KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Oleh :
DRS. LUKMAN NUL HAKIM, M.Si
DIREKTUR FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA DITJEN BPD – KEMENDAGRI
Disampaikan pada:
Workshop Rancangan PERKADA mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa TA 2017
Jakarta 21-24 Nopember 2016
EVALUASI PENYALURAN DANA DESA 2015
Pagu Rp. 20,7 Trl Permasalahan: Disalurkan secara bertahap:
qTahap I bulan April sebesar Rp. Rp. 8.306.480.000,- (40%) qTahap II bulan Agustus sebesar Rp. 8.306.480.000,- (40%) qTahap III bulan Oktober sebesar Rp. 4.153.240.000.000 (20%)
Berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi:
q Tahap I bulan Mei s.d Oktober q Tahap II bulan Agustus November
s.d
q Tahap III pada minggu ke II bulan Desember
q Perubahan Pagu dari Rp. 9 Trl menjadi Rp. 20,7 Trl; q Peraturan Bup/Walkot ttg rincian DD perDesa terlambat; q Dokumen Rencana Desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) terlambat; q Keraguan penggunaan DD; q RKD belum ada/jauh; q Tidak taat laporan; q Kapasitas SDM Pemdes belum memadai.
EVALUASI PENYALURAN DANA DESA 2016
Pagu Rp. 46,9 Trl Permasalahan:
Disalurkan secara bertahap: qTahap I 60%
bulan Maret sebesar
qTahap II bulan Agustus sebesar 40%
Berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi:
q Tahap I akhir Maret s.d akhir Juli q Tahap II baru mulai akhir Agustus
q Perubahan kebiajakan Tahap penyaluran (PP 60/2014 dan PP 22/2015 menjadi PP 8/); q Peraturan Bup/Walkot ttg rincian DD perDesa terlambat; q Dokumen Rencana Desa (RKPDes, APBDes) terlambat; q Keraguan penggunaan DD; q Keterlambatan Pelaporan; q Kapasitas SDM Pemdes belum memadai.
Kewenangan : 1. Hak Asal Usul 2. Lokal Berskala Desa 3. Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota 4. Kewenangan Lain
STRUKTUR KEWENANGAN 4 JENIS KEWENANGAN 1. Kewenangan Hak Asal Usul
DESA (DINAS)
DESA ADAT
1. sistem organisasi masyarakat adat, 2. kelembagaan, pranata dan hukum adat, 3. tanah kas Desa, 4. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa 5. Pengembangan peran masyarakat desa (PP 47/15).
1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; 2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
Kewenangan dilaksanakan dengan fungsi mengatur dan mengurus
Lanjutan….. 4 JENIS KEWENANGAN
DESA (DINAS)
DESA ADAT 5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan 7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
Kewenangan dilaksanakan dengan fungsi mengatur dan mengurus
Lanjutan…. 4 JENIS KEWENANGAN
DESA (DINAS)
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa
1. tambatan perahu, 2. pasar Desa, 3. tempat pemandian umum, 4. saluran irigasi, 5. sanitasi lingkungan, 6. pos pelayanan terpadu, 7. sanggar seni dan belajar, 8. serta perpustakaan Desa, 9. embung Desa, dan 10.jalan Desa. 11.Pengelolaan air minum (PP 47/15)
DESA ADAT Kewenangan dilaksanakan dengan fungsi mengatur dan mengurus
Lanjutan….. 4 JENIS KEWENANGAN
DESA (DINAS)
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Untuk kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, Pasal 22 UU 6/2014 menyatakan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
DESA ADAT Kewenangan dilaksanakan dengan fungsi mengurus Contoh: • Pemilu • Kependudukan • Pajak dan Retribusi • Polindes • Posyantekdes • Tenaga Medis Desa • Tenaga Pengajar PAUD
Lanjutan….. 4 JENIS KEWENANGAN
DESA (DINAS)
4. Kewenangan lain yang
Untuk kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, Pasal 22 UU 6/2014 menyatakan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
DESA ADAT Kewenangan dilaksanakan dengan fungsi mengurus Contoh: • Penyelesaian konflik • PNPM • HIV AIDS • 4 PILAR TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
P A R T I S I P A T I F & T R A N S P A R A N
Pengelolaan Keuangan Desa PERENCANAAN
PELAKSANAAN
RPJMDes
RKP Des Ranc APBDes
PENATA USAHAAN •Buku Kas Umum •Buku Pembantu Pajak •Buku Bank
TERTIB DAN DISIPLIN
PERBUP/WALKOT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PELAPORAN
ü Semester I; ü Semester A.T
PERTANGGUNG JAWABAN
ü Perdes
- TRANSPARAN - AKUNTABILITAS
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
PERENCANAAN APBDESA
APBDESA
2. Belanja 1. Pendapatan q PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa; q Transfer; APBN, APBD q Lain-lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan.
Klasifikasi Belanja, Bid : 2.1.Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4. Pemberdayaan Masy. Bid. Pembelanjaan; 2.5. Tak terduga. q Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD); q Keg. dibagi, jenis belanja : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/jasa; 3. Belanja Modal. q
3. Pembiayaan q 3.1. Penerimaan • 3.1.1 Silpa; • 3.1.2.Pencairan Dana cadangan; • 3.1.3 Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan. q 3.2. Pengeluaran • 3.2.1.Pembentukan Dana Cadangan; • 3.2.2.Penyertaan Modal.
A1 A2
PELAKSANAAN ANGGARAN
Slide 15 A1
Bendahara menyimpan uang dlm kas utk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa --> jumlah dlm kas ditetapkan dlm perbup Pengeluaran desa yg mengakibatkan beban APBDesa tdk dpt dilakukan sebelum ranc perdes ttg APBDesa ditetapkan --> tidak termasuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yg ditetapkan dlm perkades Author; 11/05/2016
A2
Penggunaan biaya tak terduga hrs dibuat terlebih dahulu Rincian Anggaran Biaya yg disahkan kades Author; 11/05/2016
PENATAUSAHAAN APBDESA Permendagri pasal 35-37
PELAKU/ PELAKSANA
Bendahara desa
WAJIB
Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
BENTUK
Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk: Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan
INSTRUMEN/ ALAT
1. Buku kas umum 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa
PP No. 43/2014 P Pasal (103) dan Permendagri No. 113/2014, Pasal (37,40,41)
Semester I (PP & Permendagri): PL : akhir Juli tahun berjalan
K A D E S
Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa
sampaikan
BUPATI/
WALIKOTA
CAMAT
Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) : PL : akhir Januari tahun berikutnya
Diinfor masikan kepada masyarakat secara ter tulis & dengan media infor masi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa PP No. 43/2014 Pasal (104) & Permendagri No. 113/2014 Pasal (38 - 42)
K A D E S
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan, Belanja & Pembiayaan
sampaikan
Ditetapkan dengan Perdes
BUPATI/ WALIKOTA
CAMAT
Dilampiri:
1. Format la poran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember T.A. berkenaan 3. Format laporan program pemerintah, pemda yang masuk ke desa
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40)
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa PP No. 43/2014 Pasal (104) & Permendagri No. 113/2014 Pasal (38 - I41) Semester : PL : akhir Juli tahun berjalan Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa Semester II : PL : akhir Januari tahun berikutnya
K A D E S
BUPATI/
WALIKOTA
CAMAT (Ps. 41)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A (Ditetapkan dg Perdes, & disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir T.A. berkenaan)
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39)
Catatan :
1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd ketentuan peraturan per-UUan, (PP Ps. 105) 2. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106)) 3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota, (Permendagri 113 Ps. 43)
Isu Implementasi 1.A: PTPKD Bendahara
1.
Amanat UU 6/2014 menyatakan bahwa Kades sebagai PKPKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa 2. Permendagri 113/2014 menempatkan Staf Kaur Keuangan sebagai bendahara 3. Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa mengatur tentang Staf, namun apakah Staf termasuk sabagai perangkat desa? 4. Faktual lapangan: · Bendahara Bukan perangkat · Memiliki tugas yang besar · Hanya mendapat honor bukan Siltap · Harus memiliki NPWP karena pemungut dan penyetor pajaK REKOMENDASI Penyesuaian atas status bendahara bukan bendahara desa dan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Kaur Keuangan
11/22/2016
21
Isu Implementasi 1.B: PTPKD Pelaksana Kegiatan
1. Penafsiran PK menurut Permendagri 113/2014: - Ada lebih dari satu Pelaksana Kegiatan di Desa yang dibedakan dari bidang kegiatan - Pelaksana Kegiatan adalah Kasie dan LKD - Objek kegiatan sesuai bidang jabatan Kasie 2. Penafsiran PK menurut Permendagri 114/2014: - Calon Pelaksana Kegiatan tercantum dalam RKPDesa yang dtetapkan dalam APBDesa - Kades menetapkan PK dengan Keputusan Kades tanpa dijelaskan asal-usul PK - Objek kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa 3. Penafsiran Perka LKPP 13/2013 - Terjadi ambigu terhadap pengertian dan tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Di satu sisi TPK untuk Pengadaan Barang/Jasa, tapi disisi lain TPK juga melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan,dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan REKOMENDASI Perlu sinkronisasi antara Permendagr 113, 114 dan Perka LKPP
11/22/2016
22
Isu Implementasi 2 : Jenis Belanja Tambahan jenis belanja (Bansos, Hibah, dll)
1. Perlu dipertimbangkan tambahan jenis belanja dalam APBDes pada belanja berupa bansos, hibah dan bantuan keuangan pada Permendagri 113/2014, mengingat dalam praktek di lapangan ada kegiatan-kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam jenis belanja dimaksud.
Isu Implementasi 2: Belanja Desa
REKOMEDASI 1. Jika disepakati adanya tambahan jenis belanja dimaksud, maka HARUS diatur dan dibatasi peruntukkannya, karena adanya kemungkinan kepentingan lain yang sifatnya “politis”. 2. Perlu pertimbangan yang matang terhadap jenis belanja dimaksud. Insentif RT/RW (15 [3])
-
Di beberapa daerah, operasional RT/RW dibagikan untuk honor Berdasarkan penjelasan pasal 100 PP 43/2014 insentif RT/RW Hanya untuk operasional kelembagaan RT/RW
REKOMENDASI
11/22/2016
Bagi kelembagaan di luar RT/RW seperti Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, dll TIDAK mendapatkan honor bulanan tetapi dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes. 23
Isu Implementasi 3: Pembiayaan SiLPA
1. Pengaturan SiLPA pada Pasal 18 ayat (4) Permendagri 113/2014 belum mengakomodir perlakuan SiLPA yang diakibatkan atas kegiatan yang belum dilaksanakan dan kegiatan lanjutan REKOMENDASI 1. Perlu penambahan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SiLPA a. untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, melalui Perubahan APBDes b. Kegiatan lanjutan, melalui Perkades 2. Perlu pengaturan khusus sebagai akibat SiLPA dana transfer, terutama Dana Desa dalam struktur APBDesa
Penyertaan Modal
belum ada pengaturan à Rekomendasi: Perlu diatur lebih lanjut
Hasil Kekayaan yang dipisahkan
Belum ada pengaturan à Rekomendasi: Perlu diatur lebih lanjut
11/22/2016
24
Isu Implementasi 4: perencanaan Perdes dan Perkades
11/22/2016
1. Pasal 34 yang memberi ruang pada dapat digunakan Perkades untuk merubah Perdes APBDes, hal ini tidak dapat dilakukan sedemikian. 2. Mengingat amanat - Pasal 69 ayat (12) UU 6/2014 bahwa, dalam pelaksanaan peraturan desa kepala desa menetapkan Perkades sebagai aturan pelaksanaannya - Pasal 27 ayat (2) Permendagri 111/2014 bahwa, materi muatan perkades meliputi materi pelaksanaan, Peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi REKOMENDASI Permendagri 113 perlu mengatur tentang Perkades sebagai aturan pelaksanaan Perdes APBDes 25
Isu Implementasi 5a: Pelaksanaan pelaksanaan
Jangka waktu perbaikan RAPBDes setelah dievaluasi Bupati/Walikota
1.
Amanat Pasal 69 ayat (7) UU 6/2014, Kades diberi waktu paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi 2. Pasal 21 ayat (4) Permendagri 113/2014, si Koreksi Kades dibatasi paling lama 7 hari REKOMENDASI Perlu penyesuaian aturan sesuai UU. SPP tidak boleh diajukan sebelum REKOMENDASI barang/jasa diterima (Pasal 28 ayat 2) Perlu pengaturan terkait uang persediaan melalui Perbup/perwal Pemotongan pajak tidak sama antara 1. Dalam pelaksanaannya pemotongan pajak oleh Kantor Pajak satu KPP dengan KPP lainnya Pratama (KPP) di lapangan ada 3 cara yang dilakukan: - Pemotongan langsung dari keseluruhan ABDesa - Pemotongan per kegiatan - Pemotongan per item (sesuai obyek pajak) REKOMENDASI 11/22/2016
Perlu koordinasi dengan Ditjen Pajak untuk menegaskan terkait 26 dengan cara pemotongan
Isu Implementasi 5b: Pelaksanaan pelaksanaan Honorarium 1. Hasil identifikasi di lapangan, penerimaan atas honor dari pelaksanaan kegiatan Pelaksana Kegiatan oleh PK/TPK tidak terbatas 2. Satu orang terlibat dalam banyak kegiatan yang berimplikasi pada penerimaan jumlah X honornya REKOMENDASI Standar Harga di Desa
Perlu pengaturan atas pembatasan atas penerimaan honor melalui perbup/perwal 1. Desa mengacu kepada standar harga kabupaten 2. Terjadi diferensiasi yang besar harga barang/jasa di setiap desa REKOMENDASI Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai standar harga di desa melalui perbup/perwal untuk memperhatikan kondisi geografis dan jangkauan desa dari kabupaten
11/22/2016
27
Isu Implementasi 6: pelaporan/pertanggungjawaban Pelaporan Dana Desa
1. Permendagri Nomor 113/2014 mengatur waktu pelaporan dan pertanggungjawaban akhir adalah paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran 2. PMK 49/PMK.07/2016 mengatur waktu pelaporan dan pertanggungjawaban akhir untuk Dana Desa adalah paling lambat minggu kedua bulan februari
REKOMENDASI Pelaporan harus disesuaikan dengan siklus APBDesa, karena Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang dikelola dalam APBDesa.
11/22/2016
28
Isu Implementasi 7: lain-lain Tata Naskah
· · · -
Lampiran
11/22/2016
-
Adanya Rujukan Pasal dan ayat yang salah Pasal 10 ayat (4) Pasal 26 ayat (2) Pasal 41 ayat (2) Adanya penyebutan istilah/nomenklatur yang tidak konsisten, misal Bendahara = Bendahara Desa. Tata bahasa: Penggunaan tanda baca, imbuhan, kata depan dll.
Harus ada perubahan dan penyesuaian lampiran sebagai konsekuensi adanya perubahan/revisi aturan 29
