Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Muhammad Ilham Arisaputra Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Telp./Fax: E-mail:[email protected] Abstract Food sovereignty is the right of nations and peoples to independently determine food policy that guarantees the right to food for the people and which give the right for the public todetermine the food system in accordance with the potential of local resources. Food sovereignty is a concept ofthe right to food is a good nutritional quality and culturally appropriate, produced by sustainable agricultural systems and environmentally friendly. Food sovereignty is also the fulfillment of the human right to determine own food and agriculture system sthat put more emphasis on family-based agriculture that is based on the principle of solidarity. According to the National Land Agencyof the Republic of Indonesia (BPN RI), one of the purposes of the implementation of agrarian reformis to improve food security and energy society. Successful agrarian reform and tenuremarked by certainty which ensures livelihood and employment opportunities for farmers, land-useland that is able toimprove the management of natural resources and preservation of the quality of the environment, food sovereignty, productivity capabilities that can make farming families were ableto re-invest and have high purchasing power. Key Words: Agrarian Reform, Right to Food, Food Sovereignty. Abstrak Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.MenurutBadan PertanahanNasionalRepublikIndonesia(BPN RI), salah satu daritujuanpelaksanaanreformasiagrariaadalah untuk meningkatkanketahanan pangandanenergimasyarakat. Reforma agrariayang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Kata Kunci: Reforma Agraria, Hak Atas Pangan, Ketahanan Pangan. 39

40

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

Pendahuluan

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Pasal 28A Undang-Undang Dasar

seyogyanya menjadi pedoman bagi

Negara Republik Indonesia Tahun

persoalan pangan nasional. Kebija-

1945 (selanjutnya disingkat UUD

kan ini berpijak pada konsepsi keta-

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap

hanan pangan yang dinilai kurang

orang berhak untuk hidup serta

akomodatif bagi pelaku produksi

berhak mempertahankan hidup dan

pangan nasional.Jika mengacu pada

kehidupannya”. Selanjutnya dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur

1996, konsep ketahanan pangan

pula bahwa: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

merujuk pada kemampuan negara

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.Banyak kalangan yang menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ini dipandang terlalu memihak pada kebutuhan pasar dan mengenyampingkan hak-hak petani.Un-

untuk

memenuhi

ketersediaan

pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau (Sinaga, 2015). Salah

satu

persoalan

dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

adalah

bahwa

dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, perihal dari mana stok pangan didapat dan dengan cara apa produksi pangan tersebut dihasilkan tidak dibahas lebih lanjut dalam kebijakan ini. Dengan kata lain, negara dinyatakan

aman

memenuhi

apabila

kebutuhan

mampu pangannya

tanpa harus memproduksi sendiri. Artinya bahwa negara diperbolehkan untuk menggantungkan pemenuhan kebutuhan

pangannya

terhadap

negara lain,hal mana yang menegaskan kebijakan impor pangan bukan merupakan

suatu

masalah

dan

produksi pangan nasional tidak men40

41

Muhammad Ilham Arisaputra : Reforma Agraria...

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

kan selama ini. Mengacu pada

jakan pangan yang dianggap menga-


komodasi kebutuhan pasar ini jelas

1996, konsep ketahanan pangan yang

memancing pertanyaan dari kala-

diimplementasikan oleh pemerintah

ngan gerakan sosial yang cukup

hanya

kritis

pasar.

terpenuhinya pangan bagai rumah


tangga yang tercermin dari tersedia-

2012

diimplementasikan

nya pangan yang cukup, baik jumlah

pemerintah ini dinilai mengenyam-

maupun mutunya, aman, merata dan

pingkan pembacaan untuk menjaga

terjangkau”.

keberlangsungan produksi pangan

dengan konsep ketahanan pangan

nasional. Alih-alih untuk menjaga

yang dicanangkan oleh FAO (Food

ketersediaan pangan nasional, keta-

and Agriculture Organization), yaitu

hanan pangan berpretensi kuat men-

tanpa melihat dari mana pangan

jadi pintu masuk liberalisasi pangan

tersebut dihasilkan atau dengan cara

nasional (Sinaga, 2015).

apa pangan tersebut dihasilkan.

terhadap

kebijakan

yang

Banyak kalangan yang menilai

terbatas

pada

Konsep

“kondisi

ini

persis

Dalam ketahanan pangan, suatu

bahwa Undang-Undang Nomor 18

negara

Tahun 2012 belum mampu men-

mampu memenuhi pangannya tanpa

jawab masalah yang ada dan tidak

dia memproduksi sendiri pangan

mampu mengubah kehidupan petani

tersebut. Artinya bahwa suatu negara

dan

produsen

boleh menggantungkan pemenuhan

Undang-Undang

pangannya terhadap negara lain

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

Petani

ses

nelayan

pangan.

sebagai

Dalam Indonesia

(SPI)

melihat

Pemerintah terkesan memaksakan konsep

kedaulatan

pangan

dan

dikatakan

dari

aman

apabila

http://www.spi.or.id/?p=

5699). Reforma

agraria

merupakan

ketahanan pangan untuk disatukan

gagasan terbaik yang pernah lahir di

dalam undang-undang ini padahal

dunia ini untuk mengatasi ketimpa-

konsep kedaulatan pangan merupa-

ngan atas pemilikan, peruntukan,

kan jawaban atas gagalnya konsep

penggunaan, dan pemanfaatan tanah,

ketahanan pangan yang telah diterap-

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-


42

ngan atas tanah pertanian turut pula

Konsep Reforma Agraria

mempengaruhi kedaulatan pangan

Reforma Agraria adalah restruk-

dalam suatu negara. Pada hakekat-

turisasi (penataan ulang susunan)

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

masi agraria adalah meningkatkan

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

kesejahteraan kaum tani miskin.

susnya tanah). Tujuannya adalah

Pada era Orde Baru, Indonesia per-

untuk

nah mencapai kedaulatan pangan

syarakat warisan stelsel feodalisme

melalui

swasembada

dan kolonialisme menjadi susunan

pangan dimana Indonesia saat itu

masyarakat yang adil dan merata.

mampu menasbihkan diri sebagai

Secara etimologis reforma agraria

negara penghasil beras terbesar di

berasal dari bahasa Spanyol, yang

dunia. Hal itu kemudian lambat

memiliki arti suatu upaya perubahan

namun pasti menjadi luntur dan

atau perombakan sosial yang dilaku-

bahkan saat ini Indonesia melalukan

kan secara sadar, guna mentransfor-

impor beras dari negara lain. Kondisi

masikan struktur agraria ke arah

tersebut sangat ironis mengingat

sistem agraria yang lebih sehat dan

Indonesia adalah salah satu negara

merata bagi pengembangan pertani-

agraris terbesar di dunia.

an dan kesejahteraan masyarakat

program

Reforma

agraria

yang

sejati

mengubah

susunan

ma-

desa (Wiradi, 200:35).

adalah bagaimana kemudian kaum

Krishna Ghimire memberikan

tani miskin dapat terangkat derajat-

pengertian yang sama antara agrari-

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi

an reform dan land reform. Ia men-

golongan masyarakat yang termar-

definisikan reformasi agraria atau

ginalkan oleh karena laju modernisa-

land reform sebagai perubahan besar

si yang menekankan pada industria-

dalam struktur agraria yang memba-

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji

wa peningkatan akses petani miskin

konsep

dalam

pada lahan serta kepastian pengua-

mewujudkan kedaulatan pangan di

saan (tenure) bagi mereka yang

Indonesia.

menggarap lahan, termasuk juga

reforma

agraria

akses pada input pertanian, pasar, serta

jasa-jasa

dan

kebutuhan

43


pendampingan lainnya (Arisaputra,

juga isu-isu karakter kelas dari

2015:17).Reforma agraria merupa-

hubungan antara produksi dan distri-

kan suatu perubahan dalam struktur

busi di bidang pertanian dan perusa-

agraria dengan tujuan peningkatan

haan yang terkait, dan bagaimana

akses kaum tani miskin akan pengua-

semua hal itu terhubung ke struktur

saan tanah dan untuk meningkatkan

kelas yang lebih luas. Dengan kata

kesejahteraannya (Limbong, 2012 :

lain,

27).

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

Frithjof

Kuhnen

reforma

agraria

berkaitan

mengartikan

tik dan hubungan antara keduanya.

reforma agraria sebagai tindakan

Reforma agraria pada konteks ini

untuk mengatasi hambatan pemba-

harus mencakup:

ngunan yang timbul karena adanya

1. Instrumen kebijakan agraria yang

kecacatan dalam struktur agraria

karakter kualitatif dan seterus-

yang

Ibid.).

nya mengacu pada perubahan

Reforma agraria harus bermakna

yang lebih kecil seperti subsidi,

penataan ulang struktur penguasaan

tarif pajak, dan sebagainya;

berlaku

(Limbong,

tanah yang mencakup redistribusi

2. Perubahan struktural untuk me-

tanah dan pembatasan (pencegahan)

ngubah struktur pertanian, seperti

konsentrasi penguasaan tanah dan

program

bahkan terkandung pula aksi-aksi

bidang infrastruktur, penyuluhan,

untuk menata ulang sistem bagi hasil

dan sebagainya;

dalam kegiatan pertanian (Parlindungan dalam Limbong, 2012 : 28). Ben Cousins (Limbong, 2012 :30)

kredit,

investasi

di

3. Reformasi kelembagaan yang mengubah dasar ekonomi pedesaan dan masyarakat, seperti

memberikan perbedaan antara agra-

rdistribusi

tanah,

rianreform

landreform.

penyewaan,

kolektivisasi,

Landreform berkaitan dengan hak

sebagainya.

atas tanah dengan cirinya ma-

Dengan demikian pada hakikat-

sing-masing, kekuatan dan distribusi.

nya, konsep reforma agraria mencak-

Sedangkan reforma agraria tidak

up 3 (tiga) konsep, yakni:

terbatas pada konsep landreform

1. Konsep Landreform, yakni penata-

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi

an kembali struktur penguasaan

dengan

perubahan dan


44

kepemilikan tanah yang lebih

keutuhan

adil;

Republik Indonesia;

2. Konsep Accesreform, yakni berkaitan dengan penataan penggu-

b.

Negara

Kesatuan

Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

naan atau pemanfaatan tanah

c. Menghormati supremasi hukum

yang lebih produktif disertai

dengan mengakomodasi keane-

penataan dukungan sarana dan

karagaman

prasarana yang memungkinkan

hukum;

petani memperoleh akses ke sumber

ekonomi

di

wilayah

pedesaan. Akses tersebut antara

dalam

unifikasi

d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui

peningkatan

kualitas

sumber daya manusia Indonesia;

lain akses sarana dan prasarana

e. Mengembangkan demokrasi, ke-

pertanian, pengairan, jalan, usaha

patuhan hukum, transparansi dan

tani, pemasaran produksi, kopera-

optimalisasi partisipasi rakyat;

si usaha tani, dan perbankan

f. Mewujudkan keadilan termasuk

(kredit usaha rakyat); 3. Konsep Policy/Regulationreform,

kesetaraan gender dalam penguasaan,

pemilikan,

penggunaan,

yakni berkenaan dengan penga-

pemanfaatan, dan pemeliharaan

turan kebijakan dan hukum yang

sumber daya agraria/sumber daya

berpihak pada rakyat banyak

alam;

(Limbong, 2012:28).

g. Memelihara keberlanjutan yang

Prinsip-prinsip pembaruan agra-

dapat memberi manfaat yang

ria dan pengelolaan sumber daya

optimal, baik untuk generasi

alam sebagaimana termaktub dalam

sekarang maupun generasi men-

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor

datang, dengan tetap memperhati-

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kan daya tampung dan daya

kut:

dukung lingkungan;

Pembaruan agraria dan pengelo-

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles-

laan sumber daya alam harus dilak-

tarian, dan fungsi ekologis sesuai

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

dengan kondisi sosial budaya

sip:

setempat;

a. Memelihara dan mempertahankan

i. Meningkatkan keterpaduan dan


koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum

adat

dan

keragaman

budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; l.

Melaksanakan

desentralisasi

berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat. Sedangkan Ida Nurlinda memaparkan 10 (sepuluh) prinsip dasar reforma agraria yakni sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena hak atas sumber-sumber agraria merupakan hak ekonomi setiap orang. 2. Unifikasi hukum yang mampu mengakomodasi keanekaragaman hukum setempat (pluralisme). 3. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam suatu generasi

45 dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya). 4. Fungsi sosial dan ekologi tanah serta sumber-sumber agraria lainnya, bahwa hak yang dipunyai seseorang menimbulkan kewajiban sosial bagi yang bersangkutan karena haknya dibatasi oleh hak orang lain dan hak masyarakat yang lebih luas. 5. Penyelesaian konflik pertanahan. 6. Pembagian tanggung jawab kepada daerah berkenaan dengan alokasi dan manajemen sumber-sumber agraria. 7. Transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan hak. 8. Landreform/restrukturisasi dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan sumber-sumber agraria. 9. Usaha-usaha produksi di lapangan agraria. 10. Pembiayaan program-program pembaruan agrarian. (Ida Nurlinda, 2009 : 96). Berdasarkan prinsip-prinsip di

atas tampak bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembaruan agraria hampir secara universal dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk membenahi persoalan sosial mendasar dalam masyarakat. Sebelum lahirnya Ketetapan MPR Nomor


46

IX/MPR/2001, UUPA telah me-

pengelolaan yang tidak lagi mela-

ngamanatkan agar politik, arah, dan

hirkan sengketa dan konflik di

kebijakan agraria di Indonesia harus

kemudian hari (BPN, 2010 :

memberikan kontribusi nyata dalam

42-43)

proses mewujudkan keadilan sosial

Reforma agraria di Indonesia

dan sebesar-besarnya kemakmuran

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka

MPR

politik, arah, dan kebijakan agraria

tentang Pembaharuan Agraria dan

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

Pengelolaan Sumber Daya Alam

sip pengelolaan, yakni: Agraria,

yang

khususnya pertanahan harus berkon-

pemerintah antara lain untuk melak-

tribusi nyata :

sanakan penataan kembali pengua-

(1)meningkatkan kesejahteraan rak-

saan, pemilikan, penggunaan dan

yat dan melahirkan sumber baru

pemanfaatan tanah yang berkeadilan

kesejahteraan rakyat;

dengan memperhatikan kepemilikan

RI

Nomor

IX/MPR/2001

mengamanatkan

kepada

(2) meningkatkan tatanan kehidupan

tanah untuk rakyat serta menyele-

bersama yang lebih berkeadilan

saikan konflik-konflik yang berke-

dalam kaitannya dengan peman-

naan dengan sumber daya alam yang

faatan, penggunaan, penguasaan,

timbul selama ini sekaligus mengan-

dan pemilikan tanah;

tisipasi potensi konflik di masa men-

(3) menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan,

datang guna menjamin terlaksana-

kebangsaan,

nya penegakan hukum. Pasal 2

dan kenegaraan Indonesia dengan

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

memberikan akses seluas-luasnya

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

pada generasi akan datang pada

baruan Agraria adalah mencakup

sumber-sumber

suatu

ekonomi

ma-

syarakat, dalam hal ini tanah;

proses

berkesinambungan

berkenaan dengan penataan kembali

(4) menciptakan tatanan kehidupan

penguasaan, pemilikan, penggunaan

yang secara harmonis dengan

dan pemanfaatan sumber daya agra-

mengatasi berbagai sengketa dan

ria, dilaksanakan dalam rangka

konflik pertanahan di seluruh

tercapainya kepastian dan perlindu-

tanah air dan menata sistem

ngan hukum serta keadilan dan


47

kemakmuran bagi seluruh rakyat

Undang Nomor 18 tahun 2012

Indonesia”.

tentang Pangan, definisi Pangan

Perkataan

“berkesinambungan”

adalah segala sesuatu yang berasal

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti

dari sumber hayati produk pertanian,

melihat pembaruan agraria masa

perkebunan, kehutanan, perikanan,

lalu, masa kini dan masa akan

peternakan, perairan, dan air, baik

datang. Setiap usaha pembaruan, jika

yang diolah maupun tidak diolah

ingin berhasil tidak boleh menutup

yang

mata mengenai apa yang ada, apa

makanan

yang

ditinggalkan,

pertumbuhannya.

diperuntukkan atau

sebagai

minuman

bagi

dan

sejarah

konsumsi manusia, termasuk bahan

Produk

hukum

tambahan

Pangan,

bahan

baku

masa lalu yang sampai sekarang

Pangan, dan bahan lainnya yang

masih berlaku perlu peninjauan kem-

digunakan dalam proses penyiapan,

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

pengolahan,

kasi apakah masih relevan dan cocok

makanan atau minuman.

dan/atau

pembuatan

dengan kebutuhan sekarang dan

Kedaulatan Pangan adalah hak

masa yang akian datang. Berdasar-

negara dan bangsa yang secara

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

mandiri

kan apa yang seharusnya dilakukan

Panganyang menjamin hak atas

bagi tujuan masa yang akan datang

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

melalui penafsiran yang futuristik

berikan hak bagi masyarakat untuk

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal

menentukan sistem Pangan yang

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua)

sesuai dengan potensi sumber daya

bagian pokok, yakni aspek pengua-

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012).

saan dan pemilikan di satu sisi serta

Kemandirian Pangan adalah kemam-

aspek penggunaan dan pemanfaatan

puan negara dan bangsa dalam mem-

di sisi lainnya.Penataan penguasaan

produksi Pangan yang beraneka

dan pemilikan tersebut merupakan

ragam dari dalam negeri yang dapat

kegiatan utama land reform.

menjamin pemenuhan kebutuhan

menentukan

kebijakan

Pangan yang cukup sampai di tingkat Kedaulatan Pangan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,


48

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal

pangan (Food Sovereignty) bagi

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3

umat manusia di dunia ini pada

UU

yang

World Food Summit (WFS) yang

dimaksud dengan Ketahanan Pangan

dilaksanakan pada bulan November

adalah kondisi terpenuhinya Pangan

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan

bagi negara sampai dengan perseo-

Pangan adalah konsep pemenuhan

rangan, yangtercermin dari tersedi-

pangan

anya Pangan yang cukup, baik

Kedaulatan

jumlah maupun mutunya, aman,

konsep pemenuhan hak atas pangan

beragam, bergizi, merata, dan ter-

yang berkualitas gizi baik dan sesuai

jangkau serta tidak bertentangan

secara budaya, diproduksi dengan

dengan

sistem pertanian yang berkelanjutan

18/2012).

agama,

Sedangkan

keyakinan,

dan

melalui

produksi

pangan

lokal.

merupakan

budaya masyarakat, untuk dapat

dan

hidup sehat, aktif, dan produktif

kedaulatan pangan sangat menjun-

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4

jung tinggi prinsip diversifikasi

UU 18/2012).

pangan sesuai dengan budaya lokal

ramah

lingkungan. Artinya,

Persoalan pangan bagi bangsa

yang ada.Kedaulatan pangan juga

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa

merupakan pemenuhan hak manusia

lainnya di dunia ini adalah merupa-

untuk menentukan sistem pertanian

kan persoalan yang sangat mendasar

dan pangannya sendiri yang lebih

dan sangat menentukan nasib dari

menekankan pada pertanian berba-

suatu

Ketergantungan

siskan keluarga yang berdasarkan

pangan dapat berarti terbelenggunya

pada prinsip solidaritas (SPI diakses

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter-

dari http://www.spi.or.id/?page_id=

hadap suatu kelompok, baik negara

282).

lain

bangsa.

maupun

kekuatan-kekuatan

Kedaulatan pangan adalah hak

ekonomi lainnya. La Via Campesina

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk

(organisasi perjuangan petani inter-

memproduksi pangan secara mandiri

nasional) sebagai organisasi payung

dan hak untuk menetapkan sistem

Serikat Petani Indonesia (SPI) di

pertanian, peternakan, dan perikanan

tingkat Internasional telah mem-

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

perkenalkan

tan pasar internasional. Terdapat 7

konsep

kedaulatan


49

(tujuh) prasyarat utama untuk me-

nian (SPI diakses dari http://ww-

negakkan kedaulatan pangan, antara

w.spi.or.id/?page_id=282) .

lain adalah :

Dari ketujuh prasyarat tersebut,

(1) Pembaruan Agraria;

tampak bahwa reforma agraria me-

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap

rupakan salah satu prasyarat untuk

pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan perta-

mewujudkan

kedaulatan

pangan.

Oleh karena itu, maka mau tidak mau, Indonesia harus melaksanakan reforma agraria secara optimal dan terpadu. Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada diagram di bawah ini: (SPI diakses

dari

http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

50


Konsep kedaulatan pangan sema-

Food Program), dan IFAD (Interna-

kin dikembangkan dan mendapat

tional Fund for Agricultural Deve-

dukungan yang meluas.Pada tahun

lopment).

2007 diadakan konferensi internasi-

Hal ini kemudian dimanfaatkan

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni,

oleh gerakan petani dan masyarakat

Mali.Konferensi ini semakin me-

sipil lainnya untuk memasukkan

nguatkan pemahaman dan perjua-

sebuah alternatif sistem pangan yang

ngan gerakan sosial mewujudkan

demokratis

kedaulatan pangan menjadi alternatif

skusikan dalam Komisi FAO untuk

menjawab permasalahan pangan dan

Ketahanan Pangan Dunia) yang

pertanian global.Selanjutnya pasca

harus dilaksanakan agar negara-ne-

krisis pangan yang melanda seluruh

gara dan masyarakat di seluruh dunia

dunia di awal tahun 2008, terjadi

memiliki hak untuk melaksanakan

reformasi besar di dalam tubuh

kedaulatan pangan.Solusi sejati me-

Komite Ketahanan Pangan PBB

ngatasi krisis pangan berarti bahwa

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma-

petani kecil, dan bukan perusahaan

syarakat sipil. Pada sidang ke-35

transnasional, harus mendapatkan

Komite Ketahanan Pangan bulan

kontrol atas sumber daya agraria

Oktober 2009, secara resmi CFS

yang dibutuhkan untuk memproduk-

membuka ruang bagi keterlibatan

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan

masyarakat sipil untuk terlibat dan

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

memainkan peranan penting dalam

latan pangan menjadi alternatif bagi

menyusun kebijakan untuk mengha-

kebijakan ekonomi di banyak negara.

puskan kelaparan di dunia. CFS

Perjuangan kedaulatan pangan di

bertugas mengatasi kelaparan dunia

Indonesia mulai marak pada tahun

dengan gerakan petani sebagai salah

2002 karena meskipun krisis pangan

satu anggota pada Advisory Commit-

belum terjadi, namun tanda-tanda

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

kegagalan konsep ketahanan pangan

buka dialog antara petani kecil dan

yang dijalankan FAO sudah mulai

petani korban dengan institusi-insti-

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

sudah dilakukan gerakan rakyat di

ture Organization), WFP (World

Indonesia seperti membangun koalisi

(seperti

yang

didi-

51


penegakan

kedaulatan

pangan.

permintaan pangan semakin mening-

Pergerakan ini mendapat respons

kat

positif dari kalangan partai, dengan

penduduk dan peningkatan pertum-

adanya aksi di ruang parlemen untuk

buhan kelas menengah yang cukup

penolakan atas impor beras di Indo-

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari

pemerintah untuk menutupi kekura-

https://www.academia.edu/8765236/

ngan antara kebutuhan pangan dan

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_

ketersedian pangan adalah dengan

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

impor pangan.Saat ini, Indonesia

akibat

dari

pertumbuhan

Di tingkat parlemen, ketergantu-

menjadi tergantung terhadap impor

ngan pangan dan tak sanggupnya

pangan. Data Kemetrian Pertanian

Indonesia menghasilkan produksi

Tahun 2013 menyebutkan bahwa

pangan dalam negeri dijawab oleh

total komoditas impor pertanian di

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

Indonesia mencapai 12,2 juta ton

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1

Perlindungan

Pertanian

milyar. Jumlah ini akan meningkat

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi

gah konversi lahan pertanian pangan

akan mengalami peningkatan sekitar

ke non pangan. Krisis pangan Tahun

8-10% dibandingkan impor pada

2008 menyadarkan banyak kalangan

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari

bahwa untuk memperkecil ketergan-

September 2012 sampai September

tungan pangan di Indonesia, harus

2103 saja, jumlah impor beras telah

lebih luas lagi upaya yang harus

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

4-5% dari kebutuhan beras nasional.

dar mencegah konversi lahan, tapi

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

harus lebih luas lagi, yakni mengatur

nesia berada dalam masa kerawanan

soal perdagangan pangan.

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari

Lahan

Resiko munculnya krisis pangan

https://www.academia.edu/8765236/

atau kerawanan pangan di Indonesia

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_

sudah terjadi.Setiap tahun produksi

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

pertanian di Indonesia cenderung

Kondisi sebagaimana dipaparkan

mengalami penurunan, sedangkan

di atas semakin mempertegas bahwa

52


perubahan Undang-Undang Nomor 7

kut ini adalah perubahan mendasar

Tahun 1996 menjadi Undang-Un-

yang dilakukan pada Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tidak

dang Nomor18 Tahun 2012 tentang

memberikan solusi atas kerawanan

Pangan

pangan di Indonesia dan semakin

Undang-Undang

menjauhkan Indonesia dari kedaula-

1996 tentang Pangan.

dibandingkan

dengan

Nomor7

Tahun

tan pangan yang dicita-citakan. BeriNo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UU No. 7 Tahun 1996 Visi : ketahanan pangan Pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat rumah tangga Belum mengatur tentang kelembagaan pangan Belum mengatur tentang pangan lokal Belum mengatur tentang penimbunan pangan Belum mengatur secara detail tentang cadangan pangan Belum mengatur kewajiban pemerintah mengelola stabilisasi pasokan dan harga, cadangan dan distribusi pangan pokok Mengatur masalah keamanan pangan : label, kemasan, dan iklan

UU No. 18 Tahun 2012 Visi : ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan Pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat individu Sudah mengatur tentang kelembagaan pangan Mengatur tentang pengutamaan produksi pangan sesuai dengan kearifan lokal Sudah mengatur tentang penimbunan pangan Mengatur detail tentang cadangan pangan Sudah mengatur kewajiban pemerintah mengelola stabilisasi pasokan dan harga, cadangan dan distribusi pangan pokok Mengatur lebih dalam dan terperinci tentang keamanan pangan : label, kemasan, dan iklan

Berdasarkan Tabel di atas nampak ada perubahan yang mendasar dalam

bunan pangan; 6. Mengaturdetail tentang cadangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu :

pangan; 7. Sudah mengatur tentang kewa-

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

jiban

stabilitas pasokan dan harga,

dan kemandirian pangan;

cadangan dan distribusi pangan

kat individu; Sudah mengatur tentang kelembagaan pangan; 4.

mengelola

anan pangan adalah kedaulatan 2. Pemenuhan pangan hingga ting3.

pemerintah

pokok; 8.

Mengatur secara rinci tentang keamanan

pangan

khususnya

tentang label, kemasan dan iklan.

Mengatur tentang pengutamaan

Pemerintah daerah bertanggung

produksi pangan sesuai dengan

jawab atas ketersediaan pangan di

kearifan lokal;

daerah dan pengembangan produksi

5. Sudah mengatur tentang penim-

pangan lokal di daerah. Upaya me-

53


wujudkan

ketersediaan

pangan

dilakukan dengan:

(d) keadaan darurat.

(a) Mengembangkan produksi pangan

yang

(c) gejolak harga pangan; dan

bertumpu

pada

Dalam menunjuk

budaya lokal;

dan/atau

usaha pangan;

cadangan

pangan, Pemerintah Daerah dapat

sumber daya, kelembagaan dan (b) Mengembangkan efisiensi sistem

pengelolaan kelembagaan bekerja

kelembagaan

daerah

sama

dengan

Pemerintah

yang

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa-

na dan teknologi untuk produksi,

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me-

pasca panen, pengolahan, dan

netapkan jenis dan jumlah cadangan

penyimpanan pangan;

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

(d) Membangun, merehabilitasi, me-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

ngembangkan prasarana produk-

pat. Dengan demikian, cadangan

si pangan;

pangan tidak hanya beras, tetapi

(e) Mempertahankandan mengem-

dapat berupa komoditas pangan

bangkanlahan produktif, dan

strategis lainnya yang dikonsumsi

(f) Membangun kawasan sentra

masyarakat setempat. Dan cadangan

produksi pangan. Berdasarkan Nomor18

pangan tersebut bersumber dari

Undang-Undang

Tahun

2012

produksi dalam negeri.

tentang

dikembangan

Reforma Agraria Sebagai Instru-

cadangan pangan yang dikelola oleh

men Untuk Mewujudkan Kedau-

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

latan Pangan

Masyarakat. Cadangan Pemerintah

Dalam

Pangan

ini,

perlu

konsideran

“Menim-

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

bang”Undang-Undang Nomor 41

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah

Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Kabupaten/Kota,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

dan

Cadangan

Pemerintah Desa. Cadangan pangan ini dilakukan untuk mengantisipasi :

tan dijelaskan bahwa: Negara

menjamin

hak

atas

(a) kekurangan ketersediaan pangan;

pangan sebagai hak asasi setiap

(b) kelebihan ketersediaan pangan;

warga negara sehingga negara berke-

54


wajiban

menjamin

kemandirian,

gunaan dan pemanfaatan sumber

ketahanan, dan kedaulatan pangan.

daya alam, khususnya tanah. Tanah

Semakin meningkatnya pertambahan

memiliki ciri khas tersendiri diban-

penduduk

perkembangan

dingkan dengan sumber daya alam

ekonomi dan industri mengakibatkan

lainnya oleh karena tanah merupakan

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan

wadah dari sumber daya alam yang

fragmentasi lahan pertanian pangan

dapat digunakan manusia untuk

yang telah mengancam daya dukung

memenuhi

wilayah secara nasional dalam men-

Selain itu, tanah merupakan tempat

jaga kemandirian, ketahanan, dan

hidup dan beraktifitas dari manusia

kedaulatan pangan.Sesuai dengan

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas

pembaruan agraria yang berkenaan

manusia

dengan penataan kembali pengua-

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan

saan, pemilikan, penggunaan, dan

pertanian inilah dapat diwujudkan

pemanfaatan sumber daya agraria

kedaulatan pangan.

serta

perlu perlindungan lahan pertanian

kebutuhan

yang

Khudori

hidupnya.

produktif

menjelaskan

adalah

bahwa

pangan secara berkelanjutan (Kon-

reforma agraria akan membawa

sideran UU 41/2009).

Indonesia berdaulat pangan. Agar

Isi konsideran Undang-Undang

bisa berdaulat pangan, pertama-tama

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di

petani sebagai pelaku utama harus

atas jelas memperlihatkan bahwa

berdaulat. Petani akan berdaulat jika

salah satu kewajiban Negara adalah

mereka

menjamin kemandirian, ketahanan,

bertindak sebagai buruh atau peng-

dan kedaulatan pangan oleh karena

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

hak atas pangan dinilai sebagai hak

min tegaknya kedaulatan pangan,

asasi warga negara. Untuk melak-

akses kontrol petani kecil terhadap

sanakan kewajiban tersebut, maka

sumber

Negara perlu untuk melaksanakan

(tanah, air, benih, teknologi, dan

reforma agraria secara utuh dan

finansial) harus dijamin lewat refor-

menyeluruh mengingat saat ini di

ma agraria. Selain itu, kedaulatan

Indonesia telah terjadi ketimpangan

pangan akan tegak jika petani

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

terlindungi dari sistem perdagangan

memiliki

daya

tanah,

produksi

bukan

penting

55


yang tidak adil. Dalam lingkup lingkungan sosial ekonomi, negara perlu menjamin struktur pasar yang

6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; 7. Meningkatkan ketanahan pangan

menjadi fondasi pertanian –baik

dan energi masyarakat.

pasar domestik maupun pasar dunia–

Pembangunan

nasional

yang

merupakan struktur pasar yang adil.-

berparadigma pertumbuhan ekonomi

Petani juga perlu perlindungan atas

tidak selalu berkolerasi pada peme-

berbagai kemungkinan rugi akibat

rataan jika fondasi pertumbuhan

bencana alam.Intinya adalah bahwa

disandarkan

semua yang menambah biaya ekster-

investasi asing yang penuh spekulasi

nal petani, menurunkan harga rill

dan kerapuhan. Masalah angka per-

produk pertanian, dan struktur yang

tumbuhan ekonomi dan penurunan

menghambat

pertanian

kemiskinan serta pengangguran yang

memerlukan landasan hukum yang

dihitung berdasarkan basis ekspor-

kuat agar perlindungan petani bisa

import dan kenaikan investasi, hanya

dilaksanakan

didominasi

kemajuan

sebagai

kewajiban

negara (Khudori, 2014 :7).

pada

oleh

hutang

sebagian

serta

kecil

penduduk. Jika ditelaah dari angka

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

kemiskinanrumah tangga di pede-

onal Republik Indonesia (BPN RI),

saan, sampai sekarang, mayoritas

tujuan dari pelaksanaan reforma

orang miskin yang menetap di pede-

agraria adalah:

saan dan bekerja sebagai petani

1. Mengurangi kemiskinan;

dan/atau buruh tani.Pembangunan

2. Menciptakan lapangan kerja;

nasional harus disandarkan pada

3. Memperbaiki akses masyarakat

potensi nasional berupa melimpah-

kepada sumber-sumber ekonomi,

nya sumber kekayaan alam dan

terutama tanah;

tenaga produktif manusia Indonesia.

4.

Menata

ulang

ketimpangan

Potensi itulah yang kongkret meng-

penguasaan pemilikan, penggu-

gerakan roda perekonomian bangsa

naan dan pemanfaatan tanah dan

Indonesia.

sumber-sumber agrarian;

dengan alat produksi (kekayaan

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan;

Hubungan

manusia

alam) harus diatur oleh Negara sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI

56


1945

dan

ekonomi

UUPA.Demokrasi

harus

sejalan

menghantarkan Indonesia kembali

dengan

pada posisi arah tujuannya, yaitu

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

menuju tatanan masyarakat adil dan

sian alat produksi bagi rakyat yang

makmur sesuai cita-cita Proklamasi

bersandar pada corak produksi agrar-

1945 (Galih, 2014).

is, maka Indonesia kembali mempo-

Reforma agraria akan menghasil-

sisikan diri ke dalam kerapuhan

kan revitalisasi sektor pertanian dan

ekonomi.

prinsip

pedesaan yang kokoh. Reforma

Sukarno

agrariayang berhasil ditandai oleh

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah

kepastian penguasaan tanah yang

satu langgam gerak bersama, jika

menjamin penghidupan dan kesem-

salah satu ditiadakan maka tujuan

patan kerja bagi petani, tata-guna

kemerdekaan tidak akan tercapai.

tanah yang mampu memperbaiki

Agar

setumpuk

pengelolaan sumber daya alam dan

gagasan belaka, Trisakti mestilah

pelestarian mutu lingkungan hidup,

menjadi tindakan konkret mengatasi

kedaulatan

problem kemerdekaan kita (Galih,

produktivitas yang mampu membuat

2014).

keluarga petani mampu melakukan

Trisakti

Sebagaimana Kemerdekaan

tidak

menjadi

pangan,

kemampuan

Reforma agraria yang pernah

re-investasi dan memiliki daya beli

dilaksanakan Sukarno pada tahun

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi,

1960 melalui kelahiran UUPA 1960

sektor pertanian di Indonesia akan

adalah salah satu program kebijakan

menjadi sandaran hidup mayoritas

utama sukarno yang konkret mewu-

rakyat dan juga sekaligus penyokong

judkan

industrialisasi

Trisakti

Trisakti

kemerdekaan.

Kemerdekaan

adalah

demikian

nasional.

reforma

Dengan

agrariaakan

bagaimana jalan kemerdekaan mesti

mewujudkan keadilan, kesejahteraan

ditempuh dengan sepaket prinsip

dan keamananan. Dengan kata lain

yang tak terpisah-pisah, baik soal

bahwa tujuan pokok dari reforma

ekonomi, politik, dan mental kebu-

agrariaadalah penciptaan keadilan

dayaan.Revolusi ekonomi, politik,

sosial yang ditandai dengan adanya

dan budaya melalui satu paket

keadilan agraria (agrarian justice),

program

peningkatan

reforma

agraria

dapat

produktivitas,

dan


57

peningkatan kesejahteraan rakyat.

tan pasar internasional. Terdapat

Keadilan agraria itu sendiri dapat

tujuh prasyarat utama untuk mene-

dimaknai

kondisi

gakkan kedaulatan pangan, antara

dimana struktur penguasaan tanah

lain adalah (1) Pembaruan Agraria;

secara relatif tidak memperlihatkan

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap

ketimpangan,

memberikan

pangan; (3) Penggunaan sumber

peluang bagi terciptanya penyebaran

daya alam secara berkelanjutan; (4)

dan penguatan aktivitas perekonomi-

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

an rakyat yang berbasis di pedesaan,

dar komoditas yang diperdagangkan;

dan kemudian menjadi basis bagi

(5) Pembatasan penguasaan pangan

partisipasi aktif dan produktif bagi

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

sebagian

yang

gunaan pangan sebagai senjata; dan

nyatanya bergantung pada aktivitas

(7) Pemberian akses ke petani kecil

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

untuk perumusan kebijakan pertani-

tan pembangunan nasional, baik

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut,

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tampak bahwa reforma agraria me-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama

rupakan salah satu prasyarat untuk

banyak ahli meyakini bahwa reforma

mewujudkan

agrariayang sejati akan memberikan

Oleh karena itu, maka mau tidak

kontribusi

proses

mau, Indonesia harus melaksanakan

demokratisasi pedesaan yang dalam

reforma agraria secara optimal dan

konteks Indonesia adalah salah satu

terpadu.reforma agraria akan mem-

pangkalan penting bagi kehidupan

bawa Indonesia berdaulat pangan.

sosial sebagian besar penduduknya.

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

sebagai

suatu

yang

besar

penduduk

penting

bagi

ma-tama Penutup Kedaulatan pangan adalah hak

kedaulatan

petani

sebagai

pangan.

pelaku

utama harus berdaulat. Petani akan berdaulat

jika

mereka

memiliki

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk

tanah, bukan bertindak sebagai buruh

memproduksi pangan secara mandiri

atau penggarap. Oleh karena itu,

dan hak untuk menetapkan sistem

untuk menjamin tegaknya kedaula-

pertanian, peternakan, dan perikanan

tan pangan, akses kontrol petani

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

kecil terhadap sumber daya produksi

58


penting (tanah, air, benih, teknologi,

peningkatan

dan finansial) harus dijamin lewat

peningkatan kesejahteraan rakyat.

produktivitas,

dan

reforma agraria. Selain itu, kedaulatan pangan akan tegak jika petani terlindungi dari sistem perdagangan yang tidak adil. Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Reforma agrariayang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan

pangan,

kemampuan

produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, sektor pertanian di Indonesia akan menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi demikian

nasional.

reforma

Dengan

agraria

akan

mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamananan. Dengan kata lain bahwa tujuan pokok dari reforma agrariaadalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian justice),

Daftar Rujukan Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Jakarta : Konstitusi Press. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010, Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta : BPN RI. Bernhard Limbong, 2012, Reforma Agraria, Jakarta : Margaretha Pustaka. Gunawan Wiradi, 2000, Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir, Yogyakarta : INSIST Press.. Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada.. Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Galih Andrianto, 2014, Reforma Agraria; Wujud Nyata Trisakti Kemerdekaan, sumber: http:// politik.kompasiana.com/ 2014/06/02/reforma-agraria-wujud-nyata-trisakti-kemerdekaan656247.html Khudori, 2014, Reforma Agraria dan Presiden Baru, Harian Kompas


edisi Hari Senin Tanggal 23 Juni 2014. Marthin Sinaga, 2013, Polemik Undang-Undang Pangan, dikutip dari http://hukum.kompasiana. com/2013/03/13/polemik-uupangan-536660.html Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsepsi Serikat Petani Indonesia (SPI) Tentang Kedaulatan Pangan, dikutip dari http://www.spi.or.id/?page_id=282 ------------------, Pandangan Sikap SPI Atas Pengesahan Undang-

59 Undang Pangan; Undang-Undang Pangan Baru Tidak Sesuai Dengan Konsep Kedaulatan Pangan, Isi Lama Kemasan Baru, dikutip dari http://www.spi.or.id/? p=5699

Woro Wahyuningtyas, 2014, Masa Depan Kedaulatan Pangan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Makalah, sumber: https:// www.academia.edu/8765236/ Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_dalam_UU_No._6_ tahun_2014

Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Recommend Documents