Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

5-

KEENAM BELAS

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai pada tanggal ditetapkan.

berlaku

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 4. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 5. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; 6. para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 8. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal; dan 9. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ...20..J.u1 i ZOL1 R JENDERAL PAJAK,

6) fr +t ut -l

*\

RAHMANY(L95411111981121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 238 /PJ/2012 TENTANG PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

-1URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN (UP3I) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Uraian tugas UP3I adalah sebagai berikut: A. Uraian tugas UP3I tingkat kantor pusat: 1. memilih dan menentukan kegiatan yang akan dipantau; 2. menyusun dan mengembangkan perangkat pemantauan atas pengendalian utama; 3. menyusun dan menyampaikan Rencana Pemantauan Tahunan seluruh UP3I; 4. melaksanakan pemantauan pengendalian intern pada unit kerja kantor pusat; 5. menyusun laporan hasil pemantauan dan laporan kompilasi; 6. melaksanakan validasi kebenaran data temuan signifikan dan temuan yang berindikasi fraud; 7. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil validasi atas temuan signifikan; 8. memantau dan menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja kantor pusat, kantor wilayah (kanwil), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas rekomendasi yang diberikan oleh UP3I tingkat kantor pusat; 9. memberikan konsultasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern kepada UP3I tingkat kanwil dan KPP; 10.menyiapkan sumber daya yang diperlukan; dan 11.melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UP3I di semua tingkat. B. Uraian tugas UP3I tingkat kanwil: 1. melaksanakan pemantauan pengendalian intern pada unit kerja kanwil; 2. menyusun laporan hasil pemantauan dan laporan kompilasi; 3. memantau dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh kanwil atas rekomendasi yang diberikan oleh UP3I tingkat kantor pusat; 4. memantau dan menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja kanwil atas rekomendasi yang diberikan oleh UP3I tingkat kanwil; 5. memberikan konsultasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern kepada UP3I tingkat KPP; dan 6. mengalokasikan sumber daya yang akan ditugaskan di unit kerja kanwil sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan. C. Uraian tugas UP3I tingkat KPP: 1. melaksanakan pemantauan pengendalian intern pada unit kerja KPP; 2. menyusun laporan hasil pemantauan dan laporan kompilasi; 3. memantau dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh KPP atas rekomendasi yang diberikan oleh UP3I tingkat kantor pusat/kanwil; 4. memantau dan menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja KPP atas rekomendasi yang diberikan UP3I tingkat KPP; dan 5. mengalokasikan sumber daya yang akan ditugaskan di unit kerja KPP sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan.


LAMPIRAN II


-2PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAB I PENDAHULUAN A. Umum Pemantauan pengendalian intern merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pengendalian yang ditentukan telah dijalankan dan rancangan pengendalian telah memadai. Pelaksanaan pemantauan tersebut secara umum mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan praktik-praktik pengendalian intern berdasarkan rerangka kerja dan pedoman yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations on the Treadway Commission (COSO). Menurut kedua acuan tersebut, pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pemantauan berkelanjutan/ pengawasan melekat dan evaluasi terpisah. Pedoman ini hanya mengatur tentang evaluasi terpisah yang dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk untuk melaksanakan pemantauan pengendalian intern. Pemantauan tersebut dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: 1. pemantauan pengendalian utama; dan 2. pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai (reasonable assurance) dan bukan memberikan jaminan mutlak terhadap pelaksanaan pengendalian intern oleh pemilik pengendalian. B. Tujuan Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk: 1. membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. memastikan pengendalian utama (key control) dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. memastikan kecukupan rancangan pengendalian intern. C. Pengertian Pengertian-pengertian umum sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 1. Pemantauan Pengendalian Intern adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern di Direktorat Jenderal Pajak sepanjang waktu; 2. Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern (UP3I) adalah unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melaksanakan pemantauan pengendalian intern; 3. Pemantauan Berkelanjutan/Pengawasan Melekat (on-going monitoring) adalah serangkaian kegiatan pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksana tugas, agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku;

-34. Evaluasi Terpisah (Separate Evaluations) adalah penilaian atas mutu kinerja pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh orang yang terlatih dan terpisah dari operasi (auditor internal) atau orang dalam organisasi yang sebagai bagian dari tugas rutinnya bertanggung jawab untuk mengawasi proses atau memantau operasi pengendalian-pengendalian tertentu (UP3I); 5. Pemantauan Pengendalian Utama adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh UP3I dengan menggunakan perangkat yang telah disusun untuk memastikan apakah pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan. Pemantauan ini dapat dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut; 6. Pengendalian Utama adalah pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan; 7. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh UP3I untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan ini dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun; 8. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) adalah kebijakan/prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam suatu entitas. Kegiatan pengendalian dilaksanakan antara lain melalui: pemberian persetujuan (approval), otorisasi (authorization), verifikasi (verification), reviu atas kinerja operasi (review of operating performance), pengamanan aktiva (security of asset), dan pemisahan tugas (segregation of duties); 9. Pemilik Pengendalian (Control Owner) adalah pejabat pada tiap jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan langsung pelaksana pengendalian; 10.Pelaksana Pengendalian (Control Operator) adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pengendalian yang telah ditentukan dalam operasi harian kegiatan; 11.Objek Pemantauan Pengendalian Intern adalah setiap proses bisnis atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 12.Populasi adalah jumlah objek pemantauan pengendalian intern yang sedang maupun sudah selesai ditangani oleh pemilik pengendalian dalam suatu periode tertentu; 13.Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan dilakukan pemantauan pengendalian intern; dan 14.Temuan adalah pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap penerapan pengendalian intern, baik berupa tidak dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan, tidak diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak dibuatnya suatu pengendalian yang diperlukan.

-4BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN A. Perencanaan Pemantauan UP3I tingkat kantor pusat merencanakan kegiatan yang akan dipantau sesuai dengan pertimbangan faktor risiko berikut pengendalian utama, perangkat pemantauan, besaran sampel, dan frekuensi waktu pelaksanaannya pada awal tahun dan mendokumentasikannya dalam Rencana Pemantauan Tahunan. UP3I tingkat kantor pusat mengajukan Rencana Pemantauan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan dan selanjutnya menyampaikannya kepada UP3I tingkat kanwil dan tingkat KPP. Berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang telah ditetapkan, UP3I tingkat kantor pusat menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan pengendalian utama dan evaluasi pengendalian intern dan menyampaikannya kepada pimpinan unit kerja. Di samping itu, UP3I tingkat kantor pusat, UP3I tingkat kanwil, dan UP3I tingkat KPP juga menyusun perencanaan sumber daya untuk melaksanakan pemantauan. B. Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan pemantauan atas suatu kegiatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pemantauan berkelanjutan/pengawasan melekat (on-going monitoring) dan evaluasi terpisah (separate evaluations). Pemantauan berkelanjutan/pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksana tugas, sedangkan evaluasi terpisah merupakan pemantauan yang dilakukan oleh UP3I. Evaluasi terpisah oleh UP3I dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:  Pemantauan Pengendalian Utama, yaitu kegiatan untuk memastikan apakah pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun. Pemantauan ini dapat dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut.  Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan ini dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun. 1. Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Direktur KITSDA/Kepala Kanwil/Kepala KPP membentuk UP3I yang terdiri dari Kepala UP3I dan Anggota UP3I yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. b. UP3I menentukan populasi dari kegiatan yang akan dilakukan pemantauan pengendalian intern. c. Berdasarkan populasi yang ada, UP3I menentukan sampel yang akan dilakukan pemantauan pengendalian utama. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan kriteria sebagai berikut: No. 1. 2.

Jumlah Populasi (dalam suatu periode pemantauan) 1 s.d. 20 > 20

Jumlah Sampel Seluruhnya 20

Untuk penentuan jumlah populasi dan sampel dijelaskan pada ilustrasi di bawah.

-5d. UP3I melakukan permintaan dokumen yang menjadi sampel kepada pemilik pengendalian. e. UP3I melakukan pemantauan pengendalian utama berdasarkan langkahlangkah yang tertuang dalam Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Daftar Uji Pengendalian Utama. f. UP3I menuangkan hasil pemantauan pengendalian utama ke dalam Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Daftar Uji Pengendalian Utama. Ketentuan mengenai penyusunan Tabel Pemantauan Pengendalian Utama dan Daftar Uji Pengendalian Utama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III. g. Dalam hal terdapat temuan terkait pengujian atas pengendalian utama, UP3I memberikan rekomendasi atas temuan kepada pemilik pengendalian, melakukan pembahasan, dan tindak lanjut koreksi dengan pemilik pengendalian. h. UP3I menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan pengendalian utama. Ketentuan mengenai penyusunan laporan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III. i. UP3I menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur pada matriks laporan dalam Lampiran III. Ilustrasi penentuan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam contoh berikut ini: a. Dalam periode dwiminggu I bulan Januari 2012, di Kanwil A terdapat penyelesaian permohonan keberatan sebagai berikut: 1) Berkas dalam proses penyelesaian: a) Terdapat 4 (empat) buah permohonan keberatan yang baru masuk dari KPP A. b) 3 (tiga) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses permintaan data dan keterangan. c) 4 (empat) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses pembuatan laporan. 2) Berkas telah selesai: 3 (tiga) berkas keberatan sudah selesai diproses dalam dwiminggu I bulan Januari 2012, diterbitkan SK Keberatan dan telah dikirimkan ke Wajib Pajak. Apabila pemantauan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2012 dengan periode pemantauan dwimingguan, maka berdasarkan ilustrasi di atas, jumlah populasi dan sampel untuk pemantauan pada periode dwiminggu I bulan Januari 2012 yang diambil adalah sebagai berikut:  Jumlah Populasi: 14 buah.  Sampel yang diambil: 14 buah. b. Berdasarkan contoh pada angka 1, apabila pada dwiminggu II bulan Januari 2012 terdapat penambahan berkas permohonan keberatan sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan sebagian berkas dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, telah memasuki tahap selanjutnya, maka jumlah populasi dan sampel yang diambil untuk pemantauan pada periode dwiminggu II bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut:  Jumlah Populasi: 21 (dua puluh satu) berkas keberatan, dengan rincian: 1) Berkas dalam proses penyelesaian: a) 4 (empat) buah permohonan keberatan yang masuk dari KPP A pada periode dwiminggu I bulan Januari 2012, pada saat pemantauan

-6-



periode dwiminggu II bulan Januari 2012 telah berada di tahap permintaan data. b) 3 (tiga) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses permintaan data dan keterangan, pada saat pemantauan periode dwiminggu II bulan Januari 2012 masih berada di tahap permintaan data dan keterangan. c) 10 (sepuluh) berkas keberatan yang baru diterima pada periode dwiminggu II bulan Januari 2012 2) Berkas telah selesai: 4 (empat) berkas keberatan sudah selesai diproses dalam dwiminggu II bulan Januari 2012, diterbitkan SK Keberatan dan telah dikirimkan ke Wajib Pajak. Sampel yang diambil: 20 buah berkas keberatan yang diambil secara acak.

Rekapitulasi penentuan jumlah populasi dan sampel dari ketiga contoh di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.

Status Berkas Dalam Proses Penyelesaian Berkas Telah Selesai Jumlah Populasi Jumlah Sampel

Dwiminggu I Januari 11 3 14 14

Dwiminggu II Januari 17 4 21 20

2. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menganalisis kompilasi hasil Pemantauan Pengendalian Utama bulanan. b. Memahami proses bisnis kegiatan yang akan dipantau. c. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses bisnis di mana bisa ada kegagalan untuk mencapai tujuan kegiatan dengan menjawab pertanyaan "apa yang bisa salah". d. Mengidentifikasi pengendalian yang ada dan Pengendalian Utama. e. Melaksanakan evaluasi kecukupan pengendalian atas kegiatan yang dipantau. f. Membuat daftar defisiensi pengendalian dan memberikan usulan perbaikan rancangan pengendalian kepada UP3I tingkat kantor pusat.


LAMPIRAN III


-7PELAPORAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN A. Pelaporan Hasil Pemantauan Hasil pemantauan perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat dan memiliki wewenang untuk melaksanakan langkah perbaikan, terutama apabila pemantauan yang dilakukan menemukan suatu temuan. Atas setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang dapat mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama

terjadinya

temuan

tersebut.

Rekomendasi

yang

diberikan

harus

menyebutkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu memperhatikan tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, atas suatu temuan yang terjadi di KPP, bisa saja rekomendasinya lebih tepat ditujukan

kepada

kantor

pusat

apabila

tindak

lanjut

temuan

tersebut

menyangkut pembuatan keputusan yang bersifat strategis atau perubahan kebijakan organisasi. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemantauan juga sangat penting agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum temuan yang terjadi berdampak material. Langkah perbaikan dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama dan dampak dari temuan. UP3I dan seluruh pejabat/pegawai yang menerima laporan-laporan hasil pemantauan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan laporan kecuali kepada pejabat yang berwenang dan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jenis-jenis laporan hasil pemantauan yang disusun oleh UP3I terdiri dari: 1. Tabel Pemantauan Pengendalian Utama; 2. Laporan Temuan Signifikan; 3. Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud; 4. Laporan Dwimingguan; 5. Laporan Bulanan; 6. Laporan Triwulanan; 7. Laporan Semesteran; dan 8. Laporan Khusus UP3I (disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur KITSDA).

-8-

B. Matriks Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Jenis-jenis, penyusun, waktu dan penerima laporan yang disusun oleh UP3I disajikan dalam tabel berikut: Tabel Matriks Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern No. A. 1.

2.

3.

B. 1.

Nama Isi Laporan Laporan Laporan Hasil Pemantauan Tabel Simpulan dan Pemantauan temuan Pengendalian Utama Laporan Temuan dan bukti Temuan pendukung Signifikan

Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud

Temuan dan bukti pendukung

Laporan Kompilasi Laporan 1) Ringkasan hasil Dwimingguan kegiatan 2) Temuan 3) Rekomendasi 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi

Penyusun Laporan

Waktu Pelaporan

Penerima Laporan

Satu hari setelah selesai pemantauan

Pemilik Pengendalian

UP3I tingkat KPP


UP3I tingkat kanwil


UP3I tingkat kantor pusat UP3I tingkat KPP


Kepala KPP, Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, dan Dirjen Pajak Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, dan Dirjen Pajak Dirjen Pajak

UP3I tingkat kanwil


UP3I tingkat kantor pusat


UP3I tingkat KPP

Dwimingguan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan) Dwimingguan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan)

UP3I setiap tingkat

UP3I tingkat kanwil

di


Kepala KPP, Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, Dirjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, Dirjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Dirjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kepala KPP

Kepala Kanwil

-9No.

2.

Nama Laporan

Laporan Bulanan

Isi Laporan

1) Ringkasan hasil kegiatan 2) Temuan 3) Rekomendasi 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi

Penyusun Laporan UP3I tingkat kantor pusat UP3I tingkat KPP UP3I tingkat kanwil UP3I tingkat kantor pusat

3.

Laporan Triwulanan

4.

Laporan Semesteran

1) Ringkasan hasil kegiatan 2) Temuan 3) Rekomendasi 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi 1) Ringkasan hasil kegiatan 2) Temuan 3) Rekomendasi 4) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi

UP3I tingkat kanwil

UP3I tingkat kantor pusat

Waktu Pelaporan Dwimingguan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan) Bulanan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan) Bulanan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan) Bulanan (7 hari kerja setelah akhir periode pelaporan) Triwulanan (tiga minggu setelah akhir periode pelaporan)

Penerima Laporan Dirjen Pajak

Semesteran (satu bulan setelah akhir periode pelaporan)

Dirjen Pajak, Inspektorat Jenderal

Kepala KPP, Kepala Bagian Umum Kepala Kanwil, Direktur KITSDA Dirjen Pajak

Direktur KITSDA

C. Bentuk dan Isi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Bentuk dan isi laporan yang digunakan dalam pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: No Hal Lampiran 1.

Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (PPU)

LAMPIRAN III.1

2.

Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)

LAMPIRAN III.2

3.

Laporan Dwimingguan

LAMPIRAN III.3

4.

Laporan Bulanan

LAMPIRAN III.4

5.

Laporan Triwulanan

LAMPIRAN III.5

6.

Laporan Semesteran

LAMPIRAN III.6

7.

Laporan Temuan Signifikan

LAMPIRAN III.7

8.

Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud

LAMPIRAN III.8

9.

Laporan Khusus UP3I

LAMPIRAN III.9

LAMPIRAN III.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 238 /PJ/2012 Tanggal : 20 Juli 2012

- 10 -

TABEL PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (Tabel PPU), merupakan Tabel 4 dari perangkat pemantauan pengendalian intern. Tabel PPU disusun dan ditandatangani oleh UP3I. Laporan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil pemantauan terhadap implementasi pengendalian utama dalam suatu kegiatan. Tabel PPU harus disampaikan kepada Pemilik Pengendalian satu hari kerja setelah selesai pemantauan, sehingga Pemilik Pengendalian segera memperoleh informasi mengenai efektivitas implementasi pengendalian utama dan mengambil langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi UP3I. Tabel PPU disajikan dengan format sebagai berikut. Tabel 4: Pemantauan Pengendalian Utama (Tabel PPU) No.

Pengendalian Yang Ada

Atribut Pengendalian

Cara Pengujian

Frekuensi Pengujian

Pelaksana Pengujian

Hasil Pengujian

1)

2)

……………..., ………………….. 3) Anggota UP3I

Kepala UP3I

…………………………….4) NIP

…………………………… 5) NIP

- 11 Petunjuk Pengisian: Angka 1

:

Diisi dengan nama pegawai yang melaksanakan pemantauan

Angka 2

:

Diisi dengan: (a) besar populasi dan sampel yang diambil; (b) tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama (yang diperoleh dari tabel Daftar Uji Pengendalian Utama); (c) temuan berupa tidak dijalankannya pengendalian utama (bila suatu pengendalian utama memiliki beberapa atribut pengendalian, maka ketiadaan satu atribut pengendalian berarti pengendalian utama tidak dijalankan); (d) faktor-faktor yang menyebabkan temuan terjadi; dan (e) rekomendasi atas temuan.

Angka 3

:

Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan

Angka 4

:

Angka 5

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan semua Anggota UP3I (Catatan: dapat ditambahkan apabila jumlah anggota lebih dari satu) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I


- 12 -

DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) Untuk melaksanakan pengujian, digunakan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) yang merupakan Tabel 5 dari perangkat pemantauan pengendalian intern. Daftar ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait atribut pengendalian untuk memberikan keyakinan dilaksanakannya pengendalian utama. Tabel Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) disajikan sebagai berikut: Pengendalian Utama Disusun oleh Tanggal

: : :

......................... (1) ......................... (2)

No

Dokumen sampel

Pertanyaan 1

Pertanyaan 2

Keterangan

(3) 1 2 Dst.

(4)

(5)

(6)

(7)

……………..., ………………….. 8) Anggota UP3I

Kepala UP3I

…………………………….9) NIP

…………………………… 10) NIP

Petunjuk Pengisian: Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5

: : : : :

Angka 6

:

Angka 7

:

Angka 8

:

Angka 9

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan semua Anggota UP3I. (Catatan: dapat ditambahkan apabila jumlah anggota lebih dari satu) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I

Angka 10

Cukup jelas Diisi dengan tanggal pengisian Daftar Uji Pengendalian Utama Cukup jelas Cukup jelas Diisi dengan jawaban “ya” atau “tidak”, apabila “ya” berikan tanda (√) dan apabila “tidak” berikan tanda (x) Diisi dengan jawaban “ya” atau “tidak”, apabila “ya” berikan tanda (√) dan apabila “tidak” berikan tanda (x) Diisi dengan catatan atas hasil pengujian yang memerlukan penjelasan khusus, misalnya terindikasi fraud karena paraf diduga dipalsukan, atribut pengendalian ada namun pengendalian tidak dilaksanakan, dan lain-lain. Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan


- 13 -

LAPORAN DWIMINGGUAN Laporan Dwimingguan merupakan laporan yang menguraikan secara ringkas hasil kegiatan pemantauan selama periode pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan Tabel PPU selama periode pelaporan dengan tujuan untuk mengomunikasikan tingkat kepatuhan dan temuan terhadap implementasi pengendalian utama dalam suatu kegiatan berikut perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam dwiminggu tersebut serta tindak lanjut yang belum tuntas dari temuan hasil pemantauan periode sebelumnya. Laporan ini disusun dan ditandatangani oleh Kepala UP3I tingkat KPP/kanwil/kantor pusat, dan disampaikan kepada Kepala KPP/Kepala Kanwil/Dirjen Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan. Apabila dalam suatu dwiminggu tidak ada kegiatan pemantauan yang wajib dilaksanakan, maka Laporan Dwimingguan tidak perlu disusun. Laporan Dwimingguan disusun dengan format sebagai berikut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...................................................................... (1)

LAPORAN DWIMINGGUAN PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN KANTOR …. (2) DWIMINGGU…. BULAN …….. TAHUN……(3) Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan: ........................................................................................................................ ...... (4) No

Pengendalian Utama

Sampel

Nama Kegiatan yang Dipantau: Frekuensi Pemantauan: (7) (8)

Tingkat Kepatuhan

(9)

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status Tindak Lanjut

(10)

(11)

(12)

(13)

(5) (6)

Rata-rata: (14) Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Sebelumnya No

Nama Kegiatan

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

(15)

(16)

(17)

(18)

………., ………………………… (20) ………………………………….. (21) ...………………………………… (22) NIP

Status Tindak Lanjut (19)

- 14 Petunjuk Pengisian: Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9

Angka 10 Angka 11 Angka 12 Angka 13 Angka 14

Angka 15 Angka 16 Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22

: Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas : Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas : Diisi dengan periode pelaksanaan pemantauan, contoh: Dwiminggu I bulan Mei Tahun 2012 : Diisi dengan nama kegiatan dan rata-rata tingkat kepatuhan per kegiatan dalam periode tersebut : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Diisi dengan pengendalian-pengendalian utama yang terdapat pada kolom 2 Tabel Pemantauan Pengendalian Utama : Diisi dengan jumlah sampel yang diambil selama periode dwimingguan : Diisi dengan tingkat kepatuhan atas pelaksanaan pengendalian utama, yang diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang pengendalian utamanya dilaksanakan dibagi dengan keseluruhan jumlah sampel dikali 100%. Contoh: jumlah sampel: 5, jumlah sampel yang pengendalian utamanya dilaksanakan: 3, maka penghitungan tingkat kepatuhannya = (3÷5) x 100% = 60% : Diisi dengan temuan yang diperoleh pada saat pemantauan, berupa uraian secara deskriptif : Diisi dengan rekomendasi sebagai tindakan korektif atas temuan : Diisi dengan rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode pemantauan selama periode dwimingguan : Diisi dengan status tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan : Diisi dengan rata-rata tingkat kepatuhan atas pelaksanaan pengendalian utama (penjumlahan tingkat kepatuhan pelaksanaan setiap pengendalian utama dibagi jumlah pengendalian utama dikali 100%). Contoh: terdapat 2 pengendalian utama, yang masing-masing tingkat kepatuhannya 100% dan 60%, maka rata-rata tingkat kepatuhannya = (100% + 60%) ÷ 2 = 80% : Diisi dengan nama kegiatan yang dipantau pada periode dwiminggu sebelumnya : Diisi dengan temuan pada periode pemantauan dwiminggu sebelumnya : Diisi dengan rekomendasi pada periode pemantauan dwiminggu sebelumnya : Diisi dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode dwiminggu sebelumnya : Diisi dengan status tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode dwiminggu sebelumnya : Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan : Diisi dengan jabatan Kepala UP3I : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I


- 15 -

LAPORAN BULANAN Laporan Bulanan merupakan laporan yang menguraikan secara ringkas hasil kegiatan pemantauan selama periode pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan Tabel PPU selama periode pelaporan dengan tujuan untuk mengomunikasikan tingkat kepatuhan dan temuan terhadap implementasi pengendalian utama dalam suatu kegiatan, perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam satu bulan, serta tindak lanjut yang belum tuntas dari temuan hasil pemantauan periode sebelumnya. Laporan Bulanan pada UP3I tingkat KPP disusun dan ditandatangani oleh Kepala UP3I tingkat KPP dan disampaikan kepada Kepala KPP dan Kepala Bagian Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan. Pada UP3I tingkat kanwil, Laporan Bulanan disusun dan ditandatangani oleh Kepala UP3I tingkat kanwil dan disampaikan kepada Kepala Kanwil dan Direktur KITSDA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan. Kepala UP3I tingkat KPP/kanwil/kantor pusat wajib menyusun Laporan Bulanan meskipun tidak ada kegiatan pemantauan yang dilaksanakan. Laporan Bulanan disusun dengan format sebagai berikut. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...................................................................... (1)

LAPORAN BULANAN PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN KANTOR …. (2) BULAN…. TAHUN……(3) Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan: ........................................................................................................................ ..................................... (4) No

Pengendalian Utama

Sampel

Nama Kegiatan yang Dipantau: Frekuensi Pemantauan: (7) (8)

Tingkat Kepatuhan

(9)

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status Tindak Lanjut

(10)

(11)

(12)

(13)

(5) (6)

Rata-rata: (14) Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Sebelumnya No

Nama Kegiatan

Temuan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

(15)

(16)

(17)

(18)

………., ………………………… (20) ………………………………….. (21) ...………………………………… (22) NIP

Status Tindak Lanjut (19)

- 16 Petunjuk Pengisian: Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9

Angka 10 Angka 11 Angka 12 Angka 13 Angka 14

Angka 15 Angka 16 Angka 17 Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22

: Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas : Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas : Diisi dengan periode pelaksanaan pemantauan, contoh: bulan Mei Tahun 2012 : Diisi dengan nama kegiatan dan rata-rata tingkat kepatuhan per kegiatan dalam periode tersebut : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Diisi dengan pengendalian-pengendalian utama yang terdapat pada kolom 2 Tabel Pemantauan Pengendalian Utama : Diisi dengan jumlah sampel yang diambil selama periode 1 bulan : Diisi dengan tingkat kepatuhan atas pelaksanaan pengendalian utama, yang diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang pengendalian utamanya dilaksanakan dibagi dengan keseluruhan jumlah sampel dikali 100%. Contoh: jumlah sampel: 5, jumlah sampel yang pengendalian utamanya dilaksanakan: 3, maka penghitungan tingkat kepatuhannya = (3÷5) x 100% = 60% : Diisi dengan temuan yang diperoleh pada saat pemantauan, berupa uraian secara deskriptif : Diisi dengan rekomendasi sebagai tindakan korektif atas temuan : Diisi dengan rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode pemantauan selama 1 bulan : Diisi dengan status tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan : Diisi dengan rata-rata tingkat kepatuhan atas pelaksanaan pengendalian utama (penjumlahan tingkat kepatuhan pelaksanaan setiap pengendalian utama dibagi jumlah pengendalian utama dikali 100%). Contoh: terdapat 2 pengendalian utama, yang masing-masing tingkat kepatuhannya 100% dan 60%, maka rata-rata tingkat kepatuhannya = (100% + 60%) ÷ 2 = 80% : Diisi dengan nama kegiatan yang dipantau pada periode 1 bulan sebelumnya : Diisi dengan temuan pada periode pemantauan 1 bulan sebelumnya : Diisi dengan rekomendasi pada periode pemantauan 1 bulan sebelumnya : Diisi dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode 1 bulan sebelumnya : Diisi dengan status tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode 1 bulan sebelumnya : Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan : Diisi dengan jabatan Kepala UP3I : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I


- 17 -

LAPORAN TRIWULANAN Laporan Triwulanan merupakan laporan yang menguraikan secara ringkas kegiatan pemantauan selama periode pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan Laporan Bulanan selama periode pelaporan dengan tujuan untuk mengomunikasikan tingkat kepatuhan implementasi pengendalian utama di KPP-KPP dalam suatu Kanwil berikut temuan-temuan yang sering terjadi dan/atau secara agregat berdampak signifikan, dan perkembangan tindak lanjut dari temuan. Laporan Triwulanan disusun dan ditandatangani oleh Kepala UP3I tingkat Kanwil, dan disampaikan kepada Direktur KITSDA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah akhir periode pelaporan. Laporan Triwulanan disusun dengan format sebagai berikut. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...................................................................... (1)

LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN KANTOR …. (2) TRIWULAN…. TAHUN …….(3) Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan: ............................................................................................................................. ..................................................(4) No

Nama Kegiatan

(5)

(6)

Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per KPP

Tingkat Kepatuhan KPP …

KPP…

KPP …

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Kegiatan (10)

Jumlah Temuan No (14)

Status Temuan

Nama KPP

Periode Sebelumnya

Periode Ini

Jumlah

Tuntas

Belum Tuntas

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

………., ………………………… (21) ………………………………….. (22)

…………………………………… (23) NIP

- 18 Petunjuk Pengisian: Angka 1

: Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas

Angka 2

: Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas

Angka 3

: Diisi dengan periode pelaksanaan pemantauan, contoh: Triwulan IV Tahun 2011

Angka 4

: Diisi dengan nama kegiatan yang dipantau, tingkat kepatuhan ratarata KPP yang berada di bawah Kanwil, dan temuan yang sering terjadi dan secara agregat berdampak signifikan

Angka 5

: Cukup Jelas

Angka 6

: Cukup Jelas

Angka 7

: Diisi dengan tingkat kepatuhan KPP atas kegiatan yang dilakukan pemantauan di lingkungan Kanwil tersebut

Angka 8


Angka 9


Angka 10

: Diisi dengan rata-rata tingkat kepatuhan per kegiatan yang dipantau dalam periode tersebut (penjumlahan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama pada satu kegiatan pada tiap KPP dibagi jumlah KPP pada suatu wilayah)

Angka 11

: Diisi dengan rata-rata tingkat kepatuhan per KPP untuk seluruh kegiatan pemantauan pengendalian yang dilakukan

Angka 12


Angka 13


Angka 14

: Cukup Jelas

Angka 15

: Diisi dengan nama-nama KPP yang ada di Kanwil tersebut

Angka 16

: Diisi dengan jumlah seluruh temuan yang masih belum tuntas pada periode sebelumnya

Angka 17

: Diisi dengan jumlah seluruh temuan yang dapat diidentifikasi dari laporan masing-masing KPP dalam periode tersebut

Angka 18

: Diisi dengan jumlah seluruh temuan sampai dengan periode tersebut

Angka 19

: Diisi dengan jumlah seluruh temuan ditindaklanjuti dalam periode tersebut

Angka 20

: Diisi dengan jumlah seluruh temuan yang belum tuntas atau masih dalam proses tindak lanjut dalam periode tersebut

Angka 21

: Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan

Angka 22

: Diisi dengan jabatan Kepala UP3I

Angka 23

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I

yang

sudah

tuntas

- 19 -


LAPORAN SEMESTERAN Laporan Semesteran, merupakan kompilasi dari Laporan Triwulanan yang disusun oleh seluruh UP3I tingkat kantor wilayah. Selain menyajikan kompilasi Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran juga memuat ringkasan Laporan Temuan Signifikan dan Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud yang terjadi pada semester tersebut. Laporan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil pemantauan berikut perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam semester tersebut serta langkah perbaikan yang masih diperlukan pada periode mendatang. Laporan Semesteran disusun dan ditandatangani oleh UP3I tingkat kantor pusat, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Laporan Semesteran disajikan dengan sistematika sebagai berikut. 1. Halaman Judul Berisi nama laporan, nama unit eselon I, periode pelaporan, nomor laporan, dan tanggal penerbitan laporan. 2. Kata Pengantar Berisi penjelasan ringkas atas tujuan dan isi laporan serta memuat tanda tangan, nama, dan NIP penyusun laporan. 3. Daftar Isi 4. Ringkasan Eksekutif Berisi pokok-pokok penting terkait pelaksanaan pemantauan di lingkungan DJP yang disajikan dalam tiga paragraf, yaitu: a. Paragraf pertama menjelaskan secara singkat mengenai lingkup pemantauan yaitu dengan menyebutkan jumlah kegiatan yang dipantau di lingkungan DJP dan pada setiap tingkatan UP3I. Apabila jumlah kegiatan yang dipantau sedikit, maka pada paragraf ini dapat juga disebutkan nama-nama kegiatan tersebut. b. Paragraf kedua memberikan gambaran umum hasil pemantauan berikut perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang dilakukan pada semester tersebut. c. Paragraf ketiga memuat langkah perbaikan yang masih diperlukan dan diharapkan akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Langkah perbaikan yang dicantumkan pada paragraf ketiga adalah yang memerlukan perhatian dari Direktur Jenderal Pajak, baik karena menyangkut perubahan kebijakan maupun karena pelaksanaannya akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. 5. Periode Pelaporan Berisi horizon waktu pelaksanaan pemantauan yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun bersangkutan untuk pelaporan semester I dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan untuk pelaporan semester II. Apabila terdapat perbedaan dalam horizon waktu pelaksanaan pemantauan, maka penyebab terjadinya perbedaan harus diungkapkan.

- 20 6. Tujuan Pelaporan Berisi uraian mengenai tujuan penyusunan Laporan Semesteran yaitu memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-152/KMK.09/2011 dan mengomunikasikan hasil pemantauan di lingkungan DJP, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta rencana tindak (action plan) untuk periode mendatang. 7. Ruang Lingkup Pemantauan Pada bagian ini disajikan lingkup pemantauan, meliputi jumlah kegiatan yang dipantau, nama kegiatan, dan alasan pemilihan kegiatan. 8. Gambaran Umum Proses Pelaksanaan Pemantauan Gambaran umum berisi empat paragraf, yaitu: a. Paragraf pertama menjelaskan struktur pemantauan. Dalam paragraf ini disebutkan unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemantauan, dimulai dari unit kerja pada tingkat KPP sampai dengan unit kerja pada tingkat Kantor Pusat. b. Paragraf kedua berisi tahapan pemantauan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut atas rekomendasi. c. Paragraf ketiga memuat penjelasan mengenai proses pelaksanaan pemantauan, yaitu pengujian atribut pengendalian utama sesuai cara yang dicantumkan dalam Tabel Pemantauan Pengendalian Utama didukung dengan Daftar Uji Pengendalian Utama. d. Paragraf keempat menyajikan kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi temuan pada saat penyusunan laporan kompilasi, Laporan Temuan Signifikan, dan Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud. Untuk temuan signifikan, menggunakan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III.6 Laporan Temuan Signifikan. 9. Hasil Pemantauan berikut Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Penyajian hasil pemantauan dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berisi ringkasan temuan-temuan dari Laporan Triwulanan yang memenuhi kriteria evaluasi untuk disajikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Inspektur Jenderal. Adapun temuan per kanwil hasil kompilasi Laporan Triwulanan disajikan pada lampiran Laporan Semesteran. Kelompok kedua berisi ringkasan temuan signifikan yang terjadi pada semester tersebut. Adapun kelompok ketiga berisi ringkasan temuan yang berindikasi fraud yang terjadi pada semester tersebut. Penyajian ringkasan temuan pada tiap kelompok diikuti dengan penyajian perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Selain menyajikan hasil pemantauan pada semester terkait berikut perkembangan tindak lanjut atas rekomendasinya, bagian ini juga menyajikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada periode sebelumnya baik tindak lanjut yang selesai dilaksanakan pada semester tersebut maupun tindak lanjut yang masih harus dipantau perkembangannya pada periode mendatang. 10. Langkah Perbaikan yang Masih Diperlukan Atas temuan yang diperoleh dari pemantauan pada semester terkait, dimungkinkan terdapat rekomendasi yang pelaksanaan rencana tindaknya tidak dapat diselesaikan segera pada semester tersebut. Rekomendasi tersebut biasanya adalah rekomendasi yang bersifat strategis serta memerlukan keputusan dan komitmen dari pimpinan dalam tindak lanjutnya, misalnya rekomendasi yang melibatkan perubahan kebijakan, perubahan sistem dan prosedur, perubahan struktur organisasi, dan

- 21 sebagainya. Untuk rekomendasi seperti ini perlu dijelaskan rerangka waktu, tahapan, tenggat waktu pelaksanaan tahapan, dan orang yang bertanggung jawab atas rencana tindak yang ditetapkan untuk mempermudah pimpinan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. 11. Lampiran Lampiran Laporan Semesteran berisi:  Tabel 1, yang berisi uraian temuan hasil kompilasi yang diperoleh dari bagian Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan di Laporan Triwulanan;  Tabel 2, yang menyajikan kompilasi nilai kepatuhan per Kanwil serta perhitungan nilai kepatuhan untuk tingkat Kantor Pusat;  Tabel 3, yang menyajikan rencana tindak yang masih diperlukan. Tabel 1 Daftar Temuan Hasil Kompilasi Laporan Triwulanan Semester …… Tahun ……… Direktorat Jenderal Pajak

No

Nama Kanwil

Uraian Temuan

Jumlah Temuan

Nilai Temuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Status Temuan Jumlah Jumlah Temuan Temuan Belum Tuntas Tuntas (6) (7)

Petunjuk Pengisian: Angka 1

: Cukup Jelas

Angka 2

: Diisi nama-nama Kanwil

Angka 3

: Diisi uraian temuan hasil kompilasi yang diperoleh dari bagian Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan di Laporan Triwulanan

Angka 4

: Diisi jumlah/frekuensi terjadinya temuan-temuan pada Angka 3

Angka 5

: Diisi nilai/potensi kerugian negara akibat terjadinya temuan-temuan pada Angka 3

Angka 6

: Diisi jumlah temuan pada Angka 3 yang telah tuntas ditindaklanjuti selama semester terkait

Angka 7

: Diisi jumlah temuan pada Angka 3 yang belum ditindaklanjuti atau belum tuntas selama semester terkait

- 22 -

Tabel 2 Tabel Kompilasi Nilai Kepatuhan per Kanwil per Kegiatan Semester ……… Tahun …………. Direktorat Jenderal Pajak No

Nama Kegiatan

(1) (2) 1 2 3 ... n Rata-rata Nilai Kepatuhan per Kanwil

Kanwil ......

Kanwil ......

Kanwil ......

(3)

(4)

(5)

(1+2+…+n)/n

(1+2+…+n)/n

(1+2+…+n)/n

Rata-rata Nilai Kepatuhan per Kegiatan (6)


: Cukup Jelas

Angka 2

: Diisi nama kegiatan yang dipantau oleh UP3I

Angka 3

: Diisi tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama atas satu kegiatan pada suatu Kanwil

Angka 4


Angka 5


Angka 6

: Diisi rata-rata tingkat kepatuhan untuk kegiatan yang dipantau dalam periode tersebut (penjumlahan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama pada tiap kegiatan pemantauan pada setiap kanwil dibagi jumlah kanwil dikali 100%) Tabel 3 Rencana Tindak yang Masih Diperlukan Semester …….. Tahun …………. Direktorat Jenderal Pajak

No

Uraian Tahapan

Jangka Waktu Pelaksanaan

PIC

(1)

(2)

(3)

(4)


: Cukup Jelas

Angka 2

: Diisi uraian tahapan rencana tindak yang akan dilaksanakan

Angka 3

: Diisi rencana jangka waktu pelaksanaan tahapan rencana tindak

Angka 4

: Diisi nama/jabatan penanggung jawab pelaksanaan tahapan rencana tindak


- 23 -

LAPORAN TEMUAN SIGNIFIKAN Laporan Temuan Signifikan adalah laporan mengenai adanya pengendalian utama yang sering tidak dilaksanakan berdasarkan kriteria temuan signifikan, yaitu tingkat kepatuhan untuk setiap pengendalian utama dengan ketentuan sebagai berikut: No. 1 2

Jumlah Sampel 1 s.d. 5 Lebih dari 5

Tingkat Kepatuhan ≤ 40% ≤ 50%

Ilustrasi tingkat kepatuhan dalam penentuan temuan signifikan dapat dilihat dalam contoh berikut ini: KPP Pratama ABC melakukan pemantauan pengendalian utama untuk periode 1 s.d 15 Juli 2012. Sampel pengujian untuk periode tersebut adalah 5 sampel. Setelah mengisi Tabel 5, maka perhitungan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama adalah sebagai berikut: No. 1 1.1. 1.2.

2.1. 2.2.

3

4 5

6 7.1.

7.2.

8

9.1.

9.2.

Pengendalian Yang Ada 2 Pengawasan terhadap Register Penerimaan Surat dan Buku Ekspedisi Surat Keluar Pengawasan terhadap buku register/aplikasi surat masuk di sekretariat dan buku ekspedisi/daftar pengantar surat keluar Sekretariat/Seksi Pelayanan ke Subbagian Umum Reviu oleh Kasi Waskon dan Kepala KPP dalam penelitian persyaratan formal yang dilakukan AR; Pengawasan dari Staf Subbagian Umum/Seksi Pelayanan pada Daftar Pengantar Pengiriman Surat melalui Kurir/Pos Pengawasan Kasi Waskon dalam proses penentuan arestasi kewenangan penanganan surat keberatan WP Pengawasan dari Kasi Pelayanan dalam proses pengiriman berkas keberatan Reviu oleh Kasi PKB/Kasi KB/Kasi PK dan Kabid PKB/Kasubdit PK dalam pelaksanaan analisis dan pembuatan matriks sengketa Pengawasan atas Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan oleh Kasi PKB/Kasi KB/Kasi PK Reviu oleh Kasi PKB/Kasi KB/Kasi PK dan Kabid PKB/Kasubdit PK terhadap Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Keberatan Pengawasan atas Formulir Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan oleh Kasi PKB/Kasi KB/Kasi PK Pengawasan atas Formulir Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan oleh Kasi PKB/Kasi KB/Kasi PK Pengawasan dari Staf Subbagian TURT pada Daftar Pengantar Pengiriman Surat melalui Kurir/Pos Pengawasan atas tanda terima Pengembalian Berkas kepada WP

Jumlah Sampel

Hasil Tingkat Pengujian Kepatuhan √ x

3

4

5

6=4:3

5

4

1

80%

5

3

2

60%

5

1

4

20%

5

2

3

40%

5

5

0

100%

5

5

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 24 Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama nomor 2.1. adalah 20% dan nomor 2.2. adalah 40% (memenuhi kriteria ≤ 40% untuk sampel 1 s.d. 5), sehingga atas Pengendalian Utama “Reviu oleh Kasi Waskon dan Kepala KPP dalam penelitian persyaratan formal yang dilakukan AR” dan atas Pengendalian Utama “Pengawasan dari Staf Subbagian Umum/Seksi Pelayanan pada Daftar Pengantar Pengiriman Surat melalui Kurir/Pos” harus disusun Laporan Temuan Signifikan. Laporan Temuan Signifikan disusun oleh Kepala UP3I dan disampaikan kepada Kepala KPP, Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, dan Direktur Jenderal Pajak satu hari kerja setelah selesai pemantauan dengan menggunakan Surat Pengantar. Mengingat besarnya dampak atas temuan signifikan, P3I tidak memberikan rekomendasi kepada Pemilik Pengendalian. Rekomendasi akan diberikan oleh Direktur KITSDA. Laporan temuan signifikan disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Judul Bagian ini berisi judul utama dan subjudul. Judul utama memuat nama kegiatan dan nama unit kerja yang dipantau, sedangkan subjudul menyebutkan temuan signifikan yang diperoleh dari hasil pemantauan. Antara judul utama dan subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua (:). 2. Tanggal Laporan Bagian ini berisi tanggal laporan. 3. Gambaran Umum Kegiatan Bagian ini berisi uraian secara singkat tentang proses kegiatan yang dipantau (jika dipandang cukup, hanya perlu menyajikan kelompok tahapan kegiatan), pengendalian utama yang terkait dengan temuan signifikan, dan cara menguji pengendalian utama tersebut. 4. Kondisi Bagian ini berisi uraian secara rinci fakta yang terjadi. Fakta yang diungkapkan harus disertai dengan bukti yang relevan dan memadai. 5. Kriteria Bagian ini berisi uraian secara jelas dan lengkap kriteria yang digunakan (yang seharusnya terjadi). Kriteria dapat berupa SOP dan peraturan/kebijakan tertulis lainnya. 6. Sebab Bagian ini berisi uraian secara jelas penyebab terjadinya kondisi (temuan). Penyebab temuan dapat diperoleh dengan melakukan observasi atau wawancara kepada pihakpihak yang terkait. 7. Akibat Bagian ini berisi uraian dampak yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh temuan. Dampak yang ditimbulkan harus relevan, objektif, dan didukung dengan data-data.

- 25 8. Upaya yang telah dilakukan (bila ada) Bagian ini berisi uraian upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik atau pelaksana pengendalian untuk menghilangkan penyebab temuan dan/atau untuk meminimalkan dampak dari temuan. 9. Lampiran Bagian ini menyajikan Tabel PPU, Daftar Uji Pengendalian Utama, bukti-bukti, datadata, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan.

- 26 -


LAPORAN TEMUAN YANG BERINDIKASI FRAUD Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud adalah laporan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang dari dalam DJP dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang merugikan pihak lain. Jenis-jenis fraud adalah sebagai berikut: 1. Penyimpangan atas aset (asset misappropriation), meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset DJP atau pihak lain. 2. Pemalsuan informasi, meliputi tindakan yang dilakukan untuk menutupi kondisi yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa untuk memperoleh keuntungan. 3. Korupsi (corruption), meliputi penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/ilegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Laporan disusun oleh P3I satu hari kerja setelah selesai pemantauan dan disampaikan kepada Kepala KPP, Kepala Kanwil, Direktur KITSDA, Direktur Jenderal Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Laporan temuan yang berindikasi fraud disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Judul Judul terdiri atas judul utama dan subjudul. Judul utama memuat nama kegiatan dan nama unit kerja yang dipantau, sedangkan subjudul menyebutkan temuan yang berindikasi fraud yang diperoleh dari hasil pemantauan. Antara judul utama dan subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua (:). 2. Tanggal Laporan Bagian ini berisi tanggal laporan. 3. Gambaran Umum Kegiatan Bagian ini berisi uraian secara singkat tentang proses kegiatan yang dipantau (jika dipandang cukup, hanya perlu menyajikan kelompok tahapan kegiatan), pengendalian utama yang terkait dengan temuan yang berindikasi fraud, dan cara menguji pengendalian utama tersebut. 4. Kondisi Bagian ini berisi uraian secara rinci fakta yang terjadi. Fakta yang diungkapkan harus disertai dengan bukti yang relevan dan memadai. 5. Kriteria Bagian ini berisi uraian secara jelas dan lengkap kriteria yang digunakan (yang seharusnya terjadi). Kriteria dapat berupa SOP dan peraturan/kebijakan tertulis lainnya. 6. Sebab Bagian ini berisi uraian secara jelas penyebab terjadinya kondisi (temuan). Penyebab temuan dapat diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihakpihak yang terkait.

- 27 7. Akibat Bagian ini berisi uraian dampak yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh temuan. Dampak yang ditimbulkan harus relevan, objektif, dan didukung dengan data-data. 8. Upaya yang telah dilakukan (bila ada) Bagian ini berisi uraian upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik atau pelaksana pengendalian untuk menghilangkan penyebab temuan dan/atau untuk meminimalkan dampak dari temuan. 9. Lampiran Bagian ini menyajikan Tabel PPU, Daftar Uji Pengendalian Utama, bukti-bukti, datadata, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan.

- 28 -


LAPORAN KHUSUS UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN (UP3I) Laporan Khusus UP3I adalah laporan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur KITSDA mengenai kendala-kendala yang bersifat teknis maupun non teknis dan/atau usulan-usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern. Laporan ini bersifat insidental dan dikirim secara langsung oleh UP3I tanpa melalui persetujuan dari kepala unit kerja masing-masing.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………….. ……………………………………….. ………………………………….

LAPORAN KHUSUS UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN (UP3I) KANTOR …. (1) TAHUN……(2) 1. Gambaran Umum Kegiatan Pemantauan: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...................................................... (3) 2. Kendala-Kendala Terkait Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...................................................... (4) 3. Usulan Terkait Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...................................................... (5)

………., ………………………… (6)

…………………………………… (7) NIP

- 29 Petunjuk Pengisian: Angka 1 : Diisi dengan unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 2 : Diisi dengan tahun pelaksanaan pemantauan, contoh: Tahun 2012 Angka 3 : Diisi dengan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern Angka 4 : Diisi dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh UP3I dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern Angka 5 : Diisi dengan usulan dari UP3I terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh UP3I dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern Angka 6 : Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan Angka 7

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala UP3I


LAMPIRAN IV


- 30 -

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern adalah sebagai berikut: No

Hal

Lampiran

1.

Pakta Integritas

LAMPIRAN IV.1

2.

Surat Keputusan Penetapan UP3I

LAMPIRAN IV.2

3.

Bukti Peminjaman dan Pengembalian

LAMPIRAN IV.3

Buku/Dokumen

LAMPIRAN IV.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 238 /PJ/2012 Tanggal : 20 Juli 2012

- 31 -


PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemantauan pengendalian intern di ………………… (2), Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………… (3) NIP : …………………… (4) Pangkat/Golongan : …………………… (5) Jabatan : …………………… (6) dengan ini menyatakan bahwa saya akan: 1. melaksanakan pemantauan pengendalian intern secara independen, bebas dari intervensi dari pihak manapun; 2. merahasiakan semua data dan informasi yang saya ketahui terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di …………………… (7) kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan; dan 3. menggunakan, menyimpan, dan memberikan data dan informasi yang saya ketahui semata-mata hanya untuk kepentingan dinas atau atas perintah atau permintaan kedinasan oleh pejabat yang berwenang.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia dikenai sanksi moral, hukuman disiplin, serta hukuman lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ……..……, …….(8) Mengetahui, ……………………. (9)

Yang Membuat Pernyataan, ……………………. (11)

……………………. (10) NIP

……………………. (12) NIP

- 32 Petunjuk Pengisian: Angka 1 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 2 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 3 : Diisi dengan nama P3I Angka 4 : Diisi dengan NIP P3I Angka 5 : Diisi dengan Pangkat dan Golongan UP3I Angka 6 : Diisi dengan Jabatan P3I (Kepala Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern atau Anggota Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern) Angka 7 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 8 : Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun Pakta Integritas ditandatangani Angka 9 : Diisi dengan jabatan kepala unit yang dipantau Angka 10 : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 11 : Diisi dengan jabatan P3I (Kepala UP3I atau Anggota UP3I) Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan P3I


- 33 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………………(1) KEPUTUSAN …………………………(2) NOMOR KEP-............................(3) TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA …………………….(4) ………………….(5) Menimbang :

a.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-……/PJ/2012 tanggal ………… tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

:

bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-…./PJ/2012 tanggal …….. tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu adanya penunjukan Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern; b. bahwa Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern harus memiliki dedikasi penuh dan fokus pada tugas pemantauan pengendalian intern; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan ……….(6) tentang Penetapan Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern pada ……………………..(7)

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN ……………(8) TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA ……………………..(9)

PERTAMA

:

Menetapkan Unit Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern pada …..(10) dengan susunan pegawai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas Unit meliputi: a. …. b. …. (11)

KETIGA

:

Keputusan …………(12) .ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pelaksana

Pemantauan

Pengendalian

Salinan Keputusan …………(13) ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak 2. Sekretaris Direktorat Jenderal

Intern

- 34 3. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur 4. Kepala Kantor Wilayah DJP …………. (14) 5. Para Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah DJP …………..(15) 6. Para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Wilayah DJP/KPP……….(16) 7. Para Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ............(17) …………………………..,(18)

……………………………(19) NIP

LAMPIRAN Keputusan ………………….. (20) Nomor : ……………………. (21) Tanggal : ……………………. (22)

SUSUNAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA ……………………………….. (23) No

Nama

NIP

Jabatan

1.

Kepala UP3I

2.

Anggota UP3I

3.

Anggota UP3I

dst.

- 35 Petunjuk Pengisian: Angka 1 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 2 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 3 : Cukup Jelas Angka 4 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 5 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 6 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 7 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 8 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 9 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 10 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 11 : Diisi dengan mengacu pada uraian tugas UP3I sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Angka 12 Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 13 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 14 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas, khusus untuk UP3I tingkat KPP Angka 15 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas, khusus untuk UP3I tingkat kanwil Angka 16 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 17 : Diisi dengan tanggal penetapan UP3I Angka 18 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 19 : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 20 : Diisi dengan kepala unit kerja tempat UP3I bertugas Angka 21 : Cukup Jelas Angka 22 : Diisi dengan tanggal penetapan UP3I Angka 23 : Diisi dengan nama unit kerja tempat UP3I bertugas

- 36 -



BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU/DOKUMEN

Nama Kegiatan

: ................................... (2)

No

Nama Buku/Dokumen

Keterangan

(3)

(4)

(5)

Diterima oleh: Tanggal: ............................................ (6)

Diserahkan oleh: Tanggal: ........................................... (8)

......................................................... (7) NIP

......................................................... (9) NIP

Diterima oleh: Tanggal: ......................................... (10)

Dikembalikan oleh: Tanggal: ......................................... (12)

....................................................... (11) NIP

....................................................... (13) NIP

- 37 Petunjuk Pengisian: Angka 1 : Cukup jelas Angka 2

: Diisi dengan nama kegiatan yang akan dilakukan Pemantauan pengendalian intern

Angka 3

: Cukup jelas

Angka 4

: Diisi dengan buku/dokumen yang dipinjam

Angka 5

: Diisi dengan jumlah satuan buku dan dokumen yang dipinjam

Angka 6

: Diisi dengan tanggal peminjaman buku dan dokumen

Angka 7

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua pelaksana Pemantauan pengendalian intern yang menerima buku dan dokumen yang dipinjam

Angka 8

: Diisi dengan tanggal penyerahan buku dan dokumen

Angka 9

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pemilik pengendalian intern yang menyerahkan buku dan dokumen yang dipinjam

Angka 10

: Diisi dengan tanggal terima pengembalian dokumen

Angka 11

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pemilik pengendalian intern yang menerima buku dan dokumen yang dipinjam

Angka 12

: Diisi dengan tanggal pengembalian buku dan dokumen

Angka 13

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua pelaksana Pemantauan pengendalian intern yang mengembalikan buku dan dokumen yang dipinjam

- 38 -

PENUTUP

Penerapan

pengendalian

intern

secara

sistematis,

terstruktur,

dan

terdokumentasi merupakan upaya yang perlu dilaksanakan secara bersungguhsungguh karena apabila tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh maka hasilnya tidak akan memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hanya akan menjadi formalitas serta beban bagi para pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang benar-benar solid dari seluruh unsur di DJP, baik para pemilik pengendalian maupun UP3I. Kerja sama yang baik dalam wujud pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing secara profesional akan memberikan harapan bahwa pada suatu saat cara kerja DJP akan dapat diandalkan untuk menekan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang, sehingga DJP akan menjadi institusi yang selalu dipercaya oleh masyarakat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Recommend Documents