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun realisasinya yaitu :

 Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa) selama 6 bulan.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan target 5 dokumen. Adapun realisasinya yaitu:  Tersusunnya Rencana

dokumen Kerja

perencanaan

Pemerintah

Ditjen

(RKP),

Kesbangpol

yaitu

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) di Hotel Arya Duta;

 Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol. 3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 42 laporan. Adapun realisasinya yaitu :

 Terselenggaranya Rapat kerja evaluasi dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi FKDM melibatkan seluruh Kesbangpol Prov pada tanggal 23-25 April 2013 bertempat di Hotel Mega Anggrek;

 Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi II Tahun 2013;

 Terlaksananya rapat kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur guna penyusunan LAKIP Ditjen Kesbangpol pada tanggal 4 Juni 2013 bertempat di Hotel RedTop;

 Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran melalui sosialisasi PMK 190 dan aplikasi SPP dan SPM berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 2013 di Lingkungan Ditjen Kesbangpol;

39


 Terlaksananya

Sinkronisasi

Anggaran

dengan

instansi

terkait

(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV, Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);

 Terselenggaranya pembinaan pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi SKPD dalam rangka mensosialisasikan PMK 190 tentang Tata Cara Pembayaran dalam pelaksanaan APBN dan aplikasi SPP, SPM dan SAI bertempat di Hotel Mirah Bogor;

 Terselenggaranya

Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Perundang-

Undangan bertempat di Hotel Millenium;

 Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol. 4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, degan target 3 (tiga) Database. Adapun realisasinya yaitu:

 Terbangunnya

data

base

aplikasi

Sistem

Informasi

Realisasi

Anggaran (SIRA) program pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Ditjen Kesbangpol.

 Terbangunnya Website Ditjen Kesbangpol, dimana sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dan perbaikan; 5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 1 (satu) unit. Adapun realisasinya yaitu :

 Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor. 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 75 Unit. Adapun realisasinya yaitu :

 Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan perangkat pegolah data dan komunikasi. 7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit. Adapun realisasinya yaitu :

 Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran.

40


Output/keluaran

Pagu

Realisasi

Target

Capaian Output

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

3.850.000.000

936.190.300

6 Dokumen

3 Dokumen

Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja Kerja (Renja) dan juklak dekonsentrasi

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Mon ev /Kegiatan Bidang bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Database bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan Perkantoran

12.845.413.000

4.994.313.998

42 Laporan

16 Laporan

Terselenggaranya Rapat kerja evaluasi dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi FKDM melibatkan seluruh Kesbangpol Prov, rapat kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur guna penyusunan LAKIP Ditjen Kesbangpol, Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-Undangan

38.88

40.47

1.070.000.000

180.490.000

3 Database

1 Database

Terbangunnya website Ditjen Kesbangpol dan sistem informasi realisasi anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan

16.87

33.33

18.049.596.000

7.235.749.399

12 Layanan

6 Layanan

Terbayarnya gaji (honor) serta layanan operasional perkantoran lainnya selama 6 bulan

40.09

50

Kendaraan Bermotor

20.000.000

16.166.000

1 Unit

1 Unit

Tersedianya sepeda motor dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas fungsi Ditjen Kesbangpol

80.83

100

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

673.000.000

357.870.000

75 Unit

10 Unit

Tersedianya 10 perangkat pengolah data (computer dan printer)

53.18

13.33

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

15.000.000

14.400.000

10 Unit

10 Unit

Tersedianya filling cabinet dalam penyelenggaraan operasional perkantoram

96.00

100

36.523.009.000

13.735.179.697

37.61

57.68

TOTAL

41

Realisasi Uraian Capaian

%

rangka

24.32

Fisik 50


2.4

REALISASI FISIK Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah. Tabel 4 Gambaran capaian realisasi fisik Kegiatan

Target output

Fasilitasi ketahanan seni, budaya agama dan sosial kemasyarakatan

 1 Dokumen

Realisasi  25% proses

Indeks  3 peraturan

 26% penyusunan draft PP

 11 laporan

 350 kerjasama  37 Kerjasama  75% terdaftarnya

 1 database

Ormas sampai dg

ormas politik

 25%

penyusunan indikator

 27 laporan

Fasilitasi

Capaian (%)

Juni 2013

dalam  2 peraturan

 20% revisi UU pada

negeri

 26%  40.74%

 10.57%  75% Total : 35.46%

 20%

proses penyusunan antisipasi DIM pemerintah

 27 laporan

 17 Laporan

 62.96%

 1 modul

 20% pembahasan

 20%

 250 kerjasama  24 Kerjasama dengan

pakar/akademisi

42

 9.6%


Kegiatan

Target output  85.000.637

Realisasi

Capaian (%)

 60% proses audit BPK  60%

bantuan

RI

keuangan parpol

 62 Unit

 0% proses lelang ulang, dengan

 0% Total : 28.76%

Catatan sudah dilakukan lelang ulang sebanyak 2 kali sehingga menurut Perpres dapat dilakukan penunjukan Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi

langsung

 1 peraturan

 35% pembahasan dengan K/L terkait

 14 laporan

 8 laporan

 57.14%

 50% penyusunan

 50%

 100 kerjasama  14 Kerjasama ormas

 4 modul

draft awal

 4 MIS

 35%

 25% Uji Coba dan

 14%

 25%

pengembangan MIS Bina ideologi dan

 3 Modul

 1 Modul Wasbang

wawasan kebangsaan

Total :35.22%

 33.33%

sudah selesai  34 laporan

 20 laporan

 100 kerjasama  22 Kerjasama

 58.82%  22%

Total: 38.05%

ormas 43


Kegiatan Fasilitasi kewaspadaan

Target output  1 peraturan

Realisasi  50% pembahasan

nasional

Capaian (%)  50%

terkait substansi pada masing2 Kementerian terkait

 26 laporan

 13 laporan

 50%

 30%

 30%

 100 kerjasama  6 Kerjasama ormas

 4 Modul Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

 12 layanan

 6 bulan terlaksana layanan

 6 dokumen

 4 dokumen

 6%

Total = 34%

 50%

 66.67%

perencanaan dan penganggaran

 42 laporan  1 unit

 21 laporan

 50%

 1 database

 33.33

 10 Unit

 100%

 1 Unit Motor

kendaraan

 3 Database  75 unit

 10 Unit

perangkat pengolah data

 10 unit

peralatan

 100%

 13.33%

Total: 57.68

Total realisasi fisik untuk program pembinaan kesatuan bangsa dan politik

44

38.19%


BAB III PENUTUP 3.1

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka capaian pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikategorikan ke dalam 4 (empat) aspek sebagai berikut : A. Rendahnya penyerapan anggaran dana dekonsentrasi (23,65%); 1) SK penetapan pejabat pengelola keuangan baru turun April, sehingga kegiatan baru running bulan Mei; 2) Mutasi/pergantian pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSM, DAN BENDAHARA); 3) Belum sepenuhnya dipahami terkait regulasi/kebijakan dari pusat (cth. revisi yang harusnya cukup kewenangan KPA ) 4) Adanya perbedaan penerapan kebijakan oleh KPPN perubahan akun dari KEMENKEU yang prosesnya menghambat pencairan (contoh: Lampung, Sulteng, Yogyakarta) 5) tidak selarasnya pejabat pelaksana kegiatan (cth. bali, kepala badan tidak mau menjadi kpa, shg kabid yang membidangi rangkap jabatan kpa dan ppk, secara aturan juklak melanggar) 6) Adanya prioritas terhadap kegiatan yang dibiayai APBD dari pada APBN (dekonsentrasi); 7) Pelaksanaan pilkada (Bali, Jatim, Kalteng); B. Dana pelaksanaan kerjasama dengan ormas 1) Proposal pengajuan kerjasama ormas berdasarkan 1 pintu oleh tim verifikasi; 2) Laporan

pertanggungjawaban

ormas

belum

sesuai

dengan

permendagri no 20 tahun 2013 (kwitansi, daftar absensi, kualitas dokumentasi dll)

45


C. Bantuan keuangan partai politik (8.31%); 

Belum selesainya audit BPK atas bantuan keuangan parpol tahun 2012, sehingga banpol tahun 2013baru dapat disalurkan pada Triwulan III.

D. Anggaran (reguler) terkait tugas fungsi Ditjen Kesbangpol; 1) Frekuensi atau jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan masih banyak dengan volume yang kecil-kecil sehingga menghambat PPK dan PPTK dalam melakukan pertanggungjawaban (revolving up berikutnya); 2) Pemanfaatan UP (revolving lama krn ada pelaksanaan kegiatan)/TUP (ketidakdisiplinan unit kerja sehingga menghambat yang lain/LS belum optimal (hanya kuitansi utk LS) 3) Adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya pemotongan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud meliputi : 1. Kegiatan tugas fungsi (regular): 

Rasionalisasi jumlah dan frekuensi kegiatan melalui penggabungan atau revisi kegiatan dengan even kegiatan yang lebih besar berskala nasional; contoh kegiatan makassar terkait sosialisasi terkait revisi UU



bidang politik dan kegiatan di bali Mendorong unit kerja agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran melalui nota dinas NO. 326/ND/kesbangpol/set.3/II/2013 tanggal 28 februari 2013 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan ditjen kesbangpol dan surat NO. 714/ND/kesbangpol/set.3/VI/ 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang intruksi dirjen kesbangpol terkait pengelolaan penggantian (revolving) uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) di lingkungan ditjen kesbangpol.

2. Kegiatan yang bersumber dana dekonsentrasi: 

Mendorong SKPD untuk

percepatan penyelenggaraan kegiatan

melalui surat teguran resmi dengan NO. 906/2126.Set tanggal 19 Juni 46


2013 tentang percepatan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi tahun 2013;



Penyesuaian dan penyusunan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan;



Melakukan pemantauan secara ketat terhadap progres pelaksanaan kegiatan.



Asistensi ke daerah melalui pola pendampingan dalam rangka pemecahan masalah.



Fasilitasi

peningkatan

komitmen

dan

kemampuan

aparatur

penyelenggara dekonsentrasi. 3. Kegiatan kerjasama dengan ormas: 

Penugasan tambahan kepada keynote speaker untuk asistensi pertanggung jawaban keuangan.



Tambahan volume pelaksanaan kegiatan paket kerjasama yang menjadi hutang



Percepatan penyelesaian spj kerjasama yang sudah dilaksanakan.



Mendorong PPK, PPTK dan BPP dalam rangka percepatan pelaksanaan kerjasama

4. Bantuan keuangan partai politik; 

Mendorong unit kerja penyelenggara untuk mengingatkan BPK segera menyelesaikan audit bantuan keuangan parpol.



Menyiapkan langkah pararel persiapan penyaluran bantuan keuangan kepada parpol.

3.2

KESIMPULAN Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari bahwa capaian pelaksanaan secara fisik sebesar 38.19% dan realisasi keuangan sebesar 25.49% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan permasalahan pada Triwulan II dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

dan

anggaran

pada

Triwulan

berikutnya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam

strategi

pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah. 47


Demikian

kami

sampaikan

laporan

realisasi

dan

capaian

program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013. Lampiran capaian dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada formulir A dan B. Jakarta,

Agustus 2013

a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001

48

LAPORAN REALISASI KEUANGAN per 31 Juni 2013 DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN (Rp)

No

PROGRAM/KEGIATAN POKOK

11

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

11.1231 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

REALISASI TRIWULAN IV

%

SISA ANGGARAN

198,556,959,000

51,392,034,547

25.88

147,164,924,453

36,732,610,000

6,288,424,900

17.12

30,444,185,100

1231.001

Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

3,500,000,000

53,300,600

1.52

3,446,699,400

1231.002

Kerjasama dengan Organisasi Kemasyrakatan Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Peraturan Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

17,500,000,000

798,125,100

4.56

16,701,874,900

2,985,000,000

766,492,000

25.68

2,218,508,000

11,332,500,000

3,636,625,400

32.09

7,695,874,600

1,415,110,000

1,033,881,800

73.06

381,228,200

46,921,018,000

7,925,744,250

16.89

38,995,273,750

1231.003 1231.005

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyrakatan 1231.006 Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyrakatan 11.1232 Fasilitasi Politik Dalam Negeri 1232.001

Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri

1232.002

Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Politik Dalam Negeri

12,500,000,000

1232.004

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri

21,060,868,000

1232.005

Modul Bidang Politik Dalam Negeri

1232.006

Bantuan Keuangan Parpol

1232.996

2,591,250,000


11.1233 Pembinaan Ekonomi

dan

Pengembangan

Ketahanan

1,148,699,600 6,288,086,650

-

2,591,250,000

9.19

11,351,300,400

29.86

14,772,781,350

300,000,000

-

-

9,928,900,000

488,958,000

540,000,000

-

17,505,710,000

5,136,692,050

29.34

300,000,000

4.92

9,439,942,000

-

540,000,000 12,369,017,950

1233.001

Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi

600,000,000

168,886,900

28.15

431,113,100

1233.002

Kerjasama dengan Organisasi masyarakat Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Ekonomi

5,000,000,000

494,219,300

9.88

4,505,780,700

1233.003

Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanaan Ekonomi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi

7,945,710,000

3,810,000,210

47.95

4,135,709,790

1233.004 1233.005

Sistem Informasi Manajemen Bidang Ketahanan Ekonomi

11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

1,300,000,000

625,463,800

48.11

674,536,200

2,660,000,000

38,121,840

1.43

2,621,878,160

23,787,556,000

7,987,926,350

33.58

15,799,629,650

1234.001

Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional

1,350,000,000

248,162,000

18.38

1,101,838,000

1234.002

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

16,286,056,000

7,525,188,350

46.21

8,760,867,650

1234.003

Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang kewaspadaan Nasional

4,961,500,000

36,262,400

0.73

4,925,237,600

1234.004

Modul Bidang kewaspadaan Nasional

1,190,000,000

178,313,600

14.98

1,011,686,400

37,087,056,000

10,318,067,300

27.82

26,768,988,700

900,000,000

292,912,700

32.55

607,087,300

31,187,056,000

9,822,660,400

31.50

21,364,395,600

5,000,000,000

202,494,200

4.05

4,797,505,800

36,523,009,000

13,735,179,697

37.61

22,787,829,303

3,850,000,000

936,190,300

24.32

2,913,809,700

11.1235 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1235.002

Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1235.003

Laporan Fasilitasi/Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1235.004

11.1236 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol 1236.002

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

1236.003

Laporan Fasilitasi/ Pembinaan Monev/ Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Data Base Bidang Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya

12,845,413,000

4,994,313,998

38.88

7,851,099,002

1,070,000,000

180,490,000

16.87

889,510,000

1236.994

Layanan Perkantoran

18,049,596,000

7,235,749,399

40.09

10,813,846,601

1236.995

Kendaraan Bermotor

20,000,000

16,166,000

80.83

3,834,000

1236.996


673,000,000

357,870,000

53.18

315,130,000

1236.997

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

15,000,000

14,400,000

96.00

600,000

1236.004


Ditjen Kesbangpol 1

INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001 8/26/2013

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI per 31 Juni 2013 DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2013

No

PROGRAM/KEGIATAN POKOK

11


11


11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 1234.00 Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ 2 Monev/ Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

REALISASI TRIWULAN IV

ANGGARAN (Rp)

61,490,917,645

25.49

179,766,041,355

198,556,959,000

51,392,034,547

25.88

147,164,924,453

42,700,000,000

10,098,883,098

23.65

32,601,116,902

42,700,000,000

10,098,883,098

23.65

32,601,116,902

Prov. DKI Jakarta

852,350,000

-

0200

Prov. Jawa Barat

1,419,645,000

630,170,000

1,653,644,000 527,544,000 1,704,968,000

0300

Prov. Jawa Tengah Prov. DIY

0500

Prov. Jawa Timur

SISA ANGGARAN

241,256,959,000

0100

0400

%

-

852,350,000

44.39

789,475,000

594,580,000

35.96

1,059,064,000

225,728,670

42.79

301,815,330

199,444,950

11.70

1,505,523,050

0600

Prov. DI. Aceh

1,860,355,000

810,115,000

43.55

1,050,240,000

0700

Prov. Sumatera Utara

1,800,888,000

469,296,550

26.06

1,331,591,450

0800

Prov. Sumatera Barat

1,060,580,000

199,600,900

18.82

860,979,100

1,200,348,000

185,734,928

15.47

1,014,613,072

972,364,000

325,208,800

33.45

647,155,200

0900

Prov. Riau

1000

Prov. Jambi

1100

Prov. Sumatera Selatan

1,478,496,000

687,743,400

46.52

790,752,600

1200

Prov. Lampung

1,426,318,000

196,474,900

13.77

1,229,843,100

1300

Prov. Kalimantan Barat

1,798,556,000

257,190,100

14.30

1,541,365,900

1400

Prov. Kalimantan Tengah

1,956,319,000

109,346,800

5.59

1,846,972,200

1500

Prov. Kalimantan Selatan

1,065,014,000

299,163,000

28.09

765,851,000

1600

Prov. Kalimantan Timur

1,950,948,000

863,384,400

44.25

1,087,563,600

1700

Prov. Sulawesi Utara

828,771,000

172,747,200

20.84

656,023,800

1800

Prov. Sulawesi Tengah

1,353,412,000

273,346,200

20.20

1,080,065,800

1900

Prov. Sulawesi Selatan

1,703,848,000

421,686,200

24.75

1,282,161,800

2000

Prov. Sulawesi Tenggara

1,036,478,000

278,444,000

26.86

758,034,000

2100

Prov. Maluku

1,254,432,000

114,864,300

9.16

1,139,567,700

2200

Prov. Bali

809,649,000

-

2300

Prov. Nusa Tenggara Barat

1,075,975,000

2400

Prov. Nusa Tenggara Timur

2500

-

809,649,000

243,885,350

22.67

832,089,650

1,609,823,000

635,646,750

39.49

974,176,250

Prov. Irian Jaya

3,844,610,000

481,966,200

12.54

3,362,643,800

2600

Prov. Bengkulu

756,406,000

49,517,000

6.55

706,889,000

2700

Prov. Maluku Utara

960,646,000

378,378,000

39.39

582,268,000

2800

Prov. Banten

611,885,000

9,570,000

1.56

602,315,000

2900

Prov. Bangka Belitung

635,794,000

226,123,100

35.57

409,670,900

3000

Prov. Gorontalo

594,044,000

181,433,400

30.54

412,610,600

3100

Prov. Kepri

578,099,000

144,304,800

24.96

433,794,200

3200

Prov. Papua Barat

1,710,840,000

149,760,000

8.75

1,561,080,000

3300

Prov. Sulawesi Barat

606,951,000

284,028,200

46.80

322,922,800


INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001

KATA PENGANTAR. Jakarta, April a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

Recommend Documents