KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DTREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 359 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN
UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT DAN WATERBASE BEREGISTER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN !UDARA, Menimbang
:
a.
bahwa dalam Subbagian 139.127 angka 2
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139 [CASR Part 139) tentang Bandar Udara [Aerodrome), mengatur Penyelenggara bandar udara yang memiliki register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase
hams
melalui
pemeriksaan
keselamatan;
b.
bahwa pemeriksaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan oleh
petugas atau inspektur penyelenggara bandar
udara
atau
Badan
Hukum
Indonesia
yang
ditunjuk atau diberi kewenangan atau izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139-18 [Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-18), Penerbitan Izin Lembaga Inspeksi Keselamatan Untuk Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase Beregister;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan.Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4075); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan ]Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2010;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/293/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas
Landas
Helikopter
Bagian
139-01
(Staff
Instruction 139-01);
9
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/41/III/2010 tentang Persyaratan
Standar Teknis dan Operasional [Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport); 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor
SKEP/100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Advisory Circuler CASR 139-06, The Procedure to Built and Operate Heliport); 2
11
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
:
SKEP/227/VIII/2010
Tentang
Persyaratan
Standart Teknis dan
Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (MOS
CASR Part 139) Volume III Bandar Udara Perairan (Waterbase); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR
UDARA, HELIPORT DAN WATERBASE BEREGISTER. BAB I ! KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Definisi Pasal
1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.
Bandar
Udara
adalah
kawasan
di
daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat
dan
lepas
landas,naik
turun
penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra danantarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.
Bandar Udara Perairan (Waterbase) adalah bandar
udara yang digunakan untukkeberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara seaplane.
3.
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (untuk selanjutnya disebut Heliport) adalah Bandar udara yang digunakan untuk pendaratan
dan lepas landas helikopter didaratan (surface level heliport), di atas gedung (elevated heliport), dan dianjungan lepas pantai/kapal (helideck). 4.
Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan yang
selanjutnya disebut sertifikat adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan untuk mendapatkan 3
kewenangan/izin dalam melaksanakan inspeksi keselamatan
di
bidang •
Bandar
Udara/Heliport/Waterbase ! Beregister
yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan.
5.
Lembaga Inspeksi Keselamatan adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi kewenangan/izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
sebagai pelaksana inspeksi Keselamatan di Bandar Udara, Heliport dan Waterbase beregister
6.
Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang
dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
7.
Personel Bandar Udara adalah personel yang
terkait
langsung
dengan
pelaksanaan
pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.
8.
Personel Inspeksi Keselamatan adalah personel lembaga inspeksi keselamatan yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan dan di izinkan oleh Direktur untuk melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara, heliport, dan/atau waterbase beregister .
9.
Direktur
Jenderal
adalah
Direktur Jenderal
Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara Bagian Kedua Tujuan Pasal 2
Tujuan penetapan petunjuk dan tata cara penerbitan izin lembaga inspeksi keselamatan untuk Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Beregister adalah: a.
sebagai pedoman untuk persyaratan, tata cara
dan prosedur permohonan dan pemberian kewenangan/izin sebagai lembaga inspeksi keselamatan untuk Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister;
b.
sebagai sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan inspeksi keselamatan bagi
penyelenggaraan untuk Bandar Udara, Heliport dan Waterbase Beregister;dan
c.
sebagai sistem untuk memastikan bahwa inspeksi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi keselamatan untuk Bandar Udara, Heliport dan
Waterbase Beregister sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. BAB II
INSPEKSI KESELAMATAN Pasal 3
(1) Penyelenggara Bandar Udara, Heliport
dan
Waterbase Beregister wajib melakukan inspeksi keselamatan internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. i
(2) Pelaksanaan inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Lembaga Inspeksi Keselamatan yang telah diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal dan dibuktikan
dalam bentuk sertifikat Lembaga
Inspeksi Keselamatan. Pasal 4
(1) Untuk mendapatkan sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Inspeksi Keselamatan
mengajukan surat permohonan kepada Direktur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
(2) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan sesuai dengan bidang inspeksi keselamatan yang dimohonkan. Pasal 5
(1) Bidang
Inspeksi
Keselamatan • sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:
a. Inspeksi beregister;
Keselamatan
bandar
udara
b. Inspeksi Keselamatan heliport beregister; dan c. Inspeksi Keselamatan waterbase beregister.
(2) Inspeksi Keselamatan Bandar Udara beregister sebagaimana dimaksud pada ayat.(l) huruf a, merupakan inspeksi keselamatan terhadap
bandar udara yang melayani pesawat udara
dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum
tinggal landas sampai dengan 5.700 (lima nbu tujuh ratus) kilogram.
(3) Inspeksi
Keselamatan
Heliport
beregister
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan inspeksi keselamatan terhadap: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport);
b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (elevated heliport); c. tempat
pendaratan
dan
lepas
helikopter di perairan (helideck).
landas
(4) Inspeksi keselamatan waterbase beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan inspeksi keselamatan terhadap bandar udara perairan (waterbase). BAB III
LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN Bagian Pertama
Persyaratan Lembaga Inspeksi Keselamatan Pasal 6
(1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan setelah surat permohonan
yang
diajukan
oleh
Lembaga
Inspeksi
Keselamatan memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : !
a. persyaratan administrasi; dan b. persyaratan substansi.
(3) Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan dapat diberikan untuk salah satu bidang atau seluruh bidang inspeksi keselamatan.
kepada direktur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi; •
c. melaporkan
kegiatan
lembaga
inspeksi
keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;
d. menerapkan sistem kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan;
e. senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan khususnya
peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, heliport, dan waterbase beregister;
f.
mempunyai dan
melaksanakan
program
peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan;
g. melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
h. menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi
perbaikan
dari
Perhubungan Udara;
i. mengizinkan dan
Direktorat
Jenderal
membantu kelancaran
pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan
oleh inspektur bandar udara atau petugas
yang ditunjuk oleh direktur; dan
j. bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran/ rekomendasi yang diberikan
kepada penyelenggara bandar udara, heliport dan waterbase beregister yang diinspeksi.
(2)
Laporan lembaga inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan digunakan sebagai bahan pengendalian dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 25
(1)
Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dikenakan sanksi
administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan c. pecabutan sertifikat. Pasal 26
(1)
Pengenaan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap dan melalui proses sanksi peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) 17
Pasal 7
Persyaratan
administrasi
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri dari:
a.
surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
b.
salinan
c.
perubahannya (bila terdapat perubahan akta); salinan (copy) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
(copy)
akta
pendirian
beserta
d.
surat keterangan domisili perusahaan;
e.
salinan (copy) surat izin usaha Perdagangan (SIUP) bidang jasa konsultasi; struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi
(NPWP);
f.
keselamatan
g.
dan
bidang
kendali
mutu
pelaksanaan inspeksi tersebut;
surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
h.
surat pernyataan kebenaran dokumen. Pasal
8
Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri dari: a. b.
pedoman inspeksi Keselamatan (Safety Inspection Manual);
personel inspeksi keselamatan yang berkompeten dibidangnya;
c.
peralatan inspeksi keselamatan; dan
d.
buku-buku kerja pendukung dan peraturan. Bagian Kedua Pedoman Inspeksi Keselamatan Pasal
9
Lembaga Inspeksi keselamatan, harus mempunyai 1
(satu) buku pedoman inspeksi keselamatan untuk
setiap bidang inspeksi keselamatan. Pasal
10
(1) Buku pedoman inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit memuat:
a. Bab I - Pendahuluan, mencakup:
1) persetujuan manual; 2) maksud dan tujuan;
3) administrasi
dan pengontrolan
buku
pedoman;
4) catatan perubahan; (
5) daftar pemegang buku pedoman; dan 6) daftar halaman efektif.
b. Bab
II -
Ruang
Lingkup
Persetujuan,
mencakup :
1) batasan kewenangan sesuai dengan bidang inspeksi keselamatan; dan
2) bidang
inspeksi
keselamatan
yang
diajukan.
c. Bab III - Organisasi, Manajemen dan Personel, mencakup:
1) informasi umum perusahaan dilampirkan alamat, penanggung jawab, nomor telepon, dan Iain-lain;
2) struktur organisasi perusahaan beserta manajemen dan personel serta job descriptions
(Standard
Procedure);
3) sarana
dan
prasarana
Operation
antara
lain
mencakup daftar sarana dan prasarana kantor, status kepemilikan, prosedur pemeliharaan dan pengamanan;
4) tenaga inpeksi; dan
5) program
peningkatan
sumber
daya
manusia.
d. BAB IV - Peralatan inspeksi, mencakup: 1) daftar peralatan;
2) fungsi dan kegunaan peralatan; 3) prosedur penggunaan dan perawatan peralatan; dan
4) program jaminan kelaikan (kalibrasi) e. BAB V - Pengendali Mutu, mencakup:
1) pengendalian
pelaksanaan
inspeksi
keselamatan;
2) pengembangan checklist inspeksi sesuai perkembangan standar regulasi dan teknologi;
3) penilaian dan pengembangan personel inspeksi keselamatan;
4) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas peralatan inspeksi keselamatan; 8
5) evaluasi
dan
pengembangan
kinerja
pelaksanaan inspeksi keselamatan; dan 6) pengendalian dan pengembangan (updating) pedoman inspeksi keselamatan.
f.
Bab VI - Checklist Inspeksi, mencakup:
1) checklist inspeksi keselamatan;
2) persyaratan permohonan penerbitan atau perpanjangan Bandar Udara atau heliport atau waterbase beregister;
3) pelaporan kepada Direktur;
4) Lampiran I, Keterangan Fasilitas dan Peralatan Inspeksi keselamatan Bandar Udaraatau heliport atau waterbase beregister;
5) Lampiran II, Daftar buku referensi; dan 6) Lampiran III, Data Administrasi. Pasal 11
(1) Checklist inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat aspek:
a. Pelaksanaan, keakuratan dan kemutakhiran
prosedur operasi bandar udara, heliport dan waterbase beregister;
b. Kelaikan, kelengkapan dan pemeliharaan serta
pengoperasian fasilitas dan peralatan bandar udara, heliport dan waterbase beregister;
c. Kompetensi dan/atau lisensi personel di bidangnya termasuk pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
(2) Checklist inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku pedoman inspeksi keselamatan (SafetyInspection Manual). Bagian Ketiga
Personel Inspeksi Keselamatan Pasal 12
(1) Personel
inspeksi
keselamatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
a. personel inspeksi keselamatan bandar udara beregister;
b. personel
inspeksi
keselamatan
heliport
beregister; dan
c. personel insepaksi keselamatan waterbase beregister.
(2) Personel inspeksi keselamatan bandar udara beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, wajib mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. pendidikan
sekurang-kurangnya
D.III
(Diploma-III);
b. memiliki pengalaman di bidang teknik dan / atau operasional penerbangan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. telah mengikuti pelatihan:
l). Aerodrome Inspector atau Auditor (ISO 19011) pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan; dan
2). Safety Management System yang pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan.
d. memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif
yang dibuktikan dengan skor TOEFL paling sedikit 450 dan masih valid;
e. memiliki sertifikat tanda lulus paling sedikit
dari 3 (tiga) pelatihan dengan substansi di bidang :
1) Airport planning and design;
2) Airport Maintenance and operation;
3) Manajemen Bandar Udara / atau Civil Aviation Management;
4) Flight Operation Officer; 5) Apron Movement Control; 6) Keudaraan;
7) Annex-14 Volume IICAO; dan 8) Airport Certification.
(3) Personel inspeksi keselamatan heliport beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. pendidikan
sekurang-kurangnya
D.III
(Diploma- III);
b. memiliki pengalaman di bidang teknik dan/atau operasional penerbangan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) Itahun; c.
telah mengikuti pelatihan:
l). Aerodrome Inspector atau Auditor (ISO 19011) pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan;
2). Safety Management System yang pada lembaga yang
terdaftar sebagai lembaga
pelatihan; dan 10
3). T-BOSIET (basic Offshore Safety Emergency Training).
d. memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif
yang dibuktikan dengan skor TOEFL paling sedikit 450 dan masih valid;
e. memiliki sertifikat tanda lulus paling sedikit
dari 3 (tiga) pelatihan dengan substansi di bidang:
1) Heliport Planning and Design; 2) Heliport Operationand Maintenance;
3) Flight Operation Officer dengan rating helicopter;
4) Procedure for Air Navigation System and Operation (PANS-OPS);
5) Helicopter Landing Officer/Helicopter Load Master;
6) Annex 14 Volume IIICAO; 7) Air Traffic Services ( ATS); dan 8) HelicopterPilot
(4) Personel inspeksi keselamatan waterbase beregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. pendidikan
sekurang-kurangnya
D.III
(Diploma-III);
b. memiliki pengalaman di bidang teknik dan/atau operasional penerbangan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. telah mengikuti pelatihan:
1). Aerodrome Inspector atau Auditor (ISO 19011) pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan; dan
2). Safety Management System yang pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan.
d. memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif
yang dibuktikan dengan skor TOEFL paling sedikit 450 dan masih valid;
e. memiliki sertifikat tanda lulus paling sedikit
dari 3 (tiga) pelatihan dengan substansi di bidang:
1) Sea Plane Pilot
2) Waterbase Engineering; 3) Waterbase Design; 4) Waterbase Operation;
5) Flight Operation Officer;
6) Procedure for Air Navigation System and Operation (PANS-OPS); dan 7) Air Traffic Services (ATS) 11
Pasal 13
(1) Lembaga inspeksi keselamatan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) personel inspeksi keselamatan yang berstatus pegawai tetap pada setiap bidang inspeksi keselamatan.
(2)
Personel inspeksi keselamatan yang berstatus pegawai tidak tetap harus dilengkapi dengan bukti/surat keterangan dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
(3) Personel Inspeksi Keselamatan dapat melakukan inspeksi keselamatan apabila:
a. personel tersebut diajukan pada saat permohonan penerbitan sertifikat lembaga inspeksi keselamatan; atau
b. personel tersebut diajukan oleh lembaga inspeksi keselamatan dalam rangka pengembangan pelaksanaan inspeksi keselamatan.
(4) Personel inspeksi keselamatan dapat melakukan inspeksi keselamatan pada lembaga inspeksi keselamatan selain lembaga inspeksinya sendiri,
dengan persyaratan harus diajukan oleh lembaga inspeksi keselamatan tersebut dan disetujui oleh Direktur.
Bagian Keempat
Peralatan Inspeksi keselamatan Pasal 14 !
(1)
Peralatan inspeksi keselamatan seperti dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib dimiliki oleh
Lembaga Inspeksi
Keselamatan
dan
paling
sedikit terdiri dari:
a. kompas; b. slopemeter;
c. global positioning system;
d. alat ukur jarak elektronik atau manual; e. alat ukur ketinggian (altimeter setting); f. peralatan perlindungan diri; g. laptop;
h. peralatan dokumentasi; dan
i. peralatan komunikasi (handy talky).
(2)
Peralatan inspeksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib dikalibrasi.
12
BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR Pasal 15
(1)
Setiap pemohon yang bermaksud memperoleh
sertifikat Lembaga Inspeksi keselamatan untuk Bandar udara, Heliport dan Waterbase
beregister
harus
mengajukan
permohonan
kepada Direktur.
(2)
Setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur melaksanakan pemeriksaan terhadap :
a. dokumen persyaratan administrasi; dan b. dokumen persyaratan substansi i
(3)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh pejabat di lingkungan Direktorat Bandar Udara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang inspeksi keselamatan.
(4)
Hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan substansi harus dibuat dalam bentuk berita
acara, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. Pasal 16
(1)
Apabila permohonan yang dokumen administrasi dan substansinya telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas
atau tim yang ditunjuk oleh Direktur untuk memastikan
kesesuaian
terhadap persyaratan.
(2)
dan
pemenuhan
i
Petugas atau tim yang melaksanakan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari inspektur bandar udara/ personel yang memahami :
a. operasi
Bandar
Udara,
Heliport
Dan
Udara,
Heliport
Dan
Waterbase;
b. fasilitas
Bandar
Waterbase; dan
c. aspek hukum/ legal.
(3)
Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
13
Pasal 17
(1)
Berdasarkan
berita
acara
administrasi dan substansi, serta
pemeriksaan berita acara
verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), Petugas atau Tim menyampaikan laporan akhir secara berjenjang kepada Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
(2)
Berdasarkan
laporan
akhir
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan
laporan kepada Direktur Jenderal bahwa Lembaga Inspeksi Keselamatan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya sertifikat Lembaga Inspeksi keselamatan Bandar udara,Heliport dan Waterbase beregister.
(3)
Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak disampaikannya
laporan
Direktur
kepada
Direktur Jenderal.
(4)
Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Direktur harus memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lama 14 (empat belas)hari kerja setelah diterimanya laporan akhir dari petugas atau tim verifikasi, dengan disertai alasan penolakannya. BAB V
SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN Pasal 18 I
(1)
Lembaga Inspeksi Keselamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan sertifikat lembaga
inspeksi keselamatan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Sertifikat lembaga inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. nama Lembaga Inspeksi Keselamatan; b. alamat dan lokasi Lembaga Inspeksi Keselamatan ;
c. dasar
penerbitan
dan
persyaratan
persetujuan;
d. ketentuan dan/atau kewajiban Lembaga Inspeksi Keselamatan;
utama 14
e. tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan f.
(3)
ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
Contoh
format
sertifikat
sertifikat
lembaga
inspeksi keselamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini. Pasal 19
(1)
Sertifikat lembaga inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Sertifikat
lembaga
inspeksi
keselamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.
(3)
i
Tata cara dan prosedur perpanjangan sertifikat lembaga inspeksi keselamatan sesuai dengan tata cara dan prosedur penerbitan sertifikat lembaga inspeksi keselamatan. Pasal 20
(1)
Lembaga Inspeksi Keselamatan yang telah memperoleh sertifikat lembaga inspeksi keselamatan wajib mempertahankan keakuratan
(updating) data, informasi dan prosedur dalam pedoman inspeksi keselamatan.
(2)
Salinan dari semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Direktur dan semua unit atau bagian yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan inspeksi keselamatan.
Pasal 21 !
(1)
Bilamana terjadi perubahan pada nama, alamat, dan lokasi lembaga inspeksi keselamatan dalam sertifikat lembaga inspeksi keselamatan,
pemegang sertifikat harus mengajukan perubahan sertifikat kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan dan dokumen perubahan. (2)
Setiap perubahan pada dokumen persyaratan administrasi dan substansi harus dilaporkan dan
mendapatkan persetujuan Direktur. Pasal 22
(1)
Direktur melakukan pengawasan terhadap lembaga inspeksi keselamatan bandar udara, Heliport dan waterbase beregister sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 15
(2)
Pemegang
sertifikat
harus
mengizinkan
inspektur dan/atau personel yang diberikan kewenangan oleh Direktur untuk memeriksa fasilitas,
peralatan,
personel
inspeksi
keselamatan, serta hal-hal lain terkait kegiatan pelaksanaan inspeksi keselamatan. BAB VI
SISTEM KENDALI MUTU Pasal 23
(1)
Lembaga inspeksi keselamatan bandar udara,
heliport dan waterbase beregister harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem kendali mutu dalam rangka menjamin
pelaksanaan
inspeksi
keselamatan
sesuai
dengan ketentuan pada peraturan ini dan senantiasa
ditingkatkan ,
dan
disesuaikan
dengan perubahan dan kebutuhan yang ada.
(2)
Lembaga inspeksi keselamatan bandara, heliport dan
waterbase
beregister
harus
menunjuk
personel yang bertanggungjawab menjamin
keutuhan atau integritas pelaksanaan sistem kendali mutu.
(3)
Lembaga inspeksi keselamatan bandar udara,
heliport dan waterbase beregister menjalankan sistem
kendali
meningkatkan
mutu
untuk
kinerja
mengurangidampakterjadinya
menjaga
lembaga
dan
guna
kegagalan
penyelenggaraan inspeksi keselamatan.
(4)
Kegagalan keselamatan
penyelenggaraan bandar
udara,
inspeksi heliport
dan
waterbase beregister untuk mempertahankan sistem kendali mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi dasar pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga inspeksi. BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT Pasal 24
(1)
Pemegang sertifikat memiliki kewajiban untuk : a. melaksanakan inspeksi keselamatan bandar
udara, heliport dan waterbase beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan;
b. menyampaikan
pemberitahuan
akan
dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan 16
kali berturut-turut
dalam tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan.
(2)
Apabila peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi sanksi pembekuan sertifikat
selama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)
Perpanjangan pembekuan sertifikat sebagaimana
ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang sertifikat secara nyata telah menunjukan ltikad baik dan bukti-bukti
perbaikan dan/atau
pemenuhan ketentuan.
(4)
Sanksi pencabutan sertifikat dapat dikenakan kepada pemegang sertifikat apabila dalam jangka
waktu yang telah diberikan pemegang sertifikat gagal memenuhi kewajiban atas pelanggaran yang dilakukan.
(5)
Sertifikat yang telah dicabut tidak dapat diperpanjang kembali.
(6)
Pemegang saham dan/atau direksi lembaga inspeksi keselamatan yang telah dicabut tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali. Pasal 27
Sertifikat
dapat dicabut tanpa proses peringatan
dan/atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat,
pemegang saham dan/atau direksi lembaga inspeksi terbukti:
a.
melakukan
kegiatan
yang
membahayakan
keselamatan dan keamanan penerbangan;
b.
melakukan
kegiatan
yang
membahayakan
keamanan dan kesatuan Negara;
c.
terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba. BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
Personel inspeksi keselamatan yang belum mengikuti
pelatihan Aerodrome Inspector atau Auditor (ISO
19011) dan Safety Management System dapat
diberikan izin untuk melaksanakan inspeksi keselamatan dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu tahun setelah diberikan izin tersebut maka personel yang bersangkutan wajib telah mengikuti pelatihan Aerodrome Inspector atau Auditor (ISO 19011) dan Safety Management System. 18
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Direktur mengawasi pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 30 ! Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal : 10 September 2012 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD
HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disahkan kepada : 1.
Menteri Perhubungan;
2.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Mariusia Perhubungan;
6. 7.
Para Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perhubungan Udara;
9
Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
8.
10.
Kepala Balai- Elektronika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Kepala Bandar Udara UPBUDirektorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. 12.
Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS )ITJEN HUBUD
JSJ&FULHAYAT .i s ° ->-
19
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR:
KP 359 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT, DAN WATERBASE BEREGISTER
_____
Jakarta,.
Nomor
Sifat
Lampiran Perihal
1 (satu) berkas Permohonan Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan
)*
Kepada : Yth. Direktur Bandar Udara di I
JAKARTA
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 Tahun
2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) dan/ atau Peraturan
Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor: , bersama ini kami mengajukari permohonan
penerbitan/perpanjangan sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan di bidang, sebagai berikut: a
)*
b
c.
dst
2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.
Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut:
,
Persyaratan Administrasi a.
b. c.
akta pendirian beserta perubahannya; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); surat keterangan domisili perusahaan;
d.
surat izin usaha Perdagangan (SIUP) bidangjasa konsultasi;
e.
struktur organisasi perusahaan;
f.
g-
surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, tidak sedang dihentikan atau tidak sedang
menjalani sanksi pidana; dan surat pernyataan kebenaran dokumen.
Persyaratan Substansi
a. checklist inspeksi keselamatan;
b. daftar kualifikasi personel inspeksi keselamatan; c. peralatan inspeksi keselamatan;
d. pedoman inpeksi keselamatan (safety inspection manual); dan e. buku-buku kerja pendukung dan peraturan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
PT.
(Diisi Nama Lengkapl
(Diisi Jabatan)
Tembusan:
- Direktur Jenderal Perhubungan Udara
)* Tulis bidang Bandar Udara/Heliport/Waterbase DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, l
TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
^gi^gBlTJEN.HUBUD
LAMPIRAN II
TTT-,A„A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 359 TAHUN 2012 TENTANG
_aat
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT, DAN WATERBASE BEREGISTER
I
-
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DOKUMEN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN BIDANG PT.
Pada hari ini telah dilakukan
tanggal bulan .tahun pemeriksaan dokumen administrasi dan substansi
penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga inspeksi keselamatan terhadap Permohonan PT •• sebagai Lembaga Inspeksi Keselamatan di bidang
.)*
Adapun lingkup pemeriksaan meliputi : 1. Persyaratan Administrasi; 2. Persyaratan Substansi;
\
Hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir
KESIMPULAN : 1 2
Jakarta,
Petugas atau Tim Pemeriksa : 1.
Inspektur Bandar Udara
20.
2.
Inspektur Bandar Udara
)* Tulis bidang Bandara/Heliport/Waterbase yang sesuai dengan surat permohonan
II.
HASIL PEMERIKSAAN PERSYARATAN
DOKUMEN ADMINISTRASI DAN
SUBSTANSI
HASIL PEMERIKSAAN PERSYARATAN
DOKUMEN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI PENERBITAN/PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN BIDANG. PT.
SARANA/FASILITAS
No. 1.
HASIL PEMERIKSAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMENUHI PERSYARATAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI: a Surat Permohonan
b. Akte
pendirian
berserta
perusahaan
perubahannya
yang
sudah disahkan c.
NPWP
d.
Surat
Keterangan
Domisili
Perusahaan
e.
Surat ijin usaha Perdagangan
f.
yang berwenang Struktur Orqanisasi Perusahaan
bidang konsultasi dari Instansi g. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedanq menjalani sanksi pidana
h.
Surat
Pernyataan
kebenaran
dokumen 2
PERSYARATAN SUBSTANSI : a.
b. c.
Checklist pemeriksaan
Daftar
Kualifikasi
Personel
Inspeksi Keselamatan Daftar Peralatan Inspeksi - Kompas - Slopemeter - GPS (WGS 84) - Peralatan Perlindungan diri -Alat Ukur Jarak elektronik/ manual
- Labtop - Handytalky - Kamera -Dll
d.
e.
Pedoman Inspeksi Keselamatan (Safety
Inspection Manual). Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan
CATATAN 1
2
-L-
PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN
KET
Jakarta,
20..
Petugas atau Tim Pemeriksa 3.
Pangkat NIP. 4.
Pangkat NIP.
)*
Tulis bidang Bandara/Heliport/waterbase yang sesuai dengan surat permohonan DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA^JiAGIAN HUKUM DAN HUMAS "SEWNyEN HUBUD T
44/ 2*
V
*•*••> If isr^tomayat
i
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
KP 359 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT, DAN WATERBASE BEREGISTER
BERITA
I.
ACARA
PENERBITAN/PERPANJANGAN
PEMERIKSAAN
SERTIFIKAT
LEMBAGA
LAPANGAN INSPEKSI
KESELAMATAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPAN
PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT
INSPEKSI KESELAMATA^ifk BIDANG
Pada hari ini tan|feal .* •%• bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan lapangAt, penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga inspeksi keselamatan terpadap Permohonan PT. \* li^Jv
sebagtoLembaga Inspeksi Keselamatan di bidang j, '^Mmitv,., \. "•«•-
Adapun lingkupfcmeriksaari|bielip^f: 1. checklj|iteplbi keselamamn slsuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. persgpel ii^pekl|keselamal|tn yang berkompeten dibidangnya; 3. peraJfatan inspeksiik^elam^tan;
4. pedAan inpeksi Keselarfatan (Safety Inspection Manual); dan 5. bukulBuku kerja p|ndukung dan peraturan. Hasil pemeriksaan"terlampir KESIMPULAN 1 2
Jakarta,
20.
Petugas atau Tim Pemeriksa 1.
Inspektur Bandar Udara 2.
Inspektur Bandar Udara
)* Tulis bidang Bandara/Heliport/Waterbase yang sesuai dengan surat permohonan
II.
HASIL
PEMERIKSAAN
LAPANGAN
PENERBM|^PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN/
HASIL PEMERIKSAAN |AJtAJ$GA
PENERBITAN/PERPANJANGAN |ERTIP1EJ|AT
TAN 'H'l|||.
INSPEKSI KESEL
d*s,
BIDANG
|fe......tj|)*g
PT.
'A
U*mh:m^r'
m,
|». HASIL pe:
MEMENUHI
SARANA / FASILITAS;-f;jjj;:j.Afjp;SYARATAN
No.
[KSAAN
^TIDAK i
#kEMENUHI PERSYARATAN
PERSYARATAN ADMINISTRAS
"%>>
"*
"ii-
1^— PEgSYARATANSubstansi l.JfCHECKLIST INSJPEKSI flKESELAMATAN
M
2. PERSONEL INSPEKSI
^^LAMATAN
a) Pe^jgj^an^Kompetensi ~b) PersoneTlnspeksi Keselamatan , berstatus
tetap (minimal 2 orang)
c)
Personel Inspeksi Keselamatan , berstatus
tidak tetap yang dilengkapi bukti / surat keterangan dari tempat
yang bersangkutan bekerja 3.
FASILITAS DAN PERALATAN INSPEKSI KESELAMATAN
a)
Peralatanan sekurang kurangnya :
KET
PENAMBAHAN
'!H| lb,
1. Persyarataji Administratis ~2. Alamat domisili di lapanglin|!, II.
PERLU
PERBAIKAN /
>"
Sesuai atau
tidak
SARANA / FASILITAS
No.
1) 2)
Kompas; Slopemeter;
3) Global
Positioning
System;
4) Alat
Ukur
Jarak
Elektronik
atau
Manual;
5) Alat
Ukur
Ketinggian
(altimeter setting); 6)
Peralatan Perlindungan diri;
7)
Laptop;
8)
Peralatan Dokumentasi;
9)
Peralatan komunikasi (handy talky).
b) Butir a,b,c,d> dan e diatas senantiasa terkalibrasi
4. PEDOMAN INPEKSI KESELAMATAN (SAFETY INSPECTION MANUAL)
a.
Setiap bidang inspeksi keselamatan memiliki 1
(satu) pedoman inspeksi keselamatan
b.
Kerangka pedoman
inspeksi keselamatan 5. BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN
CATATAN 1
2
Pangkat ;
NIP.
)* Tulis bidang IILlfeafHeliport/waterbase yang sesuai dengan surat permohonan DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS ... SETDITJEN HUBUD
1 "iSf^lFULI^YAT !$
!
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
:
KP 359 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT, DAN WATERBASE BEREGISTER
LAPORAN AKHIR
PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN
BIDANG
)*
PT
I. DASAR HUKUM
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (Aerodrome); Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. KP
3.
4.
Tahun 2012 tentang Surat Permohonan (diisi permohonan);.
; nomor,
tanggal dan perihal dari surat
5.
Surat Direktur Jenderal c.q Direktur (diisi nomor, tanggal dan perihal) perihal verifikasi lapangan.
6.
Berita Acara Pemeriksaan administrasi dan substansi;
7.
Berita Acara Verifikasi Lapangan
II. DATA LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN
Nama Lembaga Inspeksi Keselamatan
:
Alamat
(diisi alamat LIK)
Bidang
(diisi sesuai permohonan)
ML
(diisi nama LIK)
PROSES SERTIFIKASI
1.
Pemeriksaan Administrasi dan Substansi: Lengkap Ada/ No.
Item
1.
Surat Permohonan
2.
Akta Pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan)
3.
NPWP
4.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat Ijin Usaha Perusahaan bidang
5.
Tidak
Ket
(diisi sesuai dengan kelengkapannya)
6. 7.
jasa Konsultansi Struktur Organisasi Perusahaan
10.
Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
11.
Bukti Pembayaran PNBP
8.
9.
12.
Checklist Pemeriksaan
13.
Daftar Kualifikasi Inspektur Keselamatan
14.
Daftar Peralatan
Pedoman Inspeksi Keselamatan
(Safety Inspection Manual) Buku-buku kerja pendukung dan peraturan
Pemeriksaan Lapangan : TINDAK LANJUT
Kesesuaian
TEMUAN
TEMUAN
UNSUR
NO.
domisili
perusahaan 2.
checklist keselamatan
inspeksi
(diisi
dengan
tindak
lanjut
temuan ada. Jika
yang telah ditindak
selesai
lanjuti
maka
temuan
close,
jika maka
di
tulis
namun
sebaliknya temuan
ditulis open ) 3.
personel
inspeksi
keselamatan
4.
peralatan
inspeksi
keselamatan
pedoman
inpeksi
Keselamatan
(Safety
Inspection Manual);
TINDAK LANJUT
6.
TEMUAN
TEMUAN
UNSUR
NO.
buku-buku
kerja
pendukung
dan
peraturan
IV.
HASIL PEMERIKSAAN
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan substansi serta verifikasi lapangan yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa Lembaga Inspeksi Keselamatan (tulis nama LIK) telah
memenuhi ketentuan
Sertifikat
Lembaga
persyaratan penerbitan/perpanjangan
Inspeksi
Keselamatan
Register
Bandara
/Heliport/Waterbase seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal
(tulis nama peraturan)
2. Berdasarkan pertimbangan seperti pada butir 1 diatas, Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Register Bandar Udara/Heliport/Waterbase (nama penyelenggara)
dapat diterbitkan dengan masa berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan Lembaga Inspeksi Keselamatan yang ditunjuk wajib melaporkan kegiatan inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan.
Demikian laporan akhir pemeriksaan penerbitan/perpanjangan Sertifikat Lembaga Inspeksi keselamatan Register Bandar Udara/Heliport/Waterbase ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,
20..
(MIN. PEJABAT ESELON IV)
KETUA TIM PEMERIKSA INSPEKTUR BANDAR UDARA
.NAMA.
.NAMA.
.Pangkat.
.Pangkat.
....NIP
•) •)
(• (•
....NIP
Mengetahui
(PEJABAT ESELON III)
i,
( (.
.NAMA.
Pangkat NIP..
) )
)* Tulis Nama Bidang Register Bandar udara/Heliport/Waterbase sesuai dengan surat permohonan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEJg&t*^AGIAN HUKUM DAN HUMAS
\ ^"SETDiTJENHUBUD /.
hISRAFULHAYAT
LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
:KP 359 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-18 (ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-18), PENERBITAN IZIN LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN UNTUK BANDAR UDARA, HELIPORT, DAN WATERBASE BEREGISTER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN SAFETY INSPECTION ORGANIZATION CERTIFICATE No. :
./SLIK-DBU/..../20..
Sertifikat ini diberikan kepada This certificate is given to
NAMA PERUSAHAAN
(NAMA LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN)
COMPANY NAME
ALAMAT
(Alamat Lembaga)
ADDRESS
Sebagai Lembaga Inspeksi Keselamatan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Inspeksi Keselamatan di Bidang :
As Safety Inspection Organizationfor Safety Inspection of:
1. (NAMA BIDANG INSPEKSI KESELAMATAN SESUAI SURAT PERMOHONAN) ( registered
)
2. dst
Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara.
This Safety Inspection Organization Certificate is issued by the Director General ofCivil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority ofThe Aviation Law Number 1 Year 2009 and Minister of Transportation Decree Number KM 24 Year 2009 about Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome.
Lembaga Inspeksi Keselamatan wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan Keselamatan Penerbangan, serta melaporkan kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
The Safety Inspection Organization shall comply with regulation and standard, and must report its activity to Director General of Civil Aviation at least one time every six month.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Berkewenangan mencabut atau membatalkan Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan ini setiap saat bilamana
Lembaga inspeksi Keselamatan tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan
atau untuk alasan-alasan yang lain seperti yang diperkenankan.
The Director General of Civil Aviation may suspend or cancel this Safety Inspection
Certificate at any time were the Safety Inspection Organization fails to comply with the provisions set offorth in the law, the regulation or for other grounds as set out in the law.
Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sampai tanggal (tgl/bulan/tahun) kecuali ada penahgguhan atau pembatalan.
This Safety Inspection Institution Certificate is not transferable and (day/mounth/years) unless there is suspended orcancelled. Jakarta,
valid until
20... (... thof.... 20...)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(DirectorGeneral Of CivilAviation) (TAMPAK BELAKANG) .NAMA.
.Pangkat. .NIP.
CATATAN PERSETUJUAN TERM OF APPROVAL
SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN SAFETY INSPECTION CERTIFICATE
(NAMA LEMBAGA INSPEKSI KESELAMATAN) No. :
./SLW-DBU/../20..
LINGKUP PERSETUJUAN
SCOPE OF APPROVAL
1.
2.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
'--""""SET]
N HUKUM DAN HUMAS EN HUBUD
AYAT
