EKSTRADISI - PENETAPAN KEPPRES NO. 1 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2010 ABSTRAK
:
bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan UU no. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Pemerintah Australia sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Robert James McNeice, Warga Negara Selandia Baru. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID/C./2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Juli 2009, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 1 tahun 1979, dan UU No. 8 Tahun 1994. Undang-Undang ini mengatur tentang : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Australia atas nama Robert James McNeice, Warga Negara Selandia Baru
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN – PENUGASAN KEPPRES NO. 2 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Australia dan Papua New Guinea pada tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri pada tanggal 8 Maret 2010 sampai 12 Maret 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2010.
PANITIA PENYELENGGARA SEA GAMES XXVI - PENETAPAN KEPPRES NO. 3 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 ABSTRAK
:
Bahwa berdasarkan SEA Games Federation Council Meeting di Bangkok tanggal 6 September Tahun 2006 Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 3 tahun 2005, PP No. 16 tahun 2007, dan PP No. 17 Tahun 2007 Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan panitia penyelenggara Sea Games STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN – PENUGASAN KEPPRES NO. 4 TAHUN 2010 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan kunjungan kerja Predisen ke Vietnam dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke 16 pada tanggal 7 sampai 9 April 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Vietnam dalam rangka menghadiri KTT Asean ke 16 pada tanggal 7 sampai 9 April 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 6 April 2010.
PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 5 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL ABSTRAK
:
Bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 akan segera berakhir sehingga perlu dilakukan pemilihan anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 22 tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur tentang : Panitia seleksi pemilihan calon anggota komisi yudisial STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 23 April 2010.
PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TIPIKOR- PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 6 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK
:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 30 tahun 2002. Undang-Undang ini mengatur tentang : Panitia seleksi pemilihan calon anggota komisi yudisial STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN– PENUGASAN KEPPRES NO. 7 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keppres No. 8 Tahun 2000 Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri pada tanggal 17 Mei 2010 sampai 19 Maret 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2010.
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 8 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS ABSTRAK
:
bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, di tingkat nasional perlu dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Dasar Hukum 2009
: Pasal 4 ayat (1), dan UU No. 39 Tahun
Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN – PENUGASAN KEPPRES NO. 9 TAHUN 2010 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan kunjungan kerja Predisen ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai 27 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai 27 Mei 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2010.
TIM PENGARAH NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN & KARTU TANDA PENDUDUK - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 10 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan kunjungan kerja Predisen ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai 27 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai 27 Mei 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2010.
EKSTRADISI - KEPUTUSAN KEPPRES NO. 11 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN EKSTRADISI WARGA NEGARA AUSTRALIA ABSTRAK
:
2010
TENTANG
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia bahwa Pemerintah Australia mengajukan permohonan ekstradisi atas nama Timothy Geoffrey Lee.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1979 dan UU No. 8 Tahun 1994. Undang-Undang ini mengatur tentang : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Australia atas nama Timothy Geoffrey Lee. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2010.
KEPPRES NO. 64 TAHUN 1986 - PENCABUTAN KEPPRES NO. 12 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA ABSTRAK
:
Bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, pengaturan mengenai Penetapan Lokasi Bandar Udara yang di dalamnya memuat Rencana Induk Bandar Udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, dan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, berada pada Menteri yang membidangi urusan penerbangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu mencabut Keppres Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 1 tahun 2009, dan PP No. 70 Tahun 2001 Undang-Undang ini mengatur tentang : Mencabut Keppres Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2010.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 14 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang beik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional. Untuk itu perlu dilakuka penguatan kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi nasional sehingga dipandang perlu dilakukan pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007 Perpres No. 5 Tahun 2010 dan Inpres No. 1 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010.
PENGADILAN PERIKANAN TANJUNG PINANG& NEGERI RANAI – PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 15 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI ABSTRAK
:
Bahwa seiring dengan meningkatnya tindak pidana di bidang peikanan di Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pindang dan Ranai dipandang perlu untuk membentuk pengadilan perikanan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 31 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan pembentukan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN – PENUGASAN KEPPRES NO. 16 TAHUN 2010 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan kunjungan kerja Predisen ke Kanada, Turki dan Arab Saudi pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan 4 Juli 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri pada tanggal 24 Juni 2010 sampai 4 Juli 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2010.
AD & ART KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI – PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPPRES NO. 17 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ABSTRAK
:
Bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri yang dipandang perlu untuk disahkan dalam suatu
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1987 Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2010.
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN KARAWANG, DAN KABUPATEN BATU BARA ABSTRAK
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 8 tahun 1999 Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada kota Serang, kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Batu Bara
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2010.
SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+ PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 19 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN RI TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN REDD+ ABSTRAK
:
Bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia telah menandatangani Letter of Intent on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Gegradation (Surat Niat) yang mana didalam implentasinya diperlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi sehingga diperlukan kegiatan persiapan yang terpadu untuk membentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1 UUD 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+,.
Pembentukan
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 20 September 2010.
CATATAN
:
Pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggundulan dan kerusakan hutan (Reduction Emmisions from Deforestation and Degration = REDD+) adalah program untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26-41 persen sampai tahun 2020. Banyak negara dunia yang turut berpartisipasi dalam program ini yang mana program ini dapat menyelamatkan lingkungan khususnya hutan dari kerusakan dan penggundulan. Maka diperlukan suatu satuan tugas yang memastikan bahwa kegiatan redd yang merupakan kerjasama IndonesiaNorwegia dapat diimplementasikan dengan baik.
PANITIA NASIONAL SEA GAMES DAN ASEAN PARA GAMES 2011 – PERUBAHAN KEPPRES NO. 20 TAHUN 2010 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional SEA GAMES XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 perlu disesuaikan dengan jalan mengurangi tempat pelaksanaan demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SEA GAMES XXVI Tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2005, PP Nomor 16 Tahun 2007, dan PP Nomor 17 Tahun 2007. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pasal 2 diubah 2. Pasal 4 diubah.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2010.
KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI, MADIUN, TELUK DALAM, DOLOK SANGGUL, AMPANA, NEGERI MEUREUDU - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 21 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI, KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN, KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM, KEJAKSAAN NEGERI DOLOK SANGGUL, KEJAKSAAN NEGERI AMPANA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa kejaksaan negeri dan berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meureudu.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 12 tahun 1950, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 9 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2003, UU No. 16 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2007, PP No. 52 tahun 2010 dan PP No. 38 tahun 2010 Undang-Undang ini mengatur tentang : Membentuk Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meureudu. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN– PENUGASAN KEPPRES NO. 22 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Shanghai, China dalam rangka menghadiri World Expo Shanghai China dan ke Hanoi, Vietnam dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-17 pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keppres No. 8 Tahun 2000 Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri pada tanggal 25-31 Oktober 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010.
KOMITE & TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL – PERUBAHAN KEPPRES NO. 23 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dipandang perlu menyempurnakan Kepres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi nasional.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No.8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, Perpres No. 5 Tahun 2010 dan Kepres No. 14 Tahun 2010. Keputusan Presiden ini mengatur perubahan terhadap Keppres No. 3 Tahun 2010 tentang: - Pasal 2 ayat (3) huruf e dan huruf f dihapus. - Pasal 3 ayat (3) ditambah huruf e baru dan huruf f baru. - Pasal 4 diubah STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010.
ANGGARAN DASAR KORPRI – PENGESAHAN KEPPRES NO. 24 TAHUN 2010 2010 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa Korpri sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yan mampu menjawab tugastugas sesuai perkembangan dan berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke VII Korpri telah ditetapkan Perubahan Anggaran Dasar Korpri yang dipandang perlu untuk disahkan.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2004, dan Kerpres No. 82 Tahun 1971. Undang-Undang ini mengatur tentang : Mengesahkan Anggaran Dasar Korpri. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 4 November 2010.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN– PENUGASAN KEPPRES NO. 25 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kerja Presiden pada KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan dan APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM di Yokohama, Jepang tanggal 11 sampai dengan 13 November 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan Keppres No. 8 Tahun 2000 Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri pada tanggal 11-13 November 2010 atau sampai tiba kembali ke tanah air.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 November 2010.
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT - RINCIAN KEPPRES NO. 26 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2011 ABSTRAK
:
Bahwa Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 perlu dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010, PP No. 20 tahun 2004, P No. 21 tahun 2004, Keppres No. 42 tahun 2002, dan Perpres No. 29 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2011
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 30 November 2010.
TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 27 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN ABSTRAK
:
bahwa pelaksanaan Proyek Asahan yang didasarkan atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penanam Modal Proyek Asahan (Master Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project) akan berakhir pada tahun 2013 bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perundingan dengan Penanam Modal Proyek Asahan tersebut, guna merundingkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Perundingan Proyek Asahan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Tim Perundingan Proyek Asahan.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Tim Perundingan Proyek Asahan.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2010.
TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI - PERUBAHAN KEPPRES NO. 28 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI ABSTRAK
:
bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menyesuaikan susunan keanggotaan dan Kelompok Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, dan perpres No. 28 Tahun 2008 Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 diubah; dan 2. Pasal 3 diubah
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2010.
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013 PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 29 TAHUN 2010 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013 ABSTRAK
:
bahwa Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) XXI Tahun 2013. Yang perlu diselenggarakan pada satu lokasi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta delegasi negara anggota APEC. Untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pertemuan Forum KTT APEC XXI Tahun 2013, perlu membentuk suatu panitia nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 sehingga pelaksanaan penyelenggaraannya dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Panitia Nasional KTT APEC XXI dan penetapan Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT APEC XXI tahun 2013. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2010.
