DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 17 /PB/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF 053785 (ASEM GRANT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR DEPARTMENT OF COMMUNITY AND VILLAGE DEVELOPMENT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Pusat dan Daerah, pemerintah memperoleh grant dari Bank Dunnia untuk membiayai kegiatan Institutional Strengthening For Department of Community And Village Development; b. bahwa dalam rangka mempercepat realisasi pinjaman/grant luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995, yang diperbaharui dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 penyaluran dana Grant IBRD No. TF 053785 (ASEM Grant For Institutional Strengthening For Department Of Community And Village Development); c. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan Dana Grant IBRD No. TF 053785 (ASEM Grant For Institutional Strengthening For Department Of Community And Village Development).
Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 342 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 6. Surat Keputusan Menteri Negara Bappenas No. tanggal 5 Mei 459/KMK.03/1999 September 1999;
Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketu 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 1995, yang diperbaharui dengan SKB No. dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tanggal 2 Desember 2004 tentang Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005;
571/PMK.06/2004 Petunjuk Anggaran
Teknis (DIPA)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN tahun 2005; 9. Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK No. 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu Np. 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 11. Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kartor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF 053785 (ASEM GRANT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR DEPARTMENT OF C O M M U N I T Y A N D V I L L A G E DEVELOPMENT).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. ASEM Grant For Institutional Strengthening For Department Of Community And Village Development Grant Number TF 053785 adalah kegiatan yang dibiayai dari dana Grant Bank Dunia dan digunakan untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup independen studi oleh konsultan ahli individual, national launch, national training, provincial workshop dan national workshop. 2. Closing Date adalah tanggal batas akhir penyelesaian pekerjaan yang dibiayai Grant berkenaan. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 4. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Grant dinyatakan efektif. 5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6. No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari pemberi Grant atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 8. Rekening Khusus adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan uang muka (initial deposit) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang). 9. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selalu Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Pasal 2 Spesifikasi dari grant dimaksud adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
Nomor Perjanjian Tanggal Penandatanganan Grant Nomor Register Nomor Rekening Khusus Closing Date Jumlah Grant Jumlah Initial Deposit Executing Agency
: TF-053785 : 6 September 2004 :70531901
: 602.078411 : 31 Agustus 2005 : USD 602,900.00 : USD 125,000.00 : Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dep'<
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN (PENCAIRAN DANA) Pasal 3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 602.078411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Grant IBRD No. TF 053785. Pasal 4 (1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA. (2) Dalam penerbitan SPM dicantumkan No. Grant, No. Register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tangggal BAP beserta tanggal No Objection Letter (NOL) bila dipersyaratkan. (3) Pembayaran kontrak-kontrak valuta asing untuk konsultan harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan dan tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 juncto SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Mata Uang
Asing/Valuta Asing dan SE DJA No. SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (4) Pengajuan dokumen untuk pembayaran ayat disampaikan oleh Kuasa Pengguna Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI.
sebagaimana Anggaran
dimaksud kepada
pada (3) Kantor
Nomor PER - 17/PB/2005 Tanggal 15 Juli 2005 Daftar Persentase Pembiayaan Grant No. Tf-53785 (Asem Grant for Institutional Strengthenin for Department of Community and Village Development) Peraturan Direktur Jenderal Perbenda Kode Kategori
Uraian Kategori
Porsi Pembiayaan Grant
d)
Consultant's services
100%
(2)
Workshops
100%
SOE Thresholds/ NOL (USD Eqv)
>_USD 50,000 (Untuk Badan Usaha)' 25,000 (Untuk Perseorangan)
SEMUASOE
