TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2007 TENTANG PELAKSANAAN UJI GOBA MEKANISMEBARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a.
bahwa hasil evaluasi atas pelaksanaan uji coba mekanisme baru melalui Rekening Khusus di KPPN dalam wilayah kerja 5 (lima) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2007 telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dipandang perlu memperpanjang masa pelaksanaannya;
b.
bahwa dalam rangka memperluas cakupan wilayah pelaksanaan uji coba mekanisme baru tersebut, dipandang perlu menambah jumlah KPPN dalam wilayah kerja 10 (sepuluh) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal . Perbendaharaan;
c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Republik Indonesia 4400);Nomor ../ 69, . Tambahan Lembaran Negara 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.O1/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
tenJang
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.O1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Ceba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-56/PB/2007;
~
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENT ANG PERU BAHAN KEDUA AT AS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2007, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal2 (1) Uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus ini dilaksanakan untuk seluruh KPPN. dalam wilayah kerja Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Kantor Wilayah X Ditjen Perbendaharaan Serang, Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Bandung, Kantor Wilayah XXIX Ditjen Perbendaharaan Ambon, dan Kantor Wilayah XXX Ditjen Perbendaharaan Jayapura. (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal1 April 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. (3) Pefaksanaan uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus untuk seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah XVI Ditjen Perbendaharaan Pontianak, Kantor Wilayah XVII Ditjen Perbendaharaan Palangkaraya, Kantor Wilayah XVI II Ditjen Perbendaharaan Banjarmasin, Kantor Wilayah XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda, Kantor Wilayah XXI Ditjen Perbendaharaan Mataram, Kantor Wilayah XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang, Kantor Wifayah XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar, Kantor Wilayah XXIV Ditjen Perbendaharaan Palu, Kantor Wilayah XXV Ditjen Perbendaharaan Kendari, dan Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2008." 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal3 (1)
KPPN Non KBI selambat-Iambatnya pukul 16.00 waktu setempat pad a hari yang sarna dengan tanggal penerbitan SP2D Rekening Khusus dan SPB, menyampaikan Daftar SPB sebagairnanai ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 kepClda Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nomor 021-3854779, 0213840516, dan 021-3840515 atau e~mail dengah alamat
[email protected]. dengan tembusan (cc)
[email protected]. ~
(2)
KPPN Kf.31$~Iamb<:lt-Iambatny.a PUkul 09.00waktu setempat hari kerja keesokan harinya, menyampaikan Daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan taksimili nomor 0213864779, 021-3840516, dan 021-3840515 atau e-mail dengan alamat
[email protected]. dengan tembusan (cc)
[email protected].
(2a) Khusus penyampaian melalui e-mail, dokumen yang dikirimkan merupakan compressed file atas hasil scan Daftar SPB atau Daftar SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang lengkap dengan cap dinas KPPN. (2b)
Setelah dilakukan pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (2a), KPPN diminta melakukan konfirmasi melalui telepon 0213449230 ext. 5407 dan 5408 atau sms pada 0811-170774.
(3)
Penerbitan SPB: a. Berdasarkan SP2D-LS Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D (sama dengan nilai SPM-LS Rekening Khusus berkenaan); b. Berdasarkan SP2D-GUP Isi Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkanSPB sebesar jumlah pad a SP2D; c. Berdasarkan SP2D-GUP Potongan Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPMGUP Potongan Rekening Khusus berkenaan; d. Berdasarkan SP2D-GUP Nihil Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPMGUP Nihil.
(4)
SP2D-LS/GUP Isi/Potongan/Nihil/Pengganti Rekening Khu~us YC3ng diterbitkan KPPN KBI dan KPPN Non KBI dibukukan sebagai pengeluaran anggaran dengan membebani MAK terkait.
(5)
KPPN KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SP2D Rekening Khusus beserta seluruh copy SP2D Rekening Khusus setiap hari Senin minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi terce pat ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.
(6)
KPPN Non KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SPB dan$PB beserta seluruh copy SP2D Rek~Ding Khusus setiap hariS~hin minggu berikutnya dengan sara:ha ekspedisi tercepatkepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.
(7)
Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) dan (6), dikelompokkan per masing-masing kode pinjaman/hibah luar negeri dalam satu surat pengantar."
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal4 (1)
Menerima dan melakukan kompilasi Daftar SP2D Rekening Khusus dari KPPN KBI. ~
(2)
Menerima, melakukan kQmpilasi, dan selanjutnya membuat Daftar $urat Perintah Debet (SPD) atas Daftar SPB yang disampaikan KPPN Non KB!.
(2a)
Daftar SPD beserta Warkat Pembebanan Rekening (WPR) dikirimkan ke KPBI selambat-Iambatnya satu hari kerja berikutnya pada puku116.00 WIS. Menerima rekening koran, advis, dan soft copy rekening koran dari KPBI dan mencocokannya dengan SPD, Daftar SPB, Daftar SP2D Rekening Khusus serta melakukan pencatatan pad a Buku Pengawasan Rekening Khusus. Atas hasil pencocokan antara Daftar SPB dan Daftar SP2D dengan Rekening Koran Bank Indonesia (RKBI), akan dilakukan perbaikan apabila terdapat perbedaan. Advis dari KPBI alas pembebanan Rekening Khusus sesuai Daftar SPB dari KPPN Non KBI, oleh Subdirektorat Kas Umum Negara dibukukan sebagai penerimaan dengan bagan akun penerimaan pembiayaan. Dihapus. Mengirimkan salinan RKBI ke Kementerian Negara/Lembaga sesuai permintaan tertulis dari Executing Agency bersangkutan. Menerima konsep aplikasi Replenishment/Reimbursement dari Executing Agency, meneliti, membuat covering letter, dan selanjutnya mengajukan aplikasi tersebut kepada pemberi pinjaman/hibah. Secara berkala (triwulanan) melakukan rekonsiliasi dengan
(3)
(3a)
(4)
(5) (6) (7)
(8)
Executing Agency (8a)
(8b) (9)
(10)
dalam
rangka
pengajuan
konsep
aplikasi
Replenishment/Reimbursement kepada pemberi pinjaman/hibah. Secara berkala (triwulanan) melakukan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia atas pembebanan dana Rekening Khusus termasuk penggunaan dana talangan pemerintah. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan atas pelaksanaan kegiatan Executing Agencydi daerah. Apabila Rekening Khusus berdasarkan RKBI menunjukkan saldo dana kosong atau tidak mencukupi, Direktorat PKN dapat memerintahkan KPPN menghentikan sementara pembayaran. Pembayaran kembali alas penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima sural pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara." ,"
4. Keh:mtuan Pasal 6 diubah, sehingga berbGnyi sebagai berikut: "Pasal6 (1) (2)
Dihapus. Atas dasar Warkat Pembebanan Rekening untuk Daftar SPD yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBI melakukan pendebetan Rekening Khusus dan mengkredit Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khusus selanjutnya pada akhir hari kerja memindahkan seluruh saldo Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khu~us dimaksud ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502o000000°41J-
~
11
(.3)
,I Datam hat saldo Rekening Khusus tidak mencukupi,KPE3lq~P9t melakukan pendebetanpada Rekening Antara50Q.OOOOO1meh3lui Rekening Sub BUN Dana Talangan 591.000001 s.d. 561.000005.
(4)
KPBI mengirimkan rekening koran dan advis secara harian dan laporan Rekening Khusus beserta se/ft copy secara mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Neg:~ra)
(5)
Apabila terjadi perbedaan antara RKBI Rekening Khusus dengan Daftar SP2D dari KPPN KBI dan Daftar spa dar.i KPPN Non KBI, KPBI segera melakukan pembetulan sebagaimana mestinya."
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal9 (1)
Pengeluaran alas SP2D yang telah membebani Rekening Khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjamanl hibah dinyatakan sebagai backlog sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan Replenishment/Reimbursement dan telah mendapat penggantian.
(2)
Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri atau pengeluaran setelah pinjaman/hibah luar negeri dinyatakan closing account dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. Atas dasar pada ayat (3), Direktorat Pengelolaan Kas Negara memberitahukan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengajukan revisi DIPA dimaksud dengan uraian untuk keuntungan Rekening Kas Umum Negara."
(3)
(4)
Pasall! Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
2007
padatanggal21
D.S..blJ
