KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2017 Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Desra Percaya KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini menguraikan secara ringkas mengenai capaian kinerja selama tahun anggaran 2016. LKj ini sekaligus juga menjadi laporan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen matriks Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada awal tahun anggaran 2016. LKj ini diharapkan dapat menjadi barometer bagi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mengevaluasi kinerjanya selama periode satu tahun anggaran, terutama dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Selain itu, diharapkan pula agar dokumen LKj ini dapat menjadi salah satu bahan bagi penyusunan LKj Kementerian Luar Negeri, acuan rencana kegiatan Direktorat Jenderal Asia Pasifk dan Afrika pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai referensi dalam merealisasikan sasaran yang belum tercapai. Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggitingginya atas kerja keras seluruh jajaran pegawai di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sehingga LKj ini dapat disusun dengan baik. Semoga LKj ini dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifk dan Afrika pada tahun mendatang.

Jakarta, Maret 2017 Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Desra Percaya

KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan dari diplomasi maritim dan perbatasan, diplomasi ekonomi, serta upaya-upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Dari berbagai kegiatan tersebut, telah disepakati beberapa perjanjian kerjasama, antara lain: memerangi illegal fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan, penerapan blue economy, pemberantasan korupsi dan counter-terrorism, kerja sama dalam bidang energi, perminyakan dan sumber daya mineral, industri kreatif, serta sektor trade-tourism-investment (TTI). Beberapa perjanjian kerjasama juga telah berhasil disepakati melalui fora internasional dan intrakawasan, antara lain: Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Pertemuan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), The African Union Assembly, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Pacific Island Forum (PIF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA) Executive Council Meeting. Penunjukan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina di Ramallah pada tanggal 13 Maret 2016 juga menjadi salah satu momentum historis capaian diplomasi semenjak hubungan diplomatik RI dengan Palestina disahkan pada tahun 1989. Momentum tersebut juga sekaligus merefleksikan peningkatan dukungan dan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Palestina. Disamping itu, dalam upaya memperkuat hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, pada tanggal 28 September 2016, Indonesia menandatangani Komunike Bersama pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Afrika Tengah, Chad, dan Guinea Equatorial. Salah satu capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang mendukung agenda nasional terkait poros maritim Indonesia adalah berbagai kerja sama intra kawasan yang diwujudkan melalui forum Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam konteks keketuaan Indonesia pada forum IORA, sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan yang melibatkan anggota IORA dan beberapa stakeholders terkait lainnya, antara lain: Blue Economy Summit II dan IORA – IRENA Renewable Energy Technical Working Session; The First Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord; The 2nd Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (AhCM) Concord; The 22nd Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG); The 22nd Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF); The 18th Committee of Senior Officials (CSO); dan The 16th Council of Ministers Meeting (COM). Dari 12 pertemuan tersebut telah dihasilkan berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang difokuskan pada enam bidang, yaitu: keamanan maritim, budaya perikanan dan perairan, energi, manajemen resiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya. Sementara itu, terkait upaya peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional, telah ditindaklanjuti sebanyak 103 kesepakatan kerja sama bilateral dan 11 prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan. Implementasi dari kesepakatan serta prakarsa/rekomendasi kerja sama

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

internasional tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal bagi kepentingan nasional. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menetapkan 1 program dan 6 kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis “Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat”. Secara umum, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan tersebut dan berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 112,21%. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika per IKU tahun 2016, perbandingan capaian per Indikator Kinerja Utama (IKU) serta capaian kinerja tahun 2013-2016 secara singkat dapat digambarkan pada infografis berikut:

Sasaran Strategis: Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat IKU 1 Target 90% 113.31%

120% 100%

IKU 2 Target 90%

90%

100%

80%

111.11%

120%

101.98%

Target

100.00% 90%

80%

60%

Realisasi

60%

40%

Capaian

40%

Target Realisasi Capaian

20%

20%

0%

0% Target

Realisasi

Capaian

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian

Persentase prakarsa/rekomendasi IndoNesia pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2016 139.16%

140% 120%

110.62%

112.21%

103.88%

100% 2013 80%

2014 2015

60%

2016 40% 20% 0% 2013

2014

2015

2016

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya mencapai target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tantangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berbagai upaya solutif telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi tantangan dimaksud, termasuk penetapan plan of action ke depan untuk lebih mempertajam perencanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri.

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv

I A.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Seiring dengan semangat perubahan yang begitu besar dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, maka transparansi menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga, tidak terkecuali Kementerian Luar Negeri. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagai salah satu Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri menyadari sepenuhnya kondisi tersebut. Oleh karena itu, penyusunan LKj tahun 2016 menjadi salah satu prioritas pada awal tahun anggaran 2017. LKj ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, LKj juga merupakan alat evaluasi atas pencapaian hasil (outcome) dan pemanfaatan anggaran sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Landasan yuridis formal penyusunan LKj Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

1

B.

Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, pada Bab V Pasal 142 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai Tugas “Merumuskan serta Melaksanakan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Hubungan dan Politik Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik dan Afrika”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama Intrakawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

b. c. d. e. f.

C.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Bab V Pasal 144 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas: a. b. c. d. e. f.

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Asia Timur dan Pasifik; Direktorat Asia Selatan dan Tengah; Direktorat Timur Tengah; Direktorat Afrika; dan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Adapun bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah sebagai berikut:


2

D.

Aspek Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika merupakan salah satu unsur di Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang ada, baik dalam ruang lingkup eksternal maupun internal. Hal ini dinilai penting artinya, mengingat aspek strategis tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari sisi eksternal, kawasan Asia Pasifik dan Afrika merupakan wilayah dengan dinamika politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang sangat kompleks. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap implementasi politik luar negeri Indonesia di kawasan. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia harus dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya secara tepat, sehingga dapat memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan serta meraih manfaat sebesar mungkin bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menjalankan peran yang sangat strategis dalam mengemban misi politik luar negeri RI di kawasan dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri RI di berbagai bidang. Dinamika yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika secara umum memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan situasi global. Adanya pergeseran LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

3

karakteristik kepemimpinan beberapa negara di kawasan dengan munculnya para technocrat leaders telah menyebabkan perubahan kebijakan politik di berbagai bidang, termasuk dalam tataran hubungan antarnegara. Dari sisi keamanan, konflik dan ketegangan di kawasan masih terjadi dan selalu berakibat pada tragedi kemanusiaan, antara lain: konflik di Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Darfur, Mali dan Republik Afrika Tengah. Disamping itu, potensi konflik dan berbagai permasalahan bilateral di kawasan juga masih terus berlangsung. Beberapa diantaranya adalah sengketa teritorial di Laut China Selatan, proliferasi nuklir di Semenanjung Korea, instabilitas politik di Timur Tengah, serta kejahatan lintas batas negara (illegal migrant, perdagangan obat-obat terlarang), terorisme, dan lain sebagainya. Apabila ditinjau dari segi peluang ekonomi, kawasan Asia Pasifik dan Afrika merupakan wilayah yang sangat strategis, khususnya bagi kepentingan Indonesia. Lebih dari 70% total nilai perdagangan Indonesia berasal dari kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga menyumbangkan lebih dari 75% FDI (Foreign Direct Investment) dan 82% wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, potensi pasar kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mencapai total sekitar 76% penduduk dunia, serta keberadaan negara-negara pasar non-tradisional juga tentunya menjadi peluang positif yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Hal ini menempatkan kawasan Asia Pasifik dan Afrika menjadi basis yang penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan faktor tersebut tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, terutama dalam mengakses berbagai peluang kerjasama yang ada dengan negara-negara di kawasan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, diplomasi ekonomi Indonesia dinilai perlu mengacu kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Kerja sama dan kemitraan strategis yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan nasional Indonesia, melalui berbagai fora internasional, antara lain: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Organisation of Islamic Cooperation (OKI), KTT Asia Afrika, dan Southwest Pacific Dialogue (SwPD). Disamping itu, sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi dimaksud juga perlu untuk digalakkan, salah satunya melalui forum Indian Ocean Rim Association (IORA). Kerja sama perekonomian dengan sejumlah negara anggota IORA memiliki potensi yang besar dan perlu didorong, mengingat potensi sumbangannya yang cukup besar bagi kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tentunya memegang peranan penting bagi keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia tersebut. Dilihat dari perkembangan situasi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih cenderung stabil. Disamping itu, para pelaku ekonomi internasional juga telah mengakui berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, baik di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, maupun dunia. Hal ini tentunya akan semakin mempermudah upaya menarik minat para counterparts di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, posisi Indonesia sebagai salah satu dari negara demokrasi terbesar di dunia, penerapan good governance, serta situasi keamanan yang relatif kondusif juga akan memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan konektivitas dan memperkuat LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

4

pengaruh Indonesia di kawasan. Namun demikian, tentunya masih terdapat pula beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain pembenahan infrastruktur, serta upaya mempromosikan kerja sama internasional untuk meningkatkan minat dan respon mitra bisnis Indonesia. Sementara itu, dari sisi internal, pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk tahun 2016 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah SDM yang memadai dan profesional akan sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Sehubungan dengan itu, kegiatan peningkatan wawasan, keahlian dan keterampilan SDM, serta pengadaan sarana prasarana yang menunjang, merupakan salah satu kegiatan yang mendapat prioritas pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, SDM Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari: Unsur Pimpinan (Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV), serta Unsur Pelaksana (Staf). Secara umum, masih terdapat kekurangan jumlah pegawai, baik untuk mengisi formasi Unsur Pimpinan maupun Staf. Namun demikian, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika senantiasa mengoptimalkan SDM yang dimiliki dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. SDM yang berkualitas serta formasi jumlah pegawai yang sesuai kebutuhan tentunya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika secara lebih optimal. Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas masa mendatang, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika juga secara berkesinambungan terus melakukan kajian mendalam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan mendasar yang diproyeksikan bersifat strategis/jangka panjang di dunia internasional. Salah satu diantaranya adalah melalui pembenahan dan penataan kembali struktur kelembagaan dan aparatur, termasuk kemungkinan pembentukan unit kerja baru, yaitu: Direktorat Asia Tenggara, dengan tujuan menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Rencana pembentukan Direktorat Asia Tenggara telah intensif dilakukan sepanjang tahun 2016 dengan usulan organisasi Direktorat Asia Tenggara sebagai berikut: 1. Subdit Asia Tenggara I yang menangani negara Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshal; 2. Subdit Asia Tenggara II yang menangani negara Malaysia dan Brunei Darussalam; 3. Subdit Asia Tenggara III yang menangani negara Thailand, Laos, dan Timor Leste; 4. Subdit Asia Tenggara IV yang menangani negara Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Disamping itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan pula perubahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada. Dengan demikian, SOTK baru Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah sebagai berikut:


5

Perubahan SOTK tersebut merupakan bagian dari perubahan SOTK Kementerian Luar Negeri, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. SOTK baru Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dimaksud mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2017. Secara umum, berdasarkan dinamika yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus dapat melaksanakan kebijakan luar negeri secara tepat, sehingga dapat meraih manfaat ekonomi dan politik sebesar mungkin bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan aspek strategis eksternal dan internal tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagai salah satu Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengemban misi politik luar negeri RI di kawasan dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri RI di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika juga tentunya senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, serta Perwakilan RI di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, sebagai “perpanjangan tangan” Pemerintah RI di luar negeri.


6

II A.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2015-2019

Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah diterjemahkan dengan grafik Balanced Scored Card sebagai berikut :


7

Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat Visi Kemlu

Misi Kemlu

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional 2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional 3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni

Terwujudnya Wibawa Diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai negara maritim untuk Kepentingan Rakyat Visi Ditjen Aspasaf

Misi Ditjen Aspasaf

1. Memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama bilateral dan regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kepentingan nasional 2. Meningkatkan diplomasi ekonomi dan maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika 3. Mendorong tindak lanjut kerja sama Indonesia dengan negaranegara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan nasional 4. Memperkuat organisasi, manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

Sasaran Strategis Ditjen Aspasaf 1. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti; 2. Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti. Indikator Kinerja Utama Ditjen Aspasaf


8

Program dan Kegiatan

B.

Program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 adalah “Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika”, yang kemudian dijabarkan menjadi Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui kerja sama di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang dilakukan oleh 6 Eselon II, sebagai berikut: o Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Afrika; o Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah; o Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik; o Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah; o Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika; o Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Renstra Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Tahun 2015-2019 selanjutnya menjadi referensi dalam menetapkan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Aksi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Tahun 2016. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi tersebut dan disesuaikan dengan DIPA tahun 2016 yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Tahun Anggaran 2016 Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

Target

(1)

(2)

(3)

Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

C.

Presentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti

90%

Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerjasama intrakawasan yang ditindaklanjuti

90%

Program dan Kegiatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 di atas merupakan rujukan bagi pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016. Kinerja tersebut dituangkan LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

9

dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai dengan Program Prioritas Pemerintah RI. Adapun program yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah: “Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika”, yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui kerja sama di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang dilakukan oleh 6 Eselon II, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Afrika; Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah; Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik; Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah; Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika; Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.


10

III A.

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

Secara umum, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran strategik sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 20152019. Dalam mengukur kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika melakukan penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Eselon II di dalamnya sesuai dengan indikator kinerja input, output, dan outcome secara terinci. Dengan demikian, kinerja setiap kegiatan dapat diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran kinerja kegiatan ini dilakukan secara berkala guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja, termasuk pemanfaatan dan penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Pembobotan evaluasi kinerja kegiatan difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi indikator output/outcome dibandingkan dengan indikator target dan realisasi indikator input. Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika atas sasaran strategis “Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat” pada tahun 2016 adalah sebesar 112,21%. Nilai capaian di atas 100% mengindikasikan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016 sangat baik dan telah berhasil memenuhi sasaran strategis yang direncanakan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang sangat baik tersebut tentunya juga menjadi bukti semakin meningkatnya peran Indonesia dalam memajukan kepentingan nasional melalui penyelenggaraan diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan dari diplomasi maritim dan perbatasan, diplomasi ekonomi, serta upaya-upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Dari segi diplomasi maritim dan perbatasan, telah disepakati beberapa perjanjian kerjasama, antara lain: memerangi illegal fishing, memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan, penerapan blue economy, serta menjaga pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Sementara itu, dari segi diplomasi ekonomi, telah disepakati perjanjian kerjasama yang meliputi beberapa bidang, antara lain: energi, perminyakan dan sumber daya mineral, industri kreatif, sister province, serta promosi investasi. Beberapa perjanjian kerjasama di bidang ekonomi juga telah berhasil disepakati melalui fora internasional, seperti: Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Pertemuan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), serta The African Union Assembly. LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

11

Selain itu, perwujudan diplomasi ekonomi juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi Trade, Tourism, and Investment (TTI) Indonesia di negaranegara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, baik melalui business forum and matchmaking, familiarization trip, trade mission and expo, maupun joint business council. Dalam upaya meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, telah dicapai pula kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, antara lain: meteorologi, klimatologi dan geofisika; manajemen Pemilihan Umum, penguatan kapasitas di bidang manajemen kebakaran hutan, pemberantasan korupsi, insfrastruktur data geospasial dan administrasi pertahanan, restorasi gambut dan pencegahan kebakaran hutan, medis, olah raga dan pendidikan, dan counter-terrorism. Disamping itu, keberhasilan diplomasi di dunia internasional juga terlihat dari beberapa prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan, antara lain: Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Pacific Island Forum (PIF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA) Executive Council Meeting. Sementara itu, terkait peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional, telah ditindaklanjuti sebanyak 103 kesepakatan kerja sama bilateral dan 11 prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan. Implementasi kesepakatan dan prakarsa/rekomendasi kerja sama dimaksud merupakan capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama. Berbagai upaya tindak lanjut tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang mendukung agenda nasional terkait poros maritim Indonesia adalah berbagai kerja sama intra kawasan yang antara lain diwujudkan melalui forum Indian Ocean Rim Association (IORA). Peningkatan kerja sama terkait poros maritim Indonesia tersebut merupakan momen yang sangat strategis di tengah keketuaan Indonesia pada forum IORA. Indonesia secara resmi menerima keketuaan IORA dari Australia pada the 15th Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers Meeting (COMM) and its related meetings di Padang dan Jakarta, 20 – 23 Oktober 2015. Indonesia mengangkat tema keketuaan: “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.” Adapun kerja sama strategis melalui forum IORA difokuskan pada enam bidang, yaitu: keamanan maritim, budaya perikanan dan perairan, energi, manajemen resiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya. Dalam konteks keketuaan Indonesia pada forum IORA, sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai pertemuan sebagai berikut: 1.

Blue Economy Summit II dan IORA – IRENA Renewable Energy Technical Working Session, di Abu Dhabi, 19-20 Januari 2016. Pertemuan diadakan untuk mengidentifikasi potensi kerja sama antara IORA dengan International Renewable Energy Agency (IRENA) termasuk kemungkinan dukungan pengembangan kapasitas yang dapat diberikan oleh IRENA kepada IORA. Dalam pertemuan tersebut, Sekretariat IORA mengajukan workplan terkait pengembangan kerja sama renewable energy, antara lain IORA-IRENA training course on “Methods of LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

12

Renewable Energy Resources Assessment”, pilot project on small scale small power, dan rencana pembentukan renewable energy core group meeting. Pertemuan menghasilkan Abu Dhabi 2016 Blue Economy Declaration yang memuat komitmen negara peserta terkait pengembangan dan penerapan blue economy approach guna mendukung implementasi Paris Agreement dan realisasi SDG 14 (conserve and sustainably use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development).

Blue Economy Summit II, di Abu Dhabi, 19-20 Januari 2016

Beberapa hal pokok yang dapat dicatat dari deklarasi dimaksud adalah sebagai berikut: a.

b. c.

2.

Menyepakati pentingnya dukungan finansial untuk pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam kerangka sustainable development termasuk upaya untuk memberantas IUU Fishing. Menekankan bahwa penelitian dan riset berperan penting dalam mendorong penerapan blue economy dan memahami potensi ekosistem laut. Mendorong berbagai stakeholders terkait, antara lain pemerintah dan international agencies, termasuk pelibatan public-private partnership, untuk mengambil langkah bersama dalam penerapan blue economy sekaligus mendukung implementasi SDGs dan hasil kesepakatan Paris Agreement.

17th Meeting of Working Group of Heads of Mission IORA, di Pretoria, Afrika Selatan, 18 Februari 2016. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan persiapan program/flagship projects yang diusung Indonesia, yaitu : a. b. c.

Penyelenggaraan The 1st Ad hoc Committee Meeting (AhCM I). International Symposium “IORA 20th Anniversary on Learning from the past and charting the future”. The 3rd Indian Ocean Dialogue (IOD III).


13

3.

The First Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord, Bali, 16-17 Maret 2016

The 1st Ad Hoc Committee of IORA Concord, di Bali, 16-17 Maret 2016

Pada pertemuan tersebut ditekankan beberapa elemen concord sebagai berikut : a. b. c.

d.

4.

IORA concord harus memiliki kekuatan penuh dan mencerminkan kapasitas negara – negara IORA. Concord harus memberikan perhatian penuh pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, demokrasi dan isu prioritas IORA. Concord juga harus dapat mengatasi isu – isu non tradisional di kawasan seperti illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), perdagangan manusia, peredaran narkoba dan obat terlarang, imigran gelap dan perompakan. Concord harus dapat menguatkan IORA dan mengembangkan arsitektur regional sebagai institusi utama yang menaungi kerja sama negara – negara di Samudera Hindia.

The 3rd Indian Ocean Dialogue (IOD), di Padang, 13-14 April 2016

The 3rd IOD of IORA, di Padang, 13-14 April 2016


14

Pertemuan tersebut diselenggarakan secara back to back dengan The 2nd Multi Naval Exercise Komodo, Western Pacific Naval Symposium dan The 2nd International Fleet Review. Pertemuan terbagi dalam 5 sesi, yaitu: Rules-based Regionalism in the Indian Ocean; Piracy and Armed Robbery, Illicit Trafficking and Maritime Terorism; Regional Cooperation in Combating IUU Fishing; The Role of Naval Powers in Enhacing Security in the Indian Ocean; dan Energy in the Indian Ocean. Pertemuan tersebut telah menghasilkan Padang Consensus yang berisi 14 butir kesepakatan atas hasil dialog, serta memuat berbagai rekomendasi bagi negara anggota IORA. Diangkatnya isu penguatan regionalisme di kawasan Samudera Hindia dalam sesi tersendiri memberikan ruang bagi kalangan 1.5 track untuk menyuarakan aspirasi dan pandangan bagaimana visi dan arah IORA kedepan, serta memberikan masukan substantif bagi penyusunan IORA Concord. 5.

The 2nd Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (AhCM) Concord, di Yogyakarta, 24-25 Mei 2016 Pertemuan tersebut menghasilkan revised draft IORA Concord yang pada hakekatnya tidak merubah secara fundamental draft IORA Concord awal. Adapun beberapa masukan baru yang dimuat pada revised draft IORA Concord, diantaranya : a.

b. c. d.

6.

Penyempurnaan nama dokumen dari “The Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean” menjadi “The Indian Ocean Rim Association Concord: Promoting Regional Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean.” Menjadikan IORA Charter dan isu – isu prioritas yang telah disepakati pada COMM, sebagai rujukan utama Concord. Mempersingkat beberapa paragraf yang memiliki muatan substansi yang sama. Menambahkan paragraf baru pada bagian penutup yang memuat antara lain: Recognition Action Plan sebagai dokumen yang memuat langkah konkrit yang diadopsi oleh Menteri negara anggota IORA.

The 6th Bi-Annual Meeting of the Committee of Senior Officials IORA, di Yogyakarta, 22-23 Mei 2016.

The 6th Bi-Annual Meeting of CSO IORA, di Yogyakarta, 22-23 Mei 2016


15

Beberapa hal penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu : a.

b. c.

d.

7.

Diadopsinya Terms of Reference for the Establishment on the Ad hoc Committee on the IORA Concord. Sesuai hasil pertemuan Council of Ministers (COM) ke-15, CSO ditugaskan untuk membentuk AdHoc Committee dan mengesahkan TOR. Kemajuan dalam pembahasan Declaration on Gender Equality and Women Economic Empowerment. Disetujuinya kelanjutan program IORA Sustainable Development Programme II yang memberikan kesempatan bagi negara anggota LDCs untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif di IORA dengan menyelenggarakan berbagai workshop / proyek pada bidang keahlian masing – masing negara. Kesepakatan mengenai pentingnya kerja sama konkrit dengan negara Mitra Wicara melalui IORA Dialogue Partners Informal Consultation Mechanism. Dalam kaitan ini, disulkan agar CSO perlu menyepakati terlebih dahulu bidang kerja sama yang perlu dikembangkan dengan masing – masing negara Mitra Wicara.

The 22nd Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG), di Jakarta, 12 Oktober 2016 Pertemuan membahas perkembangan berbagai proyek dalam kerangka 6 (enam) prioritas dan 2 isu lintas sektoral IORA, laporan kegiatan Regional Centre for Science and Technology Transfer (RCSTT) dan Indian Ocean Studies, perkembangan penyusunan Journal for the Indian Ocean Region (JIOR) serta usulan topik pembahasan pada IORA Summit. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan pengadaan Joint Research yang merupakan perhatian utama para akademisi di fora IORAG. Topik penelitian gabungan tersebut adalah isu yang menjadi prioritas negara – negara anggota. Judul concept note adalah “Coastal health and Wealth in Indian Ocean”.

8.

The 22nd Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF), di Jakarta, 13 Oktober 2016 Terdapat dua inisiatif utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, yakni : a. b.

Pembentukan IORA Comprehensive Economic partnership Agreement (IORACEPA). IORA Business Travel card (IBTC).

IORA-CEPA diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kawasan dan kemakmuran masyarakat kawasan Samudera Hindia. Fokusnya tidak hanya perdagangan dan investasi, tetapi juga financial liberalization dan kemungkinan pembentukan integrasi regional. Sedangkan pembentukan IBTC bertujuan untuk mendorong peningkatan perdagangan dengan mempermudah movement of people untuk memperkuat people to people dan business to business contact. The Chairman of the IORBF, Mr. Yugi Prayanto of the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN), during the 22nd IORBF, held on 13th of October 2016 in Jakarta: "The IORBF needs to produce a tangible initiative towards enhancing economic and business cooperation in the Indian Ocean region. The IORBF agress that economic cooperation opportunities need to be explored further and these include the IORA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IORA-CEPA) and IORA Business Travel Card (IBTC)". (Tempo.co)


16

9.

The 3rd Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord, di Bali, 22-23 Oktober 2016 Hal – hal yang mengemuka pada pertemuan tersebut, antara lain : menyepakati format IORA Action Plan (dengan target jangka pendek, menengah dan panjang) serta menyepakati agar negara anggota dapat menyampaikan kembali pandangannya dalam 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan COM ke-16 kepada Sekretariat IORA.

10. The 16th Working Group on Trade and Investment IORA, di Bali, 24 Oktober 2016 Pertemuan diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Oktober 2016 dan bertujuan untuk membahas perkembangan sejumlah inisiatif / program kerja negara anggota, pending projects serta meminta masukan dari negara anggota untuk meningkatkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia berdasarkan 6 area prioritas kerja sama dan 2 cross-cutting issues, khususnya di bidang fasilitasi perdagangan dan investasi. 11. The 18th Committee of Senior Officials (CSO), di bali, 25-26 Oktober 2016 Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah agenda antara lain: a.

b. c. d. e. f.

Persiapan KTT IORA 2017 – pembahasan terkait tentative program, tema, usulan topic pembahasan, side events dan outcome documents (termasuk standalone documents terkait countering violent extremism serta peluang dan tantangan penerapan SDGs). Persiapan COM ke-16 khususnya pembahasan pada draft Bali Communique dan Declaration on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment. Persiapan pertemuan dialog interaktif antara CSO dengan mitra wicara. Engagement dengan organisasi lain seperti dengan United Nations, African Union, dan ASEAN. Laporan program yang telah terlaksana / masih dalam proses maupun usulan baru. Pertemuan menyepakati clean text IORA concord dan format IORA Action Plan.

12. The 16th Council of Ministers Meeting (COMM), di Bali, 27 Oktober 2016

The 16th Council of Ministers Meeting (COMM), di Bali, 27 Oktober 2016


17

Pertemuan membahas 2 agenda utama yaitu persiapan KTT IORA bulan Maret 2017 dan persiapan outcome documents KTT IORA yaitu IORA Concord dan IORA Action Plan. Dalam pertemuan tersebut berhasil disepakati beberapa hal, yaitu: a. b. c.

Agenda tentative KTT IORA. Clean text IORA Concord dan IORA Action Plan. Pengesahan 2 outcome documents yaitu Bali Communique dan Declaration on Gender Equality and Women’s Economic Empowerment.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, disadari masih terdapat kendala dalam memenuhi target output yang disebabkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi politik, ekonomi dan sosial di tanah air menyebabkan tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, kondisi politik dan situasi keamanan di kawasan serta dunia internasional yang kurang kondiusif juga turut mempengaruhi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sepanjang tahun 2016. B.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menetapkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai, yaitu “Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat”. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: SK.02/B/KP/IV/2013/01 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, pengukuran tingkat capaian Sasaran Strategis tersebut menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu: 1. 2.

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti; Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti.

Dengan demikian, secara detail capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2016 dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:


18


19

IKU 1: Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti;

Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

IKU 2 : Persentase prakarsa/rekomendas i pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti

IKU

SASARAN

90%

90%

TARGET

(100%)

11/11

103/101 (101,98%)

REALISASI

111,11%

113,31%

CAPAIAN

NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 112,21%

[Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama Intrakawasan yang ditindaklanjuti] x 100%

[Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan ÷ Jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti/diimplementasikan] x 100%

INFORMASI KINERJA

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Tahun 2016

Rekapitulasi prakarsa yang diterima dan ditindaklanjuti berdasarkan laporan pertemuan/kegiatan, brafaks Perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis

Rekapitulasi dokumen dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan laporan pertemuan/kegiatan, brafaks Perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis

Data Dukung

C.

Analisis Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menetapkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai, yaitu “Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat”. Pengukuran tingkat capaian Sasaran Strategis tersebut menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu: 1. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti; 2. Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti. Pengukuran capaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016 berdasarkan dua indikator di atas mencapai 112,21%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja diplomasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016 telah berhasil mendukung upaya peningkatan peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013-2016

139.16% 110.62%

2013

112.21%

103.88%

2014

2015

2016

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, capaian kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifk dan Afrika menunjukkan nilai persentase lebih dari 100%. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika secara umum telah memenuhi target kinerja dalam meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berjalan semakin baik dan terdapat keterkaitan yang jelas antara proses perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan monitoring kegiatan, serta pelaporan kinerja. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016 sebesar 112,21% dapat dilihat dari analisa pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut: LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

20

1. Analisa IKU 1 : Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti. Tabel 3.3 Capaian IKU 1 Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU 1: Persentase

kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

Jumlah realisasi kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan

103

Jumlah rencana kesepakatan kerja sama yang akan ditindaklanjuti/ diimplementasikan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

90%

101,98%

113,31%

101

Mengingat IKU 1 merupakan IKU yang baru diterapkan tahun 2015, untuk itu perbandingan capaian hanya dapat dilakukan untuk dua tahun terakhir, sebagai berikut: Tabel 3.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKU 1 Tahun 2015-2016 TAHUN

2015

2016

Target

70%

90%

Realisasi

103,57%

101,98%

Capaian

147,95%

113,31%

Grafik 3.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKU 1 Tahun 2015-2016 160%

147.95%

140% 113.31%

120%

103.57% 90%

100% 80%

101.98%

2015

70%

2016

60% 40% 20% 0% Target

Realisasi

Capaian

Dari tabel dan grafik analisa IKU 1 di atas, dapat dilihat perbandingan antara target, realisasi dan capaian IKU 1 dalam periode dua tahun terakhir. Pada tahun 2016, realisasi IKU 1 (101.98%) lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 (103.57%) karena mendekati target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan pada tahun 2016 lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum, pada kurun waktu 2 tahun LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

21

terakhir, jumlah kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menetapkan target kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti sebanyak 101 kesepakatan. Dari target tersebut tercatat tingkat realisasi sebanyak 103 kesepakatan, atau dengan capaian sebesar 113,31%, berupa tindaklanjut kesepakatan kerja sama antara lain: 1. Dalam rangka menindaklanjuti Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2000, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain: (a) Kunjungan kerja ke Nigeria dalam rangka Indonesia Solo Exhibition dan Review Meeting RI - Nigeria, tanggal 4 - 10 April 2016; (b) Pertemuan Delegasi Gubernur Littoral, Kamerun dan BKPM Provinsi Bauchi, Nigeria dengan Gubernur DKI Jakarta, tanggal 11 Oktober 2016; serta (c) Site Visit Delegasi Nigeria dan Kamerun ke PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung, tanggal 14 Oktober 2016. 2. Pertemuan Penjajakan Kerja Sama Sekolah Pariwisata Indonesia-Afrika Selatan, di Cape Town - Afrika Selatan, tanggal 19-22 September 2016. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Republik Afrika Selatan mengenai Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2014. 3. Pertemuan Bilateral Presiden RI-Presiden Palestina, di Jakarta, tanggal 6 Maret 2016. Pertemuan diselenggarakan di sela-sela pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-5 di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina pada tanggal 22 Oktober 2007.

Presiden RI, Y.M. Joko Widodo, bertemu dengan Presiden Palestina, Y.M. Mahmoud Abbas, di Jakarta, 6 Maret 2016

4. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Deputi Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Yordania, di Amman, Yordania, 13 Maret 2016. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

22

Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Orang Asing Kerajaan Yordania Hasyimia mengenai Konsultasi Bilateral, yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2014.

Menlu RI, Retno L.P. Marsudi, bertemu dengan Menlu Yordania, Nasser Judeh, di Amman, 13 Maret 2016

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi dan people-to-people contact. Pertemuan bilateral kedua Menlu menghasilkan 2 (dua) MoU, yaitu MoU mengenai kerja sama bebas visa untuk paspor diplomatik dan servis, serta MoU mengenai kerja masa pendidikan diplomatik. 5. Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Presiden Sri Lanka di sela-sela KTT G-7 di Tokyo, Jepang, 27 Mei 2016. Pertemuan dilaksanakan di sela-sela KTT G-7 di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation (2007) dan Agreed Minutes of the 2nd Joint Council for Bilateral Cooperation RI-Sri Lanka (2014).

Presiden RI, Y.M. Joko Widodo, bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Y.M. Maithripala Sirisena, di Tokyo, Jepang


23

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa isu, di antaranya upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, terutama kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. 6. Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri RI, dan Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh, di Dhaka, tanggal 20 Desember 2016. Kunjungan kerja dan Pertemuan Bilateral tersebut merupakan tindak lanjut dari Joint Statement on the Meeting of President of the Republic of Indonesia and Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh di Jakarta, tanggal 23 April 2015.

Menlu RI, Retno L.P. Marsudi, bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, di Dhaka, 20 Desember 2016

Dalam pertemuan tersebut, dibahas peluang kerja sama dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi, modernisasi angkutan kereta api, program ketahanan energi, khususnya batu bara.


24

2. Analisa IKU 2 : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2016, tercatat realisasi jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerja sama Intrakawasan yang ditindaklanjuti sebanyak 11 prakarsa atau sebesar 100% dari target sebanyak 11 prakarsa yang ditetapkan. Dengan target persentase sebesar 90%, capaian IKU 2 tersebut adalah sebesar 111,11%, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Capaian IKU 2 Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU 2: Persentase prakarsa/rekome ndasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan

11

Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan

11

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

90%

100%

111,11%

Mengingat IKU 1 merupakan IKU yang baru diterapkan tahun 2015, untuk itu perbandingan capaian hanya dapat dilakukan untuk dua tahun terakhir, sebagai berikut : Tabel 3.6 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2 Tahun 2015-2016 TAHUN

2015

2016

Target

80%

90%

Realisasi

104,34%

100%

Capaian

130,37%

111,11%

Grafik 3.3 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2 Tahun 2015-2016 130.37%

140% 120% 100%

104.34% 80%

111.11% 100.00%

90%

80%

2015

60%

2016

40% 20% 0% Target

Realisasi

Capaian


25

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat perbandingan antara target, realisasi dan capaian IKU 2 dalam periode dua tahun terakhir. Capaian pada tahun 2016 mencapai 111,11%, lebih kecil dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 130,37%. Hal ini disebabkan karena persentase target tahun 2015 yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase target tahun 2016, dengan selisih sebesar 10%. Secara umum, dalam periode dua tahun terakhir, tingkat capaian Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk IKU 2 telah mencapai lebih dari 100%, yang menggambarkan bahwa jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan telah melampaui target. Pada tahun 2016, jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti/diimplementasikan adalah sebesar 11 prakarsa/rekomendasi. Dari persentase target sebesar 90%, dan dengan jumlah realisasi sebanyak 11 prakarsa/rekomendasi, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah memperoleh capaian untuk IKU 2 sebesar 111,11%. Dari 11 prakarsa/rekomendasi yang ditindaklanjuti di atas, beberapa prakarsa highlight Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika antara lain: 1. Usulan/masukan yang disampaikan pada APEC Economic Leaders Week (AELW) / KTT APEC ke-24 di Lima-Peru, tanggal 14 – 20 November 2016 dapat diterima, yakni: a.

b.

c.

Pada isu perdagangan jasa, masukan Indonesia dalam dokumen APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) terkait capacity building telah terakomodir untuk memastikan agar Roadmap dapat mewujudkan sektor jasa yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, tranformasi ekonomi, inovasi, dan membantu menghapuskan kemiskinan. Disepakatinya dokumen "Strategic framework on rural development to strengthen food security and quality growth", yang disulkan/inisiatif Indonesia, Peru dan Korea Selatan. Prakarsa terkait pentingnya pembangunan konektivitas di daerah terpencil, pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta memperkuat kerja sama kelautan dan pembangunan pedesaan.

The 24th APEC Economic Leaders’ Meeting, Lima - Peru, 14-20 November 2016


26

2. Usulan/masukan Indonesia yang disampaikan pada: a.

b.

The 22nd Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) di Jakarta, 12 Oktober 2016 dapat diterima, yakni: Indonesia mengusulkan Joint Research diantara para akademisi IORAG. Topik penelitian gabungan adalah isu-isu yang menjadi prioritas negara-negara anggota. Concept note usulan ini berjudul "Coastal Health and Wealth in Indian Ocean". Concept Note tersebut mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota, mengingat joint research adalah perhatian utama para peneliti; The 22nd Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF), di Jakarta, 13 Oktober 2016 dapat diterima, yakni: usulan yang mengemuka adalah pembentukan IORA Business Travel Card. Indonesia berinisiatif untuk mengadakan IORA Business Travel Card. Sebagian besar negara memberikan dukungan terhadap usulan awal pembentukan IORA Travel Card.

3. Usulan/masukan Indonesia yang disampaikan pada: a.

b.

The 3rd IORA Ad-Hoc Committee Meeting (AhCM), di Bali, 22-23 Oktober 2016, yakni: Draft 4 IORA Concord dan Draft IORA Action Plan. Masukan Indonesia terkait fisheries crime pada Concord berhasil masuk dengan term "crimes in the fisheries sector"; The 16th IORA Council of Ministers Meeting (COMM), di Bali, 27 Oktober 2016, yakni: kesepakatan terkait penyelenggaraan KTT IORA pada bulan Maret 2017 di Indonesia, kesepakatan untuk mengadopsi IORA Concord oleh Kepala Negara/Pemerintahan pada saat KTT IORA, serta usulan outcome document Declaration on Countering Violent Extremism. Australia’s Foreign Minister, Julie Bishop: “Australia is considering joint patrols with Indonesia in the disputed South China Sea. We have agreed to explore options to increase maritime cooperation and of course that would include coordinated activities in the South China Sea and the Sulu Sea.” (Australian Broadcasting Corporation, November 1, 2016)

Menlu RI memimpin Pertemuan The 16th Council of Ministers Meeting (COMM), Bali, 27 Oktober 2016


27

4. Usulan/masukan Indonesia yang disampaikan pada: Pertemuan Senior Officials’ Meeting (SOM) ke-25 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) dan Ministerial Meeting ke-20 BIMP EAGA, di Puerto Princesa, Palawan, Filipina, 26-29 November 2016, yakni terkait: pembukaan akses konektivitas laut dalam kerja sama BIMP EAGA melalui peluncuran roll on roll off (RoRo) rute Bitung/Sulawesi Utara - General Santos/Davao. Dalam pertemuan tersebut, disepakati inisiatif untuk membuka akses konektivitas laut dalam kerja sama BIMP EAGA berupa peluncuran RoRo rute Bitung/Sulawesi Utara - General Santos/Davao, yang direncanakan pada bulan April 2017 bersamaan dengan KTT ke12 BIMP EAGA dan KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina.

D.

Analisis Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf yang Mendukung Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri

Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf yang mendukung T-1.2. “Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal Melalui Hubungan Luar Negeri”: Berbagai kegiatan diplomasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tidak saja bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di bidang politik luar negeri dan hubungan kerja sama internasional. Kegiatan diplomasi tersebut pada gilirannya juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, capaian diplomasi yang telah dilakukan perlu diukur relevansinya dengan manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan, sehingga kinerja diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Pencapaian Tujuan Kementerian Luar Negeri “Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri” sebagai Tujuan 1.2 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dari yaitu: 1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia; 2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia; 3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia. Adapun analisa capaian dari masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia IKU 1 tersebut diturunkan ke dalam capaian kinerja: “Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 3%”. Pada tahun 2016, tercatat jumlah negara akreditasi yang mencapai target LKj DITJEN ASPASAF TAHUN 2016

28

peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 3% untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah sebesar 41 negara dari target sebanyak 80 negara, atau dengan persentase sebesar 51,25%. Beberapa capaian nyata dari diplomasi ekonomi RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika antara lain: 1. Penyelesaian kontrak pengadaan pesawat CN-235-220M multi purpose senilai US$22 juta yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Senegal pada tanggal 27 Desember 2016.

Terbang Kirim (Ferry Flight) Pesawat CN-235-220M dari Bandung menuju Dakkar-Senegal, 27 Desember 2016

2. Pembelian satu unit pesawat CN235-220M dari PT. Dirgantara Indonesia oleh Royal Thai Police, Thailand dengan harga US$31 juta. Penandatanganan kontrak pengadaan satu pesawat terbang ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2014 antara PTDI dan Thai Aviation Industries Co., Ltd.

Terbang Kirim (Ferry Flight) Pesawat CN-235-220M dari Bandung menuju Thailand, 25 November 2016


29

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia IKU 2 tersebut diturunkan ke dalam capaian kinerja: “Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 3%”. Pada tahun 2016, jumlah investasi asing dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mencapai target peningkatan nilai investasi minimal 3% adalah sebesar 25 negara dari target sebesar 27 negara, atau dengan persentase sebesar 92,6%. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia IKU 3 tersebut diturunkan ke dalam capaian kinerja: “Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5%”. Pada tahun 2016, jumlah negara akreditasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5% mencapai 7 negara dari target sebesar 23 negara, atau dengan persentase sebesar 30,43%.

Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf yang mendukung SS-1.1.1. “Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat”: 1. Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan (Sub IKU 1), dengan realisasi 9 naskah dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 24 naskah, atau dengan persentase sebesar 37,5%. Beberapa naskah kesepakatan tersebut antara lain: a. Joint Communique "On The State Visit of The President of The Republic of Indonesia to The Democratic Republic of Timor-Leste", 26 Januari 2016; b. Joint Communique "On Voluntary Internastional Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fising and to Promote Sustainnable Fisheries Governance", 26 Januari 2016; c. MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Kementerian Samudra dan Perikanan Republik Korea tentang Kerja Sama Maritim, 16 Mei 2016; d. Komunike Bersama Mengenai Kerja Sama untuk Memerangi Penangkapan Ikan yang tidak sah, Tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU FISHING) dan Untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan, 18 Juli 2016; e. Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea, 9 September 2016; f. Joint Communiqué on the Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing and to promote Sustainable


30

Fisheries Governance between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India, New Delhi, 12 Desember 2016. 2. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan (Sub IKU 3), dengan realisasi 5 prakarsa/rekomendasi dari target Aspasaf sebanyak 6 prakarsa/rekomendasi, atau dengan persentase sebesar 83.33% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 82%. Beberapa prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut antara lain: a. Dalam pertemuan The Blue Economy Summit II dan IORA/IRENA Renewable Energy Technical Working Session, Abu Dhabi pada tanggal 18-22 Januari 2016, Delegasi RI mengusulkan untuk mendorong penerapan sustainable fisheries, khususnya melalui pemberantasan IUU Fishing dan mendorong adanya public-private partnership dalam menerapkan blue economy yang tertuang dalam Abu Dhabi 2016 Blue Economy Declaration dan diterimanya usulan dimaksud. b. Dalam Pertemuan The 17th Meeting of the Working Group of Heads of Missions Indian Ocean Rim Association (the 17th WGHM IORA), di Pretoria tanggal 18 Februari 2016, Delegasi RI menyampaikan sejumlah inisiatif dan diterima hal tersebut, yakni terkait : The First Ad Hoc Committe on the IORA Concord; International Symposium “IORA 20th Anniversary on Learning from the Past and Charting the Future”, dan Indian Ocean Dialogue III; c. Dalam Pertemuan The 1st Ad-Hoc Committee Meeting on IORA Concord di Bali tanggal 14-18 Maret 2016, Delegasi Indonesia telah menyampaikan usulan yang diterima para pihak sebagai berikut: Indonesia telah menyusun NonPaper IORA Concord sebagai bentuk upaya awal untuk mendorong proses pembahasan penyusunan IORA Concord; Bersama TROIKA, Indonesia telah menyusun draft Outline IORA Concord yang diterima oleh negara-negara anggota. 3. Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk (Sub IKU4), dengan realisasi 2 Forum dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 3 Forum, atau dengan persentase sebesar 66,67%. Forum Kerja Sama Kemaritimaan tersebut, yaitu: a. Forum Kemaritiman RI-Republik Korea, telah dilaksanakan The 1st Bilateral Dialogue between RI-ROK pada tanggal 15 Desember 2016 di Jakarta sebagai tindak lanjut MOU on Maritime Cooperation yg ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2016; b. Forum Kemaritiman RI - Jepang, Maritime and Ocean Concerns (MOC) pembentukan Maritime Forum RI - Jepang baru ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016 di Tokyo.


31

Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf yang mendukung SS-1.1.3. “Peran Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat”: 1. Persentase kerja sama bilateral yang disepakati (Sub IKU-1), dengan realisasi 32 naskah dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 84 naskah, atau dengan persentase sebesar 34,67% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 91%. Beberapa kerja sama bilateral yang disepakati tersebut antara lain: a. MoU antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste mengenai Kerjasama di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 26 Januari 2016; b. MoU antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji tentang Kerjasama Dalam Manajemen Pemilihan Umum, 31 Maret 2016; c. MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan for the Cooperation on Diplomatic Training and Education, Jakarta, 6 Maret 2016; d. MoU between the Indonesian Financial, Transaction Reports and Analysis Center and the Financial Monitoring Department of the National Bank of Tajikistan Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intellegence related to Money Laundering and Financing of Terrorism, Jakarta, 1 Agustus 2016; e. Penunjukan Konsul Kehormatan RI di Ramallah-Palestina melalui penyerahan Surat Tauliah Menteri Luar Negeri kepada The Honorable Madam Maha Abu Shusheh pada tanggal 13 Maret 2016;

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Kunjungan Persiapan KTT Luar Biasa OKI ke-5, Jakarta, 4 Maret 2016: “Indonesia selalu mendukung Palestina menjadi negara berdaulat diantaranya melalui pembukaan kantor Konsulat Kehormatan RI di Kota Ramallah, Palestina pada 13 Maret 2016” (Antaranews.com)

Menlu RI bersama Konsul Kehormatan RI di Ramallah – Palestina dalam peresmian kantor Konsul Kehormatan


32

f.

Penandatanganan Komunike Bersama pembukaan hubungan diplomatik RI masing-masing dengan Republik Afrika Tengah, Chad, dan Guinea Equatorial pada tanggal 28 September 2016.

2. Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan (Sub IKU-3), dengan realisasi 11 prakarsa/rekomendasi dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 17 prakarsa/rekomendasi, atau dengan persentase sebesar 61,47% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 95%. Beberapa prakarsa/rekomendasi tersebut antara lain: a. Dalam pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver 16-23 Januari 2016, Indonesia berhasil meloloskan dan diterimanya 8 (delapan) resolusi dari total 27 resolusi yang disepakati, yaitu:  Political and Security Matters in Asia Pacific (Co-Sponsor: Rusia)  The Middle East Process (Co-Sponsor: Jepang)  Addressing Transnational Organized Crimes, specifically Traffciking in Persons, Drugs and Some Illegal (Unregulated and Unreported) Fishing  Protecting the Rights of Migrant Workers  Fostering and Strengthening Connectivity towards Economic Integration and Shared Prosperity in the Asia-Pacific Region (CoSponsor: RRT)  Building an Inter-Parliamentary Network on Anti-Corruption (CoSponsor: Australia)  Responsibilities of States and Parliaments towards Refugees and Internally Displaced Persons in Humanitarian Crises  Ensuring Women’s Participation at All Levels of Political and Public Life (Co-Sponsor: Kanada, Selandia Baru) b. Dalam pertemuan dengan Sekjen Pacific Island Forum (PIF) dan Sekjen Pacific Islands Development Forum (PIDF), Suva-Fiji, 17 Juni 2016, hasil yang dicapai oleh Delri, antara lain: (1) Sekjen PIF mengakui peran Indonesia dalam isu kelautan dan perikanan di kawasan, sekaligus menjadi penghubung PIF ke ASEAN dan APEC; (2) PIDF mengapresiasi peranan Indonesia, utamanya melalui South-South Cooperation.

Pencapaian Sasaran Ditjen Aspasaf yang mendukung SS-1.1.4. “Diplomasi Ekonomi yang Kuat”: 1. Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan (Sub IKU1), dengan realisasi 12 naskah kesepakatan, atau dengan persentase sebesar 60% dari target Aspasaf sebanyak 20 naskah kesepakatan. Beberapa naskah kesepakatan tersebut antara lain: a. MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Republik


33

Demokrasi Timor Leste mengenai Kerjasama Bidang Energi, Perminyakan dan Sumber Daya Mineral, 26 Januari 2016; b. Memorandum of Understanding Kerja Sama KADIN RI-Ethiopia, Oktober 2016; c. MoU between National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Bureau of Indian Standards of the Republic of India on Standardization Cooperation, New Delhi, 12 Desember 2016. 2. Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi (Sub IKU-2), dengan realisasi 71 negara/wilayah akreditasi, atau dengan persentase sebesar 118,33% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 60 negara/wilayah akreditasi. 3. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral (Sub IKU-5), dengan realisasi 24 prakarsa/rekomendasi dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 214 prakarsa/rekomendasi, atau dengan persentase sebesar 8,41% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 75%. Beberapa prakarsa/rekomendasi tersebut antara lain: a. Dalam pertemuan APEC Business Advisory Council - Senior Officials’ Meeting (ABAC – SOM) Dialogue, di San Fransisco, 26-27 Februari 2016. Delegasi RI meminta dukungan terkait inisiatif Indonesia pada APEC 2016 dan diterimanya masukan dan usulan Indonesia tersebut , yakni terkait : (1) APEC Roadmap on Rural Development and Poverty Alleviation, (2) APEC Connectivity on Economic Growth in the Marine and Coastal, (3) Promoting Cultural and Creative Industries in the APEC Region; b. Dalam pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs di Islamabad, 26 - 27 Juli 2016, Pemri berupaya mendorong pembahasan beberapa isu dalam forum tersebut dan berhasil mendorong berbagai posisi Indonesia di APA, antara lain: mendorong isu kerja sama di bidang terorisme, keuangan regional, pemberdayaan wanita, Sustainable Development Goals (SDGs), budaya, perubahan iklim, HAM, bencana alam, perdagangan, UKM, kehutanan, dll. c. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia Cooperation Dialogue (ACD) and Related Meetings, di Bangkok, 8-10 Maret 2016, telah berhasil disepakati konsep ACD Vision for Asia Cooperation 2030, Roadmap for ACD Regional Connectivity dan The Way Forward sebagai momentum untuk maju bersama mewujudkan cita-cita menjadi sebuah masyarakat Asia yang sejahtera; d. Dalam pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), di Davao, 23-27 Februari 2016, Delegasi RI telah menyampaikan inisiatif dan diterimanya inisatif tersebut, antara lain: (1) Beberapa usulan proyek kegiatan Indonesia diterima untuk dimasukkan dalam proyek pada BIMPEAGA Vision (BEV) 2025, antara lain usulan pada tourism cluster, trade and investment cluster, dan environment cluster, (2) Penyampaian opsi untuk penyelesaian operasionalisasi BIMP Facilitation Centre.


34

4. Jumlah promosi Trade, Tourism and Investment (TTI) (Sub IKU-6), dengan realisasi 21 kegiatan, atau dengan persentase sebesar 32,31% dari target Kementerian Luar Negeri sebanyak 65 kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain: a. Trade Mission ke Kuwait, 27-31 Maret 2016; b. Indonesia – Oman Business Forum, Jakarta dan Bandung, 27-13 Juli 2016; c. Familiarization with Middle East Countries: “Economic Prospective”, Balikpapan, 2-5 Agustus 2016; d. Indonesia-Middle East Update, Gorontalo, 9-11 Oktober 2016; e. Joint Business Council Indonesia – Palestina, 12-14 Oktober 2016; f. Business Forum Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Kuwait, 2-3 November 2016; g. Pertemuan Gubernur Littoral, Kamerun dengan KADIN Indonesia dan BKPM Provinsi Bauchi, 13 Oktober 2016; h. Business Forum “Trade and Investment Opportunity in Ethiopia”, 14 Oktober 2016.


35

PENUTUP

IV A.

Kesimpulan

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah berhasil mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari sisi fisik pelaksanaan kegiatan, dimana rata-rata tingkat capaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada tahun 2016 mencapai 112,21%. Tingginya nilai capaian tersebut tentunya menandakan bahwa secara umum kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika selama tahun anggaran 2016 telah berjalan secara optimal.

B.

Tantangan Utama

Tantangan utama yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2016, antara lain: 1. 2.

3.

4.

C.

Ketidaksesuaian jadwal terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertemuan antara Pejabat Tinggi RI dengan Pejabat Tinggi di negara mitra. Dinamika perubahan situasi dan kondisi politik, ekonomi dan sosial, serta keamanan di negara mitra yang menyebabkan terhambatnya proses finalisasi dokumen perjanjian kerjasama. Masih terdapat stigma negatif terhadap negara-negara pasar non-tradisional, khususnya di kawasan Afrika dari K/L atau stakeholders terkait yang berdampak pada kurang optimalnya diplomasi RI ke Afrika dan negara-negara pasar nontradisional lainnya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan bezetting yang ada. Upaya Mengatasi Tantangan

Menghadapi berbagai tantangan di atas, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Asia pasifik dan Afrika secara konsisten melakukan koordinasi dengan Perwakilan negara mitra terkait dalam upaya penjadwalan ulang kegiatan tersebut pada periode mendatang. 2. Melakukan kegiatan prioritas baru lainnya (new initiatives) yang belum terdapat dalam Rencana Aksi tahun 2016 sesuai dengan arahan Pimpinan sebagai pengganti kegiatan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan berbagai faktor hambatan. 3. Mendorong peningkatan koordinasi dengan K/L terkait, Perwakilan RI di negaranegara pasar non-tradisional, serta para stakeholders terkait lainnya, untuk dapat


36

mengoptimalkan pelaksanaan diplomasi RI dengan fokus pada pemanfaatan potensi negara-negara pasar non-tradisional tersebut untuk kepentingan nasional. 4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan pada skala prioritas dan sesuai dengan arahan Pimpinan.

== o0o ==


37

KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2017 Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Desra Percaya KATA PENGANTAR

Recommend Documents