Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional Dr. A. Sonny Keraf Seminar Nasional : Op?malisasi Pengelolaan Sumber Daya Energi untuk Ketahanan Nasional Bogor, 13 Desember 2016
Dasar Hukum UU No.30/2007 “Energi”
PP No. 79/2014 UU No.22/2001 “Minyak dan Gas Bumi”
UU No.4/2009 “Pertambangan Mineral & Batubara”
UU No.30/2009 “Ketenagalistrikan”
UU No.21/2014 “Panas Bumi”
Percepatan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki energy mix menuju energi - Kebijakan Pemerintah terbarukan
“Kebijakan Energi Nasional”
“Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)”
“Rencana Umum Energi Daerah (RUED)”
Penjabaran KEN RUEN
Kebijakan Energi Nasional merupakan Kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan Prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional
Kedaulatan Energi • adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (KEN Pasal 1); jadi …. • (1) kebutuhan energi dalam negeri harus dipenuhi dengan terutama memanfaatkan sumber daya energi, sumber daya manusia,sumber daya finansial dan teknologi dalam negeri; • (2) impor energi dilakukan apabila memang potensi energi (dan sumber daya lainnya) dalam negeri sudah ?dak mampu lagi memasok kebutuhan dalam negeri
Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperha5kan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup
Pen?ngnya Kedaulatan dan Ketahanan Energi • Sdh saatnya kita mengelola energi kita secara cerdas dan visioner: – Segera mengembangkan ET secara serius sbg prioritas – Impor energi hrs dikurangi menuju kedaulatan energi krn melemahkan ketahanan energi dan ekonomi nasional – Membangun cadangan penyangga dan strategis energi nasional: migas dan batubara dgn tdk jojor2an mengeksploitasi SDE dlm negeri utk diekspor dgn harga murah tp mengimpornya kembali di kemudian hari dgn harga mahal – Berani investasi energi (ET) skrg walaupun mahal demi kedaulatan dan ketahanan energi masa depan – Segera mengembangkan riset dan teknologi energi (EBT) dlm negeri oleh anak-‐anak bangsa
Energi sebagai Modal Pembangunan
ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN
NILAI
Perubahan paradigma energi PP 79/2014 | Kebijakan Energi Nasional 1. Kemandirian energi dicapai dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan 2. Mengoptimalkan pemanfatan energi, untuk: • pembangunan ekonomi nasional • penciptaan nilai tambah di dalam negeri • penyerapan tenaga kerja. ∼ Pasal 6 dan 7 PP No.79/2014
Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor Penyelarasa n target fiskal dengan kebijakan energi Multiplier effect ekonomi
KomodiC Ekspor 2014 2019 Khusus 0% Gas
57%
64%
2035
Batubara 20%
60%
2046
• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (deple%on premium)
• InsenCf fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas
Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja 7
Prioritas Pengembangan Energi • Prioritas pengembangan energi dilakukan dengan mengutamakan sumber daya energi setempat (KEN Pasal 11 ayat 1 c) • Prioritas pengembangan energi didasarkan pada prinsip : Ø memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan Ø meminimalkan penggunaan minyak bumi Ø mengop?malkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru Ø menggunakan batubara sebagai andalan pasokan (KEN Pasal 11 ayat 2) • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (diatas) dikecualikan bagi energi nuklir dengan memper?mbang kannya sebagai pilihan terakhir dengan memperha?kan faktor keselamatan secara ketat (KEN Pasal 11 ayat 3)
TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET KEN
TARGET RUEN 2050
2025
24 %
Sebagai modal pembangunan
Peran energi Bauran EBT Penyediaan energi Pembangkit Listrik Elastisitas energi Listrik /kapita/ thn Rasio elektrifikasi
2050
23%
31%
> 400 MTOE
> 1.000 MTOE
> 115 GW
> 430 GW
<1
<1
2.500 kWh
7.000 kWh
∼100% KONDISI SAAT INI
∼100%
26%
2015 166 MTOE 46%
23%
5%
2050
25 1.030 %
TARGET RUEN 2025
31 MTOE %
20 %
22 % 30 2025 23 % 412 MTOE% 25 % Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara
Potensi Energi Terbarukan PLTA, PLTM/H 75 GW
– Masa Depan
(yang masih Sury a 532,6 GWp
5,02 GW (7%)
6,5 MW (0,01%)
Energi Fosil Cadangan terbukti: • Minyak Bumi : 3,6 miliar barel • Gas Bumi : 100,3 TSCF Produksi: • Minyak Bumi : 288 Juta barel • Gas Bumi : 2,97 TSCF Diperkirakan akan habis: • Minyak Bumi : 13 tahun • Gas Bumi : 34 tahun
Panas Bumi 29,5 GW 1,44 GW (5%)
0,08 GWp (0,01%)
Bioenergi 32,6 GW
Angi n 113,5 GW
terabaika n)
BB N 200 Ribu Bph
1,74 GW (5,3%)
Energi Laut 18 GW 0,3 MW (0,002%)
801,2 GW
8,66 GW
1 %
Kapasitas terpasang Pembangkit saat ini
55.528 MW
Rencana Pembangunan Pembangkit
35.000 MW
Pemanfaatan EBT belum optimal
New project On going project
+7 500 MW
11
TARGET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PROGRAM
69, Listrik MTOE 2
Tahun 2025
23%
92,2
Bauran EBT
MTOE
KEGIATAN 45,2 GW
13,9* Juta KL Biomass 8,4 juta ton a 489,8 Biogas Juta M3 46,0 MMSC CBM FD
Biofuel
1. Membangun pembangkit EBT dengan rincian: Jenis Pembangkit (MW) Panas Bumi Air & Mikrohidro Bioenergi Surya Angin EBT Lainnya
2025
2050
7.239 20.960 5.532 6.379 1.807 3.128
17.546 45.379 26.123 45.000 28.607 6.383
(KESDM)
2. Membentuk badan usaha EBT tersendiri. (Kementerian BUMN) 23,0 3. Mengalokasikan subsidi feed-in tariff dari pembangkit EBT. MTOE (KESDM) 4. Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel. (Kementerian ATR) 5. Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga 167, ketahanan pangan. (Kementan) 236,3 7 Listrik 6. Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di MTOE tahun 2025 dan GW 54,2 juta kl di tahun 2050. (KESDM) 31% 315,7 52,3* 7. Menyusun roadmap pengembangan biogas dan memenuhi Biofuel Juta KL target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025. (KESDM) MTOE Tahun Bauran EBT Biomass 22,7 8. Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP. 2050 (KESDM) 79,4 a juta ton MTOE Biogas 1.958,9 9. Menugaskan BUMN khusus untuk produksi dan pembelian BBN. (KESDM) Juta M3 576,3 10. Memperkuat litbang dan penerapan komponen industri energi terutama EBT (Kemenristek Dikti) MMSC CBM FD 11. Menyiapkan lokasi panas bumi dan sumber energi air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (KemenLHK) * Tidak termasuk biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 0,7 juta KL tahun 2025 dan 1,2 juta KL tahun 2050 12. Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi
+
2025: Listri EB k T
Kondisi Saat Ini vs Target
45,04
41,01
W (LISTRIK NEASIONAL) BT) + 36,3 80 GG W (LISTRIK
PLTA+PLTM/ MH
35,74
29,28
dalam 10 tahun
PLTP
PLT Bioenergi PLT Surya
24,66 18,48
PLT Bayu
15,81
PLT Laut Total
12,94
10,80
8,66
2015
11 ,7 3
2025 7,2 GW 21 GW 5,5 GW 6,4 GW 1,8 45 GW G 3,1 W GW
2016
2017
2018
PLTP
PLT Bioenergi
2019 PLTA
Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional Kapasitas Pembangkit Listrik EBT
2020
2021
Mini Hidro
PLTS
2022
2023
PLT Bayu
2024 PLT Laut
2025 Total
Saat ini
2025
55 GW
135 GW
8,7 GW
45 GW
(15,7%)
(33% )
Pengembangan Pembangkit Listrik EBT Tahun 2015–2050 Satuan: MW Energi
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2030
2040
1.438,5 1.653,5 1.908,5 2.133,5
Air
4.826,7 4.871,7 4.928,7 5.103,7 5.468,2 5.615,2 17.986,7 21.989,4 29.994,7 38.000,0
Bioenergi
197,4
230,5
313,7
520,0 750,0
1.671,0 1.801,6 1.881,0 2.030,0
1.000,0
7.241,5 9.300,0 13.423,0
2050
Panas Bumi Minihidro & Mikrohidro
2.493,5 3.109,5
2025
3.000,0 3.800,0
2.200,0 2.500,0 5.500,0 9.600,0
5.400,0
17.546,0
7.000,0
17.800,0 26.000,0
Surya
78,5
107,8
224,5
375,0
550,0
900,0 6.500,0 14.200,0 29.600,0 45.000,0
Angin
3,1
3,9
73,9
203,9
398,9
600,0 1.800,0 7.040,0
ET lainnya Total
372,0
809,8 1.232,6 1.675,4
2.059,2 2.433,0 3.125,0 3.722,4
17.520,0 28.000,0 4.911,2
6.100,0
8.587,2 9.478,8 10.562,9 12.041,5 13.919,8 16.157,7 45.153,2 69.651,8 118.648,9 167.646,0
Sumber: Hasil Pemodelan, R-‐Perpres RUEN
Potensi ET Per Provinsi
Tenaga Air Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wilayah/ Provinsi Papua Kalsel, Kalteng, Kaltim Sulsel, S ultra Aceh Kalimantan Barat Sulut, S ulteng Sumatera Utara Sumatera Barat, Riau Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Bali, NTB, NTT Jawa Timur Maluku Total
Potensi 22.371 16.844 6.340 5.062 4.737 3.967 3.808 3.607 3.102 2.861 813 624 525 430 75.091
Potensi ET Per Provinsi
Panas Bumi Satuan: MW
Potensi No.
Provinsi
Sumber Daya S peculative Hypothetical
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Cadangan Total
Possible
Probable
Proven
Total
Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Sumatera S elatan Jawa Tengah Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Bengkulu Aceh Jambi Sulawesi Utara Maluku Utara Sulawesi Tengah Maluku Banten Sulawesi Barat Sulawesi S elatan Bali Sulawesi Tenggara Gorontalo Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Papua Barat Kalimantan Barat Kalimantan S elatan Kalimantan Utara Riau Kalimantan Timur Yogyakarta
1.225 300 600 273 130 532 226 105 357 640 348 55 190 349 370 100 316 172 70 200 129 -‐ 100 75 65 50 20 41 18 -‐
934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 -‐ -‐ -‐ 30 -‐ -‐ -‐
2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 -‐
1.687 1.996 1.319 964 949 1.035 748 1.012 780 332 566 540 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 10
543 -‐ -‐ -‐ 115 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 15 150 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
1.535 320 20 -‐ 280 -‐ 15 -‐ -‐ -‐ 40 78 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 10
Total
7.055
4.943
11.998
14.435
823
2.288
17.546
Potensi ET Per Provinsi
Minihidro dan Makrohidro Satuan: MW
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Aceh Sumatera Barat Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Utara Sulawesi S elatan Jawa Barat Papua Sumatera S elatan Jambi Sulawesi Tengah Lampung Sulawesi Tenggara
Satuan: MW
Potensi
No.
3.562 3.313 1.538 1.353 1.204 1.142 1.044 943 762 647 615 448 447 370 352 301
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Provinsi Riau Maluku Kalimantan S elatan Kalimantan Barat Gorontalo Sulawesi Utara Bengkulu Nusa Tenggara Timur Banten Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Bali Sulawesi Barat DI. Yogyakarta Papua Barat Total
Potensi 284 190 158 124 117 111 108 95 72 31 24 15 7 5 3 19.385
Potensi ET Per Provinsi
Tenaga Surya No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi Kalimantan Barat Sumatera S elatan Kalimantan timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah Kalimantan Tengah Aceh Kepulauan Riau Sulawesi S elatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Kalimantan S elatan
Satuan: MW
Potensi 20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.931 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031
Satuan: MW
No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Sumatera Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Banten Lampung Sulawesi Utara Papua Maluku Sulawesi Barat Bali Gorontalo DI. Yogyakarta Riau DKI Jakarta
Total
Potensi 5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.254 1.218 996 753 225
207.898
Potensi ET Per Provinsi
Bayu
Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi
Satuan: MW
Potensi
No.
Nusa Tenggara Timur
10.188
Jawa Timur
7.907
Jawa Barat
7.036
Jawa Tengah
5.213
Sulawesi S elatan
4.193
Maluku
3.188
Nusa Tenggara Barat
2.605
Bangka Belitung
1.787
Banten
1.753
Bengkulu
1.513
Sulawesi Tenggara
1.414
Papua
1.411
Sulawesi Utara
1.214
Lampung
1.137
DI. Yogyakarta
1.079
Bali
1.019
Kalimantan S elatan
1.006
18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 27 32 33 34
Provinsi
Potensi
Kepulauan Riau
922
Sulawesi Tengah
908
Aceh
894
Kalimantan Tengah
681
Kalimantan Barat
554
Sulawesi Barat
514
Maluku Utara
504
Papua Barat
437
Sumatera Barat
428
Sumatera Utara
356
Sumatera S elatan
301
Kalimantan timur
212
Gorontalo
137
Kalimantan Utara
73
Jambi
37
Riau
22
DKI Jakarta
Total
4
60.647,0
Potensi ET Per Provinsi
Energi Laut
No. 1 2 3 4 5 6
Satuan: MW
Wilayah/Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Jawa Barat-‐Lampung Papua Barat Nusa Tenggara Timur Bali Total
Teoritis 138.308 96.432 36.367 6.261 5.335 5.119
Potensi Teknis 34.577 24.108 9.092 1.565 1.334 1.280
Praktis 8.644 6.027 2.273 391 333 320
287.822 71.955 17.989
Potensi ET Per Provinsi
Bioenergi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Riau Jawa Timur Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera S elatan Jambi Kalimantan Tengah Lampung Kalimantan Barat Kalimantan S elatan Aceh Kalimantan Timur/ Utara Sulawesi S elatan Sumatera Barat Bengkulu Banten Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur DI. Yogyakarta Bangka Belitung Sulawesi Barat Bali Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Gorontalo DKI Jakarta Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Total
Satuan: MW
Biomass/ Biofuel 4.157,4 2.851,3 2.796,1 1.979,8 1.884,1 2.061,4 1.821,0 1.486,7 1.407,6 1.279,3 1.266,3 1.136,6 946,6 890,3 923,1 633,0 346,5 341,3 307,4 192,5 183,1 217,7 197,8 146,9 150,2 132,8 119,1 0,5 81,4 50,8 27,5 23,6 11,6
Potensi Biogas 37,7 569,6 115,5 574,3 348,4 71,2 18,9 12,2 84,5 28,9 23,6 37,7 17,7 69,1 34,7 11,8 118,6 52,8 19,5 48,0 41,1 5,4 8,1 44,7 13,8 17,7 11,5 126,1 15,1 4,1 7,0 9,0 4,3
Total 4.195,1 3.420,9 2.911,6 2.554,1 2.232,5 2.132,6 1.839,9 1.498,9 1.492,1 1.308,2 1.289,9 1.174,3 964,3 959,4 957,8 644,8 465,1 394,1 326,9 240,5 224,2 223,1 205,9 191,6 164,0 150,5 130,6 126,6 96,5 54,9 34,5 32,6 15,9
30.051,2
32.653,8
2.602,6
KEGIATAN PENDUKUNG DALAM RUEN: 1. Menjamin ketersediaanCrude Palm Oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi bioenergi 3. Meningkatkan produksi biodiesel juta KL dan bioethanol sebesar 3,4 tahun 2025 sebagai campuran pemanfaatan sektor transportasi, pembangkit listrik.
sebesar 11,6 juta KL pada BBM untuk industri dan
4. Menugaskan BUMN dan/atau BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN. 5. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di 7 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah. 6. Mengembangkan pembangkit listrik biogas dari palm oil mill effluent (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik 7. Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan 8. Memprioritaskan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi. 9. Menyempurnakan harga patokan BBN/biofuel. 10. M e m p e r c e p a t k o m e r s i a l i s a s i p u r w a r u p a pemanfaatan bioenergi.
Mengapa ET • Kita punya potensi yg sangat banyak • Demi kedaulatan: mengurangi ketergantungan kita pd impor energi fosil • Berbasis rakyat dan tersebar di seluruh Indonesia shg punya potensi utk melibatkan banyak rakyat utk peningkatan kesejahteraannya • Ramah lingkungan: bersih dan menyumbang penurunan emisi dgn porsi terbesar (24 dr 26 persen komitmen pemerintah hanya dari target 23 % bauran energi pd thn 2025) • Membuka ruang pengembangan dan penguasaan riset dan teknologi yg lbh luas oleh bangsa sendiri
Tantangannya • • • • •
Harga ET masih lbh mahal Teknologi ET sebagian besar masih impor Tumpang ?ndih lahan Butuh investasi besar Komitmen dan keseriusan pemerintah: berani berubah dan berpikir visioner
Potensi Penghematan Energi Konsumsi Energi Per Sektor Tahun 2013 (Juta SBM)
Potensi Penghematan Energi
Target Penghematan Energi Sektoral (2025)
Industri
355 (42%)
10 – 30%
17%
Transportasi
324 (39%)
15 – 35%
20%
Rumah Tangga
100 (12%)
15 – 30%
15%
Bangunan/ Komersial
36 (4%)
10 – 30%
15%
Lainnya (Pertanian,Konstru ksi, dan Pertambangan)
23 (3%)
25%
-‐
Sektor
Sumber: Dra/ Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) 2011
Keterangan: -‐ Berdasarkan Handbook of Energy & Economic Sta%s%cs of Indonesia 2014 -‐ Tidak termasuk biomass dan penggunaan non-‐energy
HISTORIS KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI Instruksi Presiden No. 9/1982 tentang Energi Konservasi
1982
Master Plan Konservasi Energi Nasional Tahun 1995 dan direvisi Tahun 2005
1995
Undang undang No. 28 / 2002 tentang Bangunan
2002 2006 KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI
2007 2008
Undang Undang No. 30/2007 tentang Energi
Instruksi Presiden No. 2/2008 tentang Hemat Energi dan Air Peraturan Pemerintah No.70/2009 tentang Konservasi Energi
2009
• •
2011
Instruksi Presiden No. 13/2011 tentang Penghematan Energi dan Air Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Peraturan Menteri ESDM tentang Penghematan Energi dan Air
2012 & 2013
2014
Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
• • • • • • • •
Peraturan Menteri ESDM No. 13/2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Peraturan Menteri ESDM No. 14/2012 tentang Manajemen Energi Peraturan Menteri ESDM No. 15/2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah Peraturan Menteri ESDM No. 01/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Keputusan Menteri ESDM No. 4051K/07/MEM/2013 tentang Catur Dharma Energi
Peraturan Menteri ESDM No. 18/2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast Peraturan Menteri ESDM No. 19/2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahan Perseroan (Persero) PT PLN Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
CAPAIAN KONSERVASI ENERGI PEMBUATAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN
PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI Memberikan Audit energi gratis 2003-2014: 1274 obyek di industri dan bangunan gedung
• Menyusunan kebijjakan regulasi di bidang
konservasi energi
STANDAR DAN LABEL § Menerapkan Label Hemat Energi pada
Lampu CFL (2011).
§ Menyusun Draft MEPS (Minimum Energy
Performance Standard) peralatan rumah tangga (AC, kulkas, kipas angin, balas elektronik, pompa air, penanak nasi, setrika)
CAPAIAN KONSERVASI ENERGI
PENYUSUNAN RIKEN Menyusun draft RIKEN (Rencana Induk
Konservasi Energi) yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan konservasi energi baik di sektor industri, transportasi, komersial dan rumah tangga.
•
PENGEMBANGAN PENERANGAN JALAN Pengembangan guidelines untuk implementasi UMUM PINTAR
teknologi efisiensi energi pada penerangan jalan umum (PJU) • Implementasi PJU Pintar di Kota Makasar, Solo, Semarang, Batang, Tulung Agung, Magetan.
PENGEMBANGAN SDM • Melaksanakan Sertifikasi Manajer Energi: 96 • Melaksanakan Sertifikasi Auditor Energi: 52
PENERAPAN SNI: ISO 50001 TENTANG SISTEM MANAJEMEN ENERGI DI INDUSTRI
§ Melaksanakan Sosialisasi kepada top level manajemen industri § Melaksanakan Training ISO 50001 untuk industri. § Membentuk 23 Tenaga Ahli Nasional Sistem Manajemen Energi ISO 50001 dan 21 Calon Tenaga Ahli. § Membentuk 11 Pilot Company dengan pendampingan tenaga ahli nasional.
PENINGKATAN KESADARAN Melaksanakan Sosialisasi / Workshop / Outreach / PUBLIK
•
PENGEMBANGAN KEGIATAN INVESTASI Menyusun Buku Profil Investasi Efisiensi Energi (EE) EFISIENSI ENERGI
Capacity Building; Bimbingan Teknis, Lomba Hemat Energi, Pemberian Penghargaan, Mengembangkan Clearing House (EECCHI), Menyusun Energy Efficiency Guidelines untuk bangunan gedung; Menerbitkan Bulletin dan Komik Hemat Energi
2013;
• Menyusun draft mekanisme insentif fiskal; • Menyusun draft skema pembiayaan implementasi
EE; Menyusun draft regulasi ESCO; • Pilot project EE di PJU dan Industri ; • Melaksanakan Capacity building pembiayaan EE.
MONITORING KONSERVASI ENERGI Membuat Sistem Pelaporan Online
KENDALA PENERAPAN KONSERVASI ENERGI
bagi pengguna masih rendah; • Tingkat kesadaran hemat energi • Pengetahuan dan pemahaman terhadap pen?ngnya dan manfaat konservasi energi masih terbatas; • Daya beli teknologi/peralatan yang efisien/hemat energi masih rendah; • Mekanisme pendanaan investasi program energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai;
• Insen?f untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai.
Penutup (1) • Sudah saatnya kita serius membangun kedaulatan energi nasional sbg modal dasar pembangunan • Utk itu semua sektor dan pemangku kepen?ngan di pusat dan daerah harus sinergi utk secara serius mengembangkan ET • Perguruan ?nggi dan lembaga riset punya peran pen?ng dan besar dlm keseriusan mengembangkan kedaulatan energi nasional dgn EBT
Penutup (2) • Penerapan konservasi energi akan memberikan beberapa manfaat: Ø Meningkatkan ketahanan energi nasional. Ø Membantu perlambatan terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global karena semakin berkurang penggunaan energi fosil • Koordinasi yang kuat antar stakeholder sangat dibutuhkan terutama dalam mengatasi hambatan penerapan konservasi energi
