KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Tlp. 7942374 Jakarta Selatan 12072
SAMBUTAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI KER JASAMA LUAR NEGERI DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA Jakarta, 16-18 April 2017 Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth. Para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Yth. Para Kepala DPMPD Provinsi, Kab/Kota lokasi kerja sama atau yang mewakili Yth. Para Regional Representative INGO Yth. Para Narasumber dan sekalian yang berbahagia
Peserta
Rakor
Mengawali
pertemuan
ini,
marilah
kita
panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya kita dapat hadir mengikuti kegiatan "Rapat Koordinasi Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 Ditjen Bina Pemdes
Kemendagri
Dengan
INGO”
dalam
keadaan sehat wal’afiat.
Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia Sebagai pengantar pelaksanaan rakor ini, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita semua, bahwa forum ini diselenggarakan untuk saling berbagi dan bertukar informasi, masukan, saran ataupun rekomendasi sebagai usaha untuk terusmenerus menyempurnakan pelaksanaan program kerjasama
luar
negeri
antara
Ditjen
Bina
Pemerintahan Desa Kemendagri dengan INGO (International Non Governmental Organization) di bidang
Pembinaan
Pemerintahan
Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa. 2
Desa,
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat
dalam
melaksanakan
dan
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat
yang
adil,
makmur,
dan
sejahtera. Guna memperkuat kedudukan desa tersebut diatas, Pemerintahan Jokowi-JK secara eksplisit menempatkan desa sebagai basis pembangunan, sebagaimana NAWACITA nasional)
tercantum (9
pada
dalam
agenda poin
salah
satu
prioritas
pembangunan
(tiga)
menyebutkan:
3
“membangun
Indonesia
dari
memperkuat
daerah-daerah
pinggiran dan
desa
dengan dalam
kerangka negara kesatuan”, melalui pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama desa dan kawasan timur Indonesia serta kawasan perbatasan.
3
Munculnya kebijakan ini di satu sisi tentunya membawa harapan besar bagi seluruh desa di Indonesia, dimana peran pemerintahan desa sangat penting
dan
strategis
mengingat
sebagian
masyarakat tinggal di desa. Dengan demikian maka desa akan menjadi subjek dalam pelaksanaan beragam
aktivitas
pembangunan
sehingga
diharapkan dapat menjadikan desa lebih maju, mandiri, dan sejahtera, serta meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih rendah, kelembagaan pemerintahan desa belum berjalan secara optimal, anggaran dan sarana prasarana pendukung pelayanan pemerintahan desa masih belum memadai, serta koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan masih lemah.
4
Berkenaan
dengan
kondisi
tersebut,
Kemendagri membuka peluang kerjasama dengan International Non Govermental Organization (INGO) yang secara tulus ingin turut berperan serta mendukung
Program
Nawacita
Pemerintahan
Jokowi-JK terutama dalam membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Perlu kita sadari bahwa Luasnya wilayah negara Indonesia dan besarnya jumlah penduduk yang harus dibangun dan diberdayakan, sehingga memungkinkan kelompok
ada
wilayah
masyarakat
yang
atau
kelompok-
belum
tersentuh
program-program pembangunan, serta anggaran pemerintah
pusat
dan
daerah
yang
belum
mencukupi sehingga menjadikan kerjasama ini menjadi semakin penting dan strategis.
5
Mengacu pada mekanisme kerjasama, maka pada tataran kebijakan, kerjasama ini dilakukan oleh Kemendagri dalam hal ini Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri dengan INGO yang dituangkan dalam
bentuk
Memorandum
Saling
Pengertian
(MSP), dimana setiap MSP berlaku selama 3 tahun. Sebagaimana Saudara-Sasudara ketahui, saat ini ada 3 (tiga) INGO yang menjalin kerjasama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yaitu: VECO (Vredeseilanden Country Office Indonesia) dari
BELGIA; ASB (Arbeiter Samariter Bund
Deutschland e.v) dari JERMAN; (Interchurch
Organization
kemudian ICCO
for
Development
Cooperation). Pada kesempatan ini dapat kami informasi bahwa pada bulan Januari dan Maret Tahun 2017 Kemendagri melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama dan INGO telah sepakat memperpanjang kerja sama selama tiga tahun kedepan.
6
Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia. Jika secara kebijakan, pelaksanaan kerjasama ini
dilakukan
oleh
Pusat
Fasilitasi
Kerjasama
Kemendagri, maka secara teknis, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan
Desa.
Sementara
lokasi
pelaksanaan program kerjasama Berdasarkan MSP dan Arahan Program yang telah ditandatangai bersama berada di 42 kabupaten/kota pada 12 provinsi antara lain: Provinsi Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Selaku pelaksana teknis kerjasama, maka Direktorat
Jenderal
Bina
Pemerintahan
Desa
memegang peranan yang sangat strategis dalam membina,
mengkoordinasikan,
memonitor
dan
mengevaluasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh INGO. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam hal ini pada satu sisi 7
dimaksudkan untuk menjamin bahwa INGO yang bekerjasama bekerja
dengan
untuk
Pemerintahan Masyarakat
Kemendagri
benar-benar
kepentingan
Desa, Desa.
Pembinaan
Kelembagaan
Sementara
Desa
dan
sisi
lain,
pada
pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi diarahkan untuk menjamin sinergitas program antara program yang dilaksanakan oleh INGO, pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga program dapat dilaksanakan
secara
efektif
dan
efisien
serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia. Dalam
konteks
monitoring
dan
kerjasama
ini,
Pemerintahan
pembinaan,
evaluasi
koordinasi,
pelaksanaan
maka
Direktorat
Desa
tidak
program
Jenderal
mungkin
Bina
mampu
melakukannya secara efektif dan efisien tanpa peran serta pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya 8
baik personil, waktu, maupun anggaran dikaitkan dengan ragam program dan jauhnya jangkauan, menjadi kendala yang dihadapi. Sementara dipihak lain, justru daerahlah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
kerjasama.
kenyataannya berada
di
Karena
pelaksanaan daerah.
memang
program
Dengan
pada
kerjasama
demikian
peran
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) atau atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk, menjadi sangat penting dalam mengambil peran
pembinaan,
koordinasi,
monitoring
dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program kerjasama di wilayahnya. Demikian halnya dengan peran DPMPD Kabupaten/Kota mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa program kerjasama ini memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kelompok
khususnya
yang
sasaran program. 9
menjadi
kelompok
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluai program INGO Tim Teknis Kerja Sama Luar Kementerian/Lembaga terkait pada Tahun 2016, banyak kesan dan respons yang sangat positif dari masyarakat kelompok sasaran, DPMPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
dimana
Program-program
Pembinaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh INGO di daerah menunjukkan bahwa sinergitas kerjasama antara Kemendagri, INGO, dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota telah berjalan dengan baik, sehingga program berdampak positif terhadap masyarakat kelompok sasaran. Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia. Sebagai wujud apresiasi kami atas sinergitas kerjasama yang baik antara Kemendagri, INGO, dan Pemerintah
Provinsi
Kabupaten/Kota, memperbaiki
maupun
maka
kami
mekanisme
tata
Pemerintah
terus kelola
berupaya program
kerjasama. Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan 10
melakukan
revisi
terhadap
Petunjuk
Teknis
Operasional (PTO) pelaksanaan kerjasama luar negeri, sehingga dapat mengakomodir masukkan daerah terhadap Pelaksanaan kerja sama. Kami memfasilitasi
secara
lebih
rinci
mekanisme
pelaksanaan kerjasama mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, monitoring dan evalusi
serta
pelaporan
pelaksanaan
program.
Pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta INGO sudah kami petakan
sedemikian
rupa,
hingga
memberikan
kejelasan peran masing-masing. Dalam waktu dekat Petunjuk Teknis Operasional akan kami publikasikan dan dapat di download pada
website Ditjen Bina
Pemdes “www.binapemdes.kemendagri.go.id“. Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia. Sebagai bahan renungan kita bersama dalam pelaksanaan rakor ini, saya ingin mengingatkan bahwa apapun program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh INGO adalah dalam rangka 11
mendukung
program
pemerintah
daerah.
Oleh
karena itu sinergitas atau keterpaduan program antara Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan INGO harus menjadi kata kunci. Melalui sinergitas, kita harapkan tidak terjadi kondisi dimana program INGO menyimpang dari rencana strategis daerah. Untuk mewujudkan sinergitas ini, kiranya perlu kita menyadari akan pentingnya menghargai peran masing-masing dalam semangat kemitraan. Di satu sisi kami harapkan peran DPMPD Provinsi maupun kabupaten/ kota dalam menjamin sinergitas ini melalui keterlibatan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) INGO. Demikian halnya dalam pelaksanaan,
monitoring
dan
evaluasi
pelaporan program maupun kegiatan
serta masing-
masing DPMPD kami harapkan mengambil peran optimal khususnya dalam memfasilitasi masyarakat kelompok sasaran program. Sementara itu pada sisi lain, INGO wajib untuk selalu berkoordinasi dengan DPMPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 12
Secara
lebih
spesifik
dalam
proses
perencanaan, maka RKT yang disusun harus ditandatangani bersama oleh INGO dan DPMPD Kabupaten/ Kota serta diketahui oleh DPMPD Provinsi. Dalam proses pelaksanaan, INGO juga harus senantiasa berkoordinasi dengan DPMPD setempat
tentang
perkembangan
pelaksanaan
program. Mitra lokal yang ditunjukpun harus LSM yang sudah berbadan hukum atau memiliki akte notaris serta terdaftar pada Kantor Kesbangpol setempat.
Pada
disepakati pelaksanaan
INGO
akhir
tahun
wajib
kegiatan
anggaran,
menyusun
yang
telah
laporan
disampaikan
baik
kepada Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, maupun DPMPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pembagian peran seperti ini, kami harapkan pelaksanaan program kerjasama ini secara berkelanjutan benarbenar lancar, efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang sesungguhnya kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. 13
Saudara-Saudara Sekalian Yang Berbahagia. Sebelum
saya
mengakhiri
sambutan
ini,
sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, dimana rakor ini saya harapkan bisa menjadi forum saling berbagi dan bertukar informasi, masukan, saran ataupun
rekomendasi
demi
penyempurnaan
program kerjasama luar negeri ke depan, serta menyadari dinamika lapangan yang demikian tinggi, maka saya juga berharap rakor ini bisa dimanfaatkan untuk
melakukan
evaluasi
secara
seksama
mengenai perkembangan pelaksanaan program dan rencana kegiatan yang dikelola oleh INGO tahun 2017, serta memberikan masukan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program kerja sama ke depan.
Saya berharap
kita
yang
mengemban tugas dan tanggung jawab dalam bidang
Pembinaan
Pemerintahan
Desa,
Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa, terus memelihara dan meningkatkan
kepedulian
dan
keberpihakan yang teguh terhadap setiap upaya
14
yang
dilakukan
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT
senantiasa
memberikan
hidayah
dan
bimbingannya bagi kita dalam rangka menciptakan pemerintahan
yang
transparan,
akuntabel
dan
melayani. Dengan mengucap “Bismillahirahmanirrahim”, saya nyatakan “ Rapat Koordinasi Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 “ secara resmi DIBUKA. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
a.n. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
MOHAMMAD RIZAL, SE, M.Si 15
