KETAHANAN PANGAN VS KEDAULATAN PANGAN FOOD SECURITY : The availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices. (United Nations 1975 cited in FAO 2003)
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. (FAO 2001 cited in FAO 2003)
‘food security’ Food security, at the individual, household, national, regional and global levels [is achieved] when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. (FAO 1996 cited in FAO 2003)
Long-term food security depends on those who produce food and care for the natural environment. As the stewards of food producing resources we hold the following principles as the necessary foundation for achieving food security. Food is a basic human right. This right can only be realized in a system where food sovereignty is guaranteed. Food sovereignty is the right of each nation to maintain and develop its own capacity to produce its basic foods respecting cultural and productive diversity. We have the right to produce our own food in our own territory. Food sovereignty is a precondition to genuine food security. (Via Campesina 1996; emphasis added)
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Food sovereignty is the right of peoples to define their own food and agriculture; to protect and regulate domestic agricultural production and trade in order to achieve sustainable development objectives; to determine the extent to which they want to be self reliant; to restrict the dumping of products in their markets; and to provide local fisheries-based communities the priority in managing the use of and the rights to aquatic resources.
Food sovereignty Food sovereignty does not negate trade, but rather, it promotes the formulation of trade policies and practices that serve the rights of peoples to safe, healthy and ecologically sustainable production. (Peoples Food Sovereignty Network 2002)
Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts those who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. It offers a strategy to resist and dismantle the current corporate trade and food regime, and directions for food, farming, pastoral and fisheries systems determined by local producers
Food sovereignty is Food sovereignty prioritises local and national economies and markets and empowers peasant and family farmerdriven agriculture, artisanal fishing, pastoralistled grazing, and food production, distribution and consumption based on environmental, social and economic sustainability. Food sovereignty promotes transparent trade that guarantees just income to all peoples and the rights of consumers to control their food and nutrition. It ensures that the rights to use and manage our lands, territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are in the hands of those of us who produce food. Food sovereignty implies new social relations free of oppression and inequality between men and women, peoples, racial groups, social classes and generations. (Via Campesina 2007)
Pendekatan ketahanan pangan berasisasi msh muncul bencana kelaparan dan gizi buruk perlunya kedaulatan pangan
HAK ATAS PANGAN: Konsep kedaulatan pangan sejak 1996 untuk merespons ancaman WTO kpd negara2 miskin dlm menyediakan makanan pokok bg penduduknya
Pendekatan ketahanan pangan berasisasi msh muncul bencana kelaparan dan gizi buruk perlunya kedaulatan pangan
HAK ATAS PANGAN: Konsep kedaulatan pangan sejak 1996 untuk merespons ancaman WTO kpd negara2 miskin dlm menyediakan makanan pokok bg penduduknya
La Via Campesina Organisasi petani internasional, deklarasi Tlaxcala Mexico, KP mengacu kpd aspek pengambilan keputusan scr berdaulat di tingkat nasional (lokal) dalam soal ketahanan pangan, BUKAN pada WTO or lainnya. DEKLARASI AKHIR WORLD FORUM ON FOOD SOVEREIGNTY DI HAVANA KUBA, (2004) KP= instrumen menghapus kelaparan, kurang gizi, serta menjamin ketahanan pangan yg berkelanjutan bg semua orang
KP = hak rakyat untuk mnentukan kebijakan dan dan strategi sendiri atas produksi, distribusi, konsumsi yg berkelanjutan yg menjamin hak atas pangan bg seluruh pnduduk bumi brdasarkan produksi berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan lokal dan keberagaman kaum tani dan nelayan.
LA VIA Campesina : Merumuskan hak rakyat sebuah negeri atau negara dlm menetapkan kebijakan pertanian dan pangannya
Kasus NTT beras Protein dan Kalori < standar Kacang2an tidak ada.. Protein cukup tinggi sbg pemasok protein Perlunya dukungan politik anggaran untuk pembardayaan masyarakat aksesibilitas masyarakat meningkat
WTO “Paket Juli”: WTO ingin agar pasar dlm negeri bebasdimasuki siapa pun, bebas menjual dimana pun, dan hrs dijamin oleh aturan global.
Pasar domestik dikendalikan Perusahaan raksasa ? Kebangkrutan usaaha tani kecil? Keberhasilan KP : Kita tdk didekte oleh fluktuasi produksi dan harga pangan, internasional, tdk bergantung benih (transgenik, hibrida, dan benih unggul) yg sebagian besar dikuasaai perusahaan multinasional, petani berdaulat atas tanah dan produknya terlindungi, dan tidak mmbiarkannya berjuang sendirian di kancah persaingan global. “perlunya kepekaan perubahan alam”: banjir, hujan dst
Kedaulatan Pangan Pada tahun 1996 ketika FAO mengadakan World Food Summit dan mengeluarkan Deklarasi Roma mengenai Ketahanan Pangan (food security), organisasi dunia buruh tani dan petani dunia La Via Campesina mengeluarkan konsep alternatif yang disebut kedaulatan pangan (food sovereignty). Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak sebuah negara dan petani untuk menentukan kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin ketersediaan tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping.
Kekurangan produksi Kekurangan produksi kedelai, juga gandum. Gandum, bahan baku terigu, adalah tanaman yang hingga kini belum berhasil dibudidayakan di kawasan tropika seperti Indonesia. Dilema bangsa agraris makin beranak pinak. Di satu sisi, konsumsi beras telah mencapai klimaksnya setara 139 kg/kapita/tahun sehingga upaya meningkatkan produksi dengan teknologi dan pencetakan sawah baru berapa pun kontribusinya tidaklah sanggup mengejar kebutuhan. Tetapi di sisi lain, kita dihadapkan pada diversifikasi pangan berbasis impor. Keduanya sama-sama memiliki konsekuensi sosial-politik amat besar yang bila tidak dapat dipenuhi akan menjadikan bangsa ini tanpa kedaulatan pangan. Secara teoretis, kalau konsumsi beras Indonesia dapat direduksi hingga 110 kg saja, kita sudah berkemampuan mengekspor.
Saat ini, sekitar 70 persen negara sedang berkembang merupakan pengimpor pangan. Sementara jumlah penduduk kelaparan lebih dari 850 juta orang, dan ironisnya 80% dari mereka adalah petani kecil. Mengingat besarnya jumlah penduduk, Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama (-/+ 10 tahun).Hal ini sepatutnya menjadi keputusan politik negara.Diperlukan upaya khusus untuk sampai pada keputusan politik ini.
Konsumsi produk dalam negeri Tempe SEMPAT menghilang dari peredaran akibat ketergantungan Indonesia pada kedelai, yang 60 persen dari Amerika Serikat yg 85 persennya berasal dari transgenik. Akibatnya, ketika Amerika Serikat memprioritaskan pertaniannya untuk pemenuhan bahan bakar biofuel, yang terjadi adalah kerentanan di Indonesia. Sebuah konsekuensi logis atas ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor.
