Oleh: Maritje Hutapea Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Oleh: Maritje Hutapea Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ruang Grand Duke Lantai 17, Marquee Cyber 2 Tower, Jakarta, 4 Februari 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1

I.

KONDISI KEENERGIAN SAAT INI

II. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL III. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN EBT IV. UPAYA MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN EBT V. PEMBANGUNAN ENERGI BARU TERBARUKAN

VI. TANTANGAN DAN RENCANA KE DEPAN VII. LAMPIRAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2

I.

Kondisi Keenergian Saat Ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3

Bauran Energi Nasional

1. Energi telah menjadi kebutuhan mendasar

 Total Bauran Energi Nasional : 215 MTOE (2013).

2. Pertumbuhan Kebutuhan Energi Rata-rata 7 % per tahun 3. Kebutuhan energi masih sangat tergantung kepada energi fosil (94%)

Gas

23 % BBM

4. Potensi Energi Baru Terbarukan Relatif Besar tetapi Pangsa energi terbarukan masih sangat kecil (6%)

Batubara

30%

41 %

5. Ratio elektrifikasi : 84,35% (2014) EBT 6%

6. Sektor energi sangat erat kaitannya dengan lingkungan


4

Category :

NAD 89,72%

Sumut 87,62%

Riau 77,56%

Kaltim 80,45%

Kalteng 66,21%

Kepri 69,66%

> 70 %

Gorontalo 67,81%

Kalbar 95,55%

Sulut 81,82%

50 - 70 %

Malut 87,67%

< 50 %

Papua Barat 75,53% Sumsel 70,90%

Sumbar 80,22%

Sulbar 67,60%

Sulteng 71,02%

Babel 97,13%

Jambi 75,14%

Jakarta 99,99%

Bengkulu 77,53% Lampung 77,55%

Sultra 62,51% Kalsel 81,61%

Bali 78,08%

Banten 86,27% Jabar 80,15%

Tahun Realisasi Berdasarkan Draft RUKN

2008

Jateng 86,13% 2009

DIY 80,57% 2010

65,10% 65,79% 67,15%

Jatim 79,26%

Maluku 78,36%

Sulsel 81,14% NTB 64,43%

2011

2012

72,95%

76,56%

2013

Papua 36,41%

NTT 54,77% 2014

2015

2016

2017

2018

2019

80,51% 84,35% 87,35% 90,15% 97,25% 95,15% 97,35%


5

Persentase Kapasitas Pembangkit

Total Kapasitas Terpasang Pembangkit:

53.733 MW (PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW) Persentase Pemakaian Listrik Per-golongan

Konsumsi Energi Listrik

Produksi Tenaga Listrik*)

199 TWh

228 TWh

Rasio Elektrifikasi Nasional

84,35% Persentase Bauran Energi Air Lain-Lain 0.4% BBM Panas 6.5% 11.7% Bumi 4.4% Gas 24.2% Batubara 52.8%

*)

Kondisi Kelistrikan (Awal Maret 2015)

Total Sistem Indonesia = 24 Sistem (5 Normal; 14 Siaga; dan 5 Defisit) Catatan: Normal = Cadangan > 20%; Siaga = Cadangan < 1 Unit Tebesar; Defisit = Pemadaman Sebagian

Hanya PLN dan IPP


6

NO

ENERGI BARU TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD (%)

1

Hidro

75.000 MW

5.250 MW

7,0 %

2

Panas Bumi

29.475 MW

1.403,50 MW

4,8 %

3

Biomassa

32.000 MW

1.740,40 MW

5,4 %

4

Surya

5

4,80 kWh/m2/day

71,02 MW

-

Angin dan Hybrid

3 – 6 m/s

3,07 MW

-

6

Samudera

61 GW ***)

7

Uranium *) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat **) Sebagai pusat penelitian, non-energi

3.000 MW *)

0,01 MW ****) 30,00 MW **)

-

***) Sumber: Badan Litbang ESDM, 2014 ****) Prototype BPPT


7

II.

Kebijakan Energi Nasional


8

1. KONSERVASI ENERGI: meningkatkan efisiensi energi pada sisi suplai dan permintaan di sektor industri, transportasi , rumah tangga dan komersial 2. DIVERSIFIKASI ENERGI: meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi ENERGI BARU a. b. c. d. e.

Batubara Tercairkan, Gas Metana Batubara, Batubara Tergaskan, Nuklir, Hidrogen.

ENERGI TERBARUKAN a. b. c. d. e. f.

Panas Bumi, Air, Bioenergi, Surya, Angin, Arus dan gelombang laut


9

Bussiness As Usual 450 Juta TOE

SAAT INI

400 Juta TOE

290 Juta TOE

EBT 6%

 ENERGI PRIMER EBT: 13 MTOE  PANAS BUMI : 6 MTOE  BIOFUEL : 4 MTOE  BIOMASSA : 2 MTOE  AIR : 1 MTOE

Gas Bumi 24% Minyak Bumi 41% 2014

EBT

Batubara 30%

Batubara 29%

Batubara 29%

KONSERVASI ENERGI PRIMER 11%

23%

EBT 17%

215 Juta TOE

 TOTAL ENERGI PRIMER NASIONAL 215 MTOE

TARGET 2025

Gas Bumi 22%

Gas Bumi 22%

Minyak Bumi 32%

Minyak Bumi 25%

2020

2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

10

Bauran Energi Primer (PP 79/2014)

Minyak Bumi 25% ~ 96 MTOE

Gas Bumi 22% ~ 76,75 MTOE

2025: 115 GW Komposisi Kapasitas Pembangkit

60% Fosil

40% EBT

68,2 GW

46,8 GW

Batubara 30% ~ 113,45 MTOE

EBT 23% ~ 84,15 MTOE


11

III.

Rencana Strategis Pengembangan EBT


12


13

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI: Produksi Biodiesel 4,3-10 juta KL

1. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat untuk mendorong investasi; (ii) pemanfaatan aneka energi baru terbarukan dan bioenergi untuk pembangkit listrik dan (iii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

Produksi Bioethanol 0,34-0,93 juta KL

Pilot Project PLT Arus Laut 1 MW

2. Meningkatkan Aksesibilitas: penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya. 3. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) kampanye hemat energi , (ii) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) peningkatan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) peningkatan peran dan kapasitas perusahaan layanan energi (ESCO), (v) pengembangan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi di industri, (vi) optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi (PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi).

BAURAN EBT 10%-16% INTENSITAS ENERGI PRIMER

463,2 SBM/MILIAR RP.

Pilot Project Reaktor Daya PLTN 10 MW

Pembangunan perkebunan bioenergi

Tambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT 7,5 GW

4. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA, diantaranya : (i) insentif untuk percepatan pembangunan PLTA, yaitu dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik dan penyediaan lahan, (ii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA.

Konservasi Energi: Audit Energi, SKEM, Label HE, ISO 50001, Sosialisasi , ESCO, Pilot Projet PJU HE

* Sumber: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019


14

Batubara; 50%

EBT; 25% Gas, 25%

Pangsa pembangkit listrik berbasis EBT adalah 25%, atau 8.750 MW, terdiri dari: 

Panas bumi (1.751 MW, 20%),



Hidro (2.438 MW, 28%),



Bioenergi (1.156 MW, 13%),



Surya, angin, laut dan EBT lainnya (3.405 MW, 39%).

Anggaran yang diperlukan adalah USD 29,8 miliar atau sekitar Rp.402 Triliun.


15

IV.

Upaya Mempercepat Pengembangan EBT


16

NO

REGULASI

KEBIJAKAN

Feed-in Tariff untuk PLT berbasis

1

PerMen ESDM No.19/2015

2

PerMen ESDM No. 17 Tahun 2014

Harga patokan tertinggi untuk PLT Panasbumi

3

PerMen ESDM No. 27 Tahun 2014

Feed-in Tariff untuk PLT Biomassa

4

Sedang dipersiapkan

hidro

dan Biogas

Feed-in Tariff untuk PLT Surya, PLT Surya Rooftop dan PLT Bayu/Angin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17

1. MENYUSUN REGULASI DAN KEBIJAKAN

6. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR ENERGI Melalui APBN, APBD dan DAK untuk membangun infrastruktur energi untuk perdesaan lebih memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik sesuai potensi energi terbarukan setempat.

Perlu mendorong kebijakan dan regulasi untuk mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional.

2. MENCIPTAKAN PASAR

7.

 Edukasi dan pelatihan di bidang perencanaan pemanfaatan energi terbarukan.  Pelatihan kepada Lembaga Pembiayaan  Meningkatkan jaringan informasi melalui asosiasi atau jejaring terkait dengan energi terbarukan.

Melalui pemanfaatan EBT, penugasan PT PLN (Persero) untuk membeli energi listrik dari energi baru terbarukan

3. MENYUSUN SNI Menyusun rancangan SNI terkait dengan peralatan pembangkit energi baru terbarukan

8.

4. MEMBUAT FEED-IN TARIFF DAN CEILING PRICE Penerbitan Permen ESDM yang mengatur FiT dan ceiling price energi listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan.

5. MEMBERI KEMUDAHAN DAN INSENTIF EBT Prosedur perijinan usaha penyediaan tenaga listrik dari energi baru terbarukan yang lebih mudah.

MENINGKATKAN CAPACITY BUIDING

MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERALATAN PLTM dan PLTA Penelitian dan informasi teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan melalui kerjasama dengan badan litbang dan instansi terkait

9.

MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL  Meningkatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan.  Pertukaran informasi terkait regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan negara lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

18

a. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2012 : PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN (Anggaran APBN-KESDM) RUANG LINGKUP  Pembangunan PLTMH Off-Grid;  Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid; PLTS Rooftop dan Percontohan PLTS Terinterkoneksi Jaringan PLN (On-grid)  Pembangunan PLT Hybrid Surya–Angin;  Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;  Pembangunan Percontohan EBT (Inisiasi Pemerintah)

b. PERATURAN MENTERI ESDM : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG ENERGI SKALA KECIL RUANG LINGKUP  Pembangunan PLTMH Off-Grid;  Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off-Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;  Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;  Pembangunan PLT Hybrid Surya–Angin;  Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat Off-Grid yang rusak;  Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;  Rehabilitasi instalasi biogas.

 Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design)


19

V.

Pembangunan Energi Baru Terbarukan


20

No.

Kegiatan

1 Pembangunan PLTMH (Off-Grid )

Sumber Tahun Dana APBN 2011

Unit 8

Kapasitas Jumlah Jumlah Jumlah (kW) Sambungan Kabupaten Provinsi 216 677 8 8

2 3 4 5

Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid Pembangunan PLTS Terpusat Interkoneksi 1 MWp Pembangunan PLT Hybrid Bantuan Alat Produktif

APBN APBN APBN APBN

2012 2012 2012 2012

117 3 3 5

1.755 3.000 73 -

10.272 320 -

83 3 2 5

25 2 2 5

6 7 8 9

Pembangunan PLTMH (On-grid dan Off-Grid ) Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid Pembangunan PLTS Terpusat Interkoneksi 1 MWp Pembangunan PLT Hybrid

APBN APBN APBN APBN

2013 2013 2013 2013

11 119 2 1

1.301 3.275 2.000 20

2.345 17.246 -

11 86 2 1

10 28 2 1

10 Pembangunan PLTMH 11 Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid

APBN APBN

2014 2014

14 87

651 2.650

2.106 12.534

14 60

14 27

12 13 14 15

APBN APBN APBN APBN

2015 2015 2015 2015

14 141 1 21 547

1.193 5.545 75 3.425 25.180

2.300 24.295 72.095

13 54 1 14 357

8 19 1 11 163

Pembangunan PLTMH Off-grid Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid Pembangunan PLTS On-Grid Pembangunan PLTS Hybrid JUMLAH

Keterangan: *) tersebar di daerah perdesaan, pulau-pulau kecil terdepan dan daerah perbatasan


21

Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik tahun 2014:  Tercatat sekitar 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota;  Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: • Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37%) tidak ada SD (termasuk MI); • Terdapat 275 kecamatan (3,89%) tidak ada SLTP; • Terdapat 816 kecamatan (11,54%) tidak ada SLTA; • Sebanyak 117 kecamatan (1,65%) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu). • Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar dengan bangunan; • Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN, diantaranya sebanyak 2.519 desa belum menikmati akases terhadap energi listrik; • Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19%) tidak ada penerangan di jalan utama desa; • Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

 Teridentifikasi sebanyak 256 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.  Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

22

VI.

Tantangan Pengembangan EBT dan Rencana ke Depan


23

 Biaya produksi listrik dari pembangkit EBT relatif lebih tinggi sehingga di beberapa lokasi aplikasinya menjadi kurang kompetitif jika dibandingkan dengan biaya produksi listrik dari pembangkit konvensional (umumnya beberapa komponen PLT EBT masih diimpor);  Terbatasnya SDM yang dapat mengelola dan merawat PLT EBT, sehingga dalam beberapa kasus, PLT EBT yang dibangun tidak dapat dioperasikan dengan baik;  Minat investor yang terbatas untuk berinvestasi di bidang EBT;  Keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan untuk EBT;  Pada umumnya EBT bersifat intermittent dan tidak dapat ditransportasikan (harus dibangkitkan di lokasi setempat). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

24

• •

Pemanfaatan energi baru terbarukan terus meningkat dalam rangka memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca; Untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan, Pemerintah akan melanjutkan untuk :  Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan energi baru terbarukan (akademisi, pelaku usaha, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat);  Menyediakan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi (kebijakan fiskal, subsidi EBT, kebijakan Feed-in Tariff, membentuk pasar melalui kebijakan mandatori, kebijakan investasi, dll.);  Mendorong pengembangan industri lokal di bidang teknologi, manufaktur dan jasa EBT;  Mendorong institusi pendanaan/perbankan nasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan EBT;  Mengalokasikan pendanaan Pemerintah (APBN dan APBD) untuk pembangunan infrastruktur EBT khususnya di daerah terpencil, pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan;  Meningkatkan kerjasama internasional;  Menyederhanakan prosedur perizinan (one-stop service).

• •

Mengundang investor (dalam dan luar negeri) untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan dengan mekanisme investasi dan insentif yang lebih atraktif; Mendorong pengembangan SDM, terutama dalam bidang perencanaan dan pengelolaan/pengoperasian PLT EBT.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 25

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Terima kasih

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1, MENTENG, JAKARTA 10320 Phone: +62 21 39830077 Fax: +62 21 31901087 www.ebtke.esdm.go.id


26

VII.

LAMPIRAN


27

Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, PLTS Terpusat Off-Grid 15 kWp


28

Desa Klayili, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, PLTS Terpusat Off-Grid 15 kWp


29

Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, PLTS Terpusat Off-Grid 15 kWp


30

Desa Sarae Ruma, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, PLTS Terpusat Off-Grid 50 kWp


31

Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, PLTS Terpusat Off-Grid 30 kWp


32

Oleh: Maritje Hutapea Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Recommend Documents