KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI NOMOR: SK. 00046/PW/IX/2013/10
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2013
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI NOMOR: SK. 00046/PW/IX/2013/10 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang: a . bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia perlu membentuk petunjuk pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5 . Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; 12. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; 13. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia . MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan Inspektur J ender al ini yang dimaksud dengan: 1.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewaj iban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan k eberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem p ertanggun gjawaban secara periodik.
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.
3.
Evaluasi AKIP adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah atas pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, tahun sebelumnya.
4.
Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi kinerja satuan kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.
5.
Evaluator adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap AKIP secara sistematis mencakup pemberian nilai, atribu t, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
6.
Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah pendokumentasian langkah evaluasi berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.
7.
Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah ringkasan yang b erisikan pokok-pokok hasil evaluasi.
8.
Program Kerja Evaluasi adalah suatu pedoman yang dibuat dalam rangka melaksanakan evaluasi AKIP yang meliputi ruang lingkup evaluasi, tujuan evaluasi, serta tahapan evaluasi.
9.
Entitas Akuntabilitas adalah objek dari Evaluasi AKIP.
10. Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 11. Pengukuran Kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 12. Pelaporan Kinerja adalah laporan yang umumnya disajikan setiap bulan dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian intern. 13. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja.
14. Pencapaian Kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu instansi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. 15. Target Kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifk yang akan dicapai oleh Program dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. 16. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah sebuah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah. 17. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan usulan Rencana Kinerja Tahunan pada awal tahun berjalan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. 18. Penetapan Kinerja (PK) adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. 19. Input adalah masukan atau pengaruh yang membawa akibat terhadap jalannya suatu kegiatan maupun fungsi dari suatu sistem. 20. Output adalah produk atau hasil langsung yang diperoleh/ dihasilkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu input. 21. Outcome adalah tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan produk yang dihasilkan-output. 22 . Komponen Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI AKIP Pasal 2 (1)
Lingkup Entitas Akuntabilitas mencakup Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi AKIP Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(3)
Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
(4)
Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satu kali dalam setahun dan diselesaikan sebelum tanggal 30 Agustus untuk evaluasi AKIP tahun sebelumnya.
(5)
Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan KKE.
(6)
Evaluasi AKIP dilakukan oleh Evaluator dari Inspektorat Jenderal.
(7)
Evaluator ditetapkan oleh Surat Keputusan Inspektur Jenderal dengan masa tugas 5 (lima) bulan. Pasal 3
(1)
Penanggung Jawab Evaluasi AKIP adalah Inspektur Jenderal.
(2)
Hasil Evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk ditandatangani oleh Penanggung Jawab Evaluasi AKIP.
(3)
LHE diterbitkan paling lambat 15 hari kerja setelah selesainya pelaksanaan Evaluasi AKIP.
LHE
yang
Pasal 4 (1)
Berdasarkan LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Penanggung Jawab Evaluasi AKIP menyusun Ikhtisar Hasil Evaluasi AKIP.
(2)
Penanggung Jawab Evaluasi AKIP menyampaikan Ikhtisar Hasil Evaluasi AKIP beserta LHE kepada Menteri Luar Negeri paling lambat tanggal 15 September setiap tahunnya.
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKIP
Pasal 5 ( 1)
Evaluasi AKIP dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang merupakan panduan bagi Evaluator dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur J enderal ini. BAB IV TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
Pasal 7 (1)
Semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia wajib menindaklanjuti rekomendasi LHE.
(2)
Evaluator memantau tindak lanjut LHE. BABV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 September 2013
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LAMPI RAN: KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI NOMOR: SK.00046/PW/IX/2013/ 10 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2013
DAFTAR ISi
BABIPENDAHULUAN 1.1 Umum 1 .2 Tujuan Evaluasi AKI P 1 .3 Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKI P 1 .4 Ruang Lingkup Evaluasi
BAB II
1 2 2 2
PELAKSANAN EVALUASI INTERNAL SECARA UMUM _ _ _ _ _ 3
2.1 Strategi Evaluasi 2.2 Metodologi Evaluasi 2.3 Dokumen yang Dibutuhkan 2.4. Kertas Kerja Evaluasi
BAB Ill
LANGKAH KERJA EVALUASI - - - - --
3 3 4 4 -
-
- -- - - 5
3.1 Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja 3.2 Penilaian dan Penarikan Simpulan
BABIV
5
6
PENUTUP _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ __ _ 10
LAMPIRAN I - Lembar Kerja Evaluasi (LKE) LAMPIRAN II - Kertas Kerja Evaluasi (KKE) LAMPIRAN Ill - Contoh Laporan Hasil Evaluasi
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINEAJA INSTANSI PEMEAINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGEAI DAN PERWAKILAN AEPUBLIK INDONESIA
BABI PENDAHULUAN 1.1 Umum Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , telah dikembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporannya, yang kesemuanya memuat informasi-informasi yang terkait dengan kinerja dan indikatornya. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerinah (SAKIP). lnstansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja antara lain adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas LAKI P, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif dan dilakukan oleh lnspektorat Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu r Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabil itas Kinerja lnstansi Pemerintah. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia perlu disusun untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah . Petunjuk pelaksana ini berisikan langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam evaluasi AKIP yang dituangkan dalam Program Kerja Evaluasi. Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dapat berupa output maupun outcome, sehingga evaluasinya tidak
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KI NERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
dilakukan secara terpisah. Evaluasi terhadap output dan evaluasi terhadap outcome dilakukan dalam satu langkah, yaitu evaluasi terhadap kine rja. Demikian juga dengan perbedaan istilah. Untuk perjanjian kinerja atasan dengan bawahan ditetapkan dalam dokumen PK, namun ada juga yang menuangkannya dalam Kontrak Kinerja. Maka Dokumen Penetapan Kinerja dapat digantikan oleh Dokumen Kontrak Kinerja. Dengan demikian dokumen yang dievaluasi tidak terbatas pada Laporan Kinerja lnstansi Pemerinah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), namun termasuk dokumen yang dipersamakan. 1.2Tujuan Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas instansi.
kinerja
dan
penguatan
1.3Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP Petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk: 1) Memberi pemahaman kepada evaluator berkaitan dengan tujuan evaluasi, penetapan ruang lingkup, pemilihan strategi evaluasi dan teknik dalam melakukan evaluasi; 2) Menetapkan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan evaluasi; 3) Memberi pedoman tentang penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta proses pengolahan datanya. 1.4 Ruang Lingkup Evaluasi 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia terdiri dari 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian. 2) Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 0 1LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
BAB II PELAKSANAN EVALUASI INTERNAL SECARA UMUM
2.1 Strategi Evaluasi 1) Pelaksanaan evaluasi AKI P di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republ ik Indonesia difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKI P) dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasii (result oriented government) 2) Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: a. Partisipasi dan coeva/uation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; b. Pendampingan bagi pihak yang dievaluasi ; c. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKI P. 2.2 Metodologi Evaluasi Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKI P Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan dengan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Dimulai dengan menilai setiap sub komponen yang ada dalam manajemen kinerja sampai menilai secara keseluruhan dengan cara membandingkannya dengan kriteria yang didasarkan kepada: a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan AKI P; b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP; c. Kebenaran normatif yang bersumber pada praktik terbaik di Indonesia maupun di luar negeri; d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik. Dalam menilai apakah suatu Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan pertimbangan profesional para evaluator.
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINEAJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUB LIK INDONESIA
2.3 Dokumen yang Dibutuhkan Dokumen yang menjadi rujukan Evaluator dan yang diperoleh dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk keperluan evaluasi AKI P adalah sebagai berikut: 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republ ik Indonesia. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 3. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 4. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 6. Penetapan Kinerja (PK) atau Kontrak Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 7. lndikator Kinerja Utama (IKU) 8. Standar Operasional Prosedur/Pedoman/Aturan-aturan Pengumpulan Data Kinerja
lainnya
tentang
9. Dokumen lainnya yang dibutuhkan 2.4 Kertas Kerja Evaluasi Pendokumentasian pelaksanaan langkah evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) harus dilakukan agar pengumpulan data dan analisis data dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan , pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada kesimpulannya. Format KKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II .
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
BAB Ill LANGKAH KERJA EVALUASI
Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi AKIP yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penarikan simpulan. 3.1 Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kesungguhan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar berfokus pada hasil; 2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja; 3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKI P; 4. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 5. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya; 6. Capaian kinerja utama dari setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; 7. Tingkat akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sebagaimana tel ah disebut dalam Bab I, evaluasi AKI P dilakukan terhadap 5 komponen, yaitu: 1. Perencanaan kinerja, meliputi perencanaan strategis, perencanaan tahunan dan penetapan kinerja; 2. Pengukuran kinerja, meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan target kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; 3. Pelaporan kinerja, meliputi keberadaan, kelengkapan, dan pemanfaatan laporan kinerja; 4. Evaluasi Kinerja, meliputi pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi;
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINEAJA INSTANSI P EMERINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERI AN LUAA NEGERI DAN PEAWAKILAN AEPUBLIK INDON ESIA
5. Pencapaian kinerja meliputi pencapaian output atau outcome sebagaimana ditetapkan dalam target RKT. 3.2 Penilaian dan Penarikan Simpulan 1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif intansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Format LKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 2. Langkah penilaian yang dilakukan sebagai berikut: a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen , (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria. b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: Bobot No Komponen 1 Perencanaan 35 % Kinerja
2
Pengukuran Kinerja
20 %
3
Pelaporan Kinerja
15 %
4
Evaluasi Kinerja
10 %
5
Pencapaian Sasaran I Kinerja Organisasi
20%
Total
Sub- Komponen a. Perencanaan Strategis 12,5% meliputi : - Pemenuhan Renstra (2,5%) - Kualitas Renstra (6,25%) - lmplementasi Renstra (3,74%) b. Perencanaan Kinerja Tah unan 22,5% meliputi: - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%) - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahu nan (11 ,25%) - lmplementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%) a. Pemenuhan pengukuran 4% b. Kualitas pengukuran 10% c. lmplementasi penqukuran 6% a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kineria 4% a. Pemenuhan Evaluasi 2 % b. Kualitas Evaluasi 5% c. Pemanfaatan Evaluasi 3% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5% d. Kine ria Lainnva 5%
100%
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDDNESIA
Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKI P pada instansi pemeritah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKI P maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b, dan 5c, peniliaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendunkung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya. c. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, dilakukan terhadap Kementerian Luar Negeri dan sampel terhadap Satuan Kerja yaitu lnspektorat Jenderal dan Unit Kerja teknis lainnya. d. Setiap sub-komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaanpertanyaan yang membutuhkan judgement dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub-komponen tertentu. e. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0. f.
Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut: Jawaban a b c d e
Kriteria Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 95%) Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 80% s/d 95%) Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 50% s/d 80%) Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 10% s/d 50% ) Sangat kurang memenuhi kriteria (kuranq dari atau sama denqan 10%)
Nilai 1 0,75 0,50 0,25 0
g. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: i. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu , missal: subkomponen Kualitas Pengukuran mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 14 pertanyaan. Jika dari 14 pertanyaan tersebut, ada 7 pertanyaan yang dijawab "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (7/14) x 10 = 5;
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMEAINTAH DI LINKUNGAN KEMENTEAIAN LUAA NEGEAI DAN PEAWAKILAN AEPUBUK INDONESIA
\ ii. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; iii. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s/d 100. 3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap AKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat AKI P yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut: No
Kategori
1.
AA
2.
A
3.
B
4.
5.
cc c
6.
D
Nilai Angka >85 s.d:::; 100 >75 s.d:::; 85 >65 s.d:::; 75 >50 s.d:::; 65 >30 s.d:::; 50 > 0 s.d:::; 30
lnterpretasi Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan vanq tidak mendasar Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisortim b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi. 5. Pelaporan Hasil Evaluasi Bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 01 LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
lnspektorat Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan Satuan Kerja Eselon I dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill.
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINEAJA INSTANSI PEMERINTAH 01 LINKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INOONESI A
BABIV PENUTUP
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah. Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, diharapkan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dapat lebih terarah dan dilaksanakan dengan cara yang sama.
PETUNJUK PELAK SANAAN EVALUASI AKUNT ABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINKUNGAN K EMENTERIAN LU AR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I Lembar Kriteria Evaluasi
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTA NSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUB LIK INDONESIA
LAMPIRAN I - l em bar Kriteria Eval uasi
Lampiran 1 LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LP ND
REFERENSI UNITKERJA
1 2 3 4 A. PE REN CANAAN KINERJA 135%) PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) I. a. PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) 1 Dokumen Renstra telah ada Cukuoielas Cukun ie/as Dokumen Renstra Eselon I telah ada --2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi dan Cukupjelas Cukupjelas loroaram Cukuo ielas Cukuo ielas 3 Dokumen Renstra telah memuat tuluan 4 Dokumen Renstra telah memuat indikator Cukupjelas Cukupjelas kineria tuiuan Dokumen Renstra telah memuat target kinerja 5 Cukupjelas Cukupjelas lianaka menenaah Cukuoielas Cukun ielas Dokumen Renstra telah memuat sasaran 6 7 Dokumen Renstra telah memuat indikator Cukupjelas Cukupjelas kineria sasaran 8 Dokumen Renstra telah memuat target Cukupjelas Cukupje/as tahunan a, apabi/a lebih dari 95% Tujuan dan 9 Renstra telah menyajikan IKU sasaran yang ada di renstra re/even (terkait) dengan /KU yang le/ah diformalkan; b, apabila 80%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU _:: 95%; iawaban a,b,c,d,e mengacu pada c, apabila 50%< Relevansi Tujuan dan penjelasan di sisi kiri Sasaran dengan /KU _:: 80%; d, apabila 10%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU .::._ 50% e, apabi/a Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU_:: 10%
5
--
b.
10
KUALITAS RENSTRA (6.25%) Tujuan telah berorientasi hasil
a, apabi/a lebih dari 95% tujuan dalam Renstra telah berorientasi hasi/; b, apabila 80%< berorientasi hasil _:: 95%; c, apabila 30%< berorientasi hasil _:: 80%; d, apabila 20% < berorientasi hasil _:: 40% jawaban a,b,c,d,e mengacu pada e, apabi/a tujuan dan sasaran yg penjelasan di sisi kiri berorientasi ~ 20%
•) Renstra dikatakan memanfaatkan /KU jika Tujuan dan atau sasaran di Renstra dapat dlrepresentasikan dengan lndikator Utama yang sudah diformalkan. ') Kriteria ini berfaku dengan asumsi /KU yang diformalkan le/ah memenuhi krileria /KU yang baik seperli Spesifik, Dapat Oiukur dan Relevan dengan Kinerja U/ama Organisasi
Berorientasi hasi/: - berkualitas outcome atau output panting - b ukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output panting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi
Lampiran 1 LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
UNITKERJA 4
---
Cukuoielas
1 2 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) I. PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%1 a. PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) 1 Dokumen Renstra telah ada Cukuo ielas Dokumen Renstra Eselon I lelah ada 2 Dokumen Renstra telah memual visi, misi dan Cukupjelas orooram 3 Dokumen Renstra telah memuat tujuan Cukupje/as 4 Dokumen Renslra telah memuat indikalor Cukupjefas kineria tuiuan 5 Dokumen Renslra lelah memuat target kinerja Cukupjelas ianoka menenaah 6 Dokumen Renstra telah memuat sasaran Cukupielas 7 Dokumen Renslra lelah memuat indikator Cukupjelas kineria sasaran 8 Dokumen Renstra lelah memuat target Cukupjefas lahunan 9 Renstra telah menyajikan IKU a, apabi/a lebih dari 95% Tujuan dan sasaran yang ada di renstra relevan (terkaifl dengan /KU yang telah diformalkan; b, apabila 80%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU ~ 95%; c, apab11a 50%< Refevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU ~ 80%; d, apabila 10%< Refevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU ~ 50% e, apabila Refevansi Tujuan dan Sasaran dengan /KU ~ 10%
b. 10
KUALITAS RENSTRA (6.25%) Tujuan l elah berorientasl hasil
REFERENSI
KEM/LPND 3
5
-Cukupjelas Cukupjefas Cukupjelas Cukupjelas Cukupielas Cukupjelas Cukupjelas
iawaban a,b,c,d,e mengacu pada penje/asan di sis/ kiri
a, apabifa /ebih dari 95% tujuan dalam Renstra tefah berorientasi hasil; b, apabi/a 80%< berorientasi hasif ~ 95%; c, apabila 30%< berorientasi hasil ~ 80%; d, apabi/a 20% < berorientasi hasil ~ 40% jawaban a,b,c,d,e mengacu pada e, apabi/a tujuan dan sasaran yg penjelasan di sisi kiri berorientasi ~ 20%
•1 Renstra dikatakan memanfaatkan /KU jika Tujuan dan atau sasaran di Renstra dapat direpresentasikan dengan /ndikator utama yang sudah diformalkan. •1 Kriteria ini berlaku dengan asumsi /KU yang diformalkan telah memenuhi kriteria /KU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Refevan dengan Kinerja Utama Organisasi
Berorientasi hasil: - berkua/itas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi
2
NO 1
15
16
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 Target kinerja diletapkan dengan baik
Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Ookumen Renstra atasannya
17
Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
c.
IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)
18
Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan
PENJELASAN KEM/LP ND 3 a, apabila lebih dari 95% target yg diletapkan berkriteria baik; b , apabila 80%< Target yg baik ~ 95%; c, apabila 40%< Target yg baik ~ 80%; d, apabila 20%< Target yg baik ~ 40% e, apabila Target yg baik ~ 20%
a, apablla > 95% sasaran yg ditetapkan le/ah selaras; b, apabil a 80% < Sasaran yg setaras ~ 95%; c, apabila 40% < Sasaran yg selaras ~ 80%; d apabila 20%< Sasaran yg selaras ~ 40% e, apabila Sasaran yg selaras ~ 20%
REFERENSI UNITKERJA
4
jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penje/asan di sisi kiri
jawaban a ,b,c,d,e mengacu pada penjel asan di sisi kiri
a, apabi/a Renstra le/ah menetapkan ha/2 yg seharusnya lebih dari 95%; b, apabi/a 80% < ha/2 yg seharusnya ~ 95%; j awaban a,b,c,d,e mengacu pada c, apabila 40% < ha/2 yg seharusnya ~ penjelasan di sisi kiri 80%; d apabi/a 20% < ha/2 yg seharusnya ~ 40% e, apabila ha/2 yg seharusnya ~ 20%
a, apabila lebih dari 95% sasaran da/am rencana kinerja tahunan telah selaras dengan Renstra; b, apabila 80% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra ~ 95%; c, apabila 40% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra ~ 80%; d apabi/a 20% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra ~ 40% e, apabJ7a keselarasan sasaran RKT dengan Renslra ~ 20%
~awaban a,b,c,d,e mengacu pada
penjelasan di sisi kiri
5 Target yg baik: - Selaras dengan RPJMN/Renstra; - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen yang logis
Selaras: - Tujuan dan Sasaran2 yang ada di Renstra merupakan Tujuan dan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMN/Renstra alasannya; - Targe t2 kinerja Renstra m erupakan breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMN/Rentra atasannya; - Sasaran, indika tor dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan kausa/itas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada d i RPJMN/Renstra atasannya Yang dimaksud dengan hal-ha/ yg seharusnya adalah tujuan, sasaran, indikatordan target-target kinerja da/am Renstra le/ah mengacu pada: -RPJMN - kontrak kinerja - tugas dan fungsi - core business - isu strategis yang berkembang - hubungan kausa/itas - oraktik2 terbaik Jawaban tenlang lmp/emelasi Renslra harus sela/u dikailkan dengan (dipengaruhi o/eh) kondisi (ja waban) tenlang Pemenuhan dan Kualitas Renstra dijadikan acuan atau se/aras: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra le/ah dibreakdown da/am (se/aras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan da/am RKT menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra
3
NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LP NO
1 19
2 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja
3
REFERENSI UNIT KERJA 4
a, apabila lebih dari 95% tujuanlsasaran dalam Renstra KIL le/ah se/aras dengan tujuan/sasaran Renstra unit kerja; b, apabila 80% .!: keselarasan tujuan/sasaran Renstra KIL dengan Renstra unit kerja .!: 95%; c, apabila 40% < keselarasan tujuan/sasaran Renstra KIL dengan Renstra unit kerja .!: 80%; d apabila 20% < keselarasan tujuanlsasaran Renstra KIL dengan Renstra unit kerja .!: 40% e, apabila keselarasan tujuan/sasaran Renstra KIL dengan Renstra unit kerja ~ 20%
Tidak berlaku untuk UNIT KERJA
a, apabila /ebih dari 95% indikator hasil dalam RKA telah selaras dengan Renstra; b, apabila 80% < kese/arasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra .!: 95%; c, apabila 40% < kese/arasan indikator hasil da/am RKA dengan Renstra .!: 80%; d apabila 20% < kese/arasan indikator l/awaban a,b,c,d,e mengacu pada hasil dalam RKA dengan Renstra .!: 40% penjelasan di s/si kiri e, apabila kese/arasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra .!: 20%
20
Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
21
Targetjangka menengah dalam Renstra telah a, apabila target JM telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang dimonitor pencapaiannya sampai dengan disebutkan dibawah; tahun berjalan b, apabila target JM telah dimonitor berdasarkan krileria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; c, apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria lersebut namun tidak ada reaksi terhadap rekomendasi yang diberikan d; apabila monitoring target JM dilakukan secara insidentil, lidak terjadua/, tanpa SOP a/au mekanisme yang jelas; e, Target JM tidak dimonitor
vawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri
5 Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra le/ah dibreakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Renstra unit kerja - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renstra unit kerja - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra unit kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra KIL
Selaras a/au (dapat) dijadikan acuan: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra telah dibreakdown dalam (selaras dengan) targe/2 kinerja tahunan dalamRKA - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan outcome atau hasi/2 program yang akan diwujudkan da/am RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra unit kerja menjadi penyebab (memilikl hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasi/2 program yang adadiRKA
Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb: - Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah kedalam target2 tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; - Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memoni/or kinerja secara periodik; - Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; - Terdapat dokumentasi hasil monitoring - Terdapat tindak lanjut alas hasU monitoring
4
NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LPND
1
22
2
3
Dokumen Renstra telah direviu secara berkala a , apabila Renstra telah direvlsl dan hasilnya menunj ukkan kondisl yang lebih baik (terdapat inovasi) ; b , apabila Rens/ra te/ah direviu secara berkala dan hasilnya masih re/evan dengan kondisi saat ini; c , apabila Renstra telah direviu, ada upaya perbaikan namun be/um ada perbaikan yang signifikan ; d , apabila Renstra te/ah direviu In
II. a. 1
REFERENSI UNIT KERJA 4
j awaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri
Tirl~J.. ~n~ rn11i11
PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22.5%) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA T AHUNAN (4.5%) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah Ya, apabila secara format ada dokumen yang berisi rencana kinerja (bukan kerja) ada tahunan Dokumen perencanaan kinerja tahunan Unit Kerja telah ada
-
-Ya, apabila secara formal ada dokumen yang berisi rencana kinerja (bukan kerja) tahunan
2
Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan
Ya, apabila rencana kinerja tahunan le/ah memual kese/uruhan sub/ansi komponen tersebut, yaitu Sasaran, lndlkator dan j awaban ya atau lidak mengacu pada Target penjelasan di sisi kiri Tidak, apabila rencana kinerja tahunan tidak memuat Sasaran, Jndikator dan Target
3
Dokumen PK telah ada
Ya, apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditanda/angani oteh Pimpinan Organisasi (Sesuai PerMenpanNo 2912010)
Dokumen PK unit kerja telah ada
4
5
5
Ya, apabila unit kerja te/ah menyusun dan PK telah di/andatangani oleh pihak2 yang terkail (Sesuai PerMenpanNo 29/2010)
Ookumen PK disusun segera setelah cukupjelas anaaaran disetuiui Dokumen PK telah memuat sasaran, program, Ya, apabila Penetapan Kinetja le/ah indikator kinerja, dan target jangka pendek memuat kese/uruhan subtansi komponen tersebut, yaitu Sasaran, lndikator dan iawaban ya a/au tidak mengacu pada Target penjelasan di sis/ kiri Tidak, apabila Penetapan Kinerja tidal< memuat Sasaran, lndikator dan Target
5
NO 1 6
b.
7
8
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 PK telah menyajikan IKU
KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAH UNAN (11 .25%) Sasaran telah berorientasi has il
Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
PENJELASAN UNIT KERJA KEM/LP ND 3 4 a, apab11a /ebih dari 95% sasaran yang ada di PK relevan (terkait) dengan /KU yang le/ah diformalkan; b , apabi/a 80%< Relevansi Sasaran dengan /KU ::; 95%; vawaban a,b,c,d,e mengacu pada c, apabila 50%< Relevansi Sasaran penjelasan di sisi kiri dengan /KU ::; 80%; d, apabila 10%< Relevansi Sasaran dengan /KU ::;._ 50% e, apabila Relevansi Sasaran dengan /KU < 1()o/n
REFERENSI 5 ') Penetapan Kinerja dikatakan memanfaatkan /KU jika sasaran di PK dapat direpresentasikan dengan lndikator Utama yang sudah diformalkan. ') Kriteria ini ber/aku dengan asumsi /KU yang diforma/kan le/ah memenuhi kriteria /KU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur, Re/evan dengan Kinerja Utama Organisasi dan cukup
a, apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (lermasukdi PK) le/ah berorientasi hasil; b , apabila 80% < sasaran telah berorientasi hasil ::; 95%; ifawaban a,b,c,d,e mengacu pada c, apabila 40% < sasaran le/ah penje/asan di sisi kiri berorientasi hasil ::; 80%; d apabi/a 20% < sasaran le/ah berorientasi hasil ::; 40% e, apabi/a sasaran telah berorientasi hasil ::; 20%
Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output panting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi
a, apabila lebih dari 95% kegiatan yang dirancang l e/ah selaras dengan sasaran atau kinerja yang diinginkan; b, apabila 80% < kegiatan telah se/aras dan cukup ::; 95%; c, apabila 40% < kegiatan telah selaras dan cukup ::; 80%; d apabila 20% < kegialan le/ah se/aras dan cukup ::; 40% e, apabila kegiatan le/ah selaras dan cukup::; 20%
Kegiatan merupakan cara mencapai sasaran (selaras dan cukup): - Menj adi penyebab lerwujudnya tujuan dan sasaran; -Relevan ; - memiliki hubimgan kausa/itas (menjadi penyebab) terwujudnya sasaran - memenuhi syarat kecukupan untuk terwujudnya sasaran
j awaban a,b, c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri
6
NO
1
9
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 l ndikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
REFERENSI
KEM/LPND
UNITKERJA
3
4
5
a, apabila lebih dari 95% indikator yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan {lermasuk PK) memenuhi krileria SMART dan Cukup; b, apabi/a 80% < indikator memenuhi krileria SMART ~ 95%; ~awaban a,b,c,d,e mengacu pada c, apabi/a 40% < indikalor memenuhi penjelasan di sisi kiri krileria SMART ~ 80%; d apabila 20% < iindikator memenuhi kriteria SMART~ 40% e, apabila indikator memenuhi kriteria SMART.!: 20%
7
NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LPND
1
10
2 Target kinerja ditetapkan dengan baik
3 a, apabila lebih darl 95% target yg ditetapkan berkriteria baik; b, apabila 80%< Target yg balk ~ 95%; c, apabila 40%< Target yg baik ~ 80%; d, apabila 20%< Target yg baik ~ 40% e, apabila Target yg balk ~ 20%
REFERENSI UNITKERJA 4
jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri
5 Target yg balk: - Selaras dengan Renstra; - Relevan dengan indikatornya yang SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen yang logis
11
Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen Renstra
a, apabila lebih dari 80% sasaran dalarn PK le/ah selaras dengan tujuanlsasaran Renstra/RKP; b, apabila 60% ~ keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP ~ 80%; c, apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP ~ 60%; l/awaban a,b,c,d,e mengacu pada d apabila 20% < kese/arasan sasaran PK penjelasan di slsl kiri dengan Renstra/RKP ~ 40% e, apabila keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP ~ 20%
Se laras: - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renslra; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam Renslra/RKP; - Sasaran, indikator dan target yang diletapkan da/am PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renslra!RKP
12
Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya dttetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
a, apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK le/ah menggambarkan hat-ha/ yang seharusnya diletapkan; b, apabila 80% ~ ha/2 seharusnya da/am PK~ 95%; c, apabila 40% < ha/2 seharusnya da/am PK~ 80%; d apabila 20% < ha/2 seharusnya dalam l/awaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri PK~ 40% e, apabila ha/2 seharusnya dalam PK ~ 20%
Menetapkan hal-hal yang seharusnya: - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renstra; - Sasaran2 yang ada di PK sesuaVse/aras dengan kontrak lain yang pernah dibuat sebe/umnya (jika ada); - Sasaran2 yang ada di PK menjawab isu2 strategis dan permasalahan yang leridentifikasi saal proses perencanaan; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam Renstra/RKP; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) /erwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renslra/RKP
c.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)
Jawaban tentang lmplemetasi perencanaan kinerja tahunan harus se/a/u dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kineria tahunan
8
NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LPND
1 13
2 Target kinerja yang diperjanjika n telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
3 a, apabifa lerdapat bukti yang cukup ba hwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar unluk mengukur dan menyimpulkan keberhasifan maupun kegagalan serla dijadikan dasar pemberian reward and punishment; b, apabifa lerdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan d asar untuk mengukur dan menyimpu/kan keberhasifan maupun kegaga/an ; c, apabila terdapat bukli yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i le/ah diukur dan hasil pengukuran le/ah dikelahui ofeh atasan (pemberi amanah); d apabila PK yang di-ttd-i tel ah dilakukan monitoring e, apabila terhadap PK yang ditandatangani lidak dilakukan pengukuran alau monitoring
REFERENSI UNIT KERJA 4
'jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri
14
Rencana Aksi alas Kinerja sudah ada
Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari target2 kinerja yang ada di Penetapan Kinerja (PK)
15
Rencana Aksi atas K inerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja
a, apabila lebih dari 95% target kinerja dalam rencana/penetapan kinerja tahunan le/ah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA); b, apabila 80% < kes elarasan target PK dengan target periodik dalam RA :; 95%; c, apabila 40% < keselarasan target PK de ngan target periodik dalam RA :; 80%; jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri d apabita 20% < kesefarasan target PK dengan target periodik datam RA :; 40% e, apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA:; 20%
16
Rencana Aksi alas kinerj a telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
5 Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk membarikan penghargaan (reward); - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar unluk memifih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (lidak) berkinerja; - (Capaian) target kinerja digunakan sebaga i cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tarcapai, /idak tercapai, berhasil, gaga/, di/) suatu kondisi atau keadaan
Rencana atau Penetapan Kinerja Tahunan harus dapal dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan ofeh) capaian target2 RA. Atau antara RKT/PK memifiki hubungan ka usalitas dengan RA
9
NO
PENJELASAN
KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEM/LP ND
1 17
18
2
3
REFERENSI UNITKERJA 4
Rencana Aksi alas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
a, apabila monitoring kinerja telah memenuhi se/uruh kriteria yang diletapkan; b, apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and punishment; c, apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpu/an hasil vawaban a,b,c,d,e mengacu pada pengukuran capaian kinerja; penjelasan di sisi kiri d apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; e, apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik ~ 50%
Rencana Aksi lelah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
a, apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b, apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali ha/ terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; c, apabila pemamfaatan RA terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata ifawaban a,b,c,d,e mengacu pada tanpa ada tindakan nyata selanjutnya; penjelasan di sisi kiri d, apabila capaian RA lidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpu/an capaian kinerja; e, apabila target2 dalam RA yang disusun memiliki keselarasan < 50% dari target2 kinerja dalam PK
B. PENGUKURAN KINERJA (20 %) I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
Ya, apabila Kem/LPND telah memiliki lndikator Kinerja Utama (/KU) level Kem/LPND yang le/ah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan sebagaimana diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007
IKU unit kerja telah ada
--
5 Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: - Capaian target da/am rencana aksi secara periodik (minimal seliap 3 bu/an) dipantau kemajuannya; - Seliap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; - Terdapal mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) - Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment lerhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja
Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb: - Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulaQ pelaksanaan setiap kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengeva/uasi capaian output2 kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan - Terdapat hubungan yang /ogis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;
-
Ya, apabila Unit Kerja telah memiliki lndikator Kinerja utama (/KU) level Unit Kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan sebagaimana diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007
10
