Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK KEDAULATAN ENERGI NASIONAL Oleh: Kardaya Warnika Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Seminar Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Denga Para Pelaku Industri di Indonesia Jakarta, 14 Juli 2011
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
OUTLINE I.
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Hakekat Pengelolaan Energi Kebutuhan Energi Nasional Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik Permasalahan Energi Fosil Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA PENYELESAIAN IV. PENUTUP
2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
OUTLINE I.
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Hakekat Pengelolaan Energi Kebutuhan Energi Nasional Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik Permasalahan Energi Fosil Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA PENYELESAIAN IV. PENUTUP
3
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. HAKEKAT PENGELOLAAN ENERGI
Pengelolaan Energi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga energi, dan distribusi energi Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah kemandirian dan ketahanan energi KETAHANAN ENERGI • Kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) • Kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal)
KEMANDIRIAN ENERGI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KETAHANAN ENERGI 1. Ketersediaan Kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of energy supply)
2. Aksesibilitas Kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability) 3. Daya beli Kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi (willingness to pay)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KETAHANAN ENERGI Arab Saudi
Indonesia
Jepang
baik
baik
kurangcukup
cukup
kurang
baik
baik
kurang
baik
Ketersediaan (Security of energy supply)
Aksesibilitas (Infrastructure availability)
Kemampuan Daya beli (Willingness to pay)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. KEBUTUHAN ENERGI NASIONAL Bauran Energi Primer Nasional 2010 1.066 Juta SBM
Pangsa Energi Fosil 95%
1.
Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas: a.
Rasio elektrifikasi tahun 2010 sebesar 67,2% (32,8% rumah tangga belum berlistrik);
b.
Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil dan pulaupulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi);
2.
Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup;
3.
Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi (95%), cadangannya semakin terbatas;
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. KEBUTUHAN ENERGI PRIMER UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK 600 BBM 500
Gas Batubara
400
Panas Bumi
Tenaga Air 300 200
100 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011 *) 2012 *) 2013 *) 2014 *)
• Penyediaan energi primer untuk pembangkitan dari EBTmeningkat dari 37,9 ribu SBM pada tahun 2005 menjadi 41,2 ribu SBM pada tahun 2010, namun secara presentasi dalam bauran pembangkit turun dari sebesar 15,9% menjadi sebesar 10%. •Sampai saat ini, EBT terbesar hanya disumbang oleh tenaga air dan panas bumi, sedangkan dari EBT yang lain perannya sangat kecil, misalnya dari bioenergi, energi surya, mikro hidro dan bayu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas;
No
ENERGI TAK TERBARUKAN
SUMBER DAYA (SD)
1
2
3
4
5 = 4/3
6
7 = 4/6
CADANGAN (CAD)
RASIO SD/CAD (%)
PRODUKSI (PROD)
RASIO CAD/PROD (TAHUN)*)
1
Minyak Bumi (miliar barel)
56.6
7.99 **)
14
0.346
23
2
Gas Bumi (TSCF)
334.5
159.64
51
2.9
55
3
Batubara (miliar ton)
104.8
20.98
18
0.254
83
4
Coal Bed Methane/CBM (TSCF)
453
-
-
-
-
*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Termasuk Blok Cepu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL (lanjutan) Total emisi meningkat dari 1,42 GT CO2e pada tahun 2000 menjadi 2,95 GT CO2e pada tahun 2020 atau meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat. 3.50 2,95
Emisi (GT CO2e)
3.00
Energy
2.50
2,12
1.09
1,42 0.17 0.15
0.83
0.25
0.17
0.65 0.03 0.08 0.33
0.65 0.05 0.05 0.37
0.49 0.06 0.06
2000
2005
2.00
1.50 1.00 0.50
0.00
1.00
2020
Industry Agriculture Forestry Waste Peat Emission
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL (lanjutan) Subsidi energi fosil semakin meningkat
Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1. Subsidi Listrik
3,93
4,30
4,10
3,36
3,31
10,65
33,90
37,48
78,58
53,72
51,10
2. Subsidi Listrik Fosil *)
3.30
3.55
3.49
2.92
2.86
9.20
29.75
32.63
68.16
46.14
48,65
3. Subsidi BBM
55.64
63.26
31.75
30.04
59.18
103.35
64.21
83.79
139.03
45.04
88,89
4. Subsidi LPG
0
0
0
0
0
0
0
0.15
3.84
7.78
14,38
58.94
66.81
35.24
32.96
62.04
112.55
93.96
116.57
211.03
98.96
151,92
Total Subsidi Fosil (2+3+4)
*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. ENERGI BARU TERBARUKAN SEBAGAI PRIORITAS Diperlukan perubahan paradigma pengelolaan energi: Efisiensi kebutuhan energi Optimasi penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
OUTLINE I.
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Hakekat Pengelolaan Energi Kebutuhan Energi Nasional Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik Permasalahan Energi Fosil Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA PENYELESAIAN IV. PENUTUP
13
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN Potensi energi baru terbarukan cukup besar, sementara pemanfaatannya baru 5% NO
ENERGI BARU- TERBARUKAN
SUMBER DAYA (SD)
KAPASITAS TERPASANG (KT)
RASIO KT/SD (%)
1
2
3
4
5 = 4/3
1
Tenaga Air
75,670 MW
5,705.29 MW
7.54
2
Panas Bumi
29,038 MW
1,189 MW
4.00
3
Mini/Mikro Hydro
769.69 MW
217.89 MW
28.31
4
Biomass
49,810 MW
1,618.40 MW
3.25
5
Tenaga Surya
4.80 kWh/m2/day
13.5 MW
-
6
Tenaga Angin
3 – 6 m/s
1.87 MW
-
7
Uranium
3.000 MW (e.q. 24,112 ton) for 11 years*)
30 MW
1.00
*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
OUTLINE I.
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Hakekat Pengelolaan Energi Kebutuhan Energi Nasional Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik Permasalahan Energi Fosil Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA PENYELESAIAN IV. PENUTUP
15
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
TARGET : VISI 25/25
EBT 3%
BAU** EBT, 4.4%
PERPRES 5/2006 EBT 17%
Gas 21%
Batubara,
30.7% Minyak Bumi, 43.9%
Minyak Bumi 42%
Gas Bumi, 21.0%
Batubara 34%
Gas 30%
Minyak Bumi 20% Batubara 33%
VISI 25/25 EBT 25%
Gas 23%
Minyak Bumi 30% Batubara 22%
4300 JutaSBM
3,1% 3200 JutaSBM
2852 JutaSBM
34.6%
17%
EBT Batubara
21 %
M. Bumi
43,9%
2010*
22 % Batubara 23 %
4,4 % 30,7 %
Gas Bumi
33%
25 % EBT
30% 41.7%
30 % 20%
2015
Gas Bumi
DIVERSIFIKASI ENERGI
20,6% 1066 JutaSBM
KONSERVASI ENERGI (33,85%)
M. Bumi
2020
Sumber: *Prakiraan 2010, DEN 2010-2025, **BAU EBTKE
5
2025
22
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1. TARGET Pangsa pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025, dipenuhi dengan penopang utama (backbone) yaitu panas bumi sebesar 2,2%, tenaga air sebesar 5,3%, bioenergi sebesar 9,1% dan CBM sebesar 5,8% 1200.0
CBM
1000.0
Batubara
800.0
Gas
600.0
Minyak Energi Angin
400.0
Energi Surya
200.0
Energi Laut
0.0 2010
2015
2020
2025
2030
2040
2050
Energi Air
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. PERMASALAHAN • Biaya investasi yang tinggi • Harga energi baru terbarukan relatif belum dapat bersaing dengan harga energi fosil karena sebagian besar energi fosil masih mendapatkan subsidi • Mekanisme insentif dan pendanaan energi baru terbarukan belum memadai • Biaya eksternalitas belum diperhitungkan dalam biaya produksi energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. UPAYA PENYELESAIAN • Penugasan kepada PT PLN untuk membeli listrik dari pembangkit energi terbarukan dengan harga yang telah ditetapkan : – Panas bumi mengacu pada Permen ESDM No. 2/2011 – Energi terbarukan lainnya (Kapasitas < 10 MW) mengacu pada Permen ESDM No. 31/2009
• Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang energi baru terbarukan yang mengatur mekanisme pengusahaan dan persyaratan teknis energi baru terbarukan • Menyiapkan insentif fiskal untuk pengembangan energi baru terbarukan mengacu pada pasal 20 ayat (5) UU No. 30/2007 • Mengupayakan pendanaan energi baru terbarukan dari APBN, APBD, anggaran badan usaha, bantuan negara donor, dan Clean Development Mechanism (CDM) 19
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
OUTLINE I.
PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.
Hakekat Pengelolaan Energi Kebutuhan Energi Nasional Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik Permasalahan Energi Fosil Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas
II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA PENYELESAIAN IV. PENUTUP
20
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PENUTUP • Target pangsa EBT pada tahun 2025 adalah 25% • Peran EBT sangat penting untuk mendukung tercapainya kedaulatan energi • Diperlukan upaya terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Swasta, akademisi dan lembaga kelitbangan, asosiasi pengembang energi baru terbarukan, serta peran aktif masyarakat 21
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terima Kasih
Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575
www.ebtke.esdm.go.id
www.energiterbarukan.net
www.konservasienergi.net