DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NOMOR : 76/PDN/KEP/6/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK, DAN SEKRETARIAT BPSK DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu menetapkan petunjuk teknis mengenai tata cara pemilihan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengangkatan ketua dan wakil ketua BPSK; b. bahwa untuk memberikan kejelasan atas ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010, perlu menambahkan dalam petunjuk teknis mengenai tugas dan tata cara pemilihan kepala dan anggota sekretariat BPSK; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 76/PDN/KEP/6/2010

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberlakukan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, dan Sekretariat BPSK yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman bagi: a. aparat pemerintah daerah dalam hal membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK, memilih dan mengajukan calon anggota BPSK; dan b. BPSK dalam hal memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua BPSK serta membentuk sekretariat BPSK.

2

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 76/PDN/KEP/6/2010

KETIGA

: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 24/DJPDN/KEP/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2010 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, ttd SUBAGYO

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NOMOR : 76/PDN/KEP/6/2010 TANGGAL : 9 JUNI 2010

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang; B. Dasar Hukum; C. Maksud dan Tujuan; D. Pengertian; E. Ruang Lingkup.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK

BAB III

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK A. Persiapan Pemilihan; B. Pengumuman; C. Pendaftaran, Pemeriksaan Dokumen Persyaratan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan; D. Penetapan Nama Calon Anggota BPSK Yang Telah Dinyatakan Lulus.

BAB IV

PENGAJUAN CALON ANGGOTA DAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPSK

BAB V

PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK

BAB VI

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BPSK

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS LAMPIRAN I

:

LAMPIRAN II

:

LAMPIRAN III

:

LAMPIRAN IV

:

LAMPIRAN V

:

LAMPIRAN VI

:

LAMPIRAN VII

:

Format Keputusan Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/ Walikota tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Format Formulir Pendaftaran Calon Anggota BPSK Format Tanda Terima Dokumen Persyaratan Calon Anggota BPSK Format Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK Format Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota BPSK Format Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK Format Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, ttd SUBAGYO 4

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 76/PDN/KEP/6/2010 Tanggal : 9 Juni 2010

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK, PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK, DAN SEKRETARIAT BPSK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang berada di luar peradilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berada di Provinsi DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sesuai amanat Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, petunjuk teknis tentang Pemilihan Calon Anggota BPSK dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK perlu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal. Mengingat sekretariat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPSK tidak diamanatkan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010, maka tugas sekretariat akan diatur juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK serta Sekretariat BPSK. B. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

3.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

4.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 5

Pembinaan

dan


C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman mengenai Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, serta Tugas dan Tata Cara Pemilihan Sekretariat BPSK. Tujuan petunjuk teknis adalah tersedianya pedoman bagi aparatur di daerah dalam Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, serta Tugas dan Pemilihan Sekretariat BPSK. D. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 1.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

2.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3.

Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

4.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan Perdagangan Dalam Negeri.

5.

Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7.

Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota yang memiliki tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010.

E. Ruang Lingkup 1.

Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK;

2.

Pemilihan Calon Anggota BPSK;

3.

Pengajuan Calon Anggota dan Pengangkatan Anggota BPSK

4.

Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK;

5.

Pembentukan Sekretariat BPSK.

6


BAB II PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK

1.

Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan mengundang wakil SKPD Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota, LPKSM/tokoh masyarakat dan Pelaku Usaha untuk membentuk Tim Calon Anggota BPSK, dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing unsur.

2.

Kepala Dinas menyampaikan nama-nama calon anggota tim kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Walikota dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini.

3.

Susunan Keanggotaan Tim dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut : - Ketua merangkap anggota

4.

:

Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk;

-

Sekretaris merangkap anggota :

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan atau pejabat yang ditunjuk;

-

Anggota

Wakil SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, dan konsumen.

:

Susunan Keanggotaan Tim dengan Keputusan Bupati/Walikota sebagai berikut : -

Ketua merangkap anggota

:

-

Sekretaris merangkap anggota :

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan atau pejabat yang ditunjuk;

-

Anggota

Wakil SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan konsumen.

:

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk;

7


BAB III PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK

A. Persiapan Pemilihan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK dengan : 1.

Menyiapkan Tempat;

2.

Menentukan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan;

3.

Menyiapkan Formulir Pendaftaran;

4.

Kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan calon anggota BPSK.

B. Pengumuman 1.

Tim mengumumkan melalui Pemilihan Calon Anggota BPSK melalui media cetak, media elektronik dan/atau pada tempat-tempat yang dapat diketahui oleh umum.

2.

Pengumuman paling sedikit memuat informasi:

3.

a.

Persyaratan Menjadi Anggota BPSK;

b.

Tempat dan Batas Waktu Serta Cara Pendaftaran;

c.

Tahapan Pemilihan;

d.

Waktu Pengumuman Kelulusan Calon Anggota BPSK;

e.

Contact Person dan Korespondensi Tim.

Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

C. Pendaftaran, Pemeriksaan Dokumen Persyaratan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan 1.

Pelamar mengambil formulir pendaftaran pada tempat yang telah ditentukan oleh Tim dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Petunjuk Teknis ini.

2.

Pelamar mengembalikan formulir pendaftaran kepada tim dengan melampirkan dokumen persyaratan, dalam batas waktu yang telah ditentukan .

3.

Tim memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta dokumen pendukung lainnya.

4.

Tim mencatat pengembalian formulir pendaftaran serta memberikan tanda terima berkas untuk pelamar dan memberitahukan tanggal dan tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Tanda terima dokumen persyaratan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Petunjuk Teknis ini.

8


5.

6.

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan minimal melalui ujian tertulis dan juga dapat dilakukan dengan: a.

Wawancara ; dan/atau

b.

Penulisan makalah

Materi Uji Kelayakan dan Kepatutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah

D. Penetapan Nama Calon Anggota BPSK Yang Telah Dinyatakan Lulus Tim melalui Ketua Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus sebagai calon anggota BPSK dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK dan diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Petunjuk Teknis ini.

9


BAB IV PENGAJUAN CALON ANGGOTA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPSK

1.

Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota mengajukan Nama Calon Anggota BPSK yang akan diangkat sebagai Anggota BPSK kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK dan tembusan kepada Direktur Perlindungan Konsumen.

2.

Calon anggota BPSK yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk setiap unsur, atau 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang harus berpendidikan Strata I (S1) di bidang hukum

3.

Menteri mengangkat anggota BPSK melalui Keputusan Menteri Perdagangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan calon anggota BPSK secara lengkap dan benar

4.

Menteri menerbitkan surat penugasan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota untuk melantik dan mengambil sumpah Anggota BPSK

5.

Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota BPSK disampaikan oleh Ketua BPSK kepada Direktur Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Petunjuk Teknis ini.

6.

Dalam hal keanggotaan BPSK berhenti dikarenakan alasan-alasan:

7.

a.

meninggal dunia;

b.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.

sakit secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;

d.

berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;

e.

telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha;

f.

telah mencapai usia pensiun bagi anggota yang berasal dari unsur pemerintah; atau

g.

diberhentikan.

Dalam hal anggota BPSK dikarenakan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka 6 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota menyampaikan usulan Anggota Pengganti kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

10


BAB V PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BPSK

1.

2.

Ketua dan Wakil Ketua BPSK a.

Ketua BPSK berasal dari unsur pemerintah.

b.

Wakil Ketua BPSK berasal dari luar unsur pemerintah.

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua a.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK dilantik dan disumpah oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota atas nama Menteri, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BPSK.

b.

Anggota BPSK tertua memimpin rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK.

c.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting suara terbanyak.

d.

Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangi oleh seluruh Anggota BPSK dan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di wilayah Provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Perlindungan Konsumen. Berita acara dimaksud menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Petunjuk Teknis ini.

11


BAB VI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BPSK

1.

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;

2.

Sekretariat BPSK terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok Anggota BPSK;

3.

Kepala Sekretariat membawahi bidang:

4.

5.

6.

7.

a.

Tata usaha;

b.

Pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan

c.

Kepaniteraan.

Kepala Sekretariat mempunyai tugas antara lain: a.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat.

b.

Membantu Ketua maupun Anggota BPSK dalam proses persidangan.

c.

Memberitahukan dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua BPSK agar ditetapkan Majelis dan Panitera yang akan menangani kasus yang masuk;

d.

Memerintahkan kepada Sekretariat bidang tata usaha untuk membuat surat panggilan kepada para pihak yang bersengketa maupun kepada pihak ketiga;

e.

Menugaskan kepada Sekretariat bidang tata usaha untuk memberitahukan atau menyampaikan putusan BPSK

Tugas Sekretariat bidang Tata Usaha antara lain: a.

Menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;

b.

Melakukan administrasi surat-menyurat;

c.

Melakukan pengarsipan berkas-berkas pengaduan, berita acara persidangan dan putusan.

Tugas Sekretariat bidang pelayanan pengaduan dan konsultasi antara lain: a.

Menerima pengaduan dari konsumen dan memberikan nomor pendaftaran pengaduan;

b.

Memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan/perkara kepada Kepala Sekretariat;

c.

Menetapkan jadwal pemanggilan para pihak yang bersengketa dan jadwal persidangan Majelis BPSK;

d.

Memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hakhak konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK

Tugas sekretariat bidang kepaniteraan antara lain: a.

Mencatat jalannya proes penyelesaian sengketa konsumen; 12


b.

Menyimpan berkas laporan;

c.

Menjaga barang bukti;

d.

Membantu majelis menyusun putusan;

e.

Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;

f.

Membuat berita acara persidangan;

g.

Membantu Majellis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen;

8.

Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dalam pengusulan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK.

9.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut diatas, Ketua BPSK mengusulkan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat kepada Dirjen PDN untuk diangkat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

10.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan surat penugasan kepada Ketua BPSK untuk melantik dan mengambil sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK.

11.

Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK disampaikan oleh Ketua BPSK kepada Direktur Perlindungan Konsumen. Berita Acara dimaksud menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Petunjuk Teknis ini.

12.

Dalam hal jumlah keanggotaan Sekretariat BPSK kurang dari 4 (empat) orang, dikarenakan alasan-alasan : a.

meninggal dunia;

b.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.

sakit secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;

d.

berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;

e.

telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha;

f.

telah mencapai usia pensiun bagi anggota yang berasal dari unsur pemerintah; atau

g.

Diberhentikan,

Ketua BPSK menyampaikan Usulan Anggota Sekretariat Pengganti kepada Dirjen PDN paling lama 6 (enam) bulan sejak terpenuhinya alasan tersebut.

13


BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dan Sekretariat BPSK merupakan pedoman bagi aparatur di daerah dalam melakukan Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, serta Pelaksanaan Tugas dan Pemilihan Sekretariat BPSK. Melalui petunjuk teknis ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman dan keseragaman tahapan dalam pemilihan calon anggota BPSK dan pengangkatan ketua dan wakil ketua BPSK serta pembentukan sekretariat BPSK.

14

Lampiran I

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua BPSK, Dan Sekretariat BPSK

KOP SURAT GUBERNUR DKI JAKARTA/BUPATI/WALIKOTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA/BUPATI/WALIKOTA NOMOR ...................................... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA/KABUPATEN/KOTA..................

GUBERNUR DKI JAKARTA/BUPATI/WALIKOTA.....................,

Menimbang

:

a. ........................................; b. ........................................; c. ........................................;

Mengingat

:

1. ........................................; 2.

......................................;

3.

......................................;

4.

......................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA

:

Membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Walikota periode ..................... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta/Bupati/Walikota ini

KEDUA

:

Masa kerja Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berakhir setelah proses pemilihan calon anggota BPSK selesai dilakukan.

KETIGA

:

Tugas Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut: a. Melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK; b. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK; c. Menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan d. Menyampaikan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur DKI Jakarta/Bupati Walikota ......................

15

Lampiran I


KEEMPAT

:

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ....................... bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ........................

KELIMA

:

Menginstruksikan kepada Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ................... pada tanggal .................. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA/ BUPATI/WALIKOTA..............,

...................................... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

................................; ................................; ................................; Yang bersangkutan; Pertinggal.

16

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA/BUPATI WALIKOTA ................. NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA/KABUPATEN/KOTA ............ PERIODE TAHUN ................

I.

Ketua Nama

II.

:

Jabatan/Instansi

:

Jabatan/Instansi

1. Nama

:

Jabatan/Instansi/Organisasi

2. Nama

:


3. Nama

:


Sekretaris Nama

III.

Anggota

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA/ BUPATI/WALIKOTA..............,

.............................................

17

Lampiran II


FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA/KABUPATEN/KOTA ................. PERIODE TAHUN ........................

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama

:

NIP (khusus PNS)

:

Pangkat/Gol (khusus PNS)

:

Jabatan dan Instansi/Organisasi

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat Rumah

:

Alamat Kantor

:

Unsur

: Pemerintah/Konsumen/Pelaku Usaha (*)

Dengan ini bermaksud untuk mendaftar sebagai calon anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ......................periode tahun....................... Sebagai kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota BPSK, dengan ini saya lampirkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

daftar riwayat hidup; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit atau Puskesmas; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat; fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir (**); fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) (***) surat pernyataan bermeterai cukup bahwa berpengalaman di bidang perlindungan konsumen; 9. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa tidak sedang menjadi pengurus partai politik; 10. surat pengusulan calon anggota BPSK dari pimpinan lembaga/instansi yang diwakili; dan 11. pasfoto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. Demikian, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang saya lampirkan.

.................., .................20......

(Nama Jelas) Keterangan: (*) Coret yang tidak perlu. (**) Khusus calon anggota BPSK dari unsur pemerintah. (***) Khusus calon anggota BPSK dari unsur konsumen yang mewakili LPKSM.

18

Lampiran III


TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA/KABUPATEN/KOTA ................. PERIODE TAHUN ........................

Telah diterima dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit atau Puskesmas; 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat; 6. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir (**); 7. fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) (***); 8. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa berpengalaman di bidang perlindungan konsumen;

9. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa tidak sedang menjadi pengurus partai politik; 10. surat pengusulan calon anggota BPSK dari pimpinan lembaga/instansi yang diwakili; dan

11. pasfoto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran calon anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ...................... periode tahun ........................ dari unsur pemerintah/konsumen/pelaku usaha (*)

.................., ................. 20...... Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

KETERANGAN: (*) Coret yang tidak perlu. (**) Khusus calon anggota BPSK dari unsur pemerintah. (***) Khusus calon anggota BPSK dari unsur konsumen yang mewakili LPKSM.

19

Lampiran IV Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua BPSK, Dan Sekretariat BPSK

BERITA ACARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI DKI JAKARTA/KABUPATEN/KOTA .............................................

Pada hari ini ............ tanggal ............ bulan ........... tahun..........., kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ..................: 1.

...................

(Ketua)

2.

.................... (Sekretaris)

3.

.................... (Anggota)

4.

.................... (Anggota)

5.

.................... (Anggota)

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta/Bupati/Walikota Nomor ........................ tanggal ........................... tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten /Kota ........................., telah melakukan pemilihan/seleksi calon anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota .................., dan nama-nama yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut: No.

NAMA

JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

20

UNSUR

Lampiran IV Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua BPSK, Dan Sekretariat BPSK

Sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota ..................... yaitu berjumlah 9 (sembilan) / 15 (lima belas) orang, maka nama-nama dibawah ini merupakan nama-nama yang diusulkan sebagai calon anggota BPSK: No.

NAMA

JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI

UNSUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Setelah berita acara ini ditandatangani, segera dibuat surat Gubernur DKI Jakarta/Walikota/Bupati ................... mengenai usulan calon anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta/Bupati/Walikota.............. untuk disampaikan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan tembusan kepada Direktur Perlindungan Konsumen. Demikian berita acara sebagaimana mestinya.

ini

dibuat

dengan

1.

.................................................... ( ttd )

2.

.................................................... ( ttd )

3.

.................................................... ( ttd )

4.

.................................................... ( ttd )

5.

.................................................... ( ttd )

21

sebenar-benarnya

untuk

dipergunakan

Lampiran V



BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Pada hari ini, ................... tanggal ............ bulan ........... tahun ................, telah menghadap pada kami, atas nama Menteri Perdagangan (NAMA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA/BUPATI/WALIKOTA) Gubernur DKI Jakarta/Bupati/Walikota .............. Nama

:

.........................................

Unsur

:

.........................................

Yang menurut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor .................. tanggal ................... diangkat dalam jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) periode ......................... Disaksikan oleh

:

.........................................

Di hadapan kami, sedang semua hadirin berdiri, telah bersumpah sebagai berikut: “Demi Allah / Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya Bersumpah” Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut Pemerintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah dari siapapun atau sesuatu atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara. Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh: Saksi-Saksi

Yang mengangkat sumpah

Yang mengambil sumpah

...........................

............................

(NAMA GUBERNUR DKI JAKARTA/BUPATI/WALIKOTA)

22

Lampiran VI Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua BPSK, Dan Sekretariat BPSK


BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Pada hari ini ................... tanggal............ bulan ................. tahun ................, bertempat di ............................... Jl. ................................... yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan 2. Nama Jabatan

:

............................

:

Pimpinan rapat

:

............................

:

Pimpinan rapat

Sesuai hasil rapat pleno Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten/Kota .............................. periode ........................., yang dihadiri oleh ........... orang Anggota BPSK Kabupaten/Kota .................. dengan acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK Kabupaten/Kota ................., maka berdasarkan perhitungan suara terbanyak yang dilakukan melalui ........................, ditetapkan sebagai : 1. Ketua Badan ......................

Penyelesaian

Sengketa

Konsumen

Nama

:

............................

Jabatan

:

Ketua BPSK Kabupaten/Kota ...............

Kabupaten/Kota

(BPSK)

2. Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota (BPSK) ...................... Nama

:

................................

Jabatan

:

Wakil Ketua BPSK Kabupaten/Kota ..................

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan Anggota yang hadir, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. tempat ..., tanggal ....., bulan ........., tahun ....... PIMPINAN RAPAT ................................

................................. ANGGOTA RAPAT

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

23

Lampiran VII Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua Dan Wakil Ketua BPSK, Dan Sekretariat BPSK


BERITA ACARA PELANTIKAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Pada hari ini, ................... tanggal ............ bulan ........... tahun ................, telah menghadap pada kami, atas nama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (NAMA KETUA BPSK) Ketua BPSK Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota................... Nama

:

.........................................

Unsur

:

.........................................

Yang menurut Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor .................. tanggal ................... diangkat dalam jabatan Kepala/Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) periode ......................... Disaksikan oleh

:

.........................................

Di hadapan kami, sedang semua hadirin berdiri, telah bersumpah sebagai berikut: “Demi Allah / Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya Bersumpah” Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut Pemerintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah dari siapapun atau sesuatu atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara. Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh: Saksi-Saksi ...........................

Yang mengangkat sumpah ............................

24

Yang mengambil sumpah (NAMA KETUA BPSK PROVINSI DKI JAKARTA/ KABUPATEN/KOTA ..............)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Recommend Documents