KATA PENGANTAR
Proses pengendalian pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu pengendalian pembangunan juga sangat bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disusunlah laporan Triwulan I pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Selain itu laporan ini akan menjadi masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pada tahun yang akan datang atau dua tahun sesudah pelaksanaan RKP 2013. Secara umum evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian sasaran dalam bentuk realisasi keuangan dan realisasi fisik serta permasalahan yang dihadapi sesuai pedoman/aplikasi dalam PP 39/2006. Hasil analisis pada setiap sub kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Di sadari bahwa masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya sehingga pencapaian ini lebih baik. Demikian laporan ini disusun dengan menyadari penuh bahwa secara sistematika dan substansi belum sempurna, semoga laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-kegiatan ke arah yang lebih baik dan maksimal, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
Jakarta,
April 2013
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR----------------------------------------------------------------------------------------
i
DAFTAR ISI
--------------------------------------------------------------------------------------------
ii
PENDAHULUAN--------------------------------------------------------------------------
1
1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------------------
1
1.2 Arah Kebijakan Pembangunan---------------------------------------------------
2
1.3 Program dan Target Capaian Tahun 2013 ------------------------------------
5
BAB I
BAB II
BAB III
ANALISIS
CAPAIAN
PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN
ANGGARAN 2013 ----------------------------------------------------------------------
11
2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN ---------------------------------------
11
2.2 REALISASI KEUANGAN-----------------------------------------------------------
13
2.3 CAPAIAN KINERJA ----------------------------------------------------------------
17
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ----------------------------------
17
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional --------------------------------------------
20
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ------
23
Fasilitasi Politik Dalam Negeri------------------------------------------------
25
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi -------------------
30
2.4 REALISASI FISIK -------------------------------------------------------------------
35
Tabel Capaian Realisasi Fisik -------------------------------------------------
35
PENUTUP --------------------------------------------------------------------------------
38
3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ---------------------------------------
38
3.2 KESIMPULAN ----------------------------------------------------------------------
40
LAPORAN TRIWULAN I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional ional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
mengamanatkan
perlunya
dilakukan
pengendalian,
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang g hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program/kegiatan pro tahun berikutnya. Sebagaimana amanat pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: penyusunan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan rencana. Maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan
pembangunan. kegiatan
Termasuk
pelaporan
secara
didalamnya berkala
dan
tuntutan tutan
adanya
berjenjang
baik
Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, juga
unit
organisasi organisa
dan
unit
kerja
pada
masing masing-masing
Kementerian/Lembaga. Laporan Triwulan I Direktorat rat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik pada setiap pelaksanaan
program/kegiatan,
juga
merupakan
analisis
dari
seluruh
pelaksanaan program-kegiatan program yang telah berjalan selama satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan keuangan negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
I.2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Perencanaan pembangunan
pada program
Pembinaan Kesatuan
Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu : 1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik; 2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta 3. Meningkatkan
kapasitas
pembangunan
daerah
dan
keberdayaan
masyarakat. Melalui tiga pilar tersebut, di rumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri melalui visi :
”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
2
Demi mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusiinstitusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut : 1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional. 2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. 4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur politik dan kualitas proses politik yang demokratis. 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. 7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya- upaya peningkatan bermasyarakat,
rasa
persatuan
berbangsa
dan
dan
bernegara
pendekatan sosial, politik maupun kultural.
3
kesatuan baik
dalam melalui
kehidupan berbagai
8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam mendukung sistem politik nasional. 9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik. 10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut : 1. Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis dan terwujudnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. 2. Terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. 3. Terwujudnya dukungan Ketahanan Ekonomi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Menindaklanjuti sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik peride waktu 2010-2014, maka ditetapkanlah sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan yaitu : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres); 2. Meningkatnya
komitmen
pemangku
kepentingan
dalam
menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan; 4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik. Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
4
1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi; 3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 4. Indeks Kebebasan Sipil; 5. Indeks Hak-Hak Politik; 6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan; 7. Persentase forum dialog publik yang efektif; 8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 (empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). dengan 6 (enam) kegiatan yaitu: 1. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ; 3. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi; 4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; 5. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol.
1.3
PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2013 Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Kementerian/ Lembaga Tahun 2013, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2013 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses Demokratisasi dan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam) kegiatan Prioritas yaitu :
5
a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan
output kegiatan yaitu : 1) 1 (satu) Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil; 2) 3 (tiga) Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 4) 350 (tiga ratus lima puluh) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) 1 (satu) Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan adalah : 1) Jumlah Dokumen Indeks Organisasi Kemasyarakatan; 2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas; 3) Prosentase
Kemajuan
Penyusunan,
Desiminasi,
Monitoring
dan
Evaluasi Rumusan Kebijakan, Perbaikan Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Kebijakan Publik Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasayarakatan; 4) Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; 5) Prosentase Tingkat Pelayanan Publik Termasuk Data Basenya; 6) Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan output kegiatan yaitu : 1) 2 (dua) Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri; 2) 250 (dua ratus lima puluh) Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Politik Dalam Negeri; 3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
6
4) 1 (satu) Modul Bidang Politik Dalam Negeri; 5) 85.000.637 Bantuan Keuangan Parpol; 6) 62 (enam puluh dua) Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; 2) Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; 3) Jumlah forum komunikasi politik; 4) Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; 5) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 6) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7) Jumlah kerjasama dengan ormas dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; 8) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan; 9) Jumlah
kerjasama
dengan
organisasi
kemasyarakatan
dalam
pengembangan politik dalam negeri; 10) Jumlah materi/modul bidang politik dalam negeri; 11) Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi. c.
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Ketahanan Ekonomi; 2) 100 (seratus) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan Ekonomi; 3) 4 (empat) Pengembangan Management Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) 4 (empat) Modul Bidang Ketahanan Ekonomi;
7
5) 14 (empat belas) laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi; Indikator kinerja kegiatan Ketahanan Ekonomi adalah 1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi; 2) Jumlah kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi; 3) Jumlah fasilitasi forum bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi; 4) Jumlah materi/modul ketahanan ekonomi; 5) Jumlah
pembangunan
Manajemen
Information
System
(MIS)
Pembinaan Ketahanan Ekonomi; 6) Jumlah laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat; 7) Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund; 8) Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP insentif perpajakan. d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan output kegiatan adalah : 1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Kewaspadaan Nasional; 2) 100 (seratus) Kerjasama dengan Ormas/LSM/Nirlaba lainnya bidang Kewaspadaan Nasional; 3) 26 (dua puluh enam) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional; 4) 4 (empat) Modul Bidang Kewaspadaan Nasional. Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah : 1) Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial; 2) Prosentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; 3) Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional;
8
4) Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan; 5) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam penanganan konflik; 6) Prosentase penyusunan rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang Kewaspadaan Nasional; 7) Prosentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan Orang Asing; dan 8) Jumlah laporan pemantauan situasi daerah. e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan adalah : 1) 3 (tiga) modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 2) 34 (tiga puluh empat) laporan/fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan; 3) 100 (seratus) kerjasama dengan OMS/LSM/LNL Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan. Indikator kinerja kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu: 1) Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Indonesia yang tepat waktu; 2) Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan; 3) Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah; 4) Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; 5) Prosentase peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; 6) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakt Sipil (OMS) dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 7) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan. f.
Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol dengan output kegiatan adalah :
9
1) 12 (dua belas) Bulan layanan perkantoran; 2) 6 (enam) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran; 3) 42 (empat puluh dua) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; 4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor; 5) 75 (tujuh puluh lima) unit perangkat pengolah data dan komunikasi; 6) 10 (sepuluh) unit peralatan dan fasilitasi perkantoran. Indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah : 1) Prosentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa yang tepat waktu); 2) Prosentase
penyelesaian
dokumen
perencanaan
dan
anggaran
(Renstra, RKP, Renja,RKA-KL, Juklak/Juknis); 3) Prosentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja; 4) Jumlah koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia; 5) Prosentase kemajuan penyusunan pedoman/juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan; 6) Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan, aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP; 7) Jumlah
dokumen
keuangan
tahunan
dan
laporan
pengelola
keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen kesbangpol; 8) Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian; 9) Jumlah pengadaan sarana non mengikat.
10
BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 2.1
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2013 mempunyai alokasi pagu indikatif sebesar Rp. 261.256.959.000 261.256.959.000,- (dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian dian terdapat pemotongan anggaran dalam rangka mendukung kebijakan nasional e-ktp e ktp sebesar Rp. 20.000.000.000, 20.000.000.000,(dua puluh miliar), sehingga sampai dengan triwulan I total pagu anggaran Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,241.256.959.000, (dua dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) dalam rangka pemberian tunjangan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2013 Total Pagu Rp 241.256.959.000,241.256.959.000, DEKONSENTRASI 42,700,000,000 9,928,900,000
114,298,463,000 37,200,000,000
BANTUAN KEUANGAN PARPOL KERJASAMA ORMAS/LSM/LNL BELANJA PEGAWAI
19.080.000.000
18,049,596,000 POTONGAN UNTUK REMUNERASI SISA ANGGARAN YG DIKELOLA LANGSUNG
11
Lebih jauh jika dilihat dari distribusi alokasi anggaran, pada tahun 2013 dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp. Rp. 241.256.959.000,- terdapat Rp. 42.700.000.000,- dialokasikan pada kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional terkait pembentukan dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.928.900.000,-. Disamping itu terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.200.000.000,diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama program pembinaan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL guna peningkatan partisipasi politik perempuan, wawasan kebangsan dan cinta tanah air, penanganan konflik, serta peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. Sementara alokasi belanja pegawai Ditjen Kesbangpol sebesar Rp. 18.049.596.000,- dan terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp.
19.080.000.000,-
dalam
rangka
memberikan
tunjangan
kinerja
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga total sisa anggaran yang dikelola langsung dalam menunjang tugas fungsi pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik mencapai Rp. 114.298.463.000,-. Pada tahun 2013 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini. Tabel 1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran No.
Unit Kerja
Pagu
Rencana Penarikan (TW I)
1.
Sekretariat Ditjen Kesbangpol
Rp. 35.453.009.000,-
Rp 7.361.000.000,-
2.
Direktorat Bina Ideologi dan
Rp. 37.087.056.000,-
Rp. 6.582.000.000,-
Rp. 23.787.556.000,-
Rp. 4.806.000.000,-
Rp. 42.700.000.000,-
Rp. 6.160.000.000,-
Wawasan Kebangsaan 3.
Direktorat
Kewaspadaan
Nasional Dana Dekonsentrasi
12
4.
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya,
Rp. 36.732.610.000,-
Rp. 10.250.000.000,-
Dalam
Rp. 46.921.018.000,-
Rp. 13.840.000.000,-
Ketahanan
Rp. 17.505.710.000,-
Rp. 4.100.000.000,-
Rp. 241.256.959.000,-
Rp. 53.099.000.000,-
Agama
dan
Kemasyarakatan 5.
Direktorat
Politik
Negeri 6.
Direktorat Ekonomi TOTAL
2.2
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN I Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013, sampai dengan akhir Triwulan I realisasi mencapai Rp. 20.990.562.446,- atau 8.70%. Dengan rincian realisasi pusat sebesar Rp. 20.056.630.946,- atau 10.10% dan realisasi daerah hanya mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% dari pagu Rp. 42.700.000.000,-. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada triwulan yang sama yaitu Rp. 15.017.606.332,- atau 7.95%. Tabel 2 Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I periode 2012-2013 Pagu
No.
Tahun
1.
2012
2.
2013
Rp. 188.782.200.000,-
Rencana Penarikan TW I
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Rp. 42.595.641.000,-
Rp. 15.017.606.332,-
7.95
Pusat
Rp. 198.556.959.000,-
Rp. 46.939.000.000,-
Rp. 20.056.630.946,-
10.10
Daerah
Rp. 42.700.000.000,-
Rp. 6.160.000.000,-
Rp. 933.931.500
2.19
TOTAL
Rp. 241.256.959.000,-
Rp. 53.099.000.000,-
Rp. 20.990.562.446,-
8.70
13
Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I Periode 2012-2013 241,256,959,000
250,000,000,000
188,782,200,000
200,000,000,000 150,000,000,000 53,099,000,000
100,000,000,000
20,990,562,446
42,595,641,000
15,017,606,332
50,000,000,000 Pagu 2012
188,782,200,000
Recana Penarikan TW. I 42,595,641,000
2013
241,256,959,000
53,099,000,000
Realisasi 15,017,606,332 20,990,562,446
Lebih jauh jika dilihat pada tabel 1 dan 2, masih rendahnya capaian triwulan I dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 53.099.000.000, 53.099.000.000,- atau 22.01% antara lain kontribusi realisasi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana dekonsentrasi baru mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% % dari target Rp. 6.160.000.000,- atau 14.43%. Penyebab paling dominan rendahnya endahnya capaian pelaksanaan dana dekonsentrasi adalah lambatnya penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah dan adanya dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan dana APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan daerah. Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I disebabkan antara lain belum optimalnya mekanisme pengelolaan Uang Persediaan ersediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada da masing-masing masing unit pengelola serta masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus dilaksanakan
sehingga
mengalami
kesulitan
dalam
sinkron sinkronisasi
menyebabkan ebabkan lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kegiatan.
14
dan
Tabel 3 Realisasi Keuangan per Unit Kerja kurun waktu 2012--2013 2012
2013
Unit Kerja
Sekretariat Ditjen Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan Direktorat Kewaspada Nasional Pusat
Realisasi
RPD TW I
(Rp)
(%)
12.43
36.523.009.000
7.361.000.000
7.024.386.634
19.23
2.376.230.000
7.67
37.087.056.000
6.582.000.000
4.188.225.900
11.29
1.105.220.000
4.84
66.487.556.000
10.966.000.000
4.767.578.700
7.17
23.787.556.000
4.806.000.000
3.833.647.200
16.11
42.700.000.000
6.160.000.000
933.931.500
2.19
RPD TW I
(Rp)
(%)
31.882.200.000
8.549.386.000 000
3.963.065.132
31.000.000.000
4.600.005.000
22.850.000.000
4.108.492.000
Daerah 41.900.000.000
13.069.025.000
4.752.610.000
11.34
36.732.610.000
10.250.000.000
1.667.168.000
4.54
44.250.000.000
9.460.868.000
2.088.571.200
4.72
46.921.018.000
13.840.000.000
2.791.847.100
5.95
16.900.000.000
2.807.867.000
731.910.000
4.33
17.505.710.000
4.100.000.000
1.328.448.000
7.59
Realisasi Keuangan Per Unit Kerja Tahun 2013 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen… Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Komponen
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakat an Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Ketahanan Ekonomi
Realisasi
Pagu
Pagu
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan…
7,024,386,634 7,361,000,000 4,188,225,900 6,582,000,000
36,523,009,000
Realisasi Recana Penarikan TW. I
37,087,056,000
4,767,578,700 10,966,000,000
66,487,556,000
1,328,448,000 4,100,000,000 17,505,710,000 2,791,847,100 13,840,000,000
46,621,018,000
1,667,168,000 10,250,000,000 36,732,610,000
15
Gambaran realisasi keuangan berdasarkan tabel.3 merupakan data sandingan pada kurun waktu 2012-2014 yang dirinci pada setiap unit kerja dengan capaian paling rendah pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.667.168.000,- atau 4.54%
dari
pagu Rp. 36.732.610.000,-. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 4.752.610.000,- atau 11.34% dari pagu Rp. 41.900.000.000,-. Hal tersebut sebagai akibat dari belum rampungnya pembahasan revisi RUU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas sehingga menyebabkan beberapa kegiatan seperti pembahasan penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari revisi UU tentang Ormas dan kegiatan lain seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi revisi RUU tentang belum dapat dilaksanakan diawal triwulan I. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol yang dilaksanakan oleh Setditjen Kesbangpol selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian realisasi
sebesar
Rp.
7.024.386.634,-
atau
19.23%
dari
pagu
Rp.
36.523.009.000,- pada triwulan I tahun 2013. Tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2012 triwulan I pada kegiatan yang sama terealisasi sebesar Rp.
3.963.065.132,-
atau
12.43%
dari
pagu
Rp.
31.882.200.000,-.
Peningkatan realisasi disebabkan beberapa agenda besar seperti pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kesbangpol dengan tema “Pemantapan Stablitas Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemilu 2014” tanggal 27-30 Januari 2013 bertempat di Jakarta
dengan
dihadiri
peserta
dari
Kabinda,
Kaban
Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dapat terlaksana di triwulan I sesuai dengan target yang telah ditetapkan disamping juga kegiatan rutin lainnya seperti pembayaran gaji, layanan operasional perkantoran dll. Sementara peningkatan cukup signifikan juga dicapai oleh Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi sebesar Rp. 4.188.225.900,- atau 11.29% dari pagu Rp. 37.087.056.000,- pada triwulan I tahun 2013. Sedangkan realisasi tahun 2012 pada triwulan yang sama hanya
16
mencapai Rp. 2.376.230.000,- atau 7.67% dari pagu Rp. 31.000.000.000,-, hal tersebut disumbang oleh capaian beberapa even besar berskala nasional seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2013 dengan melibatkan + 200 orang dari Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan kegiatan lain yaitu fasilitasi pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Jakarta tanggal 28 Februari 2013 dan di Bengkulu tanggal 4-6 Maret 2013. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah ada perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya komitmen serta pengawalan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2.3
CAPAIAN
PELAKSANAAAN
PROGRAM/KEGIATAN
(REALISASI
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013) Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun 2013 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai dengan program/kegiatan Tahun Anggaran 2013 yaitu 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan dengan capaian yaitu : a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja: 1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (prioritas nasional), dengan target 3 modul. Adapun capaiannya yaitu: Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi pada tanggal 5 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium; Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal lanjutan modul tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi pada tanggal 22 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium;
17
Terlaksananya rapat kerja penyusunan modul menengah pertama dan kedua tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi pada tanggal 7-8 Maret 2013 bertempat Hotel Millenium. 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 25 forum/sosialisasi. Adapun capaiannya yaitu: Terselenggaranya forum dialog wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah lingkup Ditjen Kesbangpol khususnya pegawai baru tanggal 11-13 Maret 2013 bertempat di Hotel Millenium dengan melibatkan pakar/akademisi Yudi Latif, Prof. Maswadi Rauf, Syarif Hidayat PhD dan Prof. Dadan Wildan; Terselenggaranya forum dialog dalam rangka upaya peningkatan komunikasi
penguatan
nilai-nilai
sejarah
kebangsaan
bagi
pakar/akademisi dengan melibatkan akademisi UI, UT dan 17 Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI pada tanggal 19-20 Februari 2013 bertempat di Hotel Golden Boutique; Terlaksananya forum dialog dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi penyelenggara negara lainnya, kaum perempuan dan generasi muda tanggal 24-26 Februari 2013 bertempat di Hotel Millenium dengan + 165 peserta yang berasal dari pengurus/anggota PKK, Kowani, IWAPI, Unsur Polda, TNI serta pelajar SMA/sederajat, kelompok agama dan umum wilayah DKI; Terselenggaranya forum dialog antar generasi muda dan para pelaku sejarah dalam rangka penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan di kalangan pelajar (SMA) pada tanggal 1-3 Maret 2013 bertempat di Hotel Golden Boutique dan forum dialog di kalangan perempuan di Sumatera Barat tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel Aerowisata Premier Basko yang dihadiri staf Badan Kresbangpol Provinsi, anggota Kelompok Kerja, dan Tim penggerak PKK seSumatera Barat;
18
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara bagi peserta didik (Mahasiswa dan Pelajar) di Bogor pada tanggal 2-4 Maret 2013 bertempat di Hotel Puri Avia Puncak Bogor dan Banten pada tanggal 18-20 Maret 2013 bertempat di Hotel Istana Nelayan melibatkan + 100 peserta didik; Terselenggaranya forum dialog dalam rangka penguatan ideologi pancasila lintas generasi di Batam pada tanggal 4-6 Maret 2013 bertempat di Hotel Novotel dan di Sulawesi Selatan tanggal 18-20 Maret 2013 bertempat di Hotel Sahid Jaya Makasar dengan melibatkan + 100 tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan mahasiswa dan pelajar; Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka pemasyarakatan pancasila bagi + 40 mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam pada tanggal 7-9 Maret 2013 dan mahasiswa di Universitas Hasanudin tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Kampus Universitas Hasanudin; Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara bagi + 100 peserta didik (mahasiswa dan pelajar) di Jawa Timur pada tanggal 9-11 Maret 2013 bertempat di Hotel Satelite Surabaya; Terselenggaranya
forum
dialog
dalam
rangka
peningkatan
penghayatan ideologi pancasila dikalangan masyarakat di Provinsi Riau dengan melibatkan + 100 peserta berasal dari tokoh agama, tokoh daerah dan masyarakat pada tanggal 13-15 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Jatra; Terlaksananya
Rapat
Koordinasi
dalam
rangka
peningkatan
pembauran kebangsaan pada tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel Jayakarta dengan dihadiri pejabat yang membidangi forum pembauran kebangsaan, FPK Kab/Kota yang sudah terbentuk, Dinas Pariwisata dan Dinas Perekonomian;
19
Terlaksananya
konsolidasi
monitoring
dan
evaluasi
Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel Quality Makasar yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota Pengurus FPK, LSM/Ormas dan Tokoh Masyarakat se-Sulawesi Selatan; Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan tanggal 28 Februari-2 Maret 2013 bertempat di Hotel Jayakarta yang dihadiri Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta dengan melibatkan akademisi, UI, UT dan universitas 17 Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI; Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Bengkulu tanggal 4-6 Maret 2013 bertempat di Hotel Nala Sea Side yang dihadiri oleh badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, Kodam, Polda, BPS, LSM/Ormas, Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 13-15 Maret 2013 bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, calon anggota PPWK,
Bappeda,
Kodam,
Polda,
BPS,
LSM/Ormas,
Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Maluku tanggal 25-27 Maret 2013 bertempat di Hotel Elizabeth yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja : 1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1 peraturan. Adapun capaiannya yaitu:
20
1. Terlaksananya rapat koordinasi melibatkan Kemensos, Kemenham, Kemenkeu, KemenPAN & RB, Kemenkumham, Polri dan TNI dalam rangka melakukan penyusunan SK Tim Bersama terkait Penyusunan RPP
turunan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial (Tim Bersama melibatkan berbagai K/L dan stakeholders terkait, termasuk akademisi). 2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 26 (dua puluh enam) laporan. Adapun capaiannya yaitu: Terselenggaranya pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah dalam penanganan konflik tanggal 20-22 Maret 2013 yang dihadiri oleh BNPB, BIN, POLRI, LIPI, KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi seluruh Indonesia, dan Badan Kesbangpol Kab/Kota seJabodetabek; Terselenggaranya rapat koordinasi dalam rangka pemetaan daerah rawan konflik sosial pada tanggal 17-19 maret 2013 bertempat di Hotel Caisar Jakarta dengan melibatkan BNPB, BIN, POLRI, LIPI, KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi seluruh Indonesia, dan Badan Kesbangpol Kab/Kota se-Jabodetabek; Terselenggaranya
pelatihan
dan
pendidikan
dalam
rangka
pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparatur pusat dan daerah tanggal 10-15 Maret 2013 bertempat di Pusdiklat BIN Jakarta; Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan khususnya ketenagakerjaan
di
wilayah perbatasan antar negara tanggal 26-18 Februari 2013 bertempat di Hotel MJ Samarinda Kalimantan Timur dengan melibatkan akademisi/pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, Korem 091/ASN,
Kodam
VI
Mulawarman,
Ormas/LSM/LNL setempat;
21
Bakesbangpol
Kaltim
dan
Terselanggaranya Rapat Forum Latupati (Raja-Raja Maluku) dalam rangka Menciptakan Kerukunan Antar Warga Masyarakat, Keamanan, Ketertiban Dan Stabilitas Politik Di Maluku Tgl 18 S.D 20 Maret 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Prov. Maluku, Dewan Pengurus Majelis Latupati Maluku, dan TNI maupun Polri; Terlaksananya dukungan dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan ketrampilan dengan pemuda di daerah rawan dan pasca konflik di Kalteng pada tanggal 3-6 Februari 2013 dan Aceh tanggal 24-27 Februari 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Prov Kalteng dan Aceh serta Dinas Perindag; Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik di Kalteng tanggal 4-5 Februari 2013, Aceh tanggal 25-26 Februari 2013 dan Ambon tanggal 18-19 Maret 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Kalteng, Aceh dan Maluku, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda; Terselenggaranya rapat koordinasi CH Interkam dalam rangka melakukan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing tanggal 11-12 Maret 2013 di Hotel Arya Duta dengan melibatkan Kemenlu,
Kemenag,
Kominfo,
Kemkumham,
Kemenparekraf,
Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri dan Wantanas; Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan mekanisme pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing tanggal 8-9 Maret 2013 bertempat di Hotel Arya Duta dengan melibatkan
Kemenlu,
Kemenag,
Kominfo,
Kemkumham,
Kemenparekraf, Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri dan Wantanas; Terselenggaranya forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka penanganan faham radikal di Kota Batam Kepri tanggal 14-15 Maret 2013 dan di Kota Kendari Sulteng tanggal 14-15 Maret 2013 dengan melibatkan Polhukam, BNPT, Mabes TNI, Mabes POLRI, Kemenag,
22
Ditjen Otda, Ditjen PUM dan Bakesbangpo Prov/Kab/Kota seIndonesia. c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan capaian kinerjanya yaitu: 1. Penyusunan dokumen indeks kesehatan masyarakat sipil, dengan target 1 (satu) dokumen. Adapun capaiannya yaitu: Sedang dalam penelaahan terkait indikator indeks kesehatan masyarakat sipil yang sudah ada sebelumnya oleh LP3ES sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penambahan indikator. 2. Penyusunan peraturan bidang ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 3 (tiga) Peraturan. Adapun capaian kinerjanya yaitu: Penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas belum dapat dilakukan sebagai akibat belum ditetapkan revisi UU Ormas. 3. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 350 kerjasama. Adapun capaiannya yaitu: Terlaksananya
koordinasi
dengan
Badan
Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan verifikasi data kerjasama dengan harapan kerjasama yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran; Terlaksananya dengan
penandatanganan
Ormas/LSM/LNL
dalam
MoU
pelaksanaan
rangka
peningkatan
kerjasama kapasitas
Ormas/LSM/LNL. 4. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 27 (dua puluh tujuh) laporan. Adapun realisasinya yaitu:
23
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah di Bandung tanggal 3-5 Maret 2013 bertempat di Hotel Garden Permata yang dihadiri oleh penggiat seniman, generasi muda, Bakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota seJabar, Dinas Pariwisata dan Budaya Prov/Kab/Kota se Jabar, dan Ormas/LSM; Terfasilitasinya forum komunikasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah tanggal 23-25 Januari 2013; Terselenggaranya pemanfaatan anjungan TMII sebagai sarana pendidikan budaya dalam rangka peningkatan nilai-nilai ketahanan budaya tanggal 27 Februari-3 Maret 2013 bertempat di Hotel Desa Wisata TMII yang dihadiri oleh aparatur pemda, masyarakat, budayawan, generasi muda, Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Dinas Budaya dan Pariwisata, Kepala Sekolah SMU Negeri Jaktim dan Kepala Anjungan Daerah TMII; Terfasilitasinya
pertemuan
tokoh
adat
keraton
dan
ormas
kebudayaan dalam rangka peningkatan pelestarian kebudayaan di daerah tanggal 14-16 Maret 2013 bertempat di Hotel Orchardz Jakarta yang dihadiri oleh Bakesbangpol Provinsi, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Provinsi,
aparatur
pemda,
Kemendikbud
dan
budayawan; Terfasilitasinya forum komunikasi sosial kemasyarakatan lintas sektor di Solo tanggal 26 Februari 2013 dan Sragen tanggal 27 Februari 2013 yang dihadiri oleh aparat pemda kab/kota, KODIM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda; Terfasilitasinya
ertemuan
tokoh-tokoh
agama
dan
organisasi
keagamaan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan aktual yang terjadi tanggal 5 Februari 2013 bertempat di Gedung Sasana Bhakti dengan dihadiri oleh Organisasi Keagamaan Islam di
24
Kab/Kota Bogor, Kota Bekasi, Kuningan, Kementerian Agama, Bakesbangpol Kab/Kota terpilih, Kakanwil Jabar dan Kakan Kemenag Kab/Kota terpilih; Terfasilitasinya forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di Hotel Majapahit Surabaya yang Bakesbangpol
dihadiri oleh pimpinan Prov/Kab/Kota,
organisasi penghayat,
Disdukcapil
Prov/Kab/Kota
dan
perwakilan Kab/Kota Jatim; Terlaksananya rapat koordinasi interdep dalam rangka penyusunan kebijakan sebagai payung hukum penyelenggaraan forum pemuda lintas agama tanggal 12 februari 2013 yang dihadiri oleh Kemenpora, Kemenag, bakesbangpol Prov/kab/Kota terpilih yang sudah memilik forum pemuda seperi Jateng, jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY dan Kalteng. 5. Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan, dengan target 1 (satu) pengembangan data base. Adapun capaiannya yaitu: Terfasilitasinya pelayanan registrasi, informasi dan
identifikasi
organisasi kemasyarakatan secara tepat waktu mulai bulan JanuariMaret 2013. d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja: 1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 2 (dua) UndangUndang. Adapun realisasinya yaitu: Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI. Sampai dengan laporan ini disusun DPR RI belum menyerahkan draft revisi RUU No 27 Tahun 2009 dan RUU No. 42 Tahun 2008 kepada Pemerintah. 2. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul. Adapun realisasinya yaitu:
25
Terlaksananya rapat persiapan dengan berkoordinasi melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan modul tentang demokrasi dan sistem pemerintahan. 3. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu: Terlaksananya 16 (enam belas) kerjasama program pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan
partisipasi
politik
perempuan
yang
dihadiri
pakar/akademisi, masyarakat umum, tokoh agama wilayah Jateng dan Jabar. 4. Pelaksanaan
Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan
Bidang
Politik Dalam Negeri, dengan target 27 laporan. Adapun realisasi yaitu: Terfasilitasinya pelaksanaan Rapat Paripurna, Raker, Pansus, Panja, Timus, dan Timsin DPR RI dalam rangka pembahasan bersama terkait revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 42 Tahun 2008 tanggal 14-15 Januari 2013 dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara; Terlaksananya pemantauan perkembangan politik di wilayah Jawa Tengah dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri tanggal 1-3 Maret 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Solo dan Universitas Sebelas Maret; Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di 2 (dua) provinsi yaitu: a. Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Februari-1 Maret 2013 bertempat di Hotel Orchid Malang yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, dan Ketua KPUD Provinsi Jawa Timur; b. Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17-20 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri Kepala badan Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota
26
se
Provinsi
Sulawesi
Selatan, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota terpilih seperti Kepala Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat; Terselenggaranya sosialisasi Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pemantauan,
Pelaporan
dan
Evalauasi
Perkembangan Politik di Daerah tanggal 15-17 Maret 2013 yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur, DIY dan DKI Jakarta; Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 17-20 Februari 2013 bertempat di Hotel Utami Sidoarjo yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Orientasi Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota
tanggal
8-10
Februari
2013
bertempat di Hotel Kusuma Sahid yang dihadiri oleh Kepala Kesbangpol se-Solo Raya an Sekreatis DPRD Kabupaten/Kota se-Solo Raya; Terfasilitasinya penguatan kelembagaan partai politik dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik tanggal 19-21 Februari 2013 bertempat di Hotel Puri Denpasar yang dihadiri oleh pejabat
Kesbangpol
Kemendagri,
Kemenkumham,
setneg
dan
Kementerian PAN dan RB; Terlaksananya
komunikasi
politik
terhadap
berbagai
elemen
masyarakat di 4 (empat) Provinsi yaitu: a. Provinsi Jawa Barat tanggal 4-6 Februari 2013 bertempat di Hotel Perdana Wisata Bandung yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Jawa Barat dengan melibatkan
Bakesbangpol
Provinsi
Jabar
(Moerjono),
Pakar/Akademisi (Dr. Ahmad Buchari), Anggota DPRD Jabar
27
(Akhyan), dan Asisten Pemerintahan bandung Barat (Tjadja Kuswara); b. Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-15 Februari 2013 bertempat di Hotel Granada Kanaya yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Sumatera Utara dengan melibatkan Kepala Badan kesbangpol Provinsi Sumut (Drs. H. Edi Sofyan), Akademisi
fisip
USU
(Ahmad
Taufan
Damanik),
Tokoh
Masyarakat (Afifudin Lubis), dan wakil Sekretaris MUI Sumut (Dr. H. Arifinsyah, MA); c.
Provinsi Kepri tanggal 20-22 Februari 2013 bertempat di Hotel Bintan Beach Resort yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Prov Kepri dengan melibatkan Kepala Badan kesbangpol Provinsi Kepri (Dr. Safri Salisman), Akademisi (Drs. Edward Mandala), Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (Drs, Nazarudin);
d. Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di Hotel Orchardz Pontianak yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Prov Kalbar dengan melibatkan Kepala Biro Binsos Prov. Kalbar (Drs. Susanto), Akademisi STAIN Pontianak (Drs. Eka Henri), Ketua FKUB Prov. Kalbar (Drs. Wajidi Sayadi), dan Ketua Dewan Adat Dayat Kalbar (Drs. Yakobus Kumis). Terpublikasinya iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif dalam rangka Best Practices dan Inovasi Praktek Demokrasi sebanak 15 paket tayangan melalui TV Lokal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng dan DIY;
28
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kepemiluan di Pusat dan Daerah tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar
yang
dihadiri
oleh
Kepala
badan
Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera; Terselenggaranya pemantauan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap fasilitasi pemilihan umum tanggal 17-20 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh Kepala badan
Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
dan
Sulawesi; Terasilitasinya Pemda dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Keuangan kepada parpol tanggal 17-20 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh Kepala badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota Bali, NTT, NTB, maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 5. Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol, dengan target 9 (sembilan) Parpol. Adapun capaian kinerjanya: Sampai dengan laporan ini disusun, BPK RI sedang melakukan audit/pemeriksaan
terhadap
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan partai politik dengan tenggat waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dari diserahkannya laporan pertanggungjawab oleh partai politik setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga bantuan keuangan belum dapat disalurkan kepada Partai Politik, direncanakan paling lambat Triwulan II hasil audit sudah diserahkan BPK RI dan bantuan keuangan dapat segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendidikan politik bagi partai politik. 6. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 62 (enam puluh dua) unit. Adapun capaiannya yaitu: Sedang dalam proses pengumuman lelang oleh Panitia Pengadaan melalui LPSE dan penyiapan dokumen pendukung lainnya.
29
c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu: 1. Jumlah Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 1 (satu) peraturan. Adapun realisasinya yaitu: Terlaksananya rapat pembahasan lanjutan terkait finalisasi Inpres tentang Revitalisasi Fungsi TMII dalam rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah pada tanggal 6 Februari 2013 dan 12 Februari 2013 dengan melibatkan pihak Setneg, Yayasan Harapan Kita, Pihak TMII, Koordinator Anjungan TMII 33 Provinsi; 2. Pengembangan
Managemen
Information
System
(MIS)
Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter, Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan Sumber Daya Alam. Adapun realisasinya yaitu: Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka uji publik Managemen Information System (MIS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi tanggal 27 Januari 2013 dengan melibatkan pihak ketiga/konsultan MIS dan Pusdatinkomtel Kemendagri. 3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 4 modul. Adapun realisasinya adalah: Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang pemanfatan tanah terlantar dalam rangka penguatan investasi tanggal 7 Maret 2013 bertempat di Hotel Universitas Puncak Bogor dan pembahasan lanjutan pada tanggal 21 Maret 2013 bertempat di Hotel Belezza Puncak Bogor dengan melibatkan BPN RI, Kementerian Kehutanan,
Kementerian
Pertanian,
Bakesbangpol
Daerah,
Bappenas, Akademisi dan Ormas; Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang peranan pemda dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi tanggal 1 dan 4 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan
30
dengan melibatkan BPN RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Bakesbangpol Daerah, Bappenas, Akademisi dan Ormas; Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang pelaporan perkembangan stabilitas dan ketersedian sembako di daerah tanggal 22 Februari di Jakarta dan 25 Maret 2013 di Banten dengan melibatkan Akademisi, Ormas, dan Bakesbangpol Prov DKI dan Banten; Terlaksananya
rapat
kerja
penyusunan
rekomendasi
terkait
penguatan investasi dalam rangka ketahanan ekonomi tanggal 31 Januari 2013 dan 5 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan dengan
melibatkan
Kemenko
Perekonomian,
Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pertania, Bappenas, Bakesbangpol Daerah, Akademisi dan Ormas. 4. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu: Terlaksananya
proses
verifikasi
proposal
kerjasama
program
pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL oleh Tim Verifikasi Data. 5. Laporan
Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan
Bidang
Ketahanan
Ekonomi, dengan target 14 laporan. Adapun capaiannya yaitu: Terselenggaranya
rapat
kerja
dalam
rangka
pengembangan
Demokrasi Trust Fund (DTF) tanggal 28 Januari 2013 di Jakarta, 7 Februari di Bandung dan 21 Maret 2013 di Bogor dengan melibatkan Bappenas, Akademisi (UI) dan Bakesbangpol terkait serta Pakar Demokrasi; Terselenggaranya kampanye publik
dalam
rangka mendorong
masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri tanggal 26 Februari 2013 di Yogyakarta dengan melibatkan Ormas Bidang Perekonomian, Kadin DIY, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag dan Kop UKM dan Pakar Pengamat Ekonomi;
31
Terselenggaranya
forum
komunikasi
peran
pemda
dalam
mendorong stabilitas ketersediaan sembako di daerah tanggal 5 Maret 2013 di Batam dengan melibatkan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian
pertanian,
Pemberdayaan
Kementerian
masyarakat,
Pasar,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UKM,
Dinas dan
Bakesbangpol Prov Kepri; Terfasilitasinya
peran
Lembaga
Usaha
Ekonomi
dalam
pengembangan ekonomi mikro di daerah perbatasan tanggal 14-16 Maret 2013 bertempat di Ternate Maluku Utara dengan melibatkan SKPD terkait, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Biro Ekonomi/Asisten II, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM dan Badan Perbatasan; Terselenggaranya forum koordinasi peningkatan peren Pemda dalam mendorong pembentukan BPR milik Pemda di Wilayah Timur tanggal 26-28 Maret2013 di Kupang NTT dengan melibatkan SKPD terkait, Bakesbangpol
Prov/Kab/Kota,
Biro
Ekonomi/Asisten
II,
Bank
Indonesia, BPD dan Bappeda. d. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan capaian kinerja per output kegiatan yaitu : 1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun realisasinya yaitu : Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa) selama 3 bulan. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan target 5 dokumen. Adapun realisasinya yaitu: Tersusunnya draft awal dokumen perencanaan Ditjen Kesbangpol yaitu
Rencana
Kerja
Pemerintah
(RKP),
Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada bulan Maret di Hotel Arya Duta; Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.
32
3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 42 laporan. Adapun realisasinya yaitu : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Stabilitas Kemananan
dan
Ketertiban
dalam
rangka
mendukung
penyelenggaran pemilu 2014 tanggal 27 s.d 30 Januari 2013 d Jakarta yang dihadiri oleh KABINDA, Kapala Badan Kesbangpol, Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi I Tahun 2013; Terfasilitasinya rapat kerja dalam rangka penyusunan laporan Triwulan I Tahun 2013 tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel Millenium; Terselenggaranya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Ditjen Kesbangpol tanggal 20-22 Februari 2013; Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran melalui sosialisasi PMK 190 dan aplikasi SPP dan SPM berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 2013 di Lingkungan Ditjen Kesbangpol tanggal 23-25 Januari 2013 bertempat di Hotel Puri Avia Cipayung; Terlaksananya
Sinkronisasi
Anggaran
dengan
instansi
terkait
(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV, Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri); Terselenggaranya Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran di lingkungan Ditjen Kesbangpol tanggal 7-9 Februari 2013 bertempat di Hotel Grand USU Puncak Bogor; Terselenggaranya pembinaan pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi SKPD dalam rangka mensosialisasikan PMK 190 tentang Tata Cara Pembayaran dalam pelaksanaan APBN dan aplikasi SPP, SPM dan SAI tanggal 15-17 Februari 2013 bertempat di Hotel Salak Bogor;
33
Terfasilitasinya dukungan penyelesaian sengketa hukum terkait tugas fungsi Ditjen Kesbangpol yaitu dalam hal uji materiil UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2012 dan UU No. 42 Tahun 2008 tanggal 7 Februari dan 25 Februari Tahun 2013 bertempat di Hotel Jayakarta; Terfasilitasinya pembinaan administrasi kepegawaian dalam rangka penjelasan
perkembangan
pelaksanaan
Sistem
Daftar
Hadir
Elektronik Finger Print dan Kartu PNS Elektronik (KPE) dan penjelasan trkait Permendagri No. 4 tahun 2013 serta Permendagri No 2 Tahun 2013 tanggal 27 Februari-1 Maret 2013 bertempat di Hotel Jayakarta; Terselenggaranya
Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Perundang-
Undangan bertempat di Hotel Millenium; Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol. 4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, degan target 3 (tiga) Database. Adapun realisasinya yaitu: Terbangunnya
data
base
aplikasi
Sistem
Informasi
Realisasi
Anggaran (SIRA) program pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Ditjen Kesbangpol. 5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 1 (satu) unit. Adapun realisasinya yaitu : Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor. 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 75 Unit. Adapun realisasinya yaitu : Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan perangkat pegolah data dan komunikasi.
34
7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit. Adapun realisasinya yaitu : Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran. 2.4
REALISASI FISIK Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah. Tabel 4 Gambaran capaian realisasi fisik Kegiatan
Target output
Fasilitasi ketahanan seni, budaya agama dan sosial
1 Dokumen
Realisasi 20% proses
Indeks
Capaian (%) 20%
penyusunan indikator
kemasyarakatan 3 peraturan
0% menunggu
0%
pengesahan revisi RUU Ormas 27 laporan
8 laporan
350 kerjasama Proses
29.6%
0%
penandatangan MoU 1 database
20% pendaftaran
ormas Fasilitasi
politik
registrasi Ormas
dalam 2 peraturan
20% revisi UU pada
negeri
proses penyusunan antisipasi DIM pemerintah
35
0% Total : 9.92% 20%
27 laporan
15 laporan
40.7%
250 kerjasama 16 Kerjasama
6.4%
1 modul
5%
5% rapat persiapan penyusunan draft awal
85.000.637
10% proses audit BPK 0%
bantuan
RI
keuangan parpol 62 Unit
20% proses lelang
0% Total : 12.01%
Pembinaan dan
1 peraturan
25% pembahasan
pengembangan ketahanan ekonomi
25%
dengan K/L terkait 14 laporan
5 laporan
100 kerjasama 20% proses ormas
34.7% 0%
penandatangan Mou
4 modul
20% penyusunan
0%
draft awal 4 MIS
15% MIS
0%
pengembangan aplikasi Bina ideologi dan
3 Modul
20% proses
wawasan kebangsaan
Total :11.94% 6.6%
pembahasan draft awal dan lanjutan 34 laporan
19 laporan
100 kerjasama 20% proses Mou ormas Fasilitasi kewaspadaan
47.05% 0% Total: 17.9%
1 peraturan
20% proses
nasional
koordinasi dg K/L terkait
36
20%
26 laporan
11 laporan
100 kerjasama 20% proses MoU
34.6% 0%
ormas 4 Modul
20%
5% Total = 14.9 %
Dukungan manajemen
12 layanan
3 bulan terlaksana
dan dukungan teknis lainnya
25%
layanan 5 dokumen
2 draft final Renja
20%
42 laporan
13 laporan
30.95
1 unit
0%
0%
0%
0%
kendaraan 75 unit perangkat pengolah data 10 unit
0%
peralatan
0%
Total: 15.9
Total realisasi fisik untuk
14.4%
program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
37
BAB III PENUTUP 3.1
PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka capaian pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikategorikan kedalam 4 (empat) aspek sebagai berikut : 1. Aspek Pengelolaan Keuangan
Mekanisme pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada masing-masing unit pengelola belum optimal.
Ketersediaan dana belum dibarengi dengan percepatan penyerapan.
2. Aspek Pengadaan Barang dan Modal
3 Paket pengadaan Belanja Modal yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai awal Rp. 495.000.000,setelah
direvisi
perancangan
dan
menjadi
Rp.
pembangunan
374.000.000,jaringan
dan
internet
pengadaan senilai
Rp.
149.250.000,- serta pengadaan jaringan data base perjalanan dinas secara online senilai Rp. 72.750.00,-. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 baru 1 paket yang dilakukan pengumuman melalui LPSE yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai Rp.374.000.000,- dari total anggaran pengadaan belanja modal sebesar Rp.596.000.000,-. 3. Aspek perencanaan kegiatan
Masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus dilaksanakan sehingga mengalami kesulitan dalam sinkronisasi dan menyebabkan lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
38
Terdapat pemotongan anggaran terkait dukungan tunjangan kinerja remunerasi dalam rangka pelaksanaan RB sehingga mengakibatkan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan.
Terkait adanya revisi kegiatan, belum siapnya sistem yang ada di Ditjen
Perbendaharaan
Kementerian
Dalam
Negeri
sehingga
menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan. 4. Aspek dana dekonsentrasi
Lambatnya penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah;
Masih adanya revisi kegiatan/anggaran sebagai akibat adanya perubahan standar belanja sesuai dengan SBU 2013 daerah dan penambahan biaya operasional disesuaikan dengan geografis daerah;
Masih lemahnya pemahaman daerah terkait pengelolaan keuangan dan mekanisme penyampaian laporan sehingga menyebabkan keraguraguan daerah dalam melaksanakan kegiatan;
Adanya dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan dana APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan daerah.
Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud meliputi : 1. Mendorong kepada PPK dan PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu untuk mengoptimalkan pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan maupun LS. 2. Mendorong unit kerja terkait untuk segera melakukan proses pelelangan 3. Mengupayakan penggabungan sejumlah komponen input kegiatan untuk diselenggarakan secara bersamaan tanpa meninggalkan substansi prioritas dari masing-masing komponen input dan aspek akuntabiltasnya.
39
3.2
KESIMPULAN Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari bahwa capaian pelaksanaan
secara fisik sebesar 14.5% dan realisasi
keuangan sebesar 8.70% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan permasalahan pada Triwulan I dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam
pelaksanaan
program/kegiatan
dan
anggaran
pada
Triwulan
berikutnya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam
strategi
pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah. Demikian
kami
sampaikan
laporan
realisasi
dan
capaian
program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan I tahun anggaran 2013. Lampiran capaian dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada formulir A dan B. Jakarta,
April 2013
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001
40
LAPORAN REALISASI KEUANGAN per 31 Maret 2013 DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN (Rp)
No
PROGRAM/KEGIATAN POKOK
11
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11.1231 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
REALISASI TRIWULAN IV
%
SISA ANGGARAN
198,556,959,000
20,056,799,946
10.10
178,500,159,054
36,732,610,000
1,667,168,000
4.54
35,065,442,000
1231.001
Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil
3,500,000,000
27,129,200
0.78
3,472,870,800
1231.002
Kerjasama dengan Organisasi Kemasyrakatan Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Peraturan Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
17,500,000,000
23,113,000
0.13
17,476,887,000
2,985,000,000
-
11,332,500,000
1231.003 1231.005
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyrakatan 1231.006 Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyrakatan 11.1232 Fasilitasi Politik Dalam Negeri
-
2,985,000,000
1,246,667,000
11.00
10,085,833,000
1,415,110,000
370,258,800
26.16
1,044,851,200
46,921,018,000
2,792,302,100
5.95
44,128,715,900
1232.001
Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri
1232.002
Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Politik Dalam Negeri
12,500,000,000
1232.004
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri
22,077,118,000
1232.005
Modul Bidang Politik Dalam Negeri
1232.006
Bantuan Keuangan Parpol
1232.996
1,575,000,000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
11.1233 Pembinaan Ekonomi
dan
Pengembangan
Ketahanan
116,893,200 2,338,570,400
-
1,575,000,000
0.94
12,383,106,800
10.59
19,738,547,600
300,000,000
-
-
9,928,900,000
336,838,500
540,000,000
-
17,505,710,000
1,328,448,000
7.59
300,000,000
3.39
9,592,061,500
-
540,000,000 16,177,262,000
1233.001
Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi
600,000,000
102,407,400
17.07
497,592,600
1233.002
Kerjasama dengan Organisasi masyarakat Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Ekonomi
5,000,000,000
25,968,800
0.52
4,974,031,200
1233.003
Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanaan Ekonomi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi
7,945,710,000
839,451,800
10.56
7,106,258,200
1,300,000,000
327,493,800
25.19
972,506,200
Sistem Informasi Manajemen Bidang Ketahanan Ekonomi
2,660,000,000
33,126,200
1.25
2,626,873,800 19,953,908,800
1233.004 1233.005
11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
23,787,556,000
3,833,647,200
16.12
1234.001
Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional
1,350,000,000
18,356,000
1.36
1,331,644,000
1234.002
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional
16,286,056,000
3,752,420,000
23.04
12,533,636,000
1234.003
Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang kewaspadaan Nasional
4,961,500,000
10,344,000
0.21
4,951,156,000
1234.004
Modul Bidang kewaspadaan Nasional
1,190,000,000
52,527,200
4.41
1,137,472,800
37,087,056,000
4,188,225,900
11.29
32,898,830,100
900,000,000
339,560,000
37.73
560,440,000
31,187,056,000
3,848,665,900
12.34
27,338,390,100
5,000,000,000
-
-
5,000,000,000
36,523,009,000
6,247,008,746
17.10
30,276,000,254
4,000,000,000
101,201,900
2.53
3,898,798,100
11.1235 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1235.002
Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1235.003
Laporan Fasilitasi/Pembinaan/ Monev/ Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1235.004
11.1236 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol 1236.002
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
1236.003
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan Monev/ Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Data Base Bidang Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya
12,695,413,000
2,765,545,000
21.78
9,929,868,000
1,070,000,000
97,100,000
9.07
972,900,000
1236.994
Layanan Perkantoran
18,049,596,000
3,183,411,846
17.64
14,866,184,154
1236.995
Kendaraan Bermotor
20,000,000
-
1236.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
673,000,000
99,750,000
1236.997
Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
15,000,000
-
1236.004
-
20,000,000
14.82
573,250,000
-
15,000,000
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001 Ditjen Kesbangpol 1
8/26/2013
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI per 31 Maret 2013 DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2013
No
PROGRAM/KEGIATAN POKOK
11
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 1234.00 Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ 2 Monev/ Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional
ANGGARAN (Rp)
REALISASI TRIWULAN IV
%
SISA ANGGARAN
241,256,959,000
20,990,562,446
8.70
220,266,396,554
198,556,959,000
20,056,630,946
10.10
178,500,328,054
42,700,000,000
933,931,500
2.19
41,766,068,500
42,700,000,000
933,931,500
2.19
41,766,068,500
0100
Prov. DKI Jakarta
852,350,000
-
-
852,350,000
0200
Prov. Jawa Barat
1,419,645,000
-
-
1,419,645,000
0300
Prov. Jawa Tengah
1,653,644,000
55,430,000
0400
Prov. DIY
527,544,000
-
-
527,544,000
0500
Prov. Jawa Timur
1,704,968,000
-
-
1,704,968,000
0600
Prov. DI. Aceh
1,860,355,000
95,000,000
0700
Prov. Sumatera Utara
1,800,888,000
-
-
1,800,888,000
0800
Prov. Sumatera Barat
1,060,580,000
-
-
1,060,580,000
0900
Prov. Riau
1,200,348,000
-
-
1,200,348,000
1000
Prov. Jambi
972,364,000
-
-
1100
Prov. Sumatera Selatan
1,478,496,000
108,267,200
1200
Prov. Lampung
1,426,318,000
-
-
1,426,318,000
1300
Prov. Kalimantan Barat
1,798,556,000
-
-
1,798,556,000
1400
Prov. Kalimantan Tengah
1,956,319,000
-
-
1,956,319,000
1500
Prov. Kalimantan Selatan
1,065,014,000
44,250,000
1600
Prov. Kalimantan Timur
1,950,948,000
-
1700
Prov. Sulawesi Utara
828,771,000
48,907,400
1800
Prov. Sulawesi Tengah
1,353,412,000
-
1900
Prov. Sulawesi Selatan
1,703,848,000
69,768,800
4.09
1,634,079,200
2000
Prov. Sulawesi Tenggara
1,036,478,000
30,639,000
2.96
1,005,839,000
2100
Prov. Maluku
1,254,432,000
-
-
1,254,432,000
2200
Prov. Bali
809,649,000
-
-
809,649,000
2300
Prov. Nusa Tenggara Barat
1,075,975,000
143,156,900
13.30
932,818,100
2400
Prov. Nusa Tenggara Timur
1,609,823,000
201,229,800
12.50
1,408,593,200
2500
Prov. Irian Jaya
3,844,610,000
-
-
3,844,610,000
2600
Prov. Bengkulu
756,406,000
-
-
756,406,000
2700
Prov. Maluku Utara
960,646,000
73,728,000
2800
Prov. Banten
611,885,000
-
-
611,885,000
2900
Prov. Bangka Belitung
635,794,000
-
-
635,794,000
3000
Prov. Gorontalo
594,044,000
17,580,000
2.96
3100
Prov. Kepri
578,099,000
45,974,400
7.95
3200
Prov. Papua Barat
1,710,840,000
-
-
1,710,840,000
3300
Prov. Sulawesi Barat
606,951,000
-
-
606,951,000
3.35
5.11
7.32
4.15 5.90 -
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198503 1 001
7.67
1,598,214,000
1,765,355,000
972,364,000 1,370,228,800
1,020,764,000 1,950,948,000 779,863,600 1,353,412,000
886,918,000
576,464,000 532,124,600
