KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JALAN PURNAWARinAN NoMoR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12110; TELEpoN (021) 73e4666, 7204131; FAKStMtLt (021) 726117 S; STTUS www.bpok.deoieu.oo,id
Yth. 1.
di
Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2. Sekretaris Jenderal Kementdrian Keuangan 3. Direktur Jenderal Anggaran 4. Direktur Jenderal pajak 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 6. DirekturJenderal perbendaharaan 7. Direktur Jenderal perimbangiln Keuangan B. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 9. Direktur Jenderal pengelolaain Utang 10. lnspektur Jenderal Kementenian Keuangan 1 1. Kepala Badan pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan 12. Kepala Badan Kebijakan Fis*al 13. Sekretaris Badan pendidikan dan pelatihan Keuangan Jakarta
14 Aprrl2011
SURAT EDARAN NOMOR: SE-003/PP/2011
Dengan ini kami informasikan bahwa pada tahun anggaran 2011, Badan pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik lndonesia kembali membuka kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Widyaiswara dalam rangka memenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional Widyaiswara yang akan ditempatkan di seluruh Unit Diklat Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan.
Untuk itu, kami berharap agar Saudara dapat menyebarluaskan informasi ini kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga/Unit Saudara. Adapun persyaratan
yang dibutuhkan serta penjelasan lain mengenai proses seleksi penerimaan dijelaskan dalam lampiran Surat Edaran ini. Atas perhatian dan kerja sama saudara, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan: Menteri Keuangan Republik lndonesia
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor :SE- @9 tppnc1l
Tanggat
: 14 Aprit2011
UNIT DIKLAT BPPK
Unit Diklat
di lingkungan
Badan Pendidikan dan Petatihan Keuangan yang membutuhkan
penerimaan Widyaiswara baru adalah sebagai berikut:
*&hfi: 1.
2. 3. 4.
Pusdiklat Pengembangan SDM
&
Pusdiklat Pajak rusutKtal t'ea oan uuKat Pusdiklat Keuangan Umum rusurnrar nerayaan Negara daqperimbangan Keuanqan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Balai Diklat Keuangan Medan
9.
Ddtdt trtKrar neuangan HeKanbaru
10.
Balai Balai tratat Balai
5.
q 7.
i.
12
13.
M. 15.
Bala Bala
16.
Bala
17.
Balai Balai
18.
Diklat Keuangan Diklat Keuanqan LJtKtat Keuangan Diklat Keuangan Diklat Keuangan Diklat Keuangan Diklat Keuangan Diklat Keuangan Diklat Keuangan
palembang Cimahi
yogyakarta Malang
Denpasar Pontianak Balikpapan Makassar Manado
Uofasi Magelang dan Jakarta
lggor Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tangerang Selatan Medan Pekanbaru Palembang Cimahi Yogyakarta Malang Denpasar Pontianak Balikpapan Makassar Manado
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
@J tpptzoll : 14 Aptit2}11
Nomor :SE-
Tanggat
SPESIALISASI YANG DIBUTUHKANspesialisasi atau kompetensi yang dibutuhkan pada masing-masing unit Diklat adalah sebagai berikut: i ,
{!r":,
; ;,.;.r!'i.i"1t,t],,
il,ti.:i',:!.,'
t,\.',
;l::l
i1.i*:$ 1.A.
1.
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM (MAG Pembangungan Daerah, Seftor Oan Nasional; Konsep dan lndikator 52 llmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan Nasional; Teori dan Pembangunan lndikator Pembangunan; dan Sistem
1 orang
Pqngelolaan Pembanqunan 2.
I eknologi lnformasi dalam pemerintahan; Pengelolaan lnformasi dan Teknik
Pelaporan ManaJemen
3
1
orang
:
r Manajemen SDM . Pemberdayaan SDM r Koordinasi dan Hubungan Kerja o Negosiasi, Kolaborasi, dan Jejaring Kerja r Telaahan Staf paripurna r Pemecahan Masalah dan pengambilan
r r .
52 lnformatika
52 Manajemen
2 orang
Keputusan Pola Kerja Terpadu
Teknik-teknik Analisis Manajemen Kepemimpinan dalam Organisasi 4
1.8.
,RTA) S2
1
52 Man
1 1
2, 1. 2. J.
4.
I Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan/Perbendaharaan Pertan g g u n gjawaba n/Perbendaharaan Sistem Aplikasi Anggaran dan Perbendaharaan
r
1
2 3. 4. 5. 6.
7 8. 9. 10. 11
PUSDIKLAT PAJAK Paiak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penshasilan (PPh) KUP
Penagihan Hukum Pajak
Teknoloqi lnformasi (Tl) Akuntansi PBB Penilai Pajak lnternasional Transfer Pricinq
2
orar-
S1 S1
1 orano 1 oranq
S1
2 orang
JUMLAH 3.
4 orang
PUSDIKLATANGGARANDANPERBENDAI {ARAAN
6 oranq
52 Hukum S1 Hukum/Ekonomi S1 Hukum/Ekonomi 51 Hukum 51 Hukum S1 Teknoloqi lnformatika D lV/S1 Ekonomi/Akuntan S1 Ekonomi/lnsinvur D IV/S1 D IV/S1 D IV/S1
-
2 orano 2 orano 2 oranq 2 oranq 2 oranq 2 orano 3 orano 1 orano 1 orano 1 oranq 1 orano
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor :SE- @3 tpptzotl
Tanggal
: ;4
Aprit 2011
lNt@;'
J.u,lUllJ\t{
)1. 13.
14. 4.
froses tstsnis wP (Perbankan) Proses Bisnis Wp (Migas) Proses Bisnis WP (Konstruksi) JUMLAH PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
1
Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai
2.
Komputer dan EDI (Sistem lnformasi Kepabeanan dan Cukai)
3.
Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
4.
Cukai
5.
Administrasi Perbendaharaan
6.
Sistem Klasifikasi HS dan Pengetahuan Barang
7.
lntelijen Kepabeanan dan Cukai
5. 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
b. 1
2. 3
4
D IV/S1 D IV/S1 D IV/S1
1.
2. J.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
't0.
T 22
S1 Akuntansi dan praktisi
di-
bidang audit Kepabeanan dan Cukai Sl Komputer dan praktisi di bidang Sistem lnformasi Kepabeanan dan Cukai 51 Hukum dan PPNS di bidang Kepabeanan dan Cukai S1 semua jurusan dan praktisi di bidanq Cukai S1 semua jurusan dan praktisi di bidang Administrasi Perbendaharaan Kepabeanan dan Cukai S1 semua jurusan dan praktisi di bidang Klasifikasi HS dan Pengetahuan Barano 51 semua jurusan dan praktisi di bidang lntelijen Kepabeanan dan Cukai
1 orang
2 orang 2 orang 2 orang
2 orang
1 orang
3 orang 13 orang
Rrm
PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PE Penilaian Aset S1 Ekonomi/Hukum atau DIV
Sl
2 orano
!elang Piutang Baranq Milik Neqara Hukum dan lnformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dana Perimbanqan Pinjaman Daerah Evaluasi Pendanaan dan lnformasi Keuangan Daerah
2 orano
S1 S1 S1 S1 S1 S1
JUMLAH PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM Akuntansi/Audit Teknologi dan lnformasi Bahasa lnqqris Kebijakan Publik
Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi/Hukum
atau DtV atau DIV atau DtV atau DIV atau DIV atau DIV atau DIV
2 oranq 1 orano 1 oranq 1 orano
S'l Ekonomi/Hukum atau DIV
1 orang
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Akuntansi Pemerintah Audit Keuanqan Sektor Publik/Pemerintah Ekonomi/Keuanqan Publik Penqelolaan Keuanqan Neqara/Daerah Hukum Keuanqan Neqara Sistem Penqangqaran Neqara Penqelolaan Aset Neoara Penourusan Piutano dan Lelano Neoara
Manaiemen Prooerti Teknolooi Banqunan
1 orano 1 orano
12 orano S1
1
S1 S1 S1
1 orano 1 oranq 1 orano
JUMLAH 7.
1
n
orano
4 oranq
52 Akuntansi 52 Akuntansi
52 Ekonomi S2
52 Hukum S2 S2 S2 S2
52 Teknik
4 oranq 2 oranq 2 orano 4 orano 2 orano 3 orano 3 oranq 3 orano 2 oranq 2 orano
Lampiran Surat Edaran Kepata BppK
Nomor Tanggal
ffixf
Penilaian Aset dan properti Perpajakan/Sistem Administrasi perpapkan lndonesia Teknis Kepabeanan Teknis Cukai Aplikasi Komputer Keuangan Negara (Administrasi Pajak, Penganggara dan Perbendaharaan)
11
12. 13.
14 15
,i:-*-="\\--1i-Ei,|,
.:l*L+lri*iiii'i '.;=-f
2.
Kepabeanan dan Cukai
:
SE-
tppt2}11
Aprit 2011
ssJfis--B rll
lq.rEtll
BEKEF{JjA
S2
2 oranq
S2
4 orang
S2 S2 S2
2 oranq 2 orano 3 orang
I JUMLAH BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN
8.
| 51
JUMLAH
9. 1.
IY!f-{!l
;
/DIV
40 orang
1 orano
2 orano
BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU I
2. J.
pajat<
Bea dan Cukai Kekayaan Negara
S1/S2 S1/S2 S1/S2
JUMLAH
10.
1 orano 1 1
oranq orano
3 orano
BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG
1
Bea dan Cukai
S1
2.
Anggaran/Perbendaharaan Neoara
1 orano
S1
3"
Kekayaan Neqara Pajak
2 orano
S1
1 oranq 4 oranq 8 oranq
4.
S1
JUMLAH
11. 1
2.
3.
12. 1
2 3.
4.
13. 1
2.
BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI Pajak (Mengetahui proses bisnis DJp dan
menguasai bidano oeroaiakan) BPPK (Mengetahui proses bisnis BPpK dan mampu mengajar materi-materi umum non spesialisasi) Bea dan Cukai (Mengetahui proses bisnis DJBC dan menguasai bidang kepabeanan dan cukai)
51
/DIV
1
orang
51
/DIV
1
orang
51
/DIV
1 orang
JUMLAH BALAI DIKLAT KEUANGANYOGYAKARTA Pajak Bea dan Cukai Kekayaan Negara Perbendaharaan Neqara
JUMLAH BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pengetahuan Teknis Pabean dan Cukai
3 orano S1
2 orano
S1 S1
1 orano 1 orano 1 oranq
S1
5 orano
S2 S2
JUMLAH
14. 1
2.
1
1 oranq
2 orano
BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR Perpajakan Kepabeanan dan Cukai
S2 S2
JUMLAH
15.
1 orang
1 oranq 1
oranq
2 oranq
BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
JUMLAH
S1
1 oranq
I
oranq
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor Tanggal
:SEtppt2}11 : Aprit 2011
r$jpi;
16.
BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN
2. lBeadancukai 3. lPerbendaharaan 1
2. 3.
4. 5
f
Perpajakan/ PPH Perpajakan/ PBB Kepabeanan dan Cukai BMN/Manajemen Akuntansi/ Keuangan
JUMLAH 18.
Zorang
/D /D /D /D 51 /D 51 51 51 51
2 orano 1 orano 2 orano 1 orano 1 orano
7 oranq
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO Perpajakan
2
r.r^.^^^
Perbendaharaan Neqara JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN
S2 S2
2 orano 1 orano
3 orano
146 orano
€efiap pelamer dapat memitih lebih dari 1 (satu) IJnit Diktat/spesialisasi dan wajib dinyatakan dalam surat lamaran.
1952121719751UA02
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor : SE- @B tppt2}11
Tanggat
: 14 Aprit2011
SELEKSI PENERI MAAN WDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES]A TAHUN ANGGARAN 2011 PERSYARATAN UMUM
1' Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat serendah-rendahnya penata Muda (lll/a); 2' Bagi Pegawai Negeri sipil yang berasal dari Kementerian Keuangan, berijazah serendahrendahnya sarjana (s-1) atau Diploma dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
lv
STAN (lebih diutamakan s-2 atau s-3) sesuai
3'
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar Kementerian Keuangan, berijazah s-2 (lebih diutamakan S-3) dari universitas yang terakreditasiA dengan jurusan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
4'
Usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun, terhitung pada tanggal 1 Aprit 2011; Sehat jasmani dan rohani;
5.
6' 7'
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan pp No.30 Tahun
1980
dan/atau PP No. s3 Tahun 2010 dalam jangka waktu b (lima) tahun terakhir;
B'
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010;
9.
Bersedia ditempatkan
di semua Unit Diklat
(PusdiklaUSTAN/Batai Diktat Keuangan)
10'
Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan
;
Bagi peserta yang telah mengundurkan diri dari proses Seleksi penerimaan Widyaiswara Tahun 2010, dinyatakan tidak dapat mengikuti lagi proses Seleksi Penerimaan Wdyaiswara Tahun 2011. PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pegawai yang berminat mengajukan surat lamaran sebagaimana contoh terlampir, yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jl. purnawarman No. 99, Jakarta selatan, Kode Pos 12110, dengan dilampiridokumen-dokumen sebagai berikut:
1- Surat pengantar dari Pimpinan Unit masing-masing (Pejabat Eselon l/pejabat Setingkat Eselon l) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Widyaiswara dan untuk pindah status kepegawaian apabila dinyatakan lulus dalam seluruh tahapan seleksi sebagaimana contoh terlampir, 2.
Fotokopi SK Pangkat terakhir yang tetah dilegalisasi (3 tembar).
3.
Fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisasi (3 lembar). Fotokopi ljazah terakhir yang tetah dilegalisasi (3 tembar).
4.
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor : SETanggal
5'
: 14
0g tpptilll Aprit2011
surat keterangan sehat (gene ral check-up/medicat record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah (disusulkan pada tahap wawancara dan pemaparan Bahan
Ajar);
6' Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp3) tahun terakhir (3 lembar). 7 ' Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan pp No. 30
8'
Tahun 1980 dan/atau PP No. 53 Tahun 2010 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 dari pejabat yang benirrenang/terkait sebagaimana contoh terlampir.
Surat pernyataan bersedia ditempatkan di semua Unit Diklat BppK (pusdiklauBalai Diklat Keuangan) sebagaimana contoh terlampir:.
9.
Daftar Riwayat Hidup sebagaimana contoh terlampir. 10' Pasfoto benrvarna latar belakang merah dengan ukuran 4x6 sebanyak 5lembar. 11' Membuat tulisan dengan tangan sendiri terkait alasan memilih
menjadi widyaiswara pada kertas berukuran folio. Tulisan minimat sebanyak 2 halaman muka, tidak bolakbalik.
surat lamaran beserta dokumen-dokumen lampirannya diterima Kepala Badan pendidikan dan Pelatihan Keuangan serambat-rambatnya pada tanggar 30 Juni 20i1 pada jam kerja. PROSEDUR SELEKSI Prosedur seleksi penerimaan Widyaiswara meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Seleksi Administrasi : diumumkan 6 Juli 201 1.
2.
Tes Assessment'.12 s.d. 13 Juli 2011 dan diumumkan 2g Juli 2011.
3'
Wawancara dan Pemaparan Bahan Ajar: B s.d.9 Agustus 2011 dan diumumkan 1g Agustus 2011.
4. Diklat calon widyaiswara : 5 september s.d. 5 oktober 2011 5. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional \Mdyaiswara : Oktober 2011 LAIN-LAIN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tidak menanggung segala macam biaya yang timbul dari masing-masing pelamar Calon Widyaiswara terkait proses seleksi penerimaan Widyaiswara.
Kamil Sjoeib /.e NIP 1 9521 2 17 197 5101002
Lampiran Surat Edaran Kepala BPPK
Nomor
Tanggal
:SE- lPPl2O11 : April 2011
Contoh: Surat lamaran seleksi Penerimaan Widyaiswara BPPK Tahun 201 1
2011
Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta
Berkenaan dengan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan lPPIzAl1 tanggal April 2011, dengan ini saya: Nomor SENama NIP PangkaVGolongan Jabatan Unit kerja Alamat kantor Telepon kantor Alamat rumah Telepon rumah/handphone
mengajukan lamaran untuk diangkat menjadi pejabat fungsional Widyaiswara melalui Seleksi Penerimaan Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2Q11, dengan pilihan unit dan spesialisasi sebagai berikut: No.
1. Z.
3. 4.
Unit Diklat
Soesialisasi/Komoetensi
Bersama ini, kami lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut: Surat Pengantar dari Pejabat Eselon l/Rektor; Surat Keterangan Tidak Pernah D'rjatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat; Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi (3 lembar); Dan seterusnya;... ... Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami,
Nama NIP
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor : SE-
Tanggal
:
lppl?;}ll
April 2011
Contoh: Surat Pengantar Mengikuti Seleksi Penerimaan Widyaiswara BppK Tahun 201 1
-KOP rrvsIAwSrSURAT PENGANTAR MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN WDYAISWARA BADAN PENDTDTKAN DAN PELAT|HAN KEUANGAT,T rnHur.r
Nomor:
zorr
Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP
PangkaVGolongan Jabatan Unit kerja memberikan persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil: Nama NIP
PangkaVGolongan Jabatan Unit kerja
untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Widyaiswara Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan Tahun 2011 dan apabila pegawai yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam seluruh tahapan seleksi maka kami menyetujui status kepindahan kepegawaian yang bersangkutan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik lndonesia. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
;;;;;;.":; ; ;;,;"; =;::i Nama NIP
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor Tanggal
:
:
SE-
tppi
O11
Aprit2011
Contoh: Surat Keterangan Tidak pernah Dijatuhi dan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
"KOP TNSIA'VS,-P E R N A H Df J{r-uH I uit ftfrl,Hliff^T Ffrt KAr B E RAr B E R DAS A R KA N PERATURAN PEMERINTAH " NoMoR 30 TAHUTv isgo DAN/ATAU pERATURAN PEMERINTAH NoMoR 53 TAHUN 2010 DAN TIDAI( ieonr.re MENJALANT HUKUMAN DlslPLlN BERDASARKAN PERATURAN PEMERtNien nouoR s3 TAHuN 2010
rr DA K
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama NIP
Pangkat/Golongan
:
Jabatan Unit
.
kerja
menerangkan bahwa pegawai Negeri Sipil: Nama NIP
PangkaVGolongan
;
Jabatan Unit
;
kerja
ogr1gh dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat !o9t Tahun
berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 1980 dan/atau Peraturan Pemeriniah Nomor 53 Tahun 2010 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan ticak sedang menjalani hukuman oisipiin berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila di kemud.ian hariternyata isi s"urat t<eterangn-initidak ou"ii, *"ru kami bersedia dikenakan 6anksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2011
Pejabat yang berwenang/terkait
Nama NIP
Lampiran Surat Edaran Kepala BppK
Nomor Tanggal
:SEtppt2}11 : Aprit 2011
Contoh: Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan di Semua Unit Diklat BPPK
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SEMUA UNIT DIKLAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama
NIP
:
PangkaUGolongan
.
Jabatan Unit kerja
: :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika saya diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya bersedia ditempatkan di semua unit diklat yang berada di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik lndonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2011
Yang membuat penyataan, (materai Rp6.000,00) Nama NIP
