PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI 2016
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA & MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMAN DESA, (PS. 112 AYAT (1) )
2
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113)
B I N W A S P E M
a. memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an Desa; b. memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem., Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa; c. memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd lembaga masy. Desa; d. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa; f. memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy. g. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa; h. menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa; i. melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD; j. melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa tertentu; k. mendorong percepatan pemb. perdesaan; l. memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan m. menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa & lembaga kerja sama Desa
3
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114)
B I N W A S P E M P R O V .
a. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa; b. melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka pemberian ADD; c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades & perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.; d. melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa; e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; f. melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin dilakukan oleh Pemkab./Kota; g. melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks. oleh Desa; h. melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa; i. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penataan wilayah Desa; j. membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sbg Desa; dan k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa.
4
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115) B I N W A S P E M K A B / K O T A .
a. memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg dilaks. oleh Desa; b. memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.; c. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa; e. melakukan evaluasi & pengawasan Perdes; f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset Desa; h. melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa; i. menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy., dan lembaga adat; j. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., & lembaga adat; k. melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan; l. melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja sama antar-Desa; dan n. memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an
5
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., & PEMKAB/KOTA DPT MENDELEGASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPD PERANGKAT DAERAH (PS. 112 AYAT (2) ) 6
BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154) Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) )
melalui 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa Fasilitasi pelaksanaan pilkades Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa Fasilitasi penetapan lokasi PKP Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum F a s i l i t a s i p e l a k s a n a a n t u g a s , f u n g s i & ke w a j i b a n l e m b a g a kemasyarakatan Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penagasan batas desa Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7
DASAR HUKUM PASAL 71 S.D. 75 (5 PSL)
UU NO. 6 TAHUN 2014
PP 60/2014 & PP 22/2015
1. 2. 3. 4.
PENGERTIAN SUMBER2 PENDAPATAN DESA STRUKTUR DASAR APBDesa MAKANISME UMUM PENGESAHAN APBDesa
PP 43/2014 (Ps. 90 – 114) → PP 47/2015 1.
PERMENDAGRI 113/2014
DANA DESA (APBN KE DESA)
(46 Psl)
1. 2. 8
3. 4.
AZAS PENGELOLAAN K E K U A S A N PENGELOLAAN DESA STRUKTUR APBDesa PENGELOLAAN
2. 3. 4. 5.
P e m b a g i a n p e m b i a y a a n kewenangan Rulink pengelolaan keuangan desa Pengalokasian ADD & BHP&RD Ketentuan 70 : 30 Pelaporan dan pertanggungjawaban
PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA (UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75) PENGERTIAN,
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa, (UU Ps. 71) Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc, pelaks, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa (Permendagri Ps. 1) Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, & pengelolaan Keuangan Desa
AZAS PENGELOLAAN (Permendagri Ps 2 (1))
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
9
RULING LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94)
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Kekuasaan Pengelolaannya Dipegang Oleh Kades
Sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa Dilaksanakan dlm masa 1 tahun anggaran tmt 1 Jan – 31 Des (Ps. 94) & Permendagri 113 Ps. 2 (1) 10
MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC. PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102) GUBERNUR
Info Renc Bantuan Keuangan dr APBD Prov.
1 BUPATI/ WALIKOTA
2 Sebagai dasar
Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan keuangan dari APBD Kab/ Kota
Dapat mendelegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APB Desa
KADES
Musyawarah
5
(paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan harus sudah disepakati)
Susun Ranc. APBDes
3 Ajukan Ranc. Perdes ttg APBDes
4
CAMAT/
SEBUTAN LAIN
Pengajuan Ranc. Perdes u/ dievaluasi (paling lama 3 hari sejak disepakati)
BPD
Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A. berjalan.
11
PENYUSUNAN PERENCANAAN APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22) 5 Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya
BUPATI/ WALIKOTA
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak memberikan hasil Evaluasi dlm 20 hari kerja
Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UUan yg lebih tinggi
Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes
Bupati/ walikota membatalkan Perdes sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes T.A. tahun sebelumnya dg Kep. Bupati/ Walikota
konsekwensinya
1. Kades hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pem-an desa 2. Kades menghentikan pelaks./ Perdes paling lama 7 hari setel2ah dibatalkan lanjut kades bersama BPD mencabut perdes dimaksud
Ps. 21
CAMAT 4
6
Kades lakukan penyempurnaan (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi)
8
7
Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati)
KADES
Sampaikan Ranc. Perdes
SEK DES Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs
1
2 Sampaikan Ranc. APBDes
BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober)
BPD
3
12
EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23) 10 7
Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya
BUPATI/ WALIKOTA
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak memberikan hasil Evaluasi
Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UU-an yg lebih tinggi
CAMAT 4
8
Kades lakukan penyempurna-an (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi)
9
Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati)
KADES Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes kpd camat diatur dlm Peraturan Bupati/ Walikota (Ps. 23 (6))
C a m at usul kpd Bupati/ walikota u n t u k batalkan Perdes
Bupati dapat delegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes (Ps. 23)
2 Sampaikan Ranc. APBDes
BPD
Sampaikan Ranc. Perdes
SEKDES
1
Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs
BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober)
3 13
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 24 – 27 & 32) semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang lengkap & sah Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yg ditetapkan dlm perdes. Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota
UMUM
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kades Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa, (Ps. 27 (3) 14 Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31) MEKANISME PENCAIRAN Sahkan
Pelaksana Anggaran
1
Ajukan pendanaan u/ melaksanakan kegiatan dilampiri dgn dokumen seperti RAB
3 Sekdes
2
6
verifikasi
5
Wajib: 1. Teliti kelengkapan pembayaran 2. M e n g u j i keb e n a r a n p e r h i t u n g a n t a g i h a n at a s b eb a n A P B D e s y g tercantum dlm permintaan pembayaran 3. Menguji ketersediaan dana 4. M e n o l a k p e n g a j u a n p e r m i n t a a n pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan
4
15
Berdasarkan RAB, dan setelah barang/ jasa diterima, ajukan SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2. Per nyataan tanggung jawab belanja, & lampiran bukti transaksi
Kades
Menyetujui Permintaan Pembayaran
Bendahara melakukan pembayaran./
7
Bendahara wajib: 1. Pungut PPH & pajak lainnya 2. S e t o r s e l u r u h p e n e r i m a a n potongan pajak & pajak yg dipungut ke kas negara (Ps. 31)
PENATAUSAHAAN APBDes (Permendagri Ps. 35 – 36) PELAKU/ PELAKSANA
Bendahara desa
WAJIB
Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
BENTUK
Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk: Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan
INSTRUMEN/ ALAT 16
1. Buku kas umum 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41) Semester I (PP & Permendagri) :
PL : akhir Juli tahun berjalan
K A D E S
Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa
sampaikan
BUPATI/
WALIKOTA
CAMAT
Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) : PL : akhir Januari tahun berikutnya
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media infor masi yang mudah diakses oleh masyarakat seper ti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40) 17
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42)
K A D E S
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan, Belanja & Pembiayaan sampaikan
Ditetapkan dengan Perdes
BUPATI/ WALIKOTA
CAMAT
Dilampiri: 1. For mat lapor an per tanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember T.A. berkenaan 3. For mat laporan program pemerintah, pemda yang masuk ke desa
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40) 18
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41) Semester I :
K A D E S
Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa
PL : akhir Juli tahun berjalan
BUPATI/
WALIKOTA Semester II :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
CAMAT (Ps. 41)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A (Ditetapkan dg Perdes, & disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir T.A. berkenaan) Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39)
Catatan :
19
1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105) 2. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106)) 3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota, (Permendagri 113 Ps. 43)
BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 )
PEMPROV
Wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran dana desa, ADD & BHPDRD dari kab/ kota kepada desa (Ps. 44 (1))
PEMKAB/ KOTA
Wajib membina & mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Ps. 44 (2))
PELAKU/ PELAKSANA
KONSEKWENSI
20
Dengan diundangkannya Permendagri ini pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT 31 Desember 2014 Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak berlaku (Ps. 45 & 46)
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN Per an camat sangat vita/ strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling d e k at d e n g a n d e s a , maupun selaku skpd ya n g s e c a r a k h u s u s ditugaskan oleh pp dan permendargi untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa A R A H B I N W A S : Transparan, Akuntabel, Par tisipatif Ser ta Dilakukan Dgn Tertib & Disiplin Anggaran 21
SARAN Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/ kota tentang pendelegasian tugas kepada camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa
PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA DALAM MENGEMBAN TUGAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: 1. JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 2. ANGGARAN
Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop, bimtek, FGD, monev
22
