-.'y"
54
. .
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR
PER- t?
IPB/2O14
TENTANG
PEDOMAN PET,AKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2OI4
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
i
". b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 201.4, perlu ada pengaturan khusus t€ntang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir tahun anggaran 2OL4;
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.O5/2O13 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu ditetapkan perahran pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Anggaran 2Al4; Mengingat
Akhir Tahun
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Taxtbahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
2,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44Oa\
4,
Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor tOg, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5423); 5.
Peraturan Bersama Menteri I(euangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05l2}lg dan Nomor 15
Tatrun 2013 tentang Mekanisme
pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tenta.ra Nasional Indonesia;
6.
Perahrran Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.O6/ZOO6 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.0S I2OO7;
h t t
55
7,
8.
9.
10.
11.
Perahrran Menteri Keuangan Nomor
76
/ PMK.O3 / 20
tentang Tata Cara Pengajuan dan
1
O
Penyelesaian
Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMI(03 /2Oll; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05 /2OLl tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05{2OI2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peratural Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02 /20L3 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran P4iak Yang Seharusnya Tidak Terutang; Perahrran Menteri Keuangan Nomor
163/PMIC05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; 12.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07 /20L3 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
t3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.0S /2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB | 2006 tentang Penatausahaan penerimaan
Negara melalui Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ppR-
15.
3elPB/2Or3; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB /2OLI tentang Mekanisme pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
Perahtran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB l2OIl tentang Tata Cara penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat perintah Pencairan Dana (Str2D), sebagaimana telah diubah dengan Perahran Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor PER-3S/PB l2OI2; t7. Perahrran Direktur Jendcral perbendaharaan Nomor PER-13/PB /2OL2 tentang Mekanisme pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/pos persepsi pada lkntor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan/Unit 16.
Layanan Lainnya; 18.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-O2/PBl2OL3 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
-z-
r
I
55
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-13/PB 12013 tentang Tata Cara Penyaluran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPf) melalui Bank Operasional l; MEMUTUSI(AN:
PERATURAN DIREKTUR JENDEML PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PELAI(SANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2OI4.
Menetapkan
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I
ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disctujui oleh Dewan perwakilan Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Ralqyat.
2,
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
3. Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran yang selaqjutnya disingkat DIPA adalah doliumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan .Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pernerintahan sebagai pelaksanaan
APBN.
4.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan yang selanjutrya disebut Kanwil Di{ien perbendaharaan adaiati instansi vertikal Direktorat Jenderal perbendaharaan yang berada dibawalr dan bcrtanggungjawab kepada Direktu;
Jenderal Perbendaharaan.
5. {3ltot Pelayanan disingkat KPPN
6.
Perbendaharaan Negara yang selanjutnya adalah instansi vertikal Direktorat Jendeial Perbendaharagn yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagqi l{uasa BUN. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KppN KBI Induk KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan 31{+ KBI dan menerima pclimpahan penerimaan negara dari KppN Non-KBI.
7. Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non-Induk yang selanjutnya disebut KppN KBI Non-Induk adalatr KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI namun tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-I(BI.
-3-
r'-..
57 I(antor Pelayanarr Perbendaharaan Negara Non-I(antor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI. 9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang difunjuk untuk menerinra, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satker Kementerian Negara/ Lembaga. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ l,embaga. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan s6lagran keq'enangan dan tanggung jawab penggunasn anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bcrsangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil kepuhrsan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. t4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rckening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang nega.ra yang ditentukan oleh Menteri l(euangan selaku BUN unhrk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar selunrh pengeluaran negara pada bank sentral. 15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untu[ menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara. 16. Uang P-ersediq* yang selanjutnya disingkat Up adalah uang kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Tuk" Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau memLiayai pengeluaran yang menurut sifat din tujudnnya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUp adalah uang muka yang diberikan kepada BJndahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam I (satu) bulan melebihi pagu UPyang ditetapkan. 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SpM L7.
adalah dokumen yang diterbitkan oleh ppspM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIpA atau dokumen
lain yang dipersamakan. 19. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya -ditJrbitkan disingkat SPM-UP adalah dokumen yang otlh PPSPM untuk mencairkan UP.
r
58 20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitken oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. 2t. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutrya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh untuk mencairkan dana Srang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima PPSPM
hak/ Bendahara Pengeluaran. 23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungiawaban Up yang membebani DIPA. 24.
Surat Perintah Membayar Pertanggungiawaban Tambahan
Uang Persediaan yang sclanjutnya disebut SpM-pTUp adalah sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. lurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPIB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi beia;jt. 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SF2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KppN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 27. Surat Perintah Pencairan Dana penggantian Uang persediaan Nihil yang selanjutnya disebut Sp2D-cUp Nihil ;dalah surat pengesatran yang diterbitkan oleh KppN atas SpM-GUp Nihil yang dibuat oleh PA/KPA pada Kementerjan Ncgara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja. 28. Surat Perintah Tbansfer yang selanjutnya disingkat SpT adalah surat perintah yang diterbitkan ot"tr xpit'l selaku Kuasa BUN di daerah dalarn rangka transfer memindahbukukan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian dari rckening BO III PBB ke SUBRKUN KppN KBr. 29. UryrU SWe Account yang selanjutnya disingkat fSA adalah sahr rekening dimana semua ptnerimaair negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekeling tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik. 30. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditu4juk oleh Menter-i Keuangan selaku BUN menjadi mitra rppw untuk menerima setoran penerimaan negara (tidak terrnasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 31. Bank Devisa Perscpsi adalah bank persepsi yang diberi izin unhrk menerima setoran penerinaan nigara yang berasal dari impor dan ekspor.
dolinrmen yarLg diterbitkan oleh ppSpM
-5-
59 Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang dihrnjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). . 34. Bank Operasional tII PBB yang selanjutnya disebut BO III PBB adalah bank operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan pengembalian dana sesuai dengan SF2D, dan/atau memindahbukukan saldo BO III PBB berdasarkan SPT yang diterbitl
laporan Harian Penerimaan (LHP) adalah laporan harian penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi rckapitulasi penerimaan dan pelimpahan, rekapitulasi nota kredit dan daftar nominatif penerimaan. Nomor Ttansaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. 37- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selaqjutnya disingkat SPTJM adalah Burat yang dibuat oleh KpA atau ppl( narAs nama KPA? yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa selr.rruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan unhrk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 38. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah inst€nsi di linglnrngan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kcgiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 35.
39.
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selar{utnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama I(pA kepada Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. Sr1o! Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang 19ta1ly!nVa disingkat SP2B BLU adalatr surat i"rre
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN urrtu[ mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU
berdasarkan SPSB BLU. 4L. Pengembelian (retur) SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindatrbulnran dan/atau transfer pencairan LpgN dari Bank/Ibntor Pos penerima kepada Bank Operasional/Kantor Pos karena narrla, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai clengan data r9!e1ing Bank/Kantor Pos Penerima atau rekening penerima tidak aktif.
€-
60 Rckening Retur pada KPPN, yang selanjutnya disebut Rekening rr adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Bank Operasional/Kantor Pos mitra kerja KPPN. 43. Rekening Reh:r BO I yang selanjutnya disebut Rekening rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh l(uasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur
42.
SP2D bebsn BO I.
44. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut Rekening rr BO II adalah rekcning yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D bcbantsO II. 45.
Rekening Retur BO III yang selanjutnya disebut Rekening rr BO III adalah rekening yang dibuka oleh l(uasa BUN di daerah pada BO I dan digunakari untuk menampung dana
rehrr SP2D beban BO III. 46. Rekening Retur Poe Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekening rr Pos Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Pos Pengeluaran dan digunakaa unhrk menampung dana retur SP2D beban Pos Pengeluaran. 47.
Surat Permohonan Pembayaran Kembali yang selanjutnya dieingkat SPPK adatah surat permohonan pembayaran yang diterbitlan/dibuat KPA yang dihrjukan kepada KPPN, atas dana rchrr SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara pada
Bank/Pos Persepsi. 48, Surat Perintatr Pengcsahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PAIKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembulinran pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, belanja modal untuk perolehan aset tetap/aset Iainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah. 49. Surat Pengesatran Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL ddalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsunglbclanja barang untuk perolehan persediaan dari
hibah, dan pengeluaran modal untuk perolehan
aset
tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pcrolehan surat berharga dari hibah. 50. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah langeung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PAIKPA atau pejabat lain yang ditunjuk unhrk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo
Pendapatan Hibah Ianrgsung kepada pemberi Hibah. 51, Surat Pengesatran Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
yang selanjutnya disebut SPSHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN unruk mengeoahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi Hibah.
-7-
61 Hibah Langsung Bentuk BarunglJasa/Surat Berharga selanjutnya disebut
52. Persetujuan Memo Pencatatan
Persehrjuan MPHL-BJS adalah dolarmen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan unhrk mencatat pendapatan hibah langsung benhrk barang/jasafsurat berharga dan belanja barang unttrk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah. dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 53. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvcnsional dan atau berdasarkan prinsip eyariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 54. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Perattrran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatLrr pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2014 pada KPPN yang belum mengimplementasikan Sistem Perbcndaharaan dan Anggaran Negara (SpANt. BAB III PENERIMAAN NEGARA
Bagian l(esatu Penerimaan Negara Pasal 3
(i) Penerimaan negara mulai tanggal i9 sampai dengan tanggal 31 Desember 2OL4 wajib dilimpahkan setiap akhii hari kEija 9l"h Bryk Persepsi/Devisa Persepsi/persepsi Mata Uang
Asing dan Pos Persepsi ke rekening
{21
(3)
SUBRIruN KPPN/Direktorat PKN pada Bank Indonesia. fglimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus telah diterima di rekening SUBRKUN KppN pada Bank Indonesia pukul L7,3O waktu setempat (WST). Atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Persepsi/Devisa persepsi/persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi menyampaikan laporan Harian Penerimaan (LHP) ke KPPN mitra kerjanya/Direktorat pt(N paling lambat putn:t l8.OO WST. Pasal 4
(1)
Penerimaan negara yang diterima oleh Bank persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan pos Rersipsi pada tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul l5.OO sampai dengan pukul 24.00 WST dibukukan sebagai pcnerimaan tanggal 31 Desember 2014.
r
62 (21
Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2 Januari 2015 paling lambat dan harus telah diterima di rekening SUBRKUN KppN pukul09.00 WST.
wajib dilimpatrkan pada tanggal
(3)
Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, dibukukan sebagai transaksi pelimpahan pada tanggal 2 Januari 2015.
{4)
Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi ke KPPN mitra kerjanya/Direktorat PKN pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat pukul 10.00 WST. Pembuatan rekening kora:r penerimaan tanggal 3l Desember 2014 setelah pukut 15.00 sampai dengan pukul 24.00 WST dipisahkan dengan rekening koran penerimaan tanggal 2 Januari 2015.
(5)
Pasal 5
Pelimpahan penerimaan negurra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2] meliputi:
a. penerimaan negara yang telah memperoleh Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) dan tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi. b. penerimaan negara yang .belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran pada Bank persepsi/Devisa PersepsilPersepsi MataUang Asing dan pos persepsi.
Bagian I(edua Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 6
(1)
Penerimaan PBB yang diterima Bank persepsi pBB murai !*ggat 19 Desember 2AL4 sampai dengan tanggal 3l Desember 2O14 pukul 15.00 WST wajib ditimpahkan setiap aklir hari kerja oleh Bank persepsi pBB ke rjkening BO iil PBB.
(21 Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) paling lambat dan harrrs sudah diterima di -rekeninc Bo III pBB pukul 16.30 WST. Pasal 7 (1)
atae penerimaan pBB dari BO III ke rekening ryFp$"" SUBRKUN mulai tanggal 19
Desember 2Ot4 sampai dengan Desember 2OI4 dilakukan pada tanggal -29 Desember 2OI4 paling lambat pukul 1Z.gO WST. atas penerinraan pBB dari BO III ke rekening l:lge$gl SUBRKUN tanggal 30 Desember 2Ot4 dan tanggal 3t Desember 2O14 dilakukan setiap akhir hari kerja paling larnbat pukul 17.30 WST.
tanggal
(2)
29
53 Pasal 8
BO III PBB menyampaikan dokumen penerimaan dan
pelimpahan PBB ke KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 18.00 WST meliputi Nota Kredit, Rekening Koran dan Rekapih:lasi data penerimaan PBB persektor, dan per Kab/kota. Pasal 9 (1)
(21
(3)
(4)
Penerimaan PBB yang diterima olch Bank Persepsi pada tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24,OO WST, dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2014. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilimpahkan pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat dan harus telah diterima di rekening BO III PBB pukul O9.OO wsT.
Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bank Persepsi PBB ke KPPN mitra kerjanya pada tanggal2 Januari 2015 paling lambat pukul 10.00 WST. Pclimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dibukukan sebagai transaksi pelimpahan pada tanggal 2 Januari 2015. Pasal
1O
(1)
Pelimpahan saldo BO III ke rekening SUBRKUN KppN sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z dibukukan sebagai berikut: a. Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824911 (Pengeluaran Pemindahbukuan Intem KppN). b. KPPN Non KBI menggunakan kode akun g24tII (Pengeluaran Kiriman Uang Antar KppN). (21 Penerimaan atas pelimpahan saldo BO IU ke rekening SUBRKUN KPPN sebagaimana pada ayat (L), KppN KBI membukukan sebagai bcrikut: a. Unhrk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan kode akun 814311 (Penerimaan pemindahbukuan Intern KPPN.
b.
Untuk trarisalsi kiriman dari KppN Non KBI menggunakan kode akun 814111 (penerimaan I(iriman r Uang Antar KPPN). Pasal 11
pelimpahan saldo pada BO III pBB sebagaimana {tas dimakeud pada pasal
10, Kepala KppN menyampaikan penerlnaan pelimpahan pBB kepada Direktur dan laporan Pengelolaan Kas Negara sesuai ketenhran.
Bagian Ketiga Sanksi Denda Pasal 12 -10-
r
64 (1)
(21
Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 106o (sahr per seribu) per hari, termasuk hari libur/hari yang diliburkan, dari jumlah yang kuran g/ terlambat dilimpahkan. Jumiah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan minimal sebesar Rp 5.000,- (limaibu rupiafl. BAB IV PENGELUARAN NEGARA
Pasal 13 (1)
Pengaturan batas wakhr pengajuan SPM olehPPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut: a. SPM-UP, SPM-TUP dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2Ot4 pada jam kerja;
b. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2OI4 harus sudah diterima KppN paling lambat tanggal2l November 2014 pada jam keda; c. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2Ol4 harrs sudah
diterima KPPN paling lambat tanggal L6 Desember 2OL4 jam kerja; d. SPM-I"S yang penyelesaian pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2Ol4 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 20 Desember 201.4 pada.ja.rn kerja; e. Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak (SpM-Kp), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea (SPM-KB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Cukai {!|M-I_(C}, Surat Perintah Membayailmbalan Bunga (SpMpada
IB) dan Surat Perintah Membayar pengCmbalian
Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPFN paling lambat tanggal 12 Desember 2Al4 pada jam kerja. (21
Surat Ralat/SPPK atas SP2D Retur harus sudah diterima IPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2Ot4 pada jam kerja.
Pasal 14
(l)
Surat perintah Membayar Kelebihan Bangunan (SPM-KPBB) sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat I huruf e tidak terdapiat dana pada BO III PBB, KPPN melakukan pengembalian aias SpM-
hal pengajuan P4ry Pajak Bumi dan KPBB.
(21
Atas pengembalian SPM-KPBB sebagaimana dimaksud pada (1), KPPN melalnrkan koordinasi dengan Kantor lylt Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk : a. memastikan ketersediaan dana pada BO III pBB; dan b. pengqiuan kembali SPM-KPBB. -1
1-
55 Pasal 15 (1)
Dalam kondisi tertenhr Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dapat membcrikan pengecualian diluar batas waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,
dengan memperhatikan kemampuan KPPN
dalam
penyelesaian penerbitan SP2D. {21
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam; b. Kondisi kabar/force majeure; c. Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA. Pasal 16
Ktrusus keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari tahun anggaran 2015, diatur sebagai berikut:
a. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 20lS dan
disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal lO Desember 20t4. b. Penerbitan SPM-LS Caji Induk dilakukan serelah adanya petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2015. Pasal 17 (1)
Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut: a. SP2D-UP dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desembcr2Ol4 pada jam kerja; b. SP2D-GUP diterbitlan paling lambat tanggal 15 Desember 2QI4 padajam kerja; c. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal _13
d.
ayat t huruf b diterbitkan paling lambat tanggal B
Desember 2014 pada jam kerja; SP2D-LS atas SPM-LS! sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat t huruf c, huruf d, dan huruf e diterbitkan paling lambat tanggal 3O Desember 2Ol4 padajam keda;
e. SP2D Gaji Induk atas SPM-LS Gaji induk bulan Januari
f.
(2t
(3)
2015 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2Ot4 dan diberi tanggal 2 Januari 201S; SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus sudah dikirim dan ditcrima oleh Bank Operasional I pada tanggal berkenaan pukul 1S.OO wakhr setempat.
Pcnyelesaian Surat Ralat/SPPK sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember
20L4. Penerbitan SP2D atas SPM yang batas wakh: pengajuannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalarn pasal iS, dilakukan paling lambat tanggat 30 Desember 2014 pada jam kerja. -12-
66 Pasal L8 (U
(2t
Penyampaian SP2D dalam rangka pembayaran
kembali/rcstihrsi PBB oleh KPPN paling lambat dan harus telah diterima BO III PBB tanggai 29 Desember 2014 pukul 15.00 wsT; Dalam hal kondisi geograiis tidak memungkinkan untuk menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pcngiriman SF2D melalui sarana faksimili terlebih dahulu; b. KPPN mengirimkan asli SP2D dengan menggunakan sarana tercepat dan aman; Pasal 19
(1)
Berdasarkan SP2D yang disampaikan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BO III PBB membayarkan pengembalian penerimaan/restitusi PBB atas bcban BO III PBB ke rekening masing-masing penerima.
(21
Pembayaran pcngembalian penerimaan/restitusi
PBB sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pasal 2O
(l)
(21
Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember Tahun Anggaran 2014 dapat dibayarkan pada bulan berkerraan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampir-kan SPIUM sesuai format sebagaimana tercantum dalam la.mpiran I Peraturan DirelfiJr Jenderal Perbendaharaan ini sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Pengqiuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diterima KPPN paling lambat tanggal t2 Desember 2014 pada jam keda. Pasal 21
Pembayaran uang makan dan uang lembur pegawai Negeri Sipil bulan Desember Tahun Anggaran 2014 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan UP atau TUp. Pasal 22
(1) .
Penerbitan sP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5olo (lima per seratus) dari nilai kontrak, diatur sebagai trerikut: a' Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 10oo/o (seratgs
per seratus). b. Unhrk rnssa lrcmeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2OL4 atau yang melampaui tahun anggaran 2014, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun
anggaran 2OL4 dengan dilampiri copV jaminan
pemeliharaan yang telah disatrkan
mcncanhrmkan nomor dan
oleh ppK
tanggal
serta jaminan
bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. -13-
r
67
c. SPM rctensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disahrkan dengan
SPM
pemba5ril.sn angsuran/termin
atas prestasi pekerjaan fisik. (2)
pemeliharaan sebagaimana dimaksud {*i1* huruf b merupakan jaminan
pada ayat {1) pemeliharaan yang: a. diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond; b. nilainya minimal sebesar jumlah tagihan; dan c, ulasa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan. Pasal 23
(1)
fekerjgn yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekcdaannya (BApp) dibuat mulai-tanggal 23 sampai.dengan tanggal 3t Desember 2014, ppSpM plda saat pengajuan SPM-LSI ke KPpN wqiib melampirkan: a. Surat . Perjanjian Pembayaraii antara ppK dan pihak kctigar/rekanan sesuai formet sebagaimana tercantr-rm dalarrr Lampiran II perahrran birektur Jenderal Perbendaharaan ini. b. Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang maaa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang_kurangnya s-ebesar persentasJ pekerjaan yang belum iiselesaiian, dan masa pengajuan klaim selama SO (tiga puluh) hari kalender sejak berakhimya jaminanTgaranii pembayaran bank tersebut. c. Jaminal/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank yang berlokasi dalam wiiayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferah{e sesuai set'agaimana tercanturn dalam Lampiran nI lormat Perattran Direktur Jenderal perbendaharaan ini. d. purSt Pernyataan dari ppK mengenai keabsahan jaminan/garansi pank dengan per.,yataan bahwa apabila jarninan/garan"i PqnI teriebui p"isu dan/atau asii tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam har terjacli wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesailian, lcpenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi ppK sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV P*3, Perahrran Direktur Jenderal perbendaharaan ini. e. Asli surat kuasa-(bermaterai cukup) kepada l(epala KppN unhrk rnencairkan jaminan tankformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran """rai V pe.aiuran Direkhrr Jenderal Perbendaharaan ini. f. Unhrk pekerj-aan dengan nilai kontrak dan/atau nilai persentase pekeda"n yang belum diseresaika* jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh) jrita rupiah, jaminan/garansi bank dapat itiganii denian Sprjrrl sebagai Penjaminan dari ppk sesuii format Jebagaimana tercantum dalam Lampiran vI peraturan Direkhrr Jenderal Perbendaharaan ini.
-14-
(
68 g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan l00o/o (seratus per seratus) sampai dengan beraktrirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
{2) (3)
Perahrran Dirckhrr Jenderal Perbendaharaan ini. Nomor dan tanggal jaminan/garansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada umian SPM berkenaan. PPSPM wqiib menyampaikar: BAPP kepada Kepala I{PPN paling lambat 5 flima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.
(4)
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tida-k diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100o/o (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir; b. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengdukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk unhrng Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidah dapat diselesaikan. c. Atas klaim pcncairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaftsud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara rtilntr:ukan pada bulan Desember 2014 dicatat/dibukukan seb"gai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilala.rkan setelah tanggal 81 Desember 2014 dicatat/dibulnrkan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 4239991.
d. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajakpajak yang tclah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.
(s)
(6)
Dalam hal pekerjaan telah diselesaikan 10O% (seratus per serahrs), PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank sebpgai'nana dimaksud pada ayat (l) huruf b ke KppN harus menyerahkan @pg jaminan pemeliharaan (Solo) yang diterbitkarr oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/suretg bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya Ueraktrii minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan. Dalam hat BAPP scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) l,haritidak kerja sejak masa kontrak berakhir, Kepala - KppN membuat surat pcrnyataan sesuai format sibagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. Peraturan Direktur Jenderal Perbcndaharaan ini, dan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sekurangkurangnya sebesar persentase pekedaan yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) fruruf U. -15-
69
hal terdapat kelebihan atas pencairan klaim jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPN mengembaliken kelebihan pencairan klaim dimaksud
(71 Dalam
sesuai ketenhran perundang-undangan. Pasal 24
(t)
Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan ayat (6), PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara,
(21
Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan ayat (6), unhrk tahun-tahun berikutnya KPPN tidak dipcrkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala benhrk penjaminan dari bank umum bersangkutan. BAB V PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Pasal 25
(1) Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil aras pertanggungiawaban UP tahun anggaran 2014 dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari 20f 5 dengan mencantumkan uraian tambahan pada SPM .,pengesahan atas pertanggungiawaban UP/TUP tahun anggaran 2014".
(21
SPM-PTUP dan SPM-GUP Nilril sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberi tanggal Sl Desember 2OL4. Pasal 26
SP2D GUP-Nihil/p?Up 2014 atas SpM-pTUp dan SpM-GUp Nihil 5sbqgaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan pating lambat tanggal 12 Januari 2015 dan diberi tanggal3l Desember i}t+. Pasal 27
(1)
Sisa dana UP tahun anggaran 2014 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara pengeluaran yang bereangkutan hanrs disetorkan kcmbali ke Kas lligara
melalui Bank/Pos Persepsi pada wilayah kerja
KppN
Pembukr/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling larnbat tanggal30 Desember 2014. (21 l],ntuk mengetahui kebenaran sisa dana Up yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KppN sebelum melaksanakan penyetoran.
(3)
Atas penyetoran sisa dana Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBF ke KPPN,
-16-
70 (4)
Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2O14 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker/tsendahara Pengeluaran bersangkutan tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.
(5)
Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran masih terdapat UP/TUP sampai dengan tanggal 31 Desember 2Ol4 yang bclum dipertanggungiawabkan namun tahun anggaran berikutnya tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar menyampaikan surat teguran secepatnya kepada KPA terkait, dengan ditembuskan kepada masing-masing Inspektur
Jenderal
Kementerian
/I*mbaga terkait dan
Kepala
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI setempat serta Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 28
(U
(21
(3)
Atas SSBP yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen
Satker melalrukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank. Saldo LJP/TUP pada kartu penga\ rasan UP/TUP harus sarna dengarr saldo kas Bendahara Pengeluaran pada neraca. Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (21, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
(4) qSBP yang telah dilakukan
pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Pasal 29
Daftar Penguji/Daftar Pengantar Sp2D-GUp
Nihit/pTup
sebagaimana dimahsud dalam Pasal 26 agar dibuat tersendiri. Pasal 3O
Atas penerbitan sPzD-GUp NihilTntue sebagaimana dimaksud Karhr pengawasan ltuedit satuan pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Pasal 26, KPPN mencetak f*lg kerja berkenaan
dan disahkan oleh xepala seksi Pasal 31
Atas penerbitan sP2D-GUp Nihil/prup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KPPN melakukan perbaikan iapo"a.t Kas posisi (LKP) tmggal Sl Desember 2O14.
-17-
r
7t BAB VI
.
PEIAKSANAAN IR&TSURY S,J|'GLE ACCOUNT gSA) Pasal 32
Permintaan kebutuhan dana
oleh KPPN dalam
rangka
berpedoman pada ketenttran yang mengatur mengenai tata cara pengiriman pernintaan kebutuhan dana dan pengirirnan SP2D/SPT dalam rangka pelaksanaan Treasury Silqle Account ffSA) pcngeluaran. Pasal 33
Permintaan kebutuhan dana oleh I(PPN dalam rangka pembayaran Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2Ol4 paling lambat pulml 16.00 WST, disatukan dengan kebutuhan dana awal unhrk tanggal2 Januari 2015.
gaji induk bulan Januari 2015 disampaikan ke
Pasal 34
Transfer dana ke BO ll/Kantor Pos untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2015 dilakr:kan pada tanggal 2 Januari 2015. Pasal 35
Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN pusat (Rpl(BUN-P) mulai tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2OL4, dilaksanakan paling lambat pukul 12.90 WST. Pasal 36
(1)
KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 2g Descmber 2014 kcpada Direktur pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekiranq..perbendaharaan.eo.id paling lambat tanggal 24 Desember 2014 pukul09.00 WST. (21 KPPN setiap hari melaporkan data Sp2D yang diterbitkan tanggal 19 sampai dengan g0 Desember ZOI4 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. SuMit perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.eo.igl paline lambat pukul 15.00 WST. BAB VN PENGIRIMAN r.d,pORAN KAS pOSrSr (LKp) Pasal 37
(1) (2'l
Pengiriman LKP harian mulai tanggal 19 Desember 2OL4 sampai dcngan tanggal 31 Desember 2014 dilalnrkan paling lambat pukul 21.00 WST. Pengiriman LKP perbaikan atas transaksi penerimaan negara tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul lS.0O sampai dengan pukul 24.AO WST dilakukan pada tanggal 2 Januari 2015 pating lambat pukul 11.00 WST, -1&
72 (3)
t4)
Pengiriman LKP perbaikan atas penerbitan SF2D GUPNihil/PTUP 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara harian paling lambat pukul 10,00 W$T hari kerja berih$rya. Pengiriman LKP ke Kantor Pusat Direli;lorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui saluran komunikasi data yang telah
disediakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan setelah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada hari berkenaan telah berhasil di-postrng oleh Seksi Verilikasi dan Akuntansi/ Seksi Verifikasi dan Akuntasi dan Kepatuhan Internal. (s)
(6)
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pengarrasan dan pembinaan terhadap kepatuhan KPPN diwilayah kerjanya dalam pengiriman LKP secara tepat waklu dan almrat. Dalam rangka memastikan diterimanya pengiriman LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (U, KPPN wajib melakukan konfirmasi ke Direktorat Sistem Perbendaharaan u.p. Subdit. Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit. Pcrencanaan dan Pcngendalian Kas. Pasal 38
LKP harian/mingguan untuk tahun dnggaran 2015 dibuat secara terpisatr dari LKP perbaikan tahun anggaran 2014 yang dipcrbaiki dengan tanggal buku 31 Desember 2O74. BAB VIII
.
AKUNTANSI DAN PEI,APORAN Pasal 39
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penJrusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pueat tahun anggaran ZO!4, diatur ketentuan sebagai berikrrt: 1. Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling lambat tanggal 16 Januari 2015. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU), Sistem A}n:ntansi Kas Umum Negara (SAKUN), +grr lqK lengkap dengan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan paling lambat tanggal 23 Januari 2015, setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya masingmasing.
UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kcrja yang telah direkonsiliasi dengan KppN mitra keda ke I(antor Wilayah/Dinas Provinsi/ Kabupaten / Kota silaku Unit Alnrntansi Pembanhr pengguna - Anggaran Wilayah (UAPPA-W) paling lambat tanggal20 Januari 2015.
-l$
r
73
4. 5.
Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen perbendaharaan dan 2Z Januari
UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 2015.
wajib menyampaikan l,aporan Keuangan Tingkat UAPPA-W ke UAPPA-EI paiing lambat tanggal 29 Jan-uari UAPPA-W
20i5
6, 7.
8.
UAPPA-EI wajib menyampaikan Laporan l(euangan Tingkat UAPPA-EI ke UAPA paling lambat tanggal6 Februari 2015. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyarnpaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Itunwil ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengclolaan Kas Negara paling lambat tanggal 13 Februari 2015 setelah mel,akukan rekonsiliasi dengan UAppA-W. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Data GL Laporan Keuangan fingkat kanwil sebagaimana dimaksud p-ada angka 7 ke Direktorat Akuntansi Dan pelaporan Keuangan da'Direktorat sistem perbendaharaan ke aramat
e-m,ail: [email protected].&!, dan nttp:t/mftp.perUenaanaraan., patingJambat tanggal 13 Febrtrari 2015 setelah melakukan rekonsiliasi dengan uAppe-
w.
9.
KPPN agar mengirimkan saldo awal 2orslsardo akhir 2014 dengan na*.a file "salwa2ors.)oof (rco<=Kode KppN) ke aramat
e'mail: [email protected]. File saldo awal dihasilkan aplikasi verak dan dikirimkan setelah semua proses akhir
dilaksanakan.
BAB IX KETENTUAN LETN-I,ETN
'
Pasal 4O
Penyelesaian dana yang berada di rekening ,,rro BO I/rekening orf BO __retur ll/rekening 7rr" gO III dan ,et<"ni-ng Jrr, pos Pengehraran seeuai ketentr.ran-yang mengatur mengenai-tata cara penyelesaian dan pcnllgsahaan peigembaliari (returj surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D).
Pasal 41
(1) lenyampara' p€rtanggungiawaban Pemrakilan Republik Indonesia
atas penggunaan up oleh
di luai nEeri dan Atase
Teknis Kementerian Negara/ Lembaga, diatur iuagai uerikut: a. Perwalcilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementeri.an Negara/Lcmbqga irenyampaikan pryB nilai- tanpa .batas -sebagai "feriggarrU
99rgor pembayaran kuitansi/bukti
ke
re*eit"ria:tt Luar Negeri/Kementerian Negara/Lcmbaga merarui faksimile sesuai format sebagaimana tercantum dalam t ampiran IX Perahtran Direktur Jenderal perbendaharaan ini; b. Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan spM-cup Nihil ke I(PPN deigan dilampiri copy sPtB' yang diketahui (ditandatangani d'an dibubuhi 9ap dinas) oleh Kepala Biro Keuanlanlpejabat yang Frwenang pada Kementerian Luar NEgeriidementerian Negara/ Iembaga masing-masing.
r
74 (21
Dalam hal KPA/Satker/Bendahara Pengeluaran Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2OI4 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, mal
(1)
(21
Sisa dana UP/TUP tahun anggaran 2014 untuk pembayaran dalarrr rangka restitusi PPN bagi trrris asing tidak disetor pada alr:trir tatrun anggaran 2OL4.
Sisa dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berihrtnya, Pasal 43
(1)
(2t
(3)
SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2OL4 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2015. Berdasarkan SPSB BLU sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SF2B BLU tahun anggaran 2014 dengan targgal 31 Desember 2014, paling lambat tanggal 12 Januari 20r.5.
KPPN melalcukan perbaikan Laporan Kas Posisi {LKP) tertanggal 31 Desember 2014 atas penerbitan SP2B BLU sebagaimana dimalcsud pada ayat (2), Pasal 44
(U
Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran, KPPN diwajibkan
untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait.
at Kanwil Ditjcn Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah' langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. (3)
IGnwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Ihnwil Di{ien Pajat< dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakulcan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketcnhran penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi. Pasal 45
(1)
(21
Dalarn rangka penerbitan bank garansi oleh bank umurn yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat mcnyampaikan surat perrnohonan dispensasi kepada Kcpala Kanwil Ditjen Perbendaharean. Kcpala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan surat pcrmohouan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan surat dispensasi untuk penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, dcngan ketentuan: -21-
75 Dalam wilayah kerja KPPN pembaya:- tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank, Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan. Pasal 46 (1)
(21
(3)
SP2HL/SP4HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 3t Desember 2014 harus telah diterima KppN paling-iambat tanggal 8 Januari 2015. Berdasarkan SP2HL/SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL tahun anggaran 2014 dengan tanggal 31 Desember 2014, paling tambat tansgal 12 Januari 2015. KPPN melalrukan perbaikan Laporan Kas posisi (LKp) tertarrggal 31 Desember 2Ot4 atas penerbitan SpHL/SpgHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 47
(1)
Penyampaian MPHITBJS
ke KppN untuk realisasi
sampai
dengan tanggat 31 Descmber 2014 harus telah diterima KppN paling lambat tanggal 8 Januari 201S,
l2l
KPPN melakukan persetqiuan MpHL-BJS tahun anggaran 2O74 dengan tanggal Sl Desember 20t4, paling limbat tanggal 12 Januari 2OL5. Pasal 48
(1)
Kepala KPPN diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan ini kepada kerjanya, antara lain Kepala Kantor/Saiuan fig"._ Kerja/ Instansi Pengguna pNBp/ BLU/ Biro/ Bagi.r, felanjar,,
dan- Pimpinan Kantor Bank Indoneja,
(2)
pimpi-nan
Bank/Kcpala Kantor Pos di wilayah kerja masine_*""i"d.Kepala Kanwil Di$en perbendaharaan agar melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksai""n peraturan Direktur Jenderal perbcndaharaan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 49
D1l1"t
hal _diperlukan- penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direkt'r Jenderal peruciaataraan ini, ditindaklanjuti dengan surat atau surat Edaran Direktur l"p1t Jenderal Perbendaharaan,
-22-
r
76 Pasal
50
:
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal ditetapkan.
ini rnulai
berlaku
Ditetapkan di Jakarta, padatanggal 11 N.pclbrr 2OL+ DERAL PERBENDAHARAAN,
-23-
77 IAMPIRAN I
PERATUMN DIREI$UR JENDERAI, PERBENDAHARA N |{OMOR WR-r? IPB|?O|4 TEITTANC PEDOMAN PDIAKSANAAN PENERIM/{AN
DAN PENGELUARAN
NEGARA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014.
KDMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
SUMT PERI.IYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini; Nama NIP
Jabatan Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.
;"0;::
*:: :;;; yang
Perhihrngan
:::::: ::
terdapat
:;sil;;*:""*:::T
,dan berdasarkan daftar hadir kerja Pcgawai Negeri sipil pada satuan
Kerja........
(3).............
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran honorarium/vakasi") tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ,..........(6), .,.... .........(7)........... a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen...(3)...
iffi;;;--NIP.
*) coret gang tidak
perfu
-24-
{8)
r
78 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERT.TYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTI,AK
Uraian Isian
No.
(i)
Diisi dengan narna pejabat penanda tangan surat.
(21
Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
(3)
Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.
(4)
Diisi dengan daftar perhitungan pembayaran honorarium/ vakasi.
(s)
Diisi dengan bulan pcmbayaran yang dimintakan.
(6)
Diisi dengan tempat penandatanganan surat,
(71
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat.
(8)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stcmpel/cap dinas.
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
HARJOWTRYONO
-25-
rJ-
__r 79 II"MPIMN II
PEMTURAN DIREKTUR JSNDDRAL PERBENDAHARA^N NOMOR PER.'? IW I2OI+ TENTANG PEDOMAN PEI.AKSANMN PENERIMMN DAN PDNGELUANAN NEQ^RA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014,
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
Pada hari ini,.....(1).....,tanggal.....(2)....bertempat bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama
kami
yang
:.,...(4)
.trabatan : fe3aUat Rembuat Komitmen..,... (S)....., Berdasarkan SK......t6).......Tanggal. ......(Zl.,.....Nomor .....,.(8)......., Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
IL Nama :,.,..(9)...... Jabatan : .....,(10)...... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan/atau aecara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:
I'
PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp ....,.(tt)......(dengan huruf) pembayaran pekerjaan ........(12),......, yang penyelesaiannya . tanggal......., .. sampai dengan tanggal........ ... ..
atas
PIHAK PERTAMA_membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan '2. sPM-Ls setelah mineriml Jaminan Bank....L(13)...-,..tanggal ....,.(14)......Nomor......(1S).......
3. Terhad-ap nekgrjaan yang telatr diselesaikan sesuai kontrak, PIHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara penyelesaian pekerjaan dan Snelvamraikan kepada Kepala KppN.......(16)......paling lambat s 0ima) trari keda (tidak termasuk hariliburTcuti bersam;) sejak ko"nrak selesai.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekgrjaan kepada Kepala rppnr.....,.tio1..,...seuag"i*;;; dimaksud pada butir 3, Frgar rBoua *"rry"i.rjrri Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasark'an burat Kuasa Nornor .. J:.. . (1
7)..,.... Tanggal ......
(1
gi.......untuk untung Kas Negara.
-26-
80
5. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAI(
PERTAMA wa,jib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala KPPN...... (16)......
6. Berdasarkan pernyataan wanprestaei sebagaimana dimaksud pada
Kepala KPPN......(16)...... berdasarkan Surat Kuasa
butir 5, Nomor
:.,...,(17)......tanggal .....(18)......mencairkan Jaminan Bank untuk untung K4s Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan ole-h Kepala KPPN.
7. Perselisihan yang
Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bul,an, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kelnratan huln:m yang sama.
PIHAK PERTAMA Pej
PIHAK I(EDUA
abat PembuatKomitmen
Pimpinan/Direktur........(2 (22)
(1e)
Nama ..................(20). NIP
-zt -
1)..
81 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PER^JANJIAN PEMBAYARAN NO.
URATAN ISIAN
(1)
Diisi dengan hari pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran.
(2t
Diisi dengan anggal, bulan, tahun pembuatan Surat
(3)
Pembayaran. Diisi dengan kota tcmpat pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran. Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
{4)
{s} (61
(7) (8) (q)
(10) (1 1)
(r2l (13)
(14) (1s) (16)
(L7l (18) {1e) (20)
(2tl (221 (23)
Perjanjian
Diisi dengan narna lembaga Pejabat Pembuat I(omitmen. Diisi dengan jabatan penanda tangan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen. Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen. Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat komitmen. Diisi dengan nama lengkap pejabat penanda tangan yang mewakili perusahaan/rekanan. Diisi dengan jabatan dalam perusahaan. D-iisi derrgan angka dan hunrf sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Diisi dengan qama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan. Diisi dengan narla bank penjamin. Diisi dengan tanggal, bulan, tahun Jaminan Bank. Diisi dengan nomor Jaminan Bank. Diisi dengan nana KPPN. Diisi- dengan nomor surat kuasa yang dibuat oleh pejabat pembuat Komitmen Diisi dengen tanggal, bulan, tahun surat kuasa yang dibuat oleh pejabai Pembuat Komitmen. Diisi dengan tanda tangan Pejabat pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas. Diisi dengan nanra lengkap dan NIp pejabat pembuat Komibaen. Diisi dengan nqDa perusahaan. Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi ca! dinas, Diisi dengan nama lengka! pejabat penandatangan.
L PERBENDAHARAAN,
,ff oNo
-2&
u
82 IAMPIRAN
PERATUR^N DIREKTUR
ITI
JENDEML
PERBENDAHAT{AAN NOMOR PER- t7 lPtsl2or4 PEIAKSANAAN PBNERIMMN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANCCARAN 2014.
TENTANG PEDOMAN
JAMTNAN B{,NK {BANK GARANSI).
Nomor : ............(1)................
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
Jabatan Bertindak unhrk dan atas nama:
Bank
: .,............, Berkedudukan di : .,............. Alamat : .........,...,.
.(4)..,......... .(5)............ .(6)..........,.
Yang sclanjutnya disebut *PENJAMIN', Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal
1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 l{itab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:
Narna
: ...............(7) Berkedudukan di : ...............(8). Alamat : .......,..,....{9} Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN", eetinggi-tingginyasebesar Rp,...,....,.....(10).. (.......,..,.(11....,..... Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan hrnhrtan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:
Berkedudukan di : ..................(19)... : ..................(141........ Yang selanjutnya disebut TANG DIJAMIM,
Alamat
ternyala sampai batas wakttr yang ditentukan, namun tidalc melebihi tanggal batae berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak aapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan
pekerjaan ...............(15)............ sesuai dengan kontrak nomor: ..,.........(16).............,: tanggat ...............(12)..................atau pernyatean terttrlis jlari yang diberikan kr-rasa (dalam hal ini Kepala KppN....(io)....), bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tlOat AiUerikan oleii PEMEGANG JAMINAN sampai dengan lO (sepuluh) hari kerja setelah kontrak
berakhir.
-29-
83 Jaminan Bank
ini
berlaku terhitung mulai tanggal ......(18).....,,....
sampai dengan tanggal .,......,... ( I9)....,. .....
Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMF,GANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP kepada KPPN, dengan menlrcrahkan asli warkat Jaminan Bank. Kepala KPPN ........(20) berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan hrnhrtan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambatlambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal.........(2U........... Apabila tunfutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya hlntutan /klatm,
Apabila dalam sarnpai batas habisnya waktu pengajuan hrntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang dibcri }masa tidak mengajukan tunhrtan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terlpdap PENJAMIN
untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ............122)......... ....
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen .,,.,,,.,.,,,,,,,,(261
,,...,.,.,..,,',.,(271' ,......,.....,....(2e)
-30-
84 PETUNJUK PENGISIAN JAMINAN BANK (BANK GARANSI) No.
Uraian Isian
Diisi dengan nomorjaminan bank. Diisi dengan narna pejabat penanda tangan surat. (3t Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan surat. Diisi dengan nama bank. @l (s) Diisi dengan kota kedudukan bank. {61" Diisi dengan alamat bank. (7t Diisi dengan nama pcjabat pembuat komitmen (ppKl. t8) Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK, te) Diisi dengan 4amat kantor PPK. f 101 Diisi dengan nilai r:ang dalam angka. {1 1) Diisi dengan nilai uang dalam huruf, (Lzl Prisi de4gan nama rekanan. (131 Diisi dengan kota teqpat kedudukan rekanan. (L4l !49q {engan alamat rekanan, {l5l Diisi dengan jenie pekerjaan. f 161 Diisi dengan nomor kontrak. I7l Diisi 9qrgan tanegal kontra!. (18) Diisi dengan mr4ai berlakunya jaminan bank. {19'l D4ei dengan bcraktrimya, jaminan bank. (.2OI Diisi dengan nama KPPN. Diisi dengan batas wakhr akhir pengajuan klair"" (221 Diisi dengan kota tempat paqiJera pengadilan Varrg aipiUt, (29) Diisi dengan kota tempgt penerbitan jaminan banfr (24t Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. (2sl Diie,i {e,ngan nama jabatan penjarnin. (261 Diisi deng?n nama satker ppK. (27t Diisi dengan nama PPK dan rlibubl-rhi cap dinas. (28) :Diisi dengan nama penandatanga{r. (zel Diisi MP PPK, (30) Diisi dengan jabatan penandatangart f1l
I2l
nI
-31-
85 LAMPIMN IV
PEMTURAN DIREKTUR JENDEML PERBENDAH^MAN NOMOR PER. IF€IaOI4 TENTANG PEDOMAN PEI,AKSANAAN 'O NEO^M PENERIMAAN DAN PDNGELUARAN AIfiIR TAHUN ANOGARAN 2011.
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
SURAT PERI.IYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...........,,.. NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
..,.,.(l) ....(2) .,...
(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.
Jaminal
Bank
yang
8ank.......... (a).. ......No....... (5)......tanggal
pembayaran
diterbitkan oleh ........,..(6).......... untuk Rp ...............(8)..................
..(7)..........sebesar (derqan lurufl adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan
2. Apabila di kemudian hari Jaminan Bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, l€mi bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke l{as Negara sebesar nilai peke{aan yang dinyatakan wanprestas Demikian pcrnyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. (9), ........... Pejabat Pembuat Komitmen ...... .. (B).,. .....
......,..{10}.......... (Nama lrcngkap) NIP
-s2-
86 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERI{YATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK
Uraian Isian
No. (1)
Diisi dengan nama pcjabat penanda tangan surat pernyataan.
(21
Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
t3)
Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan.
(4)
Diisi dengan nama bank penerbit jaminan.
ts)
Diisi dengan nomor jaminan bank yang diterbitkan.
(61
Diisi dengan tansgal, bulan, dan tahun diterbitkannya jaminan bank.
(71
Diisi dengan maksud/ tqjuan diterbitkannnya jaminan bank.
(8)
Diisi dengan jumlah jaminan bank.
(e)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan.
(10)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas.
ENDERAL PERBENDAHARAAN,
//;;>."\:i) .;;i.-_- A
i#xiiff
-33-
_
f I
87 IAMPTRAN V
PERJ{TUR^N DIREITUR PERBENDAHARAAN NOMOR
TENTANC PEDOMAN PENERIMAAN
JENDERAL
FER-
lPtsl2ot4
PEIAI(SANfu\N
'7 NEGARA DAN PBNGELUARAN
AXHIR TAHUN ANGGAMN 2014.
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
SURAT KUASA Nomor
:
..,..(U...............
Yang bertanda tangan di bawah init
L Nama Jabatan
:
.,..........{2).
: PejabatPeobuatKomitmen,.................(g),.,.........
Berdasarkan SK.......(4)...... tanggal ,...,.{5).....Nomor ....(6}.........
memberikan kuasa kepada lcpala lkntor Pclayanan perbendaharaan Negara......(7)....
II. Nama NIP
: ....,.,......(8) : .............(9)
untuk menceirkan Jaminan Bank:
1.
Bank
:
...............(10!..................
2. Tanggal Jaminan Bank : ...............(1 l)...............,. 3, NomorJaminanBank : ...............(12).....,.,.........
4. Senilai : 5. Untuk Pekerjaan ; 6, Sesuai dengan kontrak ;
Rp..........(13).,.......... ...(d.engan
turufl
..,,,..,...... {14}................. Nomor..,(15).... tanggal...{16f......
dalam hall I. pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaanoleh PEMEGANG JAMINAN; atau 2' PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan kepada KPPN,
sebagaimana dimaksud dalam Jarninan Bank tcrscbut di atas,
Dcmikian kuasa ini diberikan dengan sebenamya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ...............117)......,... ( 18)..,.....,... pernberi Kuasa pejebat pembuat Komitmen
Penerima Kuaea Kepala KPPN,....,(191.......
..............,....(25)................,.,. -34-
88 PPTUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA NO.
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa, Diisi dengan narna lengkap Pejabat Pembuat Komitmen. Diisi dengan nama lembaga/sahran kerja Pejabat Pembuat Komitmen. Diisi dengan nama jabatan penandatangan Surat Ketetapan Pejabat Pernbuat Komitmen. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Suiat-f@ Komitmen. Diisi dcngan nomor Surat Ketetapan Pejabat pembuat Komitmen. Diioi dengan nama KPPN. Diisi dengan nama lengkap Kepala KPPN. Diisi dengan MP Kepala KPPN. Diisi dengan nama bank penjamin. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Jaminan Bank Diisi dengan nomor Jaminan Bank. Diisi dengan angka dan huruf senilai rupi Bank. Diisi dengan narna pekerjaan yang tem Diisi dengan nomor kontrak. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrali Diisi dengan natna kota tempat Surat Kuaaa dibuat Diisi dengan tanggal, bulan, diffi Diisi dengan narna KPPN. Diisi dengan nam berwenang dal dibubuhi cap dinas. Diisi dengan MP pejabat KPFN.
(2) (3) (4) (5) (6) (71
(8)
(e)
{10} (1 1)
(12)
(13) t14) (1s) (16)
(L7l (18) (1e) (201
(2tl
Diisi_ dengan nana lengkap, tan dibubuhi meterai. dan cap dinas. (23) Diisi dengan NIP Pejabat pembuat forn*itmen. (241 Diisi{ensan na'a perusaha@ (2sl Diisi dargan namA dibubuhi cap dinas. (22l.
-35-
89 I,AMPIMN VI
PER|ITTJRAN DIREKTUR PDRBSNDAHAM N NOMOR PSR-
TP}TTA$C PEDOMAN PENERIMAAN
DAN
JENDEML
,7
lPBl2ot4
PEI,AKSANAAN
PE}'IGELUARAN NEGAR
AKHIR TAHUN A}IGGAMN 2014.
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
-,
SUMT PERMATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMINAN Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama, : ...,........ : ,...,....... NIP Jabatan : Pcjabat Pembuat
......(1) ......(2)
Komitmen..............
(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
untuk menjamin ...............(4)........... sehubungan dengan pekerjaan berdasarkan surat perjanjian ,....(5)......., kerja Nomor ...............(6).........,...... tanggal ............(7)............ dengan nilai kontrak sebesar Rp ..........(8)........, (......,...,....,..(9).........,.......
1. Bersedia
rupiah).
2. Apabila di kemudian hari .....,....,.. (4),....... melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pelcerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
Dcmikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ...........(101, ................(1
1)
Pejabat Pembuat Komitmen.... t3)....
...............(12) .............. (Nama Lengkap) NIP
-36-
90
suRArpERr*yArAANrodfir"#3f,iiJififTTKSEBAGAT'ENJAMTNAN Uraian Isian
No. (1)
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.
(21
Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
(3)
Diisi dengan narna satuan kerja bersangkutan.
t4)
Diisi dengan nama reksnan pelaksana pekerjaan.
(5)
Diisi dcngan jenis pekcrjaan yang dikontrakkan,
(6)
Diisi dengan nomor kontrak/perjanjian kerja.
17l
Diisi dengan ranggal kontrak/ perj anjian kerj a.
(8)
Diis!dengan nilai kontrak dalam angka.
te)
Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf.
(10)
Diisi dengan tempat penandatanganan surat.
(1 1)
Diisi dcngan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat.
{\zt Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas.
I I I I
I I I
I
t
.t
-37-
91 IAMPIRAIiI VII
PERATURAN DTREKTUR
JENDERAL PERBENDAHAMAN NOUOR PER- r? l?B I 2Ot4 TENTANG PEDOMAN PEIAI(SAN^AN PENERIMAAN DAN PENGEUJARAN NEGAR^ AKHIR TAHUN A}IGGARAN 2014.
(KOP SURAT PERUSAHAAN)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.
untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor..........,..{4}. tanggat ...............(S) dengan nilai kontrak sebeear: ............(6)........,. {.......... ,(?).........rupiah) selambat-Iambatnya Sanggup
pada tanggal.......
2.
Apabila ternyata sampai batae wal
yang diterbit-kan olch
Bank
(8)......., Nomor.....,....e....... Tanggal,.....(10).,,..
sebesar .....,(11)..... {........(12)..... rupiah) dapar dicairkan oleh Kepala KppN .'.,..'..,..(13)..,....,. sebesar nilai pekedaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan
3i
tidak dapat diselesaikan unhrk disetor ke Kas Negara. su,rat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalarn rangka pengqiuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada angka 1 yang behrm 10oo/o selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat. ,,'"
Demikian pcrnyataan ird kami buat dengan sebenar-benarnya.
...........(14), .......(rs)...... Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen....{ 16}....
.........(17).... (Nama
NrP.....
tnlgkap) (18)..,.......
(Nama lengkap)
............1e01.....:.....
-3&
92 PSTNJUKPENGISIAN
SUMT PERN:TATAAN KESAN GGUPAN NO.
URAIAN ISIAN
(l):
Diisi dengan nqrna lengkap pcnanda tangan surat pernyataan kesanggupan.
(2)
Diisi dengan alasrat lenglsap penanda tangan surat
pernyataan
keeanggupan. (3)
Diisi dengan nqrna jabaten penanda tangan surat pernyataan kesanggupan.
(4)
Diisi dengan nomor surat perjanjian lccrja.
(s)
Diisi dengan tanrggal, bulan dan tahun surat pe{anjian kerja.
(6)
Diisi dengan nilai kontrat< datarn angka.
(7t
Diisi dengan nil,ai koatrak dafarr huruf.
(8)
Diiei dengan na"'a bank pcnerbit jaminan.
(e)
Diisi dengan nomor jaminan bank.
(10)
Diisi dengan tanggal jaminan bank.
(11)
Diisi dengan nilai uang jaminan bank dalam angka,
(t2l Diisi
dengan nilai uang_jaminan bank dalam huruf.
(13)
Diisi dengan nama KppN pembayar.
(14)
Diisi dengan na:na kota tempat surat pernyataan kesanggup* aiu,r"u
(ls) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pernyatu* dibuat.
(16) (17)
tl*rffi
Diiei dengan narna sahran kerja.
Diisi dengan tanda tangan pejabat pembuat Komitman dan dibubuhi cap
dinae. (18) (1e)
Diisi dcngan NIP pejabat pembuat Komitmen.
Diisi dengan ta'da tangan pembuat surat pernyataan dan dibubuhi cap
crnas. (20)
Diisi dengan nama jabatan trrena'data'gan surat pernyataan kesa*ggupan
HARAAN,
-39-
93 LAMPIMN VIII
PERATUR^N DIREKTUR PERBENDAHARAAN NOMOR PER. }? TEI.ITANG PEDoMAN DAN
IPB/2A14
i'eilBnIl,Inar.I AKHTR TAI,IUN
PET,AKSANAATf
PENGELUARAN NECAR . ANCGARAN 2014.
JENDEITAL
IGMEI'ITERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRE}iTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SURAT PERMATAAN TIDAK MENERIMA BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKER.IAAN TBAPP)
Sehubungan dengan: a,
b.
kerja setelah Pembuat tidak
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar_benarnya
-40-
94 I,AMPTRAN
VU
DIREIilUR PEMTURAN JENDEII,AL PERBENDAHARMN NOMOR PER. ,? IPBI2OI4 TEI{TANG PEDOMAN PELAKSANMN PDNERIMAAN DAN PENGELUARAN NECARA AKHIR TAI.IUN . ANGGARAN 2014.
IGMEI.ITERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR PEI,AYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Jalan '....'....
SURAT PERI{YATAAN TIDAK MENERIMA BERITA ACARA PET.IYELESAIAN PEKER.'AAN (BAPP)
Sehubungan dengan: a,
b.
dengan ini menyatakan batrwa sampai dengan 1O (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir yaitu tanggal.,......(5)...,..., Pejabat Pembuat
Komitmen......(6)........ selaku
PEMEGANG JAMINAN tidak
menyerahkan/memberikan BAPP atas penyelesaian pckerjaan .........t2)....... sebagaimana Kontrak Nomor..........(8).........tanggd.........(9)........ Dcmikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
..,.,......(10) Kepala KPPN ......(i1)....
............(12)............ (Nama kngkap) NrP ..........,.{13)...........
-40-
I
95 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
URAIAN ISIAN
NO. (1)
Diisi dengan nomor ja:ninan bank.
(2)
Diisi dengan tanggal jaminan bank.
(3)
Diisi dengan nomor surat kuasa.
(4)
Diisi dengan tanggal surat kuasa.
(s)
Diisi dengan tanggal hari kerja ke-10 (sepuluh) setelahakhir masa kontrak.
(6)
Diisi dengan nama lembaga Pejabat Pembuat Komitmen.
17l
Diisi dengan jenis pekerjaan.
t8)
Diisi dengan nomor kontrak.
(e)
Diisi dengan tanggal kontrak.
(10)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan.
(11)
Diisi dengan nama KPPN pembayar.
lt2). Diisi dengan narna lengkap dan tanda tangan pejabat KppN yang berwenang dan dibubuhi cap dinas. (13)
Diisi dengan NIP Pejabat KPPN.
4',t-
96 I,AMPIRAN IX
PERATURAN DIRDKTUR PERBENDAHARMN NOMOR PDR.
TE}.ITANG PDDOMAN PENERIMAAN
JENDEML IPBI2OI4
}7
PtsTAKSANAAN
DAN PENGELUAMN
NEGARA
AKHIR TAHUN AI{CGARAN 2014.
SURAT PERMATAAN TANGGUNG JAWAB BEI,ANJA KHUSUS UNTUK PERWAKIT,AN DI LUAR NEGERI NOMOR:
/sPrB/
I
NEGARA/ LEMBAGA 1. 2. NAMA/KODE 'GMENTERIANSATUAN KER.'A 3. TANGGAL DAN NOMOR DIPA 4. KODE FUNGST/SUB FUNGSI/PROGRAM 5. KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN 6. KI,ASIFIKAST BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini KPA Satuan Kerja..............,......menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: Bukti No.
Kode
Akun
Penerirna
Uraian
Jumlah
Tanggal Nomor
VS
Eqv US
Eqv
$
Rupiah
Jumlah
Bukti-bukti di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.............,..,...,...untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
KPA/PPK,
(Nama Lengkap) NIP
ERAL PERBETDAHARAAN,
