Oleh : DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA ACARA INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY CONFERENCE 2016 JAKARTA 2016
Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2015-2019 Arah Kebijakan
Strategi
Perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
• Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; • Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; dan • Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Meningkatnya Belanja Pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
• Peningkatan proporsi belanja modal; • Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (Revisi : Struktur Kelembagaan) dan • Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi
RENSTRA KEMENDAGRI TERKAIT PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015-2019 Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi: a. Perumusan dan Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah; b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah; c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yg menerapkan PATEN; d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satpol PP & Sat Linmas, serta aparat & kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik bidang perizinan dan nonperizinan di daerah, dibentuk Unit PTSP sesuai Pasal 350 UU 23/2014
Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. URUSAN PEMERINTAHAN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN GUB, BUP DAN WALIKOTA
PTSP PROV, KAB/KOTA
Komitmen Gub, Bup dan Walikota merupakan kunci keberhasilan terselenggaranya pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) - PERTAHANAN
- KEAMANAN - MONETER
- YUSTISI - POLITIK LUAR NEGERI - AGAMA
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) WAJIB/ OBLIGATORY
PELAYANAN DASAR pendidikan; kesehatan; PU & penataan ruang; perumahan Rakyat dan kawasan permukiman; Trantib umum, dan Linmas, Sosial (dilaksanakan dengan SPM) NON PELAYANAN DASAR tenaga kerja; pemberdayaan perempuan & anak, pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Dukcapil, PMD, penduduk dan KB, perhubungan, kominfo, Koperasi UKM, Penanaman Modal, PORA, statistik, sandi, Budaya, perpustakaan, & arsip
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Kelautan & perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, perindustrian dan Transmigrasi
Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Sosial; Pengamalan pancasila Persatuan dan Kesatuan; Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi di Provinsi/Kab/Kota; Pengembangan Kehidupan Demokrasi; Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah & tidak Ditangani oleh Instansi Vertikal
2. Pasal 345 (Manajemen Pelayanan) Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik. Meliputi: 1. pelaksanaan pelayanan, 2. pengelolaan pengaduan masyarakat, 3. pengelolaan informasi, 4. pengawasan internal, 5. penyuluhan kepada masyarakat, 6. pelayanan konsultasi dan 7. pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemda dapat membentuk forum komunikasi antara Pemda dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait (pengusaha/tokoh masyarakat). Peranserta Masyarakat & Pihak Swasta
Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik yg dituangkan dalam maklumat pelayanan publik kepada masyarakat melalui media (cetak dan elektronik) dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat, memuat: 1. jenis pelayanan yang disediakan; 2. syarat, prosedur, biaya dan waktu; 3. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan 4. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah. • Yang dimaksud dengan “penyederhanaan jenis pelayanan publik” adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan • Yang dimaksud dengan “penyederhanaan prosedur pelayanan publik” adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.
dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit PTSP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan . • Pembentukan PTSP diharapkan dapat meminimalisir pungli. • Penyelenggaraan PTSP masih terkendala pada terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, dukungan APBD, dan sulitnya menggunakan pihak ketiga (bank swasta) untuk membantu pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan secara online) Sesuai Pasal 17 dan Pasal 39 PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah, bahwa: Fungsi PTSP dilekatkan dengan fungsi Penanaman Modal yang diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Besaran Organisasi PTSP mengikuti besaran dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan
6. Pasal 352 (Evaluasi Kinerja) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemda provinsi.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemda kabupaten/kota Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik (Pasal 348): Sanksi Administratif (teguran) 2x berturut-turut teguran tidak dilaksanakan: KDH ikut program pembinaan khusus
Tidak memberikan pelayanan perizinan (Pasal 350): Sanksi Administratif (teguran) 2x berturut-turut teguran tidak dilaksanakan : Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur; dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota. KDH yg tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BERDASARKAN UU NO 23 THN 2014 Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia; b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. Melaksanakan program strategis nasional; dan g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Penjelasan Pasal 67 Huruf f Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
lanjutan..,KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BERDASARKAN UU NO 23 THN 2014
Pasal 68 ( 1 ) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. ( 2 ) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. ( 3 ) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN
menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per-UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yg dilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.
K/L HARUS MENJAMIN TERSEDIANYA NSPK DAN BINWAS KEPADA DAERAH
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRTHN KONKUREN
Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov membatalkan kebijakan Daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah
BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 373
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT
Landasan Hukum PTSP
3. PERATURAN
Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (1)
PTSP : Pelayanan secara terintegrasi dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu Menempatkan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan SKPD dalam satu tempat di PTSP; Pelayanan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan terbitnya dokumen dalam satu tempat. PTSP Tim Teknis Pemohon datang Ke Satu Tempat, Pelayanan bisa lebih Cepat dan Lebih Murah
BACK OFFICE -----------------------------------
Meja Penerimaan
Pemohon
FRONT OFFICE
Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (2) • Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yg cepat, mudah, murah, transparan, pasti & terjangkau.
• Kelembagaan, Pendelegasian, SDM, dan Sarpras
• Keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian kewenangan, akuntabilitas, aksesbilitas
Tujuan
Prinsip
Syarat
Ruang Lingkup • Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemda
ARAHAN Bapak PRESIDEN Dalam Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 23 Agustus 2016, antara lain: 1. Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota ditingkatkan; 2. Mendorong para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan pendelegasian wewenang perizinan kepada BPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Sumber Daya Manusia dan percepatan pembangunan sistem perizinan online; 3. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang perizinan yang dijadikan pedoman oleh BPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelayanan publik dan penugasan pegawai yang ditempatkan di BPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota
Maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Psl. 347 UU 23/2014), memuat: 1. jenis pelayanan yang disediakan; 2. syarat, prosedur, biaya dan waktu; 3. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan 4. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan. Maklumat Pelayanan publik merupakan salah satu wujud transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik Inovasi dalam rangka peningkatan kinerja, efektivitas, efisien dan perbaikan kualitas layanan.
UPAYA YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI 1.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, akan segera disusun Permendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP Daerah yang akan menggantikan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.
Revisi Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu agar sejalan dengan amanat PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (tahap finalisasi).
3.
Kebijakan penganggaran untuk PTSP yang dituangkan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2017.
4.
Konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membidangi NSPK perizinan dan nonperizinan
Sesuai tugas dan fungsi Kemendagri yang dituangkan dalam renstra 20152019, kami telah dan akan melanjutkan program/kegiatan: 1. Pembinaan di daerah tertinggal dalam percepatan penerapan menuju PTSP prima; 2. Pembinaan di daerah yang memiliki PTSP yang prima;dan 3. Dekonsentrasi peningkatan kualitas kelembagaan infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP.
UPAYA YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN 1. Penataan Pedoman Pelayanan: - Revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP. 2. Penataan Kelembagaan: - Revisi Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 3. Aspek Penganggaran: - Kebijakan penganggaran untuk PTSP yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2017. 4. Piloting Project model pelayanan Online - Prov. Jabar, Kota Bogor, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Badung. 5. Mendorong Inovasi pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
KABUPATEN YG BELUM MEMBENTUK PTSP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara; Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Membramo Raya, Provinsi Papua; Kabupaten Membramo Tengah, Provinsi Papua; Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua; Kabupaten Waropen, Provinsi Papua; Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat; Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat; Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
Sekian dan Terima Kasih
37
