Oleh: Maritje Hutapea Direktur Bioenergi. Disampaikan pada : Dialog Kebijakan Mengungkapkan Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Di kt t Jenderal Direktorat J d l Energi E i Baru B Terbarukan T b k dan d Konservasi K i Energi E i Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA UNTUK MENINGKATKAN AKSES ENERGI DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN Oleh: Maritje Hutapea Direktur Bioenergi

Disampaikan pada : Dialog Kebijakan ‘Mengungkapkan Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia’

Jakarta, 29 Februari 2012 EBTKE-ESDM 2012 , 1 © EBTKE KESDM - 2011


LATAR BELAKANG Bauran Energi Primer Nasional 20 2010 10 1081 10 81 Juta SBM

EBT 5%

Gas Bumi 24%

1.

Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi

2.

Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:

Minyak B i Bumi 47%

Batubara 24%

a.

Rasio elektrifikasi tahun 2011 sebesar 72.95% (sekitar 16,5 juta rumah tangga masih belum berlistrik)

b.

Konsumsi energi per kapita Indonesia masih relatif rendah, yaitu pada tahun 2009 sebesar 590 kWh per kapita (Malaysia sudah mencapai 3614 kWh per kapita)

c.

Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau l l terluar t l pada d umumnya belum b l mendapatkan d tk akses k energi)i) masih sangat terbatas;

3.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat rakyat.

4.

Undang-undang No. 30 Tahun 2007 mengamanatkan ; •

Elastisitas El ti it Energi E i = 1,60 1 60 Pangsa Energi Non Fosil < 5% •

Pasal 7 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah d daerah h menyediakan di k ddana subsidi b idi untuk t k kkelompok l k masyarakat k t tid tidakk mampu. Pasal 19 mengamanatkan bahwa energi merupakan hak setiap warga negara Indonesia EBTKE-ESDM 2012 , 2 © EBTKE KESDM - 2011


KENDALA DAN TANTANGAN PENYEDIAAN ENERGI NASIONAL

•

• •

• • • •

Kondisi geografis Indonesia: g negara g kepulauan p yyangg sangat g luas ((± 17.000 ppulau)) mengakibatkan g masih banyak y daerah ¾ Sebagai terpencil yang tidak memungkinkan untuk menyediakan energi secara tersentralisasi, padahal sumber energi fosil terdapat di wilayah-wilayah tertentu ; ¾ Keterbatasan infrastruktur untuk transportasi dan distribusi energi fosil, terutama hasil olahan minyak b i bumi; ¾ Untuk daerah terpencil, pemanfaatan sumber energi setempat menjadi prioritas. Populasi Indonesia yang sangat tinggi. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 238 juta jiwa; Kebergantungan yang tinggi terhadap minyak bumi: ¾ Cadangan energi fosil, terutama minyak bumi sangat terbatas; Ti k t kkonsumsii minyak i k bumi b i dalam d l negerii tid ti k t produksi d k i minyak i k bbumii ¾ Tingkat tidakk sesuaii ddengan tingkat nasional. Kebijakan harga energi yang belum merefleksikan harga keekonomiannya / kebijakan subsidi harga energi Penerapan subsidi terhadap energi konvensional mengakibatkan pengembangan energi setempat seperti baru dan terbarukan menjadi terhambat; Kemampuan masyarakat lokal untuk mengembangkan energi di daerah terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas; Sinkronisasi antara Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah masih kurang. EBTKE-ESDM 2012 , 3 © EBTKE KESDM - 2011


TARGET PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 21,9 % Gas

4,8% EBT

EBT 3%

BAU 46,9 % Minyak

EBT 17%

Gas 21%

26,4 %

PERATURAN PRESIDEN No. 5/2006

Minyak 42%

Batuba ra

Gas 30%

Batubara 34%

3298 Juta SBM

Minyak 20%

25% EBT

Batubara 33%

20% Gas

3200 Juta SBM

17%

4,8 % 26,4 % 21,9% ,

Minyak

46,9%

2010 Sumber: DJEBTKE

KONSERVASI ENERGI PRIMER (15.6%)

25 % EBT

33% 20,6%

Gas

32% Batuba ra

32% Batubara 30%

20% Gas

20%

23% Minyak

41.7%

2015

2020

Note: 1 TOE = 7,33 SBM

2025

EBTKE-ESDM 2012 , 4 © EBTKE KESDM - 2011

DIVERSIFIKASI ENERGI

1649 Juta SBM

1066 Juta SBM

NRE Batubara

34.6%

23% Minyak

2785 Juta SBM

3,1% 2419 Juta SBM

VISI 25/25


KEBIJAKAN UTAMA 1.

Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial.

2.

Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi g nasional ((Supply pp y Side), ), antara lain Energi Baru a. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) c Batubara Tergaskan (Gasified Coal) c. d. Nuklir e. Hidrogen g f. Metana yang lain

Energi Terbarukan a. b. cc. d. e. f.f

Panas Bumi, Aliran dan Terjunan Air (Hidro), Bioenergi, oe e g , Sinar Matahari, Angin, G k dan Gerakan d Perbedaan P b d S h Suhu Lapisan Laut. EBTKE-ESDM 2012 , 5 © EBTKE KESDM - 2011


STRATEGI PENINGKATAN AKSES ENERGI •

Di daerah perkotaan: Menentukan harga energi sesuai dengan harga keekonomiannya; Menghilangkan subsidi secara bertahap; Menciptakan M i t k budaya b d h hemat t energi.i

•

Di daerah perdesaan: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat khususnya sumber energi baru terbarukan; Memberikan subsidi investasi/insentif bagi masyarakat perdesaan seperti program Biogas Rumah (BIRU); Membangun infrastruktur energi secara desentralisasi dengan dana investasi yang disediakan oleh Pemerintah (hibah), sedangkan pembiayan oerasi dan pemeliharaan oleh masyarakat pengguna.



PROGRAM PENINGKATAN AKSES ENERGI A. Di daerah perkotaan: Mengurangi pemanfaatan BBM dengan mengkonversi ke Non BBM seperti BBG; Membangun infrastruktur energi secara terpusat (sentralisasi); Menggunakan peralatan yang hemat energi; Melakukan penyempurnaan regulasi yang mendorong pembentukan pasar energi non-fosil, khususnya energi baru dan terbarukan; Menyiapkan regulasi yang kondusif untuk investasi di bidang energi baru dan terbarukan baik dari dalam maupun luar negeri.



PROGRAM PENINGKATAN AKSES ENERGI....lanjutan

B. Di daerah perdesaan:

Membangun infrastruktur energi secara desentralisasi dengan pendanaan dari Pemerintah antara lain: • Program Listrik Perdesaan Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat di perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM melalui: ¾Pembangunan infrastruktur jaringan listrik yang diimplementasikan oleh PLN ¾Penyediaan fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan pengganti PLTD (PLTMH, PLTS, PLT Bayu); • Program Desa Mandiri Energi Program ini merupakan program nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan melalui penyediaan energi setempat. Energi merupakan entry point pembangunan ekonomi perdesaan: ¾DME berbasis BBN ¾DME berbasis non-BBN • PNPM Mandiri Program g ini merupakan p pprogram g ppenanggulangan gg g kemiskinan berbasis masyarakat y yyangg dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana kegiatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan, contohnya pembangunan mikrohidro dan unit biogas yang digunakan untuk kegiatan produktif produktif. Peningkatan Pemanfaatan Biogas EBTKE-ESDM 2012 , 8 Memanfaatkan teknologi energi efisien seperti tungku hemat energi, dan lain-lain. © EBTKE KESDM - 2011


KENDALA PENYEDIAAN ENERGI PADA MASYARAKAT PERDESAAN • K Kemampuan bayar b masyarakat k t perdesaan d relatif l tif rendah. d h • Kemampuan penyediaan energi di perdesaan masih sangat t tergantung t k d dana kepada d P Pemerintah. i t h • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum bersinergi d dengan b ik dalam baik d l penggunaan dana d P Pemerintah i t h : pembagian b i tanggung jawab perlu dipertegas. D t dan d Feasibility F ibilit Study St d (FS) yang disampaikan di ik Pemda P d • Data seringkali tidak sesuai dengan data lapangan. • Anggaran yang tersedia relatiff kecil dan waktu pelaksanaan relatif singkat. • Sistem penganggaran yang bersifat tahunan EBTKE-ESDM 2012 , 9 © EBTKE KESDM - 2011


LANGKAH-LANGKAH LANGKAH LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN ENERGI DI PERDESAAN 1 1.

2. 3. 4. 55. 6. 7 7.

Mengusulkan program penyediaan energi perdesaan menjadi program multi years : Tahun I: Persiapan (pembuatan studi kelayakan, pengajuan proposal dan penyiapan anggaran) – dilakukan oleh PEMDA Tahun T h II: II IImplementasi l t i fifisik ik ddan penguatan t kkelembagaan l b masyarakat k t (d (dapatt dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau PEMDA) Tahun III: Evaluasi, monitoring dan pendampingan masyarakat Pemilihan Teknologi Tepat Guna. Peningkatan koordinasi dengan Pemda, LSM dan masyarakat setempat khususnya pada ppembagian g tanggung gg g jjawab. Melakukan check and re-check terhadap data atau Feasibility Study yang disampaikan PEMDA Penyiapan kelembagaan Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan aspek teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa P l k Pelaksanaan pendampingan d i kkepada d masyarakat k t agar masyarakat k t memanfaatkan f tk energii untuk kegiatan konstruktif dan produktif EBTKE-ESDM 2012 , 10 © EBTKE KESDM - 2011


KESIMPULAN •

•

•

IIndonesia d i kaya k akan k sumber b energii baru b d dan terbarukan b k yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan akses energi masyarakat khususnya di perdesaan; Untuk meningkatkan akses energi nasional, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang mekanisme implementasinya secara terus menerus diperbaiki agar penyediaan energi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan; Peran serta PEMDA, LSM serta masyarakat lokal secara aktif merupakan d l penyediaan di d h perdesaan. d KUNCI UTAMA di dalam energii di daerah



Terima Kasih

Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575

www.ebtke.esdm.go.id EBTKE-ESDM 2012 , 12 © EBTKE KESDM - 2011


RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2011

NAD 87,72%

Total jumlah rumah tangga di Indonesia sebanyak 61,5 61 5 juta (BPS (BPS, 2011) 2011), dan 16,5 juta di antaranya masih belum memiliki akses energi listrik. Kepri 91,52%

Sumut 83,98% ,

> 60 % Kaltim 63,44%

Kalteng 67,28%

Riau 78.17%

Jakarta 99,99%

Bengkulu 71,15% Banten 68 18% 68,18% Jabar 70,72%

Rasio Elektrifikasi

Sulbar 64 12% 64,12%

Jateng 77,31%

20 - 40 % Malut 70,34%

SSulteng l 64,84%

Babel 82,26%

Jambi 76,54%

Sulut 73,21%

Papua Barat 58,24%

Sumsel 72,71%

Sumbar 77 72% 77,72%

41 - 60 % Gorontalo 54,69%

Kalbar 65,37%

Lampung 70,40%

Category :

Sultra 54,46%

K l l Kalsel 75,65%

DIY 75,19%

Bali 69,77%

Jatim 72,05%

Maluku 70,80%

Sulsel 74,18%

NTB 52,88%

Papua 29,25%

NTT 39,92%

Year 1980

1985

1990 1995

2000

2005

2006

8%

16%

28%

53%

62%

63% 64,34% 65,10% 65,79%EBTKE-ESDM 67,15% 2012 72,95% , 13

43%

2007

2008

2009

2010

2011

© EBTKE KESDM - 2011


P b di K i Listrik i ik per Kapita K i Perbandingan Konsumsi Konsumsi Listrik per Kapita (2009) 9000

Konsumsi listrik (kWh per kapita)

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Malaysia

Indonesia

Brunei Singapura Thailand Kamboja Darussalam Negara-negara di Asia Tenggara

Vietnam

Myanmar

Filipina

Sorce: IEA Statistics, 2010


Oleh: Maritje Hutapea Direktur Bioenergi. Disampaikan pada : Dialog Kebijakan Mengungkapkan Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia

Recommend Documents