KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Mataram, Desember 2014
KEDAULATAN PANGAN
2
KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan
KETAHANAN PANGAN • KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam)
KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”
KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”
3
Kedaulatan Pangan 2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
Kementan
- Jagung (Juta Ton)
19,1
24,1
Kementan
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
1,92
Kementan
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
Kementan
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
Kementan
- Produksi perikanan (juta ton)
24,9
40-50
KKP
8,9
9,89
Kemen PU dan Pera
2,71
3,01
Kemen PU dan Pera
189,75
304,75
Kemen PU dan Pera
21
49
Kemen PU dan Pera
INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanianUKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. Slide - 4
UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN
PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK
1.000 Desa Pertanian Organik Techno park dan science park
• 1.000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu
LAHAN
Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan
KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN
• Pengurangan laju konversi • Pemanfaatan lahan ex pertambangan • Distribusi 9 juta ha lahan ke petani • Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha
Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak
Pemantapan sistem pasca panen
Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional
• Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani
Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor
Target Produksi Komoditi Utama 2019 Jawa
Komoditi Padi
45,000,000
Jagung
40,000,000
Kedelai
35,000,000
Daging
30,000,000
Gula
Ton
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Padi
Jagung
Kedelai
Daging Sapi dan Kerbau
Gula
Banten
2,394,019
23,685
28,293
55,860
-
Jawa Timur
13,654,262
6,767,324
801,893
157,101
1,370,252
DI Yogyakarta
1,011,825
368,587
75,396
12,610
51,624
Jawa Tengah
11,517,149
3,479,882
267,242
87,833
456,143
Jawa Barat
13,303,278
1,299,336
115,632
108,317
211,527
DKI Jakarta
11,268
-
-
17,339
-
Target 2019 41.891.800 11.938.815
1.288.455
439.060
2.089.547
Keterangan: • Produsen padi utama di kawasan Jawa terutama ditargetkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. • Jagung ditargetkan di Jatim, Jateng dan Jabar. • Kedelai terutama di Jatim dan disusul oleh Jateng dan Jabar. • Daging sapi dan kerbau ditargetkan di Jatim, Jabar dan Jateng. • Dan gula ditargetkan terutama di Jatim dan Jateng.
Komoditi
Target Produksi Komoditi Utama 2019 Bali - Nusa Tenggara
Padi
4,500,000
Jagung
Kedelai
4,000,000
Daging
3,500,000
Gula
3,000,000
Ton
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Padi
Jagung
Kedelai
Daging Sapi dan Kerbau
Gula
Nusa Tenggara Timur
867,927
996,407
4,404
20,660
-
Nusa Tenggara Barat
2,421,525
899,856
230,961
18,515
-
976,955
65,878
16,800
12,428
-
Bali
Target 2019 4.266.407 1.962.142
252.165
51.603
Keterangan: • Di kawasan Bali-Nusa Tenggara, padi terutama ditargetkan di NTB. • Untuk jagung ditargetkan di NTB dan NTT. • Kedelai terutama di NTB. • Daging sapi dan kerbau terutama di NTB, dan • Gula tidak diproduksi di kawasan ini.
-
Provinsi JAWA 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Dukungan Budidaya (ha)
Sistem Perbenihan Desa Mandiri Penangkar Balai Benih benih Benih (ha)
Padi
Jagung
Kedelai
362.273
144.300
1.889.778
250
81.699
9
-
-
-
-
-
-
65.591
711.077
69
22.467
2
52.473
417.005
63
20.425
3
26.236
38.567
16
5.106
1
78
25.531
2
25 88
8.170 28.595
1 20
13
4.085
7
44
14.297
6
31
10.212
7
96.057 115.269 27.445
667.689
96.057
-
27.445 194.859
144.300
585.783
13.118
19.283
65.591
551.989
65.591
14.511
41.167 63.123 90.568
55.440
8
Penyuluhan Provinsi
JAWA
Perluasan Rehabilitasi Cetak Areal Tebu Irigasi (ha) Sawah (ha) (ha) BPP (unit)
Science (BPTP) dan Techno Park (unit)
Tenaga Penyuluh (orang)
Existing Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian
Lab Baru
Kws Kom Unggula n
763.344
14.000
328.580
1.689
14.520
1
5
13
11 DKI Jakarta
-
-
-
7
106
-
1
1
12 Jawa Barat
231.136
8.400
9.210
459
3.519
-
1
3
13 Jawa Tengah
237.857
-
183.760
521
4.839
-
1
2
14 DI Yogyakarta
13.636
-
3.170
56
551
-
1
3
15 Jawa Timur
221.299
5.600
132.440
530
4.868
-
1
2
16 Banten
59.416
-
-
116
637
1
-
2
278.668
125.850
1.030
406
4.369
1
2
7
17 Bali
53.961
-
-
56
842
-
1
3
18 Nusa Tenggara Barat
132.662
56.300
1.030
110
1.364
-
1
2
19 Nusa Tenggara Timur
92.045
69.550
-
240
2.163
1
-
92
BALI - NUSA TENGGARA
KEMARITIMAN
10
MARITIM DAN KELAUTAN (1) INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
13.466
17.504
KKP, Kemendagri, Kemlu
1 negara
9 negara
KKP dan Kemlu
52%
87%
KKP, Kemenhan
210 15 unit
24 270 1 juta orang 76 unit
Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub
22,4 21 unit 15,7 juta ha
40-50 23 unit 20 juta ha
KKP KKP KKP
1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%)
Slide - 11
ARAH KEBIJAKAN 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 12
ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark. 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 13
PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN
Sumber: http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/profil_pelabuhan, 2014
No
WILAYAH
PPS
2.
Jawa
2
3.
Bali-Nusa Tenggara
-
PP N PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta
6
PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi
1
PP. Pengambengan
BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN)
No 1 2
Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Rote Ndao Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Alokasi (unit) 1 1
JUMLAH
2
SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR No.
Wilayah
Pelabuhan Perikanan
1
Jawa
PPN Brondong; PPN Palabuhanratu; PPN Pekalongan; PPP Muncar; PPP Tamperan; PPI Eretan Kulon; PPP Morodemak; PPI Lontar; PPI Binuangeun; PPI Kranji; PPI Pasongsongan; PPP Karongsong
2
Bali-Nusa Tenggara
PPI Tanjung Luar
Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO
PROVINSI
TARGET (BIDANG TANAH)
1
JAWA BARAT
1,200
2
BANTEN
3
DKI JAKARTA
4
JAWA TENGAH
5
DI. YOGYAKARTA
6
JAWA TIMUR
7
BALI
8
NUSA TENGGARA BARAT
1,000
9
NUSA TENGGARA TIMUR
1,400
TOTAL
8.200
500 1,400 200 2,200 300
16
2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No
Lokasi KKPN
Luasan (Ha)
1
Laut Sawu, NTT
3.521.130
2
Gili Matra, NTB
2.954
3
Laut Banda, Maluku
2.500
4
Pulau Pieh, Sumbar
39.900
5
Padaido, Papua
6
Kapoposang, Sulsel
7
Aru Tenggara, Maluku
8
Raja Ampat, Papua Barat
9
Waigeo, Papua Barat
10
Anambas, Kepri
10
9
8 5
4 6
3 7
2 1
Sabuk pantai : Kendal, semarang, serang, tuban, indramayu, karawang Mangrove : Pekalongan, Kendal, Probolinggo Rekayasa Hybrid : Demak, Pati, Brebes, Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang
KAWASAN
KKPN (KKP)
183.000 50.000 114.000 60.000 271.630 1.262.686,2 LUAS (ribu ha)
5.507,8
KKLD/KKPD
5.581,4
K.Kons.(Kemenhut)
4.694,9 15.784,1
TOTAL
Quick Wins Gerakan cinta laut dan Rehabilitasi kawasan pesisir di PANTURA Jawa JAWA-BALI
Lokus Banten
Kegiatan Penanaman bakau 980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1,275 km
DKI Jakarta
Penanaman bakau 180 ribu batang
Jawa Barat
Penanaman bakau 3.205 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 2,475 km Pembangunan Hybrid Engineering 13,275 km
Jawa Tengah
Penanaman bakau 5.655 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 2,475 km Pembangunan Hybrid Engineering 15,625 km
Jawa Timur
Penanaman bakau 1.980 ribu batang Pembangunan sabuk pantai 1.275 km
SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) DKI JAKARTA
JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA
BALI NUSA TENGGARA BARAT
Kegiatan Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Jakarta Utara-Muara Kamal, kelautan dan perikanan) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Slipi-Jakarta Pusat) Technopark berbasis perikanan budidaya (Depok Ikan Hias dan Subang-Sukamandi Budidaya Air Tawar) Technopark berbasis perikanan (Kebumen, perikanan tangkap) Technopark berbasis perikanan (Banyuwangi, perikanan tangkap, budidaya sidat, dan pengolahan) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Pamekasan, garam) Technopark berbasis pengolahan produk KP (Pacitan, perikanan) Technopark berbasis perikanan budidaya (Sleman, budidaya tawar) Technopark berbasis teknologi kelautan dan perikanan (Bantul, pengolahan) Technopark berbasis perikanan budidaya (Buleleng-Gondol, budidaya laut) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Lombok, budidaya laut) 19
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 20
