KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah Kalimantan Tarakan, 15-16 Desember 2014
KEDAULATAN PANGAN
2
KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan
KETAHANAN PANGAN • KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam)
KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”
KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”
3
Kedaulatan Pangan 2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
Kementan
- Jagung (Juta Ton)
19,1
24,1
Kementan
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
1,92
Kementan
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
Kementan
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
Kementan
- Produksi perikanan (juta ton)
24,9
40-50
KKP
8,9
9,89
Kemen PU dan Pera
2,71
3,01
Kemen PU dan Pera
189,75
304,75
Kemen PU dan Pera
21
49
Kemen PU dan Pera
INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanianUKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. Slide - 4
UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN
PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK
1.000 Desa Pertanian Organik Techno park dan science park
• 1.000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu
LAHAN
Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan
KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN
• Pengurangan laju konversi • Pemanfaatan lahan ex pertambangan • Distribusi 9 juta ha lahan ke petani • Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha
Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak
Pemantapan sistem pasca panen
Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional
• Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani
Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor
Produksi Komoditi Utama 2019 Kalimantan
Komoditi Padi
7,000,000
Jagung
6,000,000
Kedelai Daging
5,000,000
Gula
Ton
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
Padi
Jagung
Kedelai
Daging Sapi dan Kerbau
Gula
Kalimantan Utara
162,526
1,166
-
-
-
Kalimantan Timur
503,177
7,166
3,864
11,652
-
Kalimantan Selatan 2,430,871
131,757
8,580
14,337
-
Kalimantan Tengah
969,188
10,075
5,194
5,913
-
1,882,184
309,342
4,294
10,344
-
Kalimantan Barat
Target 2019 5.947.947
459.506
21.933 42.246
-
Keterangan: • Di kawasan Kalimantan, produsen utama padi ditargetkan di Kalsel dan Kalbar. • Untuk jagung ditargetkan di Kalbar dan Kalsel. • Kedelai ditargetkan untuk diproduksi terutama di Kalsel. • Daging sapi dan kerbau di Kalsel, dan • Gula tidak diproduksi di kawasan ini.
Dukungan Budidaya (ha)
Sistem Perbenihan
Padi
Jagung
Kedelai
Desa Mandiri benih
301.895
78.709
165.838
103
33.701
14
20 Kalimantan Barat
85.079
26.236
10.124
22
7.149
4
22 Kalimantan Selatan
68.612
8.170
7
Provinsi KALIMANTAN
21 Kalimantan Tengah 23 Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara
93.313 41.167 13.722
39.355 -
13.118 -
15.909
134.984 4.821 -
Penangkar Balai Benih Benih (ha)
38
12.255
19
6.127
25 -
-
2 1 -
7
Penyuluhan Provinsi
KALIMANTAN 20 21 22 23 24
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Science (BPTP) dan Techno Park (Unit)
Rehabilitasi Irigasi (ha)
Cetak Sawah (ha)
327.565
218.350
-
474
4.594
3
2
13
131.299
88.200
-
146
1.206
1
-
3
86.980
23.150
-
123
1.389
1
-
2
188
1
64.578 36.039 8.669
68.000 26.600 12.400
Perluasan Areal Tebu (ha)
BPP (unit)
Tenaga Penyuluh (orang)
-
106 99
1.025 786
Existing Laboratoriu Kws Lab m Lapangan Kom Baru Inovasi Unggulan Pertanian
-
1
-
1 -
2 3 3 8
KEMARITIMAN
9
MARITIM DAN KELAUTAN (1) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
13.466
17.466
KKP, Kemendagri, Kemlu
1 negara
9 negara
KKP dan Kemlu
52%
87%
KKP, Kemenhan
210 15 unit
24 270 1 juta orang 76 unit
Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub
22,4 21 unit 15,7 juta ha
40-50 23 unit 20 juta ha
KKP KKP KKP
1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%)
Slide - 10
ARAH KEBIJAKAN 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11
ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Muara Kamal, Buleleng, Takalar, Sukamandi, Subang, Depok (Ikan Hias), Bantul Gunung Kidul, Bungus, Sleman (budidaya air tawar), Muara Baru, Boalemo, Pemakasan, Palembang, Wakatobi, Jembarana Perancak, Sidoarjo 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12
PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN
Sumber: http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/profil_pelabuhan, 2014
WILAYAH Kalimantan
PPS
PPN
-
1
PP. Pemangkat
BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3
Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Sambas Nunukan Berau JUMLAH
Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Utara Kalimantan Timur
Rencana Alokasi (unit) 1 1 1 3
SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR Wilayah
Pelabuhan Perikanan
Kalimantan
PPI Kuala Mempawah; PPI Muara Kintap; PPI Tanjung Limau
Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO
PROVINSI
TARGET (BIDANG TANAH)
1
KALIMANTAN BARAT
800
2
KALIMANTAN TENGAH
100
3
KALIMANTAN SELATAN
500
4
KALIMANTAN TIMUR
400
JUMLAH
1.800
15
2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 10
9
8 5
4 6
3 7
2 1
KAWASAN
KKPN (KKP) KKLD/KKPD K.Kons.(Kemenhut)
TOTAL
Lokasi KKPN
Luasan (Ha)
1
Laut Sawu, NTT
3.521.130
2
Gili Matra, NTB
2.954
3
Laut Banda, Maluku
2.500
4
Pulau Pieh, Sumbar
39.900
5
Padaido, Papua
6
Kapoposang, Sulsel
7
Aru Tenggara, Maluku
8
Raja Ampat, Papua Barat
9
Waigeo, Papua Barat
10
Anambas, Kepri
183.000 50.000 114.000 60.000 271.630 1.262.686,2
LUAS (ribu ha)
5.507,8 5.581,4 4.694,9 15.784,1
1. Potensi Pengembangan wisata bahari 2. Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 17
