Kata Pengantar Tujuan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia adalah untuk menjamin ketersediaan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan energi nasional secara efisien dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) merupakan proyek percontohan yang melibatkan kerjasama para pihak untuk mewujudkan Pulau Sumba sebagai pulau yang mampu berkembang melalui penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sehingga dapat mendorong perekonomian yang inklusif dan berkeadilan gender dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba. Dengan sasaran 100% energi terbarukan dan 95% rasio elektrifikasi pada tahun 2025 Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) berupaya menjawab tantangan terkait pemanfaatan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan, dengan upaya meningkatkan penyediaan energi baru terbarukan, perumusan kebijakan dan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial budaya perempuan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Upaya lainnya adalah mendorong keterlibatan para pihak, mendorong investasi dan pendanaan untuk pengembangan energi baru terbarukan, penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait energi baru dan terbarukan. Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) juga merupakan upaya untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia yang diutarakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland pada Januari 2011 yaitu memperkuat inisiatif dan kebijakan terkait ekonomi dan energi melalui strategi pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment yang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Program ini sejalan dengan Catur Dharma Energi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik khususnya untuk Dharma Ketiga yaitu Pengembangan Energi Terbarukan secara masif. Lebih lanjut, program ini merupakan salah satu bentuk dukungan sektor energi terhadap komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konsevasi Energi, KESDM beserta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur selaku pengarah inisiatif program terus berupaya untuk mengambil inisatif multi pihak bersama dengan Hivos, Asian Development Bank, PT PLN (Persero) dan Kedutaan Besar Norwegia untuk Republik Indonesia serta berbagai instansi pemerintah, sektor swasta dan komponen masyarakat lainnya untuk menyusun Blueprint Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) 2012 – 2025. Blueprint memuat strategi dan rencana aksi pengembangan Sumba Iconic Island berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi Pulau Sumba dari sektor keenergian, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Diharapkan Blueprint ini dapat menjadi panduan, sumber inspirasi, dan informasi bagi para pengambil kebijakan, pelaku industri, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pengembangan pulau berbasis energi baru terbarukan di Indonesia, dan juga dunia. Jakarta, 10 Maret 2014 Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana
OUTLINE BLUEPRINT Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) I.
POLA PIKIR PENYUSUNAN BLUEPRINT SUMBA ICONIC ISLAND
II.
PENDAHULUAN
III. VISI DAN MISI IV. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 4.1 Kondisi Saat ini 4.2. Kondisi yang Diharapkan V. SASARAN, PELUANG DAN TANTANGAN VI. STRATEGI VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.1 Penyediaan Energi BaruTerbarukan 7.2 Perumusan Kebijakan dan Peraturan terkait Energi Baru Terbarukan 7.3 Keterlibatan Para Pihak 7.4 Investasi, Pendanaan dan Promosi 7.5 PeneliRan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan 7.6 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia VIII. KELEMBAGAAN LAMPIRAN ROAD MAP
I. POLA PIKIR PENYUSUNAN BLUEPRINT Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island)
1
II. PENDAHULUAN Pulau Sumba telah dipilih sebagai calon The Iconic Island of Renewable Energy berdasarkan dari studi yang dilakukan oleh Hivos bersama Winrock Sumba terpilih dengan perRmbangan sebagai berikut: § Mempunyai akses terhadap energi modern yang rendah (rasio elektrifikasi sebesar 24,5% tahun 2010); § Hingga kini Sumba sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (85% pembangkit listrik dari BBM); § BBM dikirim dari daerah lain di Indonesia, memerlukan biaya pengangkutan yang mahal; § Sumba kaya akan potensi energi terbarukan (air, bioenergi, angin dan matahari) § Sekitar 20% penduduk Sumba masih tergolong sebagai masyarakat miskin
2
III. VISI DAN MISI 3.1 Visi Visi Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) adalah terjaminnya penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang dapat mendorong perekonomian yang inklusif dan berkeadilan gender dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba
3.2 Misi Misi Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) adalah : 1. Menjamin ketersediaan energi domesRk melalui pengelolaan energi baru terbarukan 2. Meningkatkan nilai tambah sumber energi baru terbarukan 3. Mengelola energi secara berkelanjutan termasuk memperhaRkan pelestarian fungsi lingkungan 4. Menyediakan energi dengan harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat kurang mampu dan untuk daerah terRnggal 5. Mengembangkan kemampuan lokal dalam bidang pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka pengusahaan sumber daya energi baru menuju kemandirian daerah 6. Memanfaatkan energi secara efisien 7. Mengembangkan perekonomian yang berkeadilan gender melalui pemanfaatan teknologi energi 3 terbarukan
IV. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 4.1 Kondisi saat ini Kondisi Keenergian di Pulau Sumba pada saat ini adalah : § Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 § Potensi sumber daya energi baru terbarukan cukup besar (hydro 15 MW, angin 168 MW*), dan Rngkat radiasi surya 5 kWh/m2/hari yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat § Akses masyarakat terhadap energi masih terbatas, rasio elektrifikasi sebesar 24,5% pada tahun 2010, dan 29.3% pada tahun 2013 dengan konsumsi listrik perkapita sebesar 42 kWh (rata-‐rata nasional sebesar 591 kWh) § Pangsa konsumsi BBM : 85% dari penyediaan energi listrik § Infrastruktur energi masih kurang § Kemampuan daya beli energi masyarakat Sumba masih rendah *sumber dari AWS true power
4
IV. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 4.1 Kondisi saat ini Kondisi Lingkungan di Pulau Sumba pada saat ini adalah : § Secara umum, Pulau Sumba adalah pulau yang sangat kering dibanding wilayah Indonesia lain. § Musim kering berlangsung 8-‐9 bulan, sedangkan musim hujan 3-‐4 bulan sebagai dampak global perubahan iklim § Permukaan humus tanah yang cenderung Rpis karena struktur bebatuan dengan tutupan vegetasi kecil yang rentan erosi § Ketersediaan air bersih yang sulit dijangkau masyarakat § Berkurangnya luas tutupan hutan di pulau Sumba, dimana tahun 1997 hanya tersisa 10%, 2000 menjadi hanya sekitar 6,5% dari nilai ideal minimal 30%. *sumber dari Renewable Energy Assessment Report Hivos-‐Winrock, 2010 5
IV. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 4.1 Kondisi saat ini Kondisi Sosial di Pulau Sumba pada saat ini adalah : § Sistem kasta (Maramba, Ata dan Anak Belis) di Pulau Sumba menciptakan kesenjangan besar dalam kepemilikan tanah, kesempatan membuat keputusan dan pendapatan. Taraf hidup sebagian besar orang dari kasta rendah di Pulau Sumba (Ata & Anak belis) sangat rendah dan cenderung dibawa keluar dari proses pengambilan keputusan di Rngkat desa atau dalam praktek tradisi. § Selain sistem kasta, kaum lelaki juga memiliki kekuasaan lebih Rnggi dalam hal kepemilikan aset dan pengambilan keputusan § Kondisi sanitasi dan kebersihan dari orang Sumba masih rendah dengan buruknya kondisi dapur, tangki air dan lingkungan sekitar mereka. 41% orang Sumba masih memiliki kebiasaan untuk buang air besar di lapangan terbuka (halaman belakang) § Tingginya angka penyebaran malaria, ISPA dan malnutrisi pada perempuan dan anak-‐anak § 43% perempuan menjadi pekerja rumah tangga dengan beban kerja besar termasuk pemenuhan kebutuhan keluarga (memasak, mengambil air dan kayu bakar serta mengurus ternak berukuran kecil) § Tingginya angka buta huruf terutama dikalangan perempuan *sumber dari Socio-‐Economic-‐Gender Baseline Survey. JRI. Hivos. Februari 2013
6
IV. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 4.1 Kondisi saat ini Kondisi Ekonomi di Pulau Sumba pada saat ini adalah : § NTT merupakan lima dari provinsi dengan angka kemiskinan yang Rnggi (Lap. MDGs 2011). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Juli 2010. Dan Sumba memiliki prosentase kemiskinan sebesar 32,02%. § Telepon selular telah menjadi bagian dari tren masyarakat Sumba saat ini, pengeluaran untuk rokok (bagi pria), upacara adat dan transportasi merupakan pengeluaran terbesar dilakukan oleh mayoritas masyarakat § 96% masyarakat adalah petani atau peternak dimana sebagian besar untuk konsumsi sendiri. § Hanya 39% dari keluarga petani bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari ternak mereka menaikkan, karena ternak dimaksudkan lebih untuk upacara adat.
Sumber dari Baseline Survey Social, Economic and Gender Hivos-‐JRI 2013
7
4.2 Kondisi yang diharapkan §
Meningkatnya akses masyarakat terhadap energi
§
Meningkatnya keamanan pasokan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan
§
Tersedianya infrastruktur energi yang memadai
§
Meningkatnya efisiensi penggunaan energi
§
Berkembangnya industri dan perekonomian daerah yang inklusif dan berkeadilan gender sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli energi.
§
Berkembangnya kelompok-‐kelompok perempuan yang berdaya secara ekonomi dan sosial
8
V. SASARAN, PELUANG DAN TANTANGAN 5.1 Sasaran § § §
Terwujudnya konsumsi energi per kapita minimal sebesar 7 SBM (10 SBM KEN) dan rasio elektrifikasi 95% (RUKN) pada tahun 2025 Terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi baru terbarukan sebesar 100% pada tahun 2025. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui kegiatan produkRf dengan memanfaatkan energi terbarukan
5.2 Peluang § § § § §
Peningkatan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (bioenergi, mikrohidro, angin dan surya) Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan meningkatkan kebutuhan energi pulau sumba dan kemampuan / daya beli masyarakat Pasar energi masih terbuka yang akan menjadi daya tarik investasi swasta yang diperlukan dalam pembangunan sektor energi Perubahan gaya hidup yang mempengaruhi pola kebutuhan energi masyarakat Pengenalan teknologi dan peralatan energi yang efisien 9
5.3 Tantangan §
Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas masyarakat tentang energi baru terbarukan
§
Pusat konsumen energi yang terpisah-‐pisah sehingga diperlukan perencanaan sistem transmisi dan distribusi dari energi listrik
§
Rencana sistem energi baru terbarukan yang terintegrasi di pulau sumba belum opRmal
§
Keterbatasan data dan informasi tentang potensi dan hasil studi kelayakan energi baru terbarukan
§
KeRdakpasRan faktor eksternal yang bisa berdampak negaRf terhadap keekonomian energi baru terbarukan
§
Faktor geografis yang mempersulit aksesibilitas
§
Rendahnya prioritas alokasi anggaran untuk pengembangan energi baru terbarukan
§
Kuatnya budaya patriarkhi yang meminggirkan perempuan dalam hal ekonomi dan sosial
10
VI. STRATEGI §
Penyediaan energi baru terbarukan
§
Perumusan kebijakan dan peraturan baik di Rngkat pusat maupun daerah terkait pengembangan energi baru terbarukan termasuk menyediakan kebijakan di Rngkat daerah untuk mendorong pemenuhan hak-‐hak ekonomi dan sosial budaya perempuan dalam pengembangan program energi baru terbarukan
§
Mendorong keterlibatan para pihak yang melipuR kementerian teknis terkait, BUMN, sektor swasta, perguruan Rnggi, lembaga donor lokal maupun internasional, LSM, dan masyarakat
§
Mendorong investasi, pendanaan dan promosi untuk mengembangkan energi baru terbarukan.
§
PeneliRan dan Pengembangan terkait energi baru terbarukan
§
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait energi baru terbarukan
11
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.1. Penyediaan Energi Baru Terbarukan §
Menyiapkan infrastruktur penyaluran tenaga listrik (tansmisi dan distribusi) sampai ke pusat kebutuhan beban.
§
Mendorong pengalihan pemanfaatan energi fosil menjadi energi baru terbarukan baik untuk transportasi, industri, dan pembangkitan tenaga listrik melalui pola mandatory atau pemberian subsidi/insenRf.
§
Menyiapkan depot-‐depot bahan bakar nabaR yang dekat ke konsumen
§
Pengalokasian lahan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar nabaR
§
Penentuan lokasi yang memiliki potensi air/angin/arus laut/matahari sebagai lokasi pembangunan pembangkt tenaga listrik.
§
Melakukan efisiensi pemanfaatan energi serta diversifikasi energi berbasis energi baru terbarukan
§
Penyediaan fasilitas pencampuran dan pendistribusian bahan bakar nabaR di wilayah setempat
§
Menyiapkan sistem jaringan pintar (smart grid system) untuk proses penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan energi listrik. 12
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.2 Perumusan Kebijakan dan Peraturan terkait Energi Baru Terbarukan Kebijakan Utama § Penyediaan energi melalui : • penjaminan ketersediaan pasokan energi • pengopRmalan produksi energi • pelaksanaan konservasi energi § Pemanfaatan energi melalui : • efisiensi pemanfaatan energi • diversifikasi energi. § Untuk daerah off-‐grid, penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian dengan tetap memperRmbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat Rdak mampu dalam jangka waktu tertentu § Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan § Pengarusutamaan gender di berbagai program energi baru terbarukan yang dikembangkan 13
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.2 Perumusan Kebijakan dan Peraturan terkait Energi Baru Terbarukan Kebijakan Pendukung : § pengembangan infastruktur energi termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi baru terbarukan § kemitraan pemerintah dan dunia usaha § pemberdayaan masyarakat § penelitan dan pengembangan serta pendidikan dan pelaRhan § Menyusun pola kelembagaan badan usaha dan pola pemberian subsidi/insenRf (Off Grid atau Off Area) bagi usaha penyediaan energi baru terbarukan.
14
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.3 Keterlibatan dan Peran Para Pihak §
MengopRmalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dengan mendorong kegiatan produkRf melalui program Desa Mandiri Energi.
§
MengopRmalkan proses perizinan (lahan dan operasional) terkait pengembangan proyek energi baru terbarukan
15
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.4 Investasi, Pendanaan dan Promosi §
Membangun skema pengembangan Program Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) untuk skala komersial
§
Studi kelayakan untuk idenRfikasi sistem pendanaan /pinjaman lunak atau dana bergulir
§
Mendorong kerjasama lokal dan internasional dalam hal penelitan dan pengembangan serta pendidikan dan pelaRhan untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
§
Mendorong kerjasama lokal dan internasional dalam hal implementasi Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonik Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) sebagai benchmarking penyediaan kebutuhan energi bagi wilayah kepulauan berbasis energi baru terbarukan.
§
Pembangunan proyek percontohan (pilot project) dan proyek riset pengembangan energi baru terbarukan baik yang didanai oleh Kementerian/Lembaga/Universitas/ LSM Lokal atau Asing.
§
Peningkatan akses masyarakat terhadap energi baru terbarukan melalui sosialisasi, edukasi dan penyediaan energi baru terbarukan yang memenuhi aspek keekonomian dan kemanusiaan.
16
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.5 PeneliTan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan §
Melakukan studi kelayakan atas pengembangan energi baru terbarukan
§
Evaluasi proyek / pembelajaran / opRmalisasi faktor teknis dan non-‐teknis pilot proyek energi baru terbarukan
§
Mengembangkan panduan prakRk terbaik dari pengembangan proyek energi baru terbarukan
§
Pengembangan model bisnis rantai pedangangan yang memanfaatkan energi baru terbarukan
17
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN 7.6 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia §
Mengembangkan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk aspek teknis dan non teknis terkait energi baru terbarukan di Rngkat pusat, daerah maupun pada Rngkat masyarakat awam
18
VIII. KELEMBAGAAN KOMITE PENGARAH KELOMPOK KERJA I Kebijakan dan Kelembagaan
KOMITE PELAKSANA Koordinator: Dirjen EBTKE SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA II Dukungan Koordinasi
Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
(Koordinator Nasional) Dirjen EBTKE, Hivos, ADB
KELOMPOK KERJA III Promosi, Kerjasama dan Pendanaan
Kantor Program Sumba Iconic Island (Provinsi & Kabupaten Sumba) 19
Komite Pengarah SUMBA ICONIC ISLAND No
InsTtusi
1
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: -‐ Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) – Direktorat Bioenergi dan Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan -‐ Badan Litbang ESDM -‐ Badan Diklat ESDM
2
Direktorat Energi, Telekomunikasi dan InformaRka, BAPPENAS
3
KedepuRan Urusan Ketenagalistrikan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4
KedepuRan Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5
KedepuRan Urusan Infrastruktur, Kementerian Pembangunan Daerah TerRnggal
6
Direktorat Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri
7
Kementerian Lingkungan Hidup : -‐ KedepuRan Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Gas -‐ KedepuRan Urusan Kajuan Kebijakan Wilayah dan Sektor
8
Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan
9
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10
Pemerintah Daerah : Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur
11
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur
15
Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur
16
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
20
Komite Pelaksana SUMBA ICONIC ISLAND No
InsTtusi
1
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) – Direktorat Bioenergi dan Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan
2
Hivos
3
Asian Development Bank
4
Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia
21
KELOMPOK KERJA SUMBA ICONIC ISLAND Kelompok Kerja (POKJA) Kelompok Kerja Kebijakan dan Kelembagaan
TUGAS • • •
•
Menyusun Bluepint dan Roadmap pelaksanaan program pengembangan IdenRfikasi kebijakan pendukung (termasuk insenRf) MengidenRfikasi kendala di sisi regulasi nasional dan lokal (provinsi dan kabupaten) dan koordinasi untuk mengatasi kendala tersebut Menyiapkan dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (capacity building) melalui pendidikan dan pelaRhan
INSTITUSI TERKAIT Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pembangunan Daerah TerRnggal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappeda Provinsi NTT, Bappeda Kabupaten Sumba Timur, Bappeda Kabupaten Sumba Tengah, Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya, Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Hivos, ADB/ Castlerock,
22
KELOMPOK KERJA SUMBA ICONIC ISLAND Kelompok Kerja (POKJA) Kelompok Kerja Penyediaan dan Pemanfaatan Energi
•
•
TUGAS
INSTITUSI TERKAIT
Memfasilitasi kegiatan pembangunan fasilitas energi seperR pembangkit, jaringan dan pemanfaatan energi Menyiapkan dan mengimplementasikan kegiatan-‐ kegiatan ekonomi produkRf
PT PLN Wilayah Provinsi NTT, Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BPPT, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat, PT PLN (Persero) Pusat, PT PLN (Persero) Area Sumba, PT Sumberdaya Sewatama, PT Nagata Bisma ShakR, InsRtut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Hivos, Winrock InternaRonal, Universitas Nusa Cendana, Yayasan Sumba Sejahtera, Yayasan Alam Lestari, ADB/Castlerock ConsulRng
23
KELOMPOK KERJA SUMBA ICONIC ISLAND Kelompok Kerja (POKJA) Kelompok Kerja Promosi, Kerjasama dan Pendanaan
TUGAS • • •
INSTITUSI TERKAIT
Memfasilitasi dan mengembangkan Kementerian ESDM, Hivos, Yayasan Sosial Donders, kegiatan kerjasama program Max FM Radio (Sumba Timur), Vox Mundi Radio Menyusun skema dan mekanisme (Sumba Barat Daya), ADB/Castlerock ConsulRng pendanaan yang menarik Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pemangku kepenRngan dan warga masyarakat lokal yaitu masyarakat Pulau Sumba
24
LAMPIRAN
KEGIATAN KESDM DALAM MENDUKUNG SUMBA ICONIC ISLAND KABUPATEN
2011
2012
2013
SUMBA BARAT
DAK Lisdes EBT Rp. 2,2 M
-‐ -‐
DAK Lisdes EBT Rp.1,2 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 400 unit
-‐ -‐
DAK Lisdes EBT Rp.4,9 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 125 unit
SUMBA BARAT DAYA
-‐
-‐ -‐
DAK Lisdes EBT Rp.1,4 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 400 unit
-‐ -‐
DAK Lisdes EBT Rp.5,2 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 125 unit Pembangunan 85 unit Biogas kapasitas 6m3/unit
DAK Lisdes EBT Rp.0,9 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 400 unit PLT Hybrid 30 KW Pembangunan 50 unit Biogas kapasitas 5m3/unit
-‐ -‐
DAK Lisdes EBT Rp.1,2 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 400 unit
-‐ -‐
-‐
SUMBA TIMUR
Pembangunan 25 unit Biogas Rumah Tangga DAK Lisdes EBT Rp.2,2 M
DAK Lisdes EBT Rp. 2,2 M
-‐ -‐ -‐ -‐
SUMBA TENGAH
DAK Lisdes EBT Rp. 2,2 M
-‐ -‐
-‐
-‐
DAK Lisdes EBT Rp.5 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 125 unit PLT Gasifikasi Biogas 30 KW
DAK Lisdes EBT Rp.5,1 M Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 125 unit
2014 (RENCANA) -‐ DAK Lisdes EBT Sumba Barat: Rp 4,9 M -‐ DAK Lisdes EBT Sumba Barat Daya: Rp. 5,2 M -‐ DAK Lisdes EBT Sumba Tengah : Rp. 5,1 M -‐ DAK Lisdes EBT Sumba Timur : 5 M -‐ Implementasi Pemanfaatan Tungku Hemat Energi sebanyak 300 unit untuk seRap Kabupaten -‐ Pembangunan 50 unit Biogas kapasitas 6m3 untuk Kabupaten Sumba
PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK
SKENARIO PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK TAHUN 2025
Keterangan: • Skenario A: energi angin tanpa cadangan dari energi air (hydro), 60% dari Bahan Bakar NabaR (BBN) / biofuel • Skenario B: 7 MW cadangan hydro ditambah RoR hydro, energi angin dan surya 6% dari BBN • Skenario C: 7 MW cadangan hydro ditambah run off river hydro, 20%-‐25% dari BBN • Skenario D: 7 MW cadangan hydro tapi ditambah 5 MW energi angin, 20%-‐25% dari BBN
PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI FINAL
Sumber : data penyaluran BBM Pertamina dan BPS (diolah)
PETA POTENSI ENERGI ANGIN
POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO
IX. ROAD MAP
TIM PENGEMBANGAN SUMBA ICONIC ISLAND
