1 Disampaikan pada Seminar Membuka Sumbatan Investasi Efisiensi Energi di Indonesia: Tantangan dan Peluang Kebijakan dan Regulasi Pusat Kebijakan Pemb...
Disampaikan pada Seminar “Membuka Sumbatan Investasi Efisiensi Energi di Indonesia: Tantangan dan Peluang Kebijakan dan Regulasi” Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Jakarta, 20 Maret 2013
Energy Conservation
Efficiency
reducing or going without a service to save energy
using less energy to provide the same service
Rasionalisasi
Penggunaan Energi di Supply Side
Pemanfaatan Energi di Demand Side
Subsidi Energi
Teknologi
Diversifikasi Energi
Standarisasi Harga
Konservasi/Efisiensi Energi !!! Cadangan terbukti minyak Indonesia sebesar 4 miliar barel akan habis dalam
12 tahun ke depan. Proyeksi itu dengan menggunakan asumsi tingkat produksi sebesar 900 ribu barel per hari dan tidak ditemukan cadangan baru dan cadangan terbukti gas bumi saat ini sebesar 107 triliun standar kaki kubik diperkirakan habis hingga
40 tahun
Anggaran subsidi energi untuk 2013 direncanakan bakal mencapai Rp
triliun,
ke depan *
274,743
naik dari 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun. Jumlah ini merupakan
16,32% dari total APBN Rp 1.683 triliun. Emisi dari BBM Premium = 2,3 gCO2/liter, Solar = 2,7 gCO2/l. Subsidi BBM 2013 = Rp 193,8 triliun dengan kuota 46,01 juta kilo liter. Emisi 2013 diperkirakan
106.020 -124.470 ton CO2e. * http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/09/452/607781/12-tahun-cadangan-minyak-ri-akan-habis
Potential Benefactor/Beneficiary
Industry
Building
Street Lighting
Investasi Efisiensi Energi Peluang Fasilitas Perpajakan
Tantangan • Biaya Investasi Awal relatif mahal • Insentif belum optimal dimanfaatkan
Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
• Masih kurangnya awareness pengguna energi
Peraturan Menteri ESDM No. 13/2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
• Belum optimal penerapan regulasi (reward & punishment)
Peraturan Menteri ESDM No. 14/2012 Tentang Manajemen Energi Komitmen 26/41
Peran swasta dalam pemenuhan target 26/41 perlu diperjelas
Potensi proyek efisiensi cukup besar mengingat harga energi global yang makin mahal
Perlu Dukungan Lebih dari lembaga keuangan
Possible Government Intervention
Review Efektifitas Kebijakan Insentif
Optimalisasi penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 13/2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
Standarisasi/Labeling ---> Public Procurement
Optimalisasi penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 14/2012 Tentang Manajemen Energi
Meninjau ulang PP 70/2009 dan berkoordinasi dengan pihak terkait
Energy Audit --------- grant
Mendorong Pemda untuk menerapkan energy efficient street lighting
Capacity Building untuk Lembaga Keuangan
Capacity Building untuk Potential Project
Lampu Penerangan Jalan Umum Hemat Energi
Latar Belakang
Sebagian besar Pemerintah Daerah mengunakan PJU dengan lampu konvensional
Sementara itu, di lain pihak, banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi tunggakan dalam tagihan listriknya.
Sistem pembayaran yang menggunakan sistem blok atau sistem lump sum.
Pajak PJU merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar bagi Pemerintah Daerah.
Penerapan sistem meter dan terutama pemasangan lampu hemat energi LED memerlukan biaya investasi yang besar sehingga menjadi kendala bagi sebagian besar Pemerintah Daerah.
Rekomendasi
Nilai pajak PJU yang diterima oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia sekitar Rp 2,19 trilyun pada tahun 2010. Jika terjadi penghematan sekitar 10 persen saja, maka akan tersedia dana sebesar Rp 219 milyar setahun yang dapat dibelanjakan untuk angsuran investasi lampu PJU hemat energi per tahunnya.
BSN harus mewajibkan lampu PJU hemat energi yang beredar di pasar harus memiliki SNI untuk menjamin standar kualitas untuk melindungi konsumen.
Perlu ada show case atau proyek percontohan di jalan tertentu di kota tertentu untuk menunjukkan perbedaan penghematan penggunaan listrik pada lampu PJU hemat energi dan lampu PJU non hemat energi , sehingga Pemerintah Daerah bisa melihat bukti nyata dan bukan hanya sekedar teori di atas kertas saja.
Perlu sosialisasi ke daerah dalam rangka RAN GRK untuk penurunan emisi CO2 melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi misalnya dengan penggunaan lampu hemat energi.
Meminta PLN agar dapat melengkapi semua lampu PJU dengan sistem meterisasi sehingga Pemda terdorong untuk melakukan penghematan energi.
