oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jakarta, 10 Mei 2013

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Jakarta, 10 Mei 2013 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

I.

Latar Belakang 3 II. Dasar Hukum 4 III. Prinsip Pembelian Tenaga Listrik 5 IV. Harga Pembelian dan Kriteria 6 V. Mekanisme Penawaran Kuota 7 VI. Prosedur Pelelangan Umum 8 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Kuota VII. Prosedur Penentuan

I. LATAR BELAKANG 1.Untuk sistem interkoneksi, diprioritaskan untuk substitusi pembangkit listrik yang menggunakan BBM, yang pada akhirnya dapat menurunkan subsidi BBM; 2.Untuk sistem isolated, pengembangannya diarahkan pada sistem yang pembangkit listriknya masih menggunakan PLTD; 3.Kemampuan anggaran Pemerintah terbatas sehingga perlu peran swasta untuk meningkatkan EBT, termasuk PLTS; 4.Untuk menarik investasi diperlukan patokan harga karena memberikan kepastian harga tanpa ada negosiasi;

5.Target bauran energi harus dipacu pencapaiannya.

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

II. DASAR HUKUM 1.UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi Pasal 20 Ayat 5 Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. 2.Perpres 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional mentargetkan kontribusi energi baru terbarukan sebesar 17% dalam bauran energi primer (hingga saat ini pangsa EBT 6,9%). 3.Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi gas CO2 sebesar 26% pada tahun 2020 atau 41% dengan dukungan internasional.


1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS Fotovoltaik dari Badan

Usaha (IPP). 2. Harga pembelian tenaga listrik dipergunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik bersifat final. 3. Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik berdasarkan penawaran Kuota Kapasitas yang ditetapkan Dirjen EBTKE

berdasarkan usulan PT. PLN (Persero).


IV. HARGA PEMBELIAN DAN KRITERIA 1.

2.

3.

4.

Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik untuk semua kapasitas ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar 25 sen USD/kWh Jika menggunakan modul surya fotovoltaik dengan TKDN sekurangkurangnya 40%, diberikan insentif sehingga harga pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar 30 sen USD/kWh. Harga pembelian tersebut sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari pembangkit ke titik interkoneksi jaringan tenaga listrik PT. PLN (Persero). Kriteria dalam penentuan kuota dan lokasi adalah beban dan kemampuan sistem PLN menyerap produksi PLTS on-grid dengan kapasitas antara 1-10 MW dan lokasi sub sistem isolated yang saat ini masih dipasok sebagian atau seluruhnya dari PLTD-minyak dan BPP pada sub sistem tersebut diatas harga HPT dalam rancangan Permen ESDM.


V. MEKANISME PENAWARAN KUOTA 1.Dirjen EBTKE menawarkan Kuota Kapasitas kepada Badan Usaha sesuai dengan penetapan Kuota Kapasitas 2.Penawaran Kuota pelelangan umum.

Kapasitas

dilakukan

melalui

mekanisme

3.Bila penawaran Kuota Kapasitas terdapat 1 (satu) Badan Usaha yang mendaftar, maka jangka waktu masa pelelangan diperpanjang selama 7 hari kerja. 4.Bila waktu perpanjangan pelelangan telah berakhir dan tetap diikuti oleh 1 Badan Usaha, maka proses pelelangan dilanjutkan.


VI. PROSEDUR PELELANGAN UMUM 1.Pelelangan Kuota Kapasitas dapat diikuti oleh Badan Usaha. 2.Dalam 1 paket pelelangan, 1 Badan Usaha hanya dapat ikut serta dalam 1 konsorsium. 3.Dokumen Penawaran harus diunggah (up load) melalui website aplikasi pelelangan Kuota Kapasitas secara elektronik. 4.Dokumen Penawaran diunggah (up load) dalam 1 tahap yang terdiri dari dua sampul, yaitu sampul 1 berisi persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan; dan sampul 2 berisi penawaran harga. 5.Evaluasi penawaran mempergunakan sistem penilaian ambang batas dan harga terendah. 6.Harga terendah yang dimaksud merupakan harga jual tenaga listrik terendah yang ditawarkan oleh peserta, dinyatakan dalam satuan sen US$/kWh. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

VII. PROSEDUR PENENTUAN KUOTA 1.Dirjen EBTKE menyampaikan besaran rencana Kuota Kapasitas kepada PT PLN(Persero). 2.PT. PLN mengusulkan rincian Kuota Kapasitas kepada Dirjen EBTKE, paling lambat 60 hari setelah besaran Kuota Kapasitas disampaikan. 3.Dirjen EBTKE menetapkan Kuota Kapasitas dengan mempertimbangkan usulan rincian Kuota Kapasitas pada awal tahun.


VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS .........(1) 1.Badan Usaha yang dapat mengikuti proses pelelangan Kuota Kapasitas harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. 2.Persyaratan administratif paling sedikit meliputi : a. pakta integritas; b. identitas pemohon/akte pendirian Badan Usaha; c. profil badan usaha; Nomor Pokok Wajib Pajak; d. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila berbentuk konsorsium 3. Persyaratan keuangan paling sedikit meliputi: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kecuali perusahaan baru dengan melampirkan laporan keuangan; b. Jaminan Penawaran berupa garansi bank sebesar 2% (dua persen) nilai total investasi dari bank yang berstatus BUMN atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta; c. surat pernyataan kesanggupan membuka rekening bersama (escrow account) antara Badan Usaha dengan Ditjen EBTKE sebesar 20 % dari total investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik paling lambat 15 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dirjen EBTKE. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS .........(2) 4. a.

b. c. d. e. f.

g. h. i.

Persyaratan teknis paling sedikit meliputi: rencana lokasi pembangunan yang telah memperhitungkan persyaratan teknis penyambungan yang dilengkapi dengan peta dan koordinat lokasi; jadwal pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik serta jadwal Commercial Operation Date (COD) PLTS Fotovoltaik; proyeksi produksi dan penjualan listrik selama 20 tahun; rencana kerja dan anggaran biaya; Rancang Bangun Rinci (Detailed Engineering Design) PLTS Fotovoltaik; daftar tenaga ahli di bidang PLTS Fotovoltaik, diutamakan yang mempunyai kemampuan teknis operasional PLTS Fotovoltaik dengan menunjukkan pengalaman di bidang pembangunan PLTS Fotovoltaik; struktur organisasi pelaksanaan pembangunan; spesifikasi teknis PLTS Fotovoltaik (kapasitas dan jenis modul surya); surat dukungan pabrikan untuk modul fotovoltaik dan inverter;


VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS........ (3) j. apabila menggunakan produk impor wajib melampirkan surat pernyataan bahwa modul fotovoltaik dan inverter impor yang digunakan telah memenuhi standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat produk dari lembaga sertifikasi independen k. apabila menggunakan produk dalam negeri wajib melampirkan:  formulir rekapitulasi perhitungan TKDN untuk keseluruhan PLTS fotovoltaik;  surat pernyataan bahwa modul fotovoltaik dan inverter produk dalam negeri yang digunakan telah memenuhi standar teknis yang berlaku di Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji produk dari lembaga uji; dan  surat pernyataan menggunakan produk dalam negeri untuk komponen selain komponen utama yang memenuhi standar nasional.


IX. HAK BADAN USAHA PESERTA LELANG KUOTA 1. 2.

3.

4.

5.

Dalam 1 paket pelelangan, 1 Badan Usaha hanya dapat ikut serta dalam 1 konsorsium. Peserta pelelangan melakukan pendaftaran sejak tanggal pengumuman lelang sampai dengan paling lambat 1 hari sebelum batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran. Peserta pelelangan setelah melakukan pendaftaran dapat mengunduh Dokumen Pelelangan sejak tanggal pendaftaran sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pengunggahan Dokumen Penawaran. Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas pengumuman pemenang lelang kepada Dirjen EBTKE dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang disertai bukti terjadinya penyimpangan. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur.


X. KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMENANG PENAWARAN KUOTA KAPASITAS 1.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib menyetorkan dana pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik atas nama Badan Usaha dengan Ditjen EBTKE pada bank yang berstatus BUMN atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar 20 % dari total investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik, paling lambat 15 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Dirjen EBTKE. 2.Badan Usaha dapat menggunakan dana yang disetorkan untuk kebutuhan investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik setelah mencapai financial close. 3.PT PLN (Persero) dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah penugasan pembelian tenaga listrik wajib menandatangani PPA dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dirjen EBTKE. 4.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib mencapai financial close dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah penandatanganan PPA. 5.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib melakukan kegiatan pembangunan PLTS Fotovoltaik paling lama 3 bulan setelah financial close.


XI. SANKSI BADAN USAHA PEMENANG PELELANGAN KUOTA KAPASITAS 1.Badan Usaha pemenang pelelangan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 2.Peringatan tertulis diberikan oleh Dirjen EBTKE paling banyak 3 kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 bulan. 3.Peringatan tertulis diberikan berdasarkan usulan PT PLN (Persero) atau berdasarkan evaluasi oleh Dirjen EBTKE. 4.Badan Usaha pemenang pelelangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga belum melaksanakan kewajibannya, maka penugasan kepada PT. PLN dibatalkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Dirjen EBTKE 5.Bila penugasan kepada PT. PLN dibatalkan oleh Menteri maka PPA diakhiri, dan Dirjen EBTKE mengusulkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk menetapkan penugasan pembelian tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik negara (Persero) yang baru.


MEKANISME PELAKSANAAN RANCANGAN PERMEN PLTS FOTOVOLTAIK PENGADAAN

DJEBTKE PLN

PPA + Financial Close

PLN PENGEMBANG

KONSTRUKSI

PENGEMBANG


SIKLUS PELAKSANAAN PERMEN TENAGA SURYA

Catatan: Masa perpanjangan pelaksanaan pembangunan Maks 12 bulan


Terima Kasih

Goenergi Green Indonesia ! hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyatwww.ebtke.esdm.go.id

oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Jakarta, 10 Mei 2013

Recommend Documents