Menyongsong Akuntabilitas Desa: Studi Kesiapan Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menyongsong Akuntabilitas Desa: Studi Kesiapan Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Muhammad Asim Asy’ari

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura [email protected]

LATAR BELAKANG Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

UU Nomor 06 tahun 2014 dan Regulasi Pendukungnya Aparat Desa

DESA MANDIRI, SEJAHTERA DAN KUAT

APARAT DESA

AKTOR dan UJUNG TOMBAK dalam seBap proses pengelolaan keuangan desa mulai tahap p r e n c a n a a n s a m p a i t a h a p pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa

Bagaimana kesiapan masing-masing individu dalam kapasitasnya sebagai aparat pemerintah desa yang kemudian disinergikan peran-peran tersebut dalam proses pengelolaan keuangan desa, hingga akhirnya tercapai pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN LITERATUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERTANGGUNG JAWABAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

Aparatur Desa Aparatur pemerintah desa merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan dalam hal proses administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undangundang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Hal ini mengandung makna bahwa aparat desa adalah kepala desa dengan dibantu perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri dari 1) sekretariat desa; 2) pelaksana kewilayahan; dan 3) pelaksana teknis

Kepala desa sebagai pemegang keuasaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: 1.  Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 2.  Menetapkan PTPKD; 3.  Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 4.  Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan 5.  Melakukan Bndakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: 1.  Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2.  Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 3.  APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 4.  Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 5.  Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 6.  Melakukan verifikasi terhadap bukB-bukB penerimaan dan pengeluaran 7.  APBDesa.

Bendahara desa sebagai staf sekretariat desa b e r t u g a s m e n e r i m a , m e n y i m p a n , menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan p e n d a p a t a n d e s a d a n p e n g e l u a r a n pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

METODE PENELITIAN Studi kasus di anggap sebagai pilihan yang tepat karena dalam peneliBan studi kasus merupakan suatu model peneliBan kualitaBf tentang individu atau unit sosial yang terperinci, komprehensif, inten dan mendalam terhadap fonomena-fonomena yang di teliB (Herdiansyah, 2010: 76). Dalam peneliBan studi kasus ciri yang sangat menonjol adalah adanya batasan dalam hal kasus yang diangkat (subjek peneliBan, kejadian, akBfitas). Oleh karena itu, dalam peneliBan studi kasus peneliB harus betul-betul memahami secara mendalam terhadap objek peneliBan. Dengan kata lain, dalam upaya memahami sebuah fenomena seorang peneliB harus memiliki pemahaman yang cukup tentang objek yang akan diteliBnya (Fikri dkk: 2011).

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data Jenis data pada peneliBan ini adalah data subyek (self-report data) yaitu data peneliBan yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakterisBk dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi responden peneliBan (Indriantoro dan Bambang, 2002: 145). Data subyek bersumber dari data primer yang yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara kepada informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan peneliBan (research ques1on) kepada informan. Wawancara merupakan poin penBng yang Bdak dapat di pisahkan dalam metode pengumpulan data. Bentuk wawancara yang digunakan adalah depth interview atau wawanara mendalam. Depth interview ini merupakan upaya memahami fonomena sosial yang diteliB.

Informan PeneliPan peneliBan ini menggunakan Teknik purposive sampling digunakan dalam memilih informan, yaitu menentukan informan dengan kriteria-kriteria tertentu yang mengetahui dan memahami tentang tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas maka informan dalam peneliBan ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa karena mereka merupakan orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Aspek Perencanaan dan penganggaran RPJMDes Desa Dasok sudah di susun untuk periode 2013 s/d 2017 atau selama 5 tahun. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 64 ayat 1a bahwa RPJMDes disusun untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sementara undang-undang nomor 06 tahun 2014 maka RPJMdes disusun untuk periode 6 tahun. Hal ini mengalami penambahan waktu dibandingkan dengan amanat yang di sampaikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Penyusunan RKPDes dan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah di tetapkan oleh pihak kecamatan. Keterlambatan tersebut karena faktor teknis yaitu faktor SDM di Pemerintahan Desa Dasok banyak yang Bdak bisa mengoperasikan komputer sehingga dalam penyusunannya tergantung kepada staf operator desa yang merupakan satu-satunya yang bisa mengoperasikan komputer.

Proses perencanan dan penganggaran kepala desa belum sepenuhnya menyerap masukan dan aspirasi masyarakat. Belum dilibatkannya seluruh jajaran atau staf di bawahnya (Kepala Dusun) dalam proses penyusunan RKPDes menunjukkan bahwa ada persolan komunikasi dan putusnya rantai koordinasi antara kepala desa dengan kepala dusun

2. Administrasi dan Penatausahaan Tidak berjalannya fungsi organisasi yaitu job descrip1on serta keBdak akBfan perangkat desa (sekretaris dan bendahara desa) menjadi hambatan dan kendala tersendiri. Kepala desa banyak terbantu oleh keberadaan operator desa yang sangat akBf dan secara kemampuan dan pendidikan merupakan lulusan perguruan Bnggi dalam melakukan fungsi administrasi dan penatausahaan. Tugas dan tanggung jawab masing-masing peran dalam adaministrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana mesBnya. Oleh karena itu sinergi dan kesadaran masing-masing peran diperlukan dalam rangka pencapapaian terBb adninistrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keterlibatan peran Sekretaris Desa dan Bendahara Desa menjadi kunci penBng dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Dasok baik terhadap pelaksanaan kegitan serta pelaksanaan APBDes prosesnya Bdak jauh berbeda dari perencanaan dan administrasi dan penatausahaan.

Kesimpulan 1.  Aparatur Desa secara umum sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan regulasi pendukungnya. 2.  belum maksimalnya tugas dan peran masing-masing aparatur desa 3.  Pengelolaan keungan desa juga terkendala dengan kemampuan paratur desa (faktor SDM) exs : mengoperasikan komputer 4.  Perlunya bimbingan teknis, pelaBhan, arahan dan pendampingan yang terus menerus dari pemerintah terkait dalam rangka peningkatan pengelolan keuangan desa yang lebih baik. 5.  Peningnya koordinasi dan komunikasi kepala desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa dengan para bawahannya.

Referensi AstuB, TiBek Puji Dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jurnal Baki (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia) Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Peneli1an kualita1f Perspek1f Mikro. Surabaya : Insan Cendekia Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Peneli1an Kualita1f. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Peneli1an Kualita1f. Paper, Workshop Metodologi PeneliBan KuanBtaBf dan KualitaBf. Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, Membangun Good Governance di Desa, Ins1tute of Research and Empowerment, Yogyakarta. Firmansyah dan Raja Muhammad Amin. 2012. “Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012.” Jurnal Kampus Bina Widya : 1-1 Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Peneli1an Kualita1f Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Herry, Antono P.A. 2015. Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa), Jurnal Ilmiah Civis, Volume V, No 1, Januari Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Peneli1an Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Juliansyah, Datuk. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 822-834 ISSN 2337-7542 , ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Muafani, 2015, Tingkat Kesiapan Perangkat Desa Dalam Menyongsong Pelaksanaan Undang-Undang Desa Studi Kasus : Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo, Jurnal Ppkm Ii (2015) 69-76 RahmawaB HesB Irna, 2015, Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman) The 2nd University Research Coloquium Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat selatan kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai kartanegara. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542, ejournal.ip.fisipunmul.ac.id Setyoko, Paulus Israwan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 14 – 24 SulisByani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta. Yabbar, Rahmah dan Ardhi Hamzah,. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa, Surabaya. Penerbit Pustaka Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa