KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP.I IOIPJI2OO3 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4471KMK.0312002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Peker.ya Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum
'
Kabupaten/Kota,
Menglngat
:
l. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor l6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984). 2.
3.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258).
83
6,
4.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4471KMK.0312002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota,
MEMUTUSKAN MCNetApKan
,
:
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHASII,AN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal
I
(l)
Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja dihitung dari penghasilan neto untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto untuk pegawai tidak tetap, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
(2)
Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan PTKP.
(3)
Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan pekerla adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Dalam hal penghasilan netto yang diterima oleh pegawai tetap atau dalam penghasilan
bruto yang diterima oleh pegawai tidak tetap temyata lebih kecil Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan. Pasal 2
Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah tenaga keqa yang bekerja di dalam lingkungan kerja pada pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.
84
Pasal 3
(l)
Pajak Penghasilan yang terutang oleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lairrnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang jumlah penghasilan brutonya melebihi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam satu bulan tekwim, ditanggung oleh Pemerintah sebesar yang dihitung secara harian dengan penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota harian setalah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak harian sebenarnya.
(2)
Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota harian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Kabupaten/Kota sebulan dibagi 30 (tiga puluh).
(3)
Penghasilan Tidak Kena Pajak harian sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun penerima penghasilan dibagi 360 (tiga ratus enam puluh).
Pasal 4
Apabila
di
suatu daerah terdapat Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 lanuari 2003.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal l4 April 2003
DIREKTUR JENDERAL ttd.
HADI PURNOMO NIP.: 060027375
85
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nonror KEP-l l0lPJ12003 Tanggal 14 April 2003
t.
JABATAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL Kriteria Jabatan Fungsional dan Struktural pada pengertian "Pekerja" seperti yang tercantum dalam Pasal I angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah jabatan yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut
L
:
Jabatan tersebut tercantum dalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau Perusahaan atau Akte Pendirian Organisasi atau Perusahaan. Akte Perubahannya. Atau dokumen lain, misalnya :
a.
Komisaris termasuk Presiden Komisaris, Wakilnya dan Anggota Dewan
b.
Direktur termasuk Presiden Direktur, Wakilnya dan Anggota Dewan Direksi
Komisaris. lainnya.
2
labatan tidak termasuk dalam jabatan sebagaimana pada dalam Struktur Organisasiatau perusahaan, misalnya :
a. b.
il.
I
tetapi terdapat
Manajer termasuk Asisten Manajer, Wakil manajer, junior mamajer
atau
sejenisnya;
: suatu Bagian, Departemen, Divisi, atau sejenisnya. Manajer Cabang, Chief Officer, Chief Supervisor, Chief
Kepala atau Pimpinan
misalnya
c.
butir
:
Maintenance, Chief Production, atau sejenisnya ; Pimpinan atau Ketua Organisasi, Wakil ketua, Deputi Pimpinan Organisasi, Termasuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Bidang, atau sejenisnya.
TENAGA AHLI Tenaga ahli pada pengertian "Pekerja" seperti tercantum pada pasal I angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah tenaga ahli seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ12000 tanggal 29 Desember 2000. Tenaga ahli tersebut terdiri dari :pengacata, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
86
III.
TENAGA PROFESI Tenaga Profesi pada pengertian "Pekerja" seperti yang tercantum dalam Pasal I angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah tenaga profesi seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ12000 tanggal 29 Desember 2000 Pasal 5 ayat (l) hurufe.
l. ' 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Angka 2, yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang-sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya; Angka 3, yaitu : olahragawan; Angka 4, yaitu: penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; Angka 5, yaitu : pengarang, peneliti dan penerjemah; Angka 6, yaitu : pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; Angka 7 , yaitu: agen iklan; Angka 8, yaitu : pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
8. Angka 9, yaitu : pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 9. Angka 10, yaitu :pesertaperlombaan; Angka I l, yaitu I l. Angka 12, yaitu 12. Angka 13, yaitu 13. Angka 14, yartu 10.
petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; : distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
Khusus pengertian pengajar pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP5451P112000 tanggal 29 Desember 2000 Pasal 5 ayat (l) huruf e angka 4 tidak termasuk guru non PNS yang menerima upah/gaji baik dari beban APBN/APBD ataupun dari sekolah atau lainnya, yang mengajar pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU, atau yang setaraf.
DIREKTUR JENDERAL ttd.
HADI PURNOMO NIP.: 06n027375
87
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ll#!l'To";Ji?'idii"' CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
Cara Penghitungan
a.
Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 2l (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tidak tetap.
b.
Penghasilan dalam huruf a di atas selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak.
c.
PPh yang terhutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dari Penghasilan Kena Pajak.
d.
PPh Pasal
2l
yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal l7
PPh dari Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimun Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Propinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP. Undang-undang
Selisih antara PPh Pasal 2l menurut perhitungan huruf c dan huruf d adalah PPh Pasal 2l yang dipotong dari penghasilan pekerja.
Contoh Penghitungan
2.1.
PPh Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Rachmat adalah pegawai tidak tetap di PT Bella Nisa Utama yang berlokasi di
a)
Propinsi Lampung. Rachmat belum menikah menerima penghasilan sebesar Rp 600.000,00 sebulan, Misalkan UMP di Lampung sebesar Rp 350.000,00 sebulan.
PPh Pasal PPh Pasal
2l 2l
yang terutang, PPh Pasal 2l yang ditanggung Pemerintah dan yangharus dipotong oleh Pemberi kerja adalah sebagai berikut :
88
o PPh Pasal 2l terutane : Penghasilan PTKP (TK/-) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 2l (5% x Rp 360.000,00)
sebulan sdbulan . ....
.
Rp 600.000,00 Rp 240.000.00 . . . . .. Rp 360.000,00
...... Rp 18.000,00
o PPh Pasal 2l ditanggung Pemerintah UMP (Lampung) PTKP (TK/-) Penghasilan yang PPh-nya Ditanggung PPh Pasal 'rl (5% x Rp I PPh Pasal 2l yang harus dipotong .
:
sebulan sebulan
,
.... Rp 350.000,00 RP 240.000.00
.. .. Rp i 10.000,00 Pemerintah ...... Rp 5.500.00 10.000,00) .. '.. Rp 12.500,00 .
PPh Pasal
2l
..
,
.
sebesar Rp 12.500,00 harus dipotong, disetor dan dilaporkan
oleh pemberi kerja.
b)
Naufal, belum menikah adalah pegawai tetap pada Koperasi Tahu Tempe Samarinda di Kalimantan Timur dengan menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun Rp 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 540.000,00 sebulan.
PPh Pasal 2l yang terutang, PPh Pasal 2l yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 2l yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut :
o
PPh Pasal 2l terutang : Penghasilan sebulan Pengurangan :
.
...Rp 2.000.000,00
L Biaya Jabatan
2.000.000,00). .. Iuranpensiun Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun PTKP (TIV-) setahun Penghasilan Kena Pajak (5% x Rp
2.
PPh Pasal
2l
Rp 100.000,00 RP 25'000.00
ffi
..
... .. Rp22.500.000,00 ... Rp 2.880.000.00 .. Rp19.620'000,00
setahun
(5%xRp 19.620.000,00) ...... Rp 981.000,00 PPh Pasal 2l sebulan = (Rp 981.000,00 : 12) . ...,.
89
Rp
8l.750,00
o
,
PPh Pasal 21 ditanggune Pemerintah
:
UMP (Kaltim) sebulan .... Rp 540.000,00 PTKP (TK/-) sebulan ...... Rp 240.000.00 Penghasilan yang PPh-nya
Ditanggung Pemerintah ... Rp 300.000,00 PPh Pasal 2l (5% x Rp PPh Pasal 2l yangharus dipotong
300.000,00) ..
...Rp 15.000.00 Rp 66.750,00
PPh Pasal 21 sebesar Rp 66.750,00 harus dipotong, disetor dan dilaporkan
oleh pemberi kerja.
2.2.
'
PPh Yang Tidak Ditanggung Pemerintah
:
Sandi Bayu seorang manajer produksi pada PT Moto Mutu di Kota Tangerang sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji Sandi Bayu sebesar Rp 4.800.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Kota Tangerang sebesar Rp 628.675,00 sebulan. PPh Pasal 2l yang terhutang, PPh Pasal 2l yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 2l yangharus dipotong oleh Pemberi Kerja adalah sebagai berikut :
o
PPh Pasal
.
... Rp 4.800.000,00 Penghasilan Pengurangan: Biaya Jabatan (5% xRp 4.800.000,00) = ........... Rp 240.000,00 Maksimum yang diperkenankan .... Rp 108.000,00 ........Rp 25.000.00 Iuran pensiun 133.000.00 ..... Rp 4.667.000,00 Penghasilan neto .... Rp56.004.000,00 Penghasilan neto (K/2) Ro 7'200.000.00 PTKP setahun .... ..... Rp48.804.000,00 Penghasilan Kena PPh Pasal2l setahun .. Rp 1.250.000,00 5% x Rp 25.000.000,00 l0o/o x Rp 23.804.000,00 . .... Rp 2.380.400.00 Rp 3.630.400,00 302.533,00 PPh Pasal 2l sebulan = (Rp 3.630.400,00 : 12) ........
2l
terutang
:
sebulan
...
Rp
sebulan setahun Pajak
...
Rp
PPh Pasal
2l
ditanggung Pemerintah
:
Tidak ada PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah karena Sandi Bayu menduduki jabatan struktural pada PT.Moto Mutu sebagai manajer. Dengan demikian Sandi Bayu tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini jo Pasal I butir 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.0312003.
90
, 2.3.
PPh Pasal 2l sebesar Rp 302.533,00 harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja.
Pegawai harian, tenaga harian lepas, penerima upah satuan, penerima upah borongan.
2.3.1.
Imelda (belum menikah) pada bulan Januari 2003 bekerja selama t hari keda pada PT. Pancoran Mas di Jakarta dengan menerima upah sebesar Rp 75.000,00 per hari. Misalkan UMP di Jakarta sebesar Rp 631.000,00 sebulan.
o
PPh Pasal2l terutang : Penghasilan per Penghasilan per hari di atas sepersepuluh UMP
hari
(Rp 75.000,00 PPh Pasal
5% x Rp
-
Rp
63.100,00)
..
Rp
75.000,00
.....
Rp
I 1.900,00
....
Rp
550,00
2l haian
11.000,00
Pada hari ke-9 dalam bulan takwim yang bersangkutan, Imelda telah menerima penghasilan melebihi Rp 631.000,00, yaitu Rp 75.000,00 x 9 Rp 675.00,00. Maka PPh Pasal 2I atas penghasilan Imelda dihitung sebagai berikut :
:
o
Pasal2l terutang : Penghasilan t PTKP t hari 9 x (Rp Penghasilan harian terutang PPh Pasal PPh
hari
2.880.000,00/360)
r
PPh Pasal
2l
PPh Pasal
2l
(5% x Rp
2l
..Rp
...
.
603.000,00)
ditanggrung Pemerintah
UMP t hari {9 x (Rp 631.000,00/30)} . PTKP t hari {9 x (Rp 2.880.000,00/360)} Penghasilan yang PPh -nya Ditanggung
.....Rp 675.000,00
..
.....
72.000.00
Rp 603.000,00
Rp
30.150,00
:
Rp 189.300,00
...... Rp 72.000.00
Pemerintah ......
Rp I 17.300,00
PPh Pasal PPh Pasal PPh Pasal
Rp 5.850.00 2l (5% x Rp I17.300,00 . .... . ... Rp 24.300,00 2l yang harus dipotong 2l yangtelah dipotong s.d hari ke-8
PPh Pasal
2l yangharus
(Rp550,00x8).
9l
.......Rp 4.400.00 .... Rp 19.900,00
dipotong pada hari ke-9
.
Sehingga penghasilan yang diterima Imelda pada hari ke-9 sebesar Rp 5.000,00 - Rp 19.900,00 = Rp 55.100,00
7
2.3.2.
Ivan Widodo, sudah menikah dan belum punya anak pada bulan Januari 2003 bekerya selama l6 hari kerja pada PT. Sita Dewi Utama di Jakarta dengan menerima upah sebesar Rp 40.000,00 per hari. UMP di Jakarta sebesar Rp 631.000,00 sebulan.
o
PPh Pasal 2l terutang : Penghasilan per . .. ... ,. Penghasilan per hari di atas sepersepuluh UMP
hari
@p 40.000,00
-
Rp
63.100,00)
Rp
... Rp
40.000,00
Nihi
I
Tidak ada PPh Pasal 2l yang harus dipotong, karena PPh Penghasilan harian di bawah sepersepuluh UMP/UMK. Pada hari ke-16 dalam bulan takwim yang bersangkutan, Ivan Widodo telah menerima penghasilan melebihi Rp 631.000,00, yaitu Rp 40.000,00 x l6 : Rp 640.00,00. Maka PPh Pasal 2l atas penghasilan Ivan Widodo dihitung sebagai berikut :
o
PPh Pasal
2l
terutang
:
Penghasilan 16 hari PTKP l6 hari l6 x (Rp 4.320.000,00/360) Penghasilan terutang PPh Pasal 2l
o
PPh Pasal
2l
(5% x Rp 448.000,00)
PPh Pasal
2l
ditanggung Pemerintah
Rp 640.000,00
Rp
192.000.00
Rp 448.000,00
Rp
22.400,00
:
UMP
16 hari (Rp 631.000,00/30)} ........ Rp 336.533,00 {16 x PTKP 16 hari { l6 x (Rp 4.320.000,00/360)}..,... Rp 192.000.00 Penghasilan yang PPh -nya Ditanggung Pemerintah . . . .. Rp 144.533,00
2l (5% x Rp 144.000,00) ...... Rp PPhPasal 2l yangharus dipotong.. ...... Rp PPh Pasal 2l yangtelah dipotong s.d hari ke-15...... Rp PPh Pasal 2l yangharus dipotong pada hari ke-16 .. Rp PPh Pasal
7.200"00 15.200,00 -
15.200,00
Sehingga penghasilan yang diterima Ivan Widodo pada hari ke-16 - Rp 15.200,00 = Rp 24.800,00
sebesar Rp 40.000,00
92
2.4.
PPh Pasal
2.4.1.
2l
yangditanggung Pemerintah sebesar PPh Terutang.
Pegawai Tetap,
Radin, sudah menikah dengan satu anak pada bulan Januari 2003 bekerja pada PT. Inti Changi Cemerlang di Jakarta sebagai pegawai tetap menerima gaji sebesar Rp 624,000,00 sebulan, Misal UMP DKI adalah Rp 631.000,00 sebulan.
PPh Pasal 2l yang terutang dan PPh Pasal Pemerintah adalah sebagai berikut PPh Pasal
2l
terutans
2l
yang ditanggung
:
:
Penghasilan sebulan Dikurangi : Biaya jabatan (5oh x Rp 624.000,00) Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun PTKP (K/l) setahun.... Penghasilan Kena Pajak. PPh Pasal 2l setahun 5% x Rp 1.353.000,00 ....... Rp 67.650,00 PPh Pasal 2l sebulan Rp 67.650,00 : 12 .. PPh Pasal
2l
ditanggun&Pemerintah
UMP (Jakarta) sebulan . . . . . .. PTKP (K/l) sebulan........... Penghasilan yang PPh -nya
Rp Rp
Rp Rp Rp
624.Q00,00
Rp
31.200O0 592.800,00 7.113.600,00 5.760.000.00 1.353.600,00
Rp
5.638,00
Rp Rp
:
63 1.000,00 480.000.00
Ditanggung Pemerintah . . . Rp l5 1.000,00 PPh Pasal 2l (5% x Rp 151.000,00)
Rp
7.550,00
Mengingat penghasilan Radin sebulan dibawah UMP, maka PPh yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar Rp 5.638,00
2.4.2.
Pegawai Tidak Tetap.
Sari Dharmika, belum menikah pada bulan Januari 2003 bekerja pada PT. Diah Mentari di Jakarta sebagai pegawai tidak tetap menerima gaji sebesar Rp 500.000,00 sebulan. Misal UMP DKI adalah Rp 631.000,00 sebulan.
PPh Pasal 2l yang terutang dan PPh Pasal Pemerintah adalah sebagai berikut
93
:
2l
yang ditanggung
e
PPh Pasal 2l terutang Penghasilan
:
sebulan sebulan Pajak.
PTKP (TIV-) Penghasilan Kena
Rp Rp ... Rp
624,000,00 240.000.00 384.000,00
Rp
19.200,00
. Rp
19.550,00
. .....
PPh Pasal 2 I
5% x Rp
o
384.000,00
2l ditanggung Pemerintah : UMP (Jakarta) sebulan .... .. Rp 631.000,00 Rp 240.000.00 PTKP (TK/-) Penghasilan yang PPh -nya Ditanggung Pemerintah .........Rp 391.000,00 PPh Pasal 2l (5% x Rp 391.000,00) PPh Pasal
sebulan.
Mengingat penghasilan Sari Dharmika sebulan dibawah UMP, maka PPh yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar Rp 19.200,00
DIREKTUR JENDERAL, ttd.
HADI POERNOMO NIP.: 060027375
94
