BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/183/KEP/429.011/2015 TENTANG FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
BUPATI BANYUWANGI, bahwa untuk menjamin kelancaran pembagian jasa pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perlu menyusun formulasi perhitungan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 1
2
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
KESATU
: Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Formulasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Jenis Ketenagaan; b. Tingkat Pendidikan; c. Jabatan; d. Kehadiran; e. Status Kepegawaian; f. Masa Kerja; g. Beban Kerja.
3
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2015 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/183/KEP/429.011/2015 TANGGAL : 24 Maret 2015
FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
(Jml Hari Point Ketenagaan + -(Jml Hari Tdk + + Kerja Efektif+– Masuk Kerja X Jml Hari Tdk Point per hari Masuk Kerja) Ketenagaan)
+
Variabel Daerah yang meliputi: Status Kepegawaian + Masa Kerja + Beban Kerja X
Jumlah Point Seluruh Ketenagaan
Total Jasa Pelayanan yang telah ditetapkan
Keterangan : 1. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15. 2. Tenaga sebagaimana dimaksud pada point (1) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30; 3. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin; 4. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan; 5. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan; 6. Ketidakhadiran akibat sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran; 7. Status Kepegawaian dimaksud adalah meliputi PNS dengan point 75, PTT/Kontrak/Internsip diberi poin 20 dan THL (Tenaga harian Lepas) diberi point 10; 8. Masa Kerja adalah masa kerja keseluruhan selama bertugas sebagai PNS, PTT/Kontrak/Internsip dan THL (dalam hitungan tahun); 9. Beban Kerja merupakan tugas yang diemban PNS, PTT/Kontrak/Internsip dan THL yang meliputi pengelola/koordinator program, dengan tambahan point 5 untuk setiap beban kerja; 1
2
10. Setiap Pegawai hanya boleh mendapatkan poin dari maksimal 3 program; 11. Pengertian pengelola/koordinator program adalah mengacu pada tugas integrasi dan/atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
