KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Drs. LUTFI TMA, M.Si. Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Jakarta,
Februari 2014
PENDAHULUAN PERWUJUDAN DILAKSANAKAN INDONESIA ADALAH NEGARA KESATUAN YANG BERDASARKAN KEDAULATAN RAKYAT
KEDAULATAN MELALUI
RAKYAT
PEMILU
SEBAGAI
SARANA PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT YANG
DILAKSANAKAN
SECARA
LANGSUNG,
UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL DALAM NKRI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 RAKYAT MEMILIKI KEDAULATAN, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK SECARA DEMOKRATIS MEMILIH PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT MERUPAKAN MAKNA DARI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG DEMOKRATIS DIMANA KEDAULATAN TERTINGGI BERADA DI TANGAN RAKYAT
DEMOKRASI DAN PEMILU • Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi • Pemilu masih dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian elit politik • Pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat • Salah satu unsur penting dalam pemilu adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
PENYELENGGARAAN PEMILU • Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil • Penyelenggara Pemilu adalah KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi • Pemerintah dan Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (PKPU No.21 Tahun 2013) NO
KEGIATAN
TANGGAL
1
Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 2014
9 – 11 Jan 2013
2
Pengumuman DCT Anggota DPR dan DPRD
23 – 25 Agust 2013
3
Pengumuman DCT Anggota DPD
29 – 31 Agust 2013
Rekapitulasi DPT
4 Nov 2013
Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
11 Jan 2013 – 5 Apr 2014
6
Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik
16 Mar – 5 Apr 2014
7
Masa Tenang
6 – 8 Apr 2014
8
Distribusi logistik ke TPS
8 Apr 2014
9
Pemungutan suara
9 Apr 2014
10
Penetapan hasil Pemilu secara nasional
7 – 9 Mei 2014
11
Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD
11- 17 Mei 2014
12
Pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke MK
12 – 14 Mei 2014
13
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kab/Kota
Juli – Okt 2014
14
Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi
Agust – Okt 2014
15
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD
Okt 2014
4 5
.
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA PASAL 126 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011, DALAM PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTUAN DAN FASILITAS
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU;
PERAN KESBANGPOL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PEMILU 1. SOSIALISASI PEMILU dpt dilakukan dlm berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan 2. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU: pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 1. FASILITAS KAMPANYE; 2. MEMBANTU PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA; 3. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN PADA PEMANTAU PEMILU.
PERAN PEMERINTAH, TNI, DAN POLRI DALAM KAMPANYE PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau nama lain/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana Kampanye Pemilu.
SURAT EDARAN MENDAGRI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU 1. SE MENDAGRI NO.270/3067/SJ Tanggal 10 Agustus 2012 Perihal Fasilitasi Pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan bantuan dan fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinisi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Tim Seleksi 2. SE MENDAGRI NO.270/2124/SJ Tanggal 26 April 2013 Perihal Bantuan Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi Pemilu 2014 dalam rangka memberikan bantuan dan fasilitas sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih.
PROGRAM KEMENDAGRI TA 2013 DLM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU
1. RAKORNAS DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014 DI 3 (TIGA) REGIONAL (JAKARTA, MEDAN, DAN MAKASSAR): utk persamaan persepsi dan menjalin sinergitas pemangku kepentingan pemilu demi sukses Pemilu 2014 2. FGD DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA (kerjasama dgn CEPP UI): dlm rangka mencari metode pendidikan politik yg tepat utk peningkatan partisipasi pemilih Pemilu 2014 3. FASILITASI KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN CALEG PEREMPUAN DAN FORUM PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS CALEG PEREMPUAN (kerjasama dgn Kementerian PPPA): utk memberi pembekalan bagi caleg perempuan 4. Iklan Layanan Masyarakat terkait dengan Pemilu di TV Nasional dan TV Lokal
PROGRAM KEMENDAGRI TA 2014 1. RAKORNAS DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014: pd tgl 11 Februari 2014 utk Pileg di gedung JHCC di Jakarta serta pd pertengahan Mei/Juni 2014 utk Pilpres dgn peserta Kepala daerah seluruh Indonesia, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajati, Kajari, KPU Prov dan Kab/Kota, Bawaslu Prov dan Panwaslu Kab/Kota. Sbg upaya persamaan persepsi guna sinergitas di antara pemangku kepentingan pemilu, sehingga dapat memperkuat dan memantapkan fungsi koordinatif bagi suksesnya Pemilu 2014 2. FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH MUDA (kerjasama dgn CEPP UI): pelaksanaan direncanakan pd Februari – Maret 2014 di 38 universitas di seluruh provinsi di Indonesia. Sbg upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dlm Pemilu 2014. 3. POSKO MONITORING PEMILU Telp: (021) 3503522, 3503544 Fax: (021) 3503514, 3503528, 3503531, 3503536, 3503548 Email:
[email protected]
ANTISIPASI DALAM PEMILU 2014
•Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu •Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu. •Konsolidasi ketertiban & keamanan antar berbagai instansi
PENEKANAN DALAM RANGKA
SUKSES PEMILU
1. SAMAKAN PERSEPSI ANTARA KPU, KPU PROV, KPU KAB/KOTA, PANWAS, PEM & PEMDA DLM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMILU; 2. CIPTAKAN STABILITAS POLITIK YG KONDUSIF DLM PELAKSANAAN PEMILU; 3. BERIKAN DUKUNGAN KELANCARAN PEMILU; 4. CIPTAKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT DLM PELAKSANAAN PEMILU DI DAERAH
PENUTUP PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SANGAT DIPERLUKAN DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU
1. Aktualisasi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dengan upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu dengan proses penguatan dan pendalaman demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensial yang efektif. 2. Terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
CONTOH BANNER SOSIALISASI PEMILU 2014 LAMBANG DAERAH
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
