KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/ 2 /KEP/429.011/2012 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BANYUWANGI Menimbang
: bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
1
2
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1322/KEP/429.011/2011 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Menunjuk Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2012 dengan nama, paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi kewenangan: a.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD) dan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
b.
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
c.
Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan berhalangan 1 x 24 jam.
3
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/ /KEP/429.011/2012 TANGGAL :
NAMA, PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2012
NO
1
JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN 2
NAMA/NIP/GOL
JABATAN DALAM INSTANSI
PARAF
TANDA TANGAN
3
4
5
6
1.
PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DPA-SKPD/DPPASKPD
Drs. Djadjat Sudradjat, M.M., M.Si. NIP 19591227 198603 1 022 Pembina Tingkat I (IV/b)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
2.
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPD
Drs. Djadjat Sudradjat, M.M., M.Si. NIP 19591227 198603 1 022 Pembina Tingkat I (IV/b)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
3.
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SP2D
Luluk Khomsiyah, S.E. NIP 19690316 199403 2 010 Penata Tingkat I (III/d)
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
4.
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SP2D
Wahyudi Eko P, S.Sos. NIP 19761218 200212 1 003 Penata (III/c)
Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Sesuai Surat dari Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 13 April 2009, bahwa diktum Kedua pada konsep SK Pejabat Penandatangan SP2D ditambah ketentuan keterangan waktu berhalangan, yaitu 1 x 24 jam sebagai penegas tenggang waktu pejabat pengganti dapat menandatangani SP2D dimaksud. Sehingga apabila Bapak Sekda berkenan, mohon membubuhkan paraf pada konsep SK dimaksud Kabag. Hukum
HAGNI NGESTI SR, SH, MM
