BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/239/KEP/429.011/2016 TENTANG FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Menimbang
: a
b.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
BUPATI BANYUWANGI, bahwa untuk menjamin kelancaran pembagian jasa pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perlu menyusun formulasi perhitungan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1
2
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2016.
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
KESATU
: Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Jasa pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP meliputi PNS, PTT/Kontrak dan THL.
KETIGA
: Formulasi sebagaimana dimaksud pada diktum mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: - Kehadiran; - Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan; - Masa kerja; - Rangkap Tugas Administrasi; - Tanggungjawab Program yang dipegang; - Status Kepegawaian.
KEEMPAT
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016.
kesatu
3
KELIMA
: Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/183/KEP/429.011/2015 tentang Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2016.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 10 16 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/239/KEP/429.011/2016 TANGGAL : 24 Oktober 2016
FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
+Persentase Kehadiran +
X
Jenis Ketenagaan
Masa Kerja
+
Rangkap Tugas Administrasi +
Total Jumlah Seluruh Point
Tanggung jawab Program Yang Dipegang+
Status Kepegaw aian
+
Jumlah Dana Jasa X Pelayanan
Keterangan: 1. Persentase kehadiran = Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan. 2. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 poin. 3. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 hari kerja tetap diberikan nilai. 4. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60; e. tenaga non kesehatan paling rendah D3/asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50; f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25. 5. Setiap tenaga yang memiliki masa kerja: a. 5 s.d 10 tahun, diberi tambahan nilai 5; b. 11 s.d 15 tahun, diberi tambahan nilai 10; c. 16 s.d 20 tahun, diberi tambahan nilai 15; d. 21 s.d 25 tahun, diberi tambahan nilai 20; e. > 25 tahun, diberi tambahan nilai 25. 6. Tenaga yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP, tambahan nilai 100; b. tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara JKN, tambahan nilai 50; c. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab penatausahaan keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu), tambahan nilai 30.
2
7. Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program, diberi tambahan nilai 10 untuk setiap program, dengan batas maksimal 3 program. 8. Status Kepegawaian adalah meliputi PNS dengan nilai 70, PTT/Kontrak diberi nilai 20 dan THL (Tenaga Harian Lepas) diberi nilai 10;
BUPATI BANYUWANGI,
TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
