MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Disampaikan pada: Rakor DKP Provinsi Jawa Tengah Rabu, 29 April 2015 1
I. PENDAHULUAN
2
Posisi Pangan dalam Pembangunan Nasional 1. Kebutuhan dasar manusia, pemenuhannya adalah hak asasi. 2. Pangan adalah budaya, hasil adaptasi antara manusia dan lingkungan. 3. Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 4. Pilar utama pembangunan nasional, berperan dalam stabilitas ekonomi, sosial dan politik. 3
Kerangka Pikir Pembangunan Pangan (UU No. 18/2012 tentang Pangan)
Kedaulatan Pangan Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan
KETAHANAN NASIONAL 4
4
Ruang Lingkup Pembangunan Pangan Lintas Pelaku Pemerintah
Pusat
Masyarakat Petani
Pengolah/ Pedagang Konsumen
5
Lintas Wilayah Nasional Daerah Rumah Tangga
II. KONDISI DAN PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
6
PROGNOSA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS TAHUN 2015 Ribu ton
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Komoditi Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Gula Pasir Minyak Goreng Bawang Merah Cabai Besar Cabai Rawit Daging Sapi Daging Unggas Telur Unggas
Perkiraan Ketersediaan*) 41.267,9 20.313,7 1.200,0 742,7 2.873,5 21.948,7 1.073,9 1.078,4 804,8 409,1 2.832,3 2.983,5
Perkiraan Kebutuhan**) 31.904,6 20.271,6 2.544,5 823,6 2.817,7 5.236,1 1.037,2 1.180,9 880,3 454,7 1.282,4 1.854,7
Neraca Domestik 9.363,3 42,1 -1.344,5 -80,9 55,8 16.712,6 36,7 -102,5 -75,5 -45,7 1.549,9 1.128,9
*) Perkiraan ketersediaan untuk beras, gula pasir dan minyak goreng tidak memperhitungkan stok awal tahun. **) Perkiraan kebutuhan sudah termasuk kehilanggan pada saat proses produksi dan distribusi Diperkirakan terjadi defisit pada komoditas kedelai, kacang tanah, cabai besar, cabai rawit dan daging sapi
7
PERKEMBANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (TON) 2010 – 2014 TAHUN URAIAN 2010 Stok Awal
2011
2012
514,649 460,357 378,449
Tambahan CBP
-
155,039 266,667
2013
2014
431,277
368,976
-
-
Pemanfaatan CBP: Bantuan darurat/bencana Pengendalian Harga
Beras (OPM)
14,864
14,992
13,322
13,770
11,378
39,428
221,955 200,518
40,007
75,515
-
30,825
OPK - CBP Raskin
-
Total Pemanfaatan
54,292
236,946 213,840
53,777
117,719
Stok Akhir
460,357 378,449 431,277
377,499
251,257
Sumber : Perum BULOG, 2015
-
-
8
Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2009 - 2014 Ketersediaan Energi Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) Standar Ketersediaan Energi
Konsumsi Energi
4.110 3.754
3.646
3.737
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)
Standar Konsumsi Energi
3.320
2048 2200
2200
2200
2200
2200
2000
2025 2000
2000
1944
1927
2009
2009
2010
2011
2012
2000
2010
2011
2012
2000 1930
2013
2000 1949
2014
2013
Sumber data : Susenas BPS, diolah BKP
Ketersediaan energi untuk konsumsi melebihi standar kebutuhan (2.200 kkal/kap/hari)
Sumber data : Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, BKP 2015
Konsumsi energi hampir mendekati standar rekomendasi WNPG (2.000 Kkal/kap/hari)
9
Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2009 - 2014 Ketersediaan Protein Ketersediaan Protein (g/kap/hari) Standar Ketersediaan protein
93,4
93,13
94,14
55
55
55
99,35
87,75
55
2009
2010
2011
2012
55
2013
Sumber data : Susenas BPS, diolah BKP
Sumber data : Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, BKP 2015
Ketersediaan protein sudah melebihi standar yang dibutuhkan (55 g/kap/hari)
Konsumsi protein sudah melebihi rekomendasi (52 g/kap/hari) 10
Konsumsi Energi dan Skor PPH 2009-2014
11
Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) : merupakan gambaran keragaman dan keseimbangan gizi. Skor PPH selama tahun 2009-2014, fluktuatif namun cenderung meningkat, mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat ke arah pola konsumsi yang beragam. Skor PPH tahun 2014, baru mencapai skor 83,4 dari target skor tahun 2014 sebesar 93,3. 12
Permasalahan Ketahanan Pangan PERMINTAAN (supply) 1. Jumlah penduduk yang besar: 252 juta 2. Dinamika penduduk: laju pertumbuhan, struktur piramida, urbanisasi. 3. Ketergantungan terhadap beras masih tinggi 4. Proporsi penduduk miskin masih besar (11.4%) 5. Masalah gizi ganda mulai muncul dan cukup besar; gizi lebih 5,8% dan gizi kurang 13,0%.
PENAWARAN (demand) 1. Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian 2. Infrastruktur pertanian kurang memadai 3. Dampak perubahan iklim 4. Sebaran produksi pangan tidak merata 5. Rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar 6. Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air 13
III. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 2015-2019
14
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
PP No17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019 15
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan dalam RPJMN 2015-2019 1
Pemantapan KP menuju kemandirian pangan dgn peningkatan produksi pangan pokok.
2
Stabilitas harga pangan.
3
Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4
Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.
5
Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. 16
RENCANA STRATEGIS KEMENTAN 2015 - 2019
VISI
“Terwujudnya sistem pertanian – bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”
SASARAN STRATEGIS 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
TARGET SUKSES • Swasembada : Padi, Jagung, Kedelai • Peningkatan produksi : Tebu Hasil Ternak Cabe Bawang Merah • Diversifikasi Pangan : Skor PPH 17
Dukungan Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Pembangunan Infrastruktur Pertanian (Irigasi, Jitut/Jides) Penyediaan saprodi bagi petani Penyediaan informasi dan IPTEK berbasis kearifan lokal Pendampingan oleh penyuluh Diversifikasi produksi dan konsumsi pangan 18
LANGKAH OPERASIONAL 2015 - 2019 • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1
A. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2. Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wilayah (FSVA) 3. Kajian Kerawanan Pangan 4. Kajian Ketersediaan Pangan 5. Kajian Akses Pangan 6. Kawasan Mandiri Pangan B. Peningkatan Sistem Distribusi dan Harga Pangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Data/informasi pasokan dan harga pangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat Kajian Pasokan Pangan Kajian Harga Pangan Kajian Cadangan Pangan 19
LANGKAH OPERASIONAL 2015 • …. Lanjutan Langkah Operasional
1
C. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1. Optimalisasi Pekarangan 2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal 3. Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan 4. Promosi Penganekaragaman Pangan 5. Penanganan Keamanan Pangan Segar
D. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan dan Perlengkapan, serta Umum 2. Sidang Pleno, Konferensi dan Regional Kebijakan Ketahanan Pangan 3. Model Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil untuk Ketahanan Pangan Masyarakat
20
IV. UPAYA KHUSUS SWASEMBADA PADI JAGUNG KEDELAI UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
21
1. KEGIATAN UPAYA KHUSUS (UPSUS) PERCEPATAN SWASEMBADA PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
• • • • • •
Rehabilitasi Jaringan irigasi tersier Percepatan Optimasi Lahan Bantuan Benih Bantuan Pupuk Bantuan Alsintan Pendampingan Penyuluh
22
2. PROGRAM KONTINGENSI 2014
a. b. c. d.
Optimasi Lahan 170.000 ha Traktor R-2 sebanyak 7.800 unit Pompa Air 3.000 unit Rice Transplanter 100 unit
3. REFOCUSING ANGGARAN KEMENTAN (Rp. 4.1 Triliun) 1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai : perbaikan jaringan irigasi 1,5 jt ha, optimasi lahan 500 rb ha, traktor 6.100 unit, pompa 2.328 unit 2. Pengembangan Jagung 102 rb ha, corn seller 204 unit, dryer 204 unit. 3. Perluasan Areal Tanam kedelai 131.500 ha 4. Pendampingan dan pengawalan penyuluh
4. PENGUNGKIT PENCAPAIAN SWASEMBADA (APBNP 2015 Rp. 16,9 Triliun) a. b. c. d. e.
Rehab jaringan irigasi tersier 1,1 juta ha, optimasi lahan 530 ribu ha Bantuan pupuk untuk padi dan jagung untuk 4 juta ha Pengadaan benih padi 3 juta ha, jagung 1 juta ha Bantuan saprodi Perluasan Areal Tanam (PAT) kedelai 300 ribu ha Traktor roda-2 sebesar 20.000 unit, rice tranplanter 5.000 unit. Pompa air 7.800 unit Combine Harvester 10,5–14 HP : 2.800 unit, dryer 1.900 unit, corn seller 2.000 unit, power tresher kedelai 1.500 unit dan penggilingan padi kecil 6.700 unit f. Penyediaan Traktor roda 4 untuk Tebu : 500 unit, Pangan : 1.000 unit g. Pengadaan benih tebu 12 ribu ha h. Pengembangan kakao berkelanjutan di 15 provinsi i. Gertak birahi dan Inseminasi Buatan : 2 juta akseptor dan bibit indukan 1.200 ekor j. Kerjasama TNI AD di 22 Provinsi k. Pendampingan oleh 5.000 mahasiswa l. Dukungan Quick Win : 21 Kegiatan m. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan 24.000 lokasi
V. KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
26
DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PEMBANGUNAN PANGAN Aspek
Kementerian/Lembaga
1. Ketersediaan a. Produksi Pangan Prasarana & Sarana Produksi (primer) Produksi (olahan)
Kemen PU, Pertanian, KKP, Kehutanan, Perindustrian, Koperasi & UKM, BUMN (pupuk, benih), Pemda
b. Cadangan Pangan Pemerintah (pusat) Pemda Masyarakat
Kementerian Kesra, Sosial, Perdagangan, Dalam Negeri, Pertanian, Pemda
c. Impor Kebijakan Impor Implementasi Impor
Menko Ekon, Perdagangan, Pertanian, KKP, Perindustrian, BUMN
27
Dukungan….. (lanjutan) Aspek 2.
3.
Kementerian/Lembaga
Keterjangkauan a. Distribusi, Perdagangan, Pemasaran
Perdagangan, Perhubungan, Pemda
b. Pengendalian harga
Menko Ekon, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, KP, BUMN (Bulog), Pemda
c. Bantuan Pangan
Mensos, Sosial, Mendagri, BUMN (Bulog), Pemda
Pemanfaatan (Konsumsi P & G) a. Penganekaragaman Konsumsi & Perbaikan Gizi
Pertanian, KP, Perindustrian, Kesehatan, Dikbud, Perdagangan, Koperasi & UKM, Pemda
b. Keamanan Pangan
Pertanian (segar) Perindustrian, Perdagangan, KP, BPOM (olahan), Pemda
28
PERAN DEWAN KETAHANAN PANGAN Pangan merupakan permasalahan multidimensional
HULUHILIR
LINTAS SEKTOR
OTONOMI DAERAH
KOORDINASI Dewan Ketahanan Pangan
• Dewan ketahanan pangan memiliki tugas membangun koordinasi program ketahanan pangan dengan seluruh pemangku kepentingan • Dewan ketahanan pangan dipimpin oleh pimpinan nasional (Presiden) maupun daerah (Gubernur/Walikota) 29
TUGAS DKP PROV DAN KAB/KOTA Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam: Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Provinsi dan Dewan Kabupaten/Kota Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota
30
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DIBAHAS DALAM FORUM DEWAN KETAHANAN PANGAN MELALUI :
31
MEKANISME KERJA DKP DAERAH Ketua Dewan/Ketua Harian Pelaku Ketahanan Pangan: Masalah Fakta dan isu strategis Perubahan Lingkungan Strategis
Kebijakan Ketahanan Pangan (Lintas pelaku/wilayah)
Rapat Pleno(Kepala Daerah)
Rapat koordinasi DKP (Ketua Harian)
Pembahasan/ konsultasi dengan daerah/dinas kab./kota
SEKRETARIAT DKP
POKJA AHLI
Data dan Informasi
Rapat Teknis persiapan Materi bahasan ( sekretaris DKP)
Draft Rekomendasi Teknis dan Operasional
Rapat Teknis Telaahan Rekomendasi (sekretaris DKP)
Cek lapangan
32
TERIMA KASIH
