Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)
SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang
Oleh Siti Khusniyatun 7211412060
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2016
ii
iii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto 1. “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhan-ku meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)” (QS. Al-Kahfi:109) 2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 6) 3. Never, ever should a man consider it lost (Raimundo Arruda Sobrinho)
Persembahan Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya,
skripsi
ini
penulis
persembahkan untuk: 1. Mama dan Bapak tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi dalam kondisi apapun. 2. M. Khusaeni, M. Furqoni, M. Fahmi Ikhwani, M. Khaeroni, M. Sofroni
dan
saudara
Afni
tercinta
mendukung,
Mubarokah, yang
mendoakan
selalu dan
menjadi inspirasi penulis. 3. Akuntansi A 2012 serta Akuntansi S1 dan D3 2012. 4. Almamater Semarang. v
Universitas
Negeri
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi dapat terlaksana dengan baik atas bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2. Dr. Wahyono, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini. 3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata I (SI) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 4. Kiswanto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan, bimbingan, ide dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir.
vi
5. Linda Agustina, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali Rombongan Belajar (rombel) Akuntansi A Angkatan tahun 2012 Program Strata 1 (S1) Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing sejak awal perkuliahan. 6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 7. Keluarga Sahara kos, Mutiara kos dan Nabila kos. 8. Teman seperjuangan Hanip, Kaqi, Nining, Wija, Dhini, Dessi dan Novia. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuanya selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Semarang,
Mei 2016
Penulis (Siti Khusniyatun)
vii
SARI Khusniyatun, Siti. 2016. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”.Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kiswanto, S.E., M.Si. Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Bimbingan Teknis, Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi, Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa. Kebijakan pemerintah memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan desa dalam mempergunakan dana desa untuk pemberdayaan desa tersebut. Dana desa yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing desa, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, khususnya dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Populasi yang digunakan adalah pamong desa yang berada di Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan sampel yang berhasil memenuhi kriteria penelitian berjumlah 107 pamong desa dari 38 desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada pamong desa, sedangkan untuk pengukuran variabel semua data diukur menggunakan skala Likert. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis uji regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh simultan bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi serta pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan pengaruh secara parsial menunjukkan bahwa variabel bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaaan keuangan desa, sedangkan variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi serta pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Saran bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama yaitu menambahkan variabel lain untuk memperkaya penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
viii
ABSTRACT Khusniyatun, Siti. 2016. “Determinants of Financial Management Accountability of the Village (Study on Rural Government in Territory of Kebumen)”. Final Project. Accounting Department, Economy Faculty. Semarang State University. Advisor Kiswanto, S.E., M.Si. Key word: Financial Management Accountability of the Village, Technical Guidance, Understanding the Main Duties and Functions in the Organization, Understanding Mechanisms of Financial Administration of the Village. Government policies provide substantial funds to the village has a goal to provide flexibility of the village in the use of village funds to village empowerment. Village funds obtained should be accountable by each village, therefore the village government should be able to apply the principle of accountability in its governance, especially for financial management of village fund. This study aims to know the determinant of financial management accountability of the village. This research is a quantitative study with purposive sampling technique. The population used was the village located in Kebumen involved in the management of village finances, while samples were successfully met the study criteria device totaled 107 apparatus of the village from 38 villages. The data used in this study are primary data in the form of questionnaires to the apparatus of the village, whereas for all variable measurement data is measured using a Likert scale. The analysis model used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis of multiple linear regression tests indicated the presence of simultaneous technical guidance, understanding the main duties and functions in the organization and understanding mechanisms financial administration of the village to the accountability of the financial management of the village, while the partial effect indicates that the variable technical guidance does not affect the accountability of financial management of the village, while variable understanding of main duties and functions in the organization and understanding the mechanism of financial administration of the village significant effect on financial management accountability of the village. Suggestions for further research using the same variables that added other variables to enrich research on accountability in financial management of the village.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................
ii
PENGESAHAN KELULUSAN ...........................................................
iii
PERNYATAAN .....................................................................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................
v
PRAKATA .............................................................................................
vi
SARI
...................................................................................................
viii
ABSTRACT ............................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..........................................................................................
x
DAFTAR TABEL .................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................
xvi
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ................................................
1
1.2. Rumusan Masalah .........................................................
14
1.3. Tujuan Penelitian ..........................................................
15
1.4. Kegunaan Penelitian......................................................
15
1.4.1. Bagi pengembangan Ilmu (teoritis) ...................
15
1.4.2. Bagi Kepentingan Praktis ..................................
15
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori .............................................................. x
17
2.1.1. Stewardship Theory ...........................................
17
2.1.2. Teori Pendidikan dan Pelatihan.........................
18
2.1.3. Teori Kompetensi ..............................................
20
2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .......
21
2.1.5. Bimbingan Teknis .............................................
29
2.1.6. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi ...............................................
34
2.1.7. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa ..................................................
38
2.2. Penelitian Terdahulu .....................................................
42
2.3. Kerangka Berpikir .........................................................
47
2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian .............................
48
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Desain Penelitian ...........................................
53
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....
54
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
55
3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .......
56
3.3.2. Bimbingan Teknis .............................................
57
3.3.3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi ..........................................................
58
3.3.4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa ..................................................
59
3.4. Metode Pengumpulan Data ...........................................
60
xi
3.5. Metode Analisis Data ....................................................
61
3.5.1. Statistik Deskriptif.............................................
62
3.5.2. Uji Kualitas Data ...............................................
66
3.5.3. Uji Normalitas ...................................................
68
3.5.4. Uji Asumsi Klasik .............................................
68
3.5.5. Analisis Regresi Berganda ................................
70
3.5.6. Uji Hipotesis ......................................................
71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian...........................................
74
4.2. Hasil Penelitian .............................................................
75
4.2.1. Statistik Deskriptif.............................................
75
4.2.1.1.Analisis Deskriptif Responden ..........................
77
4.2.1.2.Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .............
78
4.2.2. Uji Kualitas Data ...............................................
87
4.2.2.1.Uji Reliabilitas ..................................................
87
4.2.2.2.Uji Validitas ......................................................
88
4.2.3. Uji Normalitas ...................................................
89
4.2.4. Uji Asumsi Klasik .............................................
92
4.2.4.1. Uji Multikolinearitas ........................................
92
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas. ....................................
93
4.2.5. Analisis Regresi Berganda ................................
95
4.2.6. Pengujian Hipotesis Penelitian ..........................
96
4.2.6.1.Uji F .................................................................
96
xii
4.2.6.2.Uji Parsial (Uji t) ...............................................
97
4.2.6.3.Uji Koefisien Determinasi.................................
99
4.3. Pembahasan ................................................................... 101 4.3.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ........ 101 4.3.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ......... 104 4.3.3.Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .............................. 107 BAB V
PENUTUP
5.1.Simpulan ..................................................................................... 109 5.2. Saran .............................................................................. 109 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 111 LAMPIRAN ........................................................................................... 116
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu ..........................................
43
Tabel 3.1. Penentuan Jumlah Sampel ...................................................
55
Tabel 3.2. Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ......................................................................................
64
Tabel 3.3. Kategori Variabel Bimbingan Teknis ..................................
64
Tabel 3.4. Kategori Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi .................................................
65
Tabel 3.5. Kategori Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa ..................................................................
66
Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner ........................................
76
Tabel 4.2. Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian ....................
76
Tabel 4.3. Deskripsi Karakteristik Responden ......................................
77
Tabel 4.4. Deskripsi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ....................................................................
78
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....................................................................
80
Tabel 4.6. Deskripsi Frekuensi Indikator Bimbingan Teknis ...............
81
Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Variabel Bimbingan Teknis ................
82
Tabel 4.8. Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi ...............................
xiv
82
Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi ...............................
84
Tabel 4.10. Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa ............................................
85
Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa ............................................
86
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas ............................................................
87
Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas................................................................
88
Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas ............................................................
90
Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinearitas...................................................
92
Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ...............................
95
Tabel 4.17. Hasil Uji F ............................................................................
97
Tabel 4.18. Hasil Uji t ............................................................................
98
Tabel 4.19. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis ..........................................
99
Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi .......................................... 100
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa ......................................
28
Gambar 2.2. Kerangka Bimbingan Teknis ..............................................
31
Gambar 2.3. Kerangka pemikiran teoritis...............................................
47
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot ....................................
91
Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot ............................
94
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian ..................................................... 117 LAMPIRAN 2 Tabulasi Hasil Jawaban Responden .............................. 124 LAMPIRAN 3 Output SPSS 21 Uji Reliabilitas dan Validitas ............. 137 LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif ........................................................ 140 LAMPIRAN 5 Uji Normalitas ............................................................... 142 LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik ......................................................... 144 LAMPIRAN 7 Output SPSS 21 Regresi Linear Berganda .................... 145 LAMPIRAN 8 Surat Ijin Penelitian ....................................................... 146
xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Implementasi perundang-undangan ini kemudian dikeluarkan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Paket peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah yang banyak mengalami perubahan dan perbaikan seiring semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah (Warisno, 2009: 2 dalam Oktaviyah, 2014). Perwujudan sistem manajemen keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sangat perlu didukung oleh penyelenggaraan yang merata sampai pada tingkat pemerintahan terendah. Sesuai dengan pengertian asas desentralisasi, pemerintah desa sebagai pemerintahan tingkat terendah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya (Oktaviyah, 2014). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
2
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan,
tertib
kepentingan
umum,
keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas/efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan amanat kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Semua urusan yang terkait dengan keuangan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDesa merupakan keseluruhan gambaran keuangan desa. APBDesa dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian kegiatan
3
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Pamong desa dalam menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Desa, tentu dalam pelaksanaanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Permasalahan terkait kesenjangan penerimaan antar desa selalu menjadi topik utama di kalangan pemerintah desa. Alasannya, tingkat kemampuan tiaptiap desa dalam mengupayakan sumber penerimaan pun berbeda-beda, sementara Undang-Undang Desa memperlakukan hal yang sama terhadap semua desa, baik desa yang berada di daerah perkotaan maupun daerah terpencil, baik desa dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai ataupun desa dengan kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui Undang-undang Desa ini, pemerintah memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya jauh lebih besar di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Penambahan penerimaan desa tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kesenjangan penerimaan antar desa dan akhirnya semua desa dapat meningkatkan kesejahteraan desa serta kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuktikannya dengan mengeluarkan kebijakan yakni menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun yang dimulai pada tahun 2015. Dana desa yang dianggarkan untuk tahun 2015 sejumlah Rp 20,7 triliun berdasarkan Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor
4
162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dana desa ini ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan disalurkan secara langsung kepada 74.093 desa di seluruh Indonesia, sehingga paling tidak setiap desa menerima dana desa sekitar Rp 270 juta, dan akan meningkat di tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar pertama dalam sejarah APBN yang dialokasikan untuk desa. Desa yang berada di Indonesia menerima dana desa secara langsung dari APBN, selain itu desa juga menerima sumber pendapatan lainnya yang tidak kalah besarnya, yaitu berasal dari transfer dana pusat melalaui APBD Kabupaten/Kota yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Apabila menggunakan data Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Dibandingkan dengan kondisi yang ada sebelum UU No 6 Tahun 2014 berlaku, penambahan alokasi dana untuk desa tersebut tentu sangat meningkatkan jumlah penerimaan desa, belum lagi ditambah dengan sumber penerimaan lainnya seperti dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
bantuan
keuangan
dari
APBD
Provinsi
dan
APBD
5
Kabupaten/Kota, hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kebijakan pemerintah memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa tentu bukan serta merta tanpa tujuan. Seperti diterangkan dalam artikel Dana Desa pada warta Badan Pemeriksaan Kuangan (BPK) bulan Juni 2015, bahwa “Tujuan dikucurkannya
dana
desa
adalah
memberikan
keleluasaan
desa
untuk
mempergunakan dana desa untuk pemberdayaan desa, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa, tetapi apabila salah urus atau bahkan rawan penyimpangan, maka tujuan yang baik itu justru akan membawa sengkarut.” Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa ini harus bekerja sama dan bersinergi agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini dikelola dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Pihak yang harus bekerja ekstra tidak hanya pemerintah desa namun juga pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak salah urus dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas ini merupakan satu langkah menuju perwujudan good governance, Good Governance diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus
6
dipenuhi, sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu pilar tata kelola yang selalu menjadi perhatian utama publik. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya yakni apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi janji terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi negara (Istianto, 2011: 95). Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah desa yaitu pamong desa akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, dan memastikan apakah sumber daya yang ada dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, dimana masyarakat atau publik selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa. Menurut Nordiawan (2006) akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan
sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan
yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin
7
bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuanagan desa. Cita-cita mewujudkan akuntabilitas pengelolan keuangan desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. KPK menemukan sejumlah temuan yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kelima sampel menjadi rendah. Temuan tersebut adalah potensi masalah regulasi, tata laksana, pengawasan, dan SDM. Berbagai penjelasan dan laporan kajian KPK di atas, diketahui Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dalam hal ini pemerintah desa, dimana pemerintah desa inilah yang mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses pertanggungjawaban memiliki peran yang sangat penting. Berlakunya Undangundang Desa menuntut SDM pemerintah desa harus memiliki kemampuan yang
8
lebih dalam mengelola keuangan desa, mengingat semakin kompleksnya keuangan desa saat ini. Pengembangan SDM memerlukan upaya terarah dan terencana salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, menurut Oemar Hamalik (2007:11) pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri, bimbingan teknis merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu. Bimbingan teknis adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Wisuda Praja IPDN di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, 14 Juni 2015, menyatakan pihaknya telah melatih secara terpadu para aparat desa. Pelatihan tersebut dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Utamanya tentang tata kelola dan sistematika dalam membuat laporan penggunaan keuangan desa dengan benar,” ucapnya. Pelatihan tersebut diharapkan para aparatur
desa tahu mekanisme,
9
aturan dan penggunaan anggaran desa dengan benar. “Pokoknya harus efektif untuk menekan potensi korupsi,” jelas Tjahjo ucapnya (Warta BPK, 2015). Diselenggarakannya berbagai bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa adalah upaya pemerintah mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pemerintah desa yang sudah dimiliki agar kemampuan pemerintah desa semakin baik. Diskusi panel yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2015 dengan tema “Mengawal dana Desa” Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad menyatakan bahwa, “Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat strategis ke depan. Dana desa yang seharusnya menjadi berkah jangan sampai berubah menjadi bencana akibat salah urus dan berbagai penyimpangan (korupsi), sehingga kesiapan administrasi dan sumber daya pengelolaan keuangan desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan, sistematis dan terarah” (Warta BPK, 2015). Pemahaman pemerintah desa mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi juga menjadi salah satu faktor penentu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015). Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.
10
Segala hal yang berkaitan dengan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pelaksana Teknis Pegelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Setiap jabatan dalam pemerintahan desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan pemerintah desa dalam mengerti serta memahami masing-masing tugas, dan fungsinya, membantu kelancaran dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah desa telah paham dengan fungsi serta job descriptionnya, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan tugas. Mengenai pengelolaan keuangan dalam akuntansi sektor publik, menatausahakan semua penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, sehingga pemahaman
mekanisme
penatausahaan adalah hal yang harus dimiliki oleh pemerintah desa. Pemahaman memadai yang dimiliki oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) diharapkan dapat memperlancar mekanisme penatusahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa memiliki kewenangan menetapkan bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Bendahara
11
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa bertugas untuk menerima, menyimpan, kemudian menyetorkan atau membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri 113/2014, pasal 7). Bendahara sebagai penanggung jawab dalam seluruh proses penatausahaan keuangan di pemerintahan desa sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan desa. Interpretasi bendahara terhadap aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya. Pemahaman tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi serta pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong desa. Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Ketika pamong desa memiliki pemahaman tugas pokok dan fungsinya serta pemahaman penatausahaan keuangan desa, diharapakan pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai hasil yang diharapakan. Studi menunjukkan masih ada pemerintah desa yang tidak mampu mewujudkan
akuntabilitas
keuangan
ini,
meskipun
tuntutan
terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin tinggi. Studi yang dilakukan oleh Setyoko (2010) yang melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Administrasi
12
Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan ADD menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan dengan ketertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Sejalan dengan studi Setyoko (2010), studi Furqoni (2010) yang dilakukan di Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep juga menunjukkan hasil yang sama, yakni belum terwujudnya akuntabilitas pada desa. Studi Furqoni menyatakan transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berbeda dari penelitian Setyoko (2010) dan Furqoni (2010), studi yang dilakukan oleh Irma (2014) dan Romatis (2015) memperoleh hasil bahwa desa berhasil mewujudkan akuntabilitas keuangan. Studi yang dilakukan oleh Irma (2014) memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan,
13
pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Studi Romantis (2015) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, menerangkan bahwa pada ketiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah memenuhi asumsi akuntabilitas. Tahap perencanaan ADD di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dilihat dengan adanya informasi mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai ADD dan akuntabilitas sudah terlakasana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap, pada tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali menemukan bahwa proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pakraman Kubutambahan telah berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Studi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yaitu Subroto (2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa
14
untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kebumen, maka peneliti mengambil judul penelitian “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang menunjukkan bahwa
akuntabilitas pegelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan untuk setiap desa yang telah menerima alokasi dana desa. Secara rinci dalam permasalahan penelitian ini dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah bimbingan teknis
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa ? 2) Apakah pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ? 3) Apakah pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
15
1.3.
Tujuan Penelitian Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah telah dijelaskan,
maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2) Pengaruh pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 3) Pengaruh mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
1.4.
Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan ataupun
manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan bagi kepentingan praktis. 1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu (teoritis) Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya di samping sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan desa. 1.4.2. Bagi Kepentingan Praktis Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini maka peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai sistem pengelolaan keuangan pemerintah khususnya keuangan pemerintahan desa. Kegunaan bagi pemerintah desa adalah hasil
16
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penerapan peraturan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan di pemerintahan desa. Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintahan desa.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Landasan Teori
2.1.1. StewardshipTheory Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan (Ikhsan dan Suprapto, 2008: 84). Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan manajemen yang mengendalikan (control) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. Menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa teori stewardship didefinisikan sebagai situasi di mana para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik) (Ikhsan dan Suprapto, 2008: 85). Kondisi ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh steward. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (power). Mengintegrasikan kembali 17
18
pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. Steward (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan organisasi dan principal (pemilik). Berdasarkan teori stewardship, diasumsikan pemerintah desa sebagai pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta keinginan dan kebutuhan masyarakat selaku principal. Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, pemerintah desa sebagai Steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, karena pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan pusat serta sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang rasional karena pemerintah desa lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.
2.1.2. Teori Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan menurut Hasibuan (2003) pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan
19
keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab why. Sedangkan pelatihan berorientasi di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya menjawab how. Pendapat ahli lainnya yaitu dari Simamora (2004) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas
yang sesungguhnya dilaksanakan pada pekerjaan.
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai baru adalah mengenal dan menguasi pekerjaanya sedangkan bagi pegawai lama meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang maupun di masa datang. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya berlaku bagi pegawai baru akan tetapi juga bagi pegawai lama yang juga sudah berpengalaman karena masih perlu belajar menyesuaikan dengan organisasi, orang-orangnya, kebijaksnaan-kebijaksanaannya dan prosedur-prosedurnya. Menurut Oemar Hamalik (2007:11) pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri, bimbingan merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu. Menurut Moegiadi (2004) bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya dengan lingkungan, memilih, menentukan dan
20
menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan dari lingkungan. Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas adalah bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan meyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Bimbingan teknis yang
diberikan pada apratur pemerintah desa merupakan salah satu bentuk pelatihan yang bertujuan agar aparatur desa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada.
2.1.3. Teori Kompetensi Menurut Boyatzis (1982) kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Hutapea dan Thoha (2008:28), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu. 1. Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang dimilki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan seseorang turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, seseorang yang mempunyai
pengetahuan
yang
cukup
akan
meningkatkan
efisiensi
21
pekerjaannya. Namun bagi seseorang yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan instansi atau organisasi kepada seorang karyawan atau pegawai dengan baik dan maksimal. 3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila karyawan atau pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung dari kompetensi para pengelolanya (Warisno, 2009:3). Pengelola keuangan desa, khususnya dalam hal ini yaitu bendahara desa harus dapat memahami penatusahaan keuangan desa dengan baik dan benar karena suatu pemerintahan desa yang baik diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, akuntabel dan berkeadilan (Maryunani, 2006:6). Pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi desa yang kuat dan mandiri
2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Stanbury (2003) mengartikan akuntabilitas
22
sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya,
melalui
suatu
dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,
media
pertanggungjawaban
2006).
yang
Pemerintah, baik pusat
maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tangggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban bendahara desa terhadap kepala desa, pertanggungjawaban dari unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggunjawaban kepada masyarakat luas.
23
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) bukan hanya pada pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut. Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009: 20) meliputi: 1.
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality) Akuntabilitas kejujuran
(accountability for probity) terkait dengan
penghindaran penyalahgunaan jabatan
(abuse of
power),
sedangkan
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi,
sistem
informasi
manajemen,
dan
prosedur
administrasi.
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik
24
yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang mnyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik, yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 3. Akuntabilitas Program ( Program Accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas
keuangan
merupakan
pertanggungjawaban
mengenai
integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang
25
disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2000). Jenis-jenis akuntabilitas antara lain akuntabilitas finansial, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini lebih menekankan pada akuntabilitas finansial. Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
26
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya menguasakan sebagian kekuasaannya kepada pamong desa. Adapun akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain adalah sebagai berikut: 1.
Keakuratan Menurut Mahmudi (2007) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasiinformasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya.
2. Transparansi Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasnyaluasnya tentang keuangan desa (Riyanto, 2015). Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa. 3. Ketepatan Waktu Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dacapai tepat waktu (Riyanto, 2015).
27
4. Validitas Menurut Pasolong (2012) validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian, atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Desa. 5. Relevansi Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa, secara umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. 6. Keandalan Informasi Menurut Mahmudi (2007) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dana desa yang telah diperoleh dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
28
Berikut ini adalah gambaran alur pengelolaan keuangan desa:
Gambar 2.1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa Sumber : TIM : Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur dalam pemaparan Kesiapan dan Penyiapan Pengelolaan Keuangan Desa (dalam Kerangka No. 6 tahun 2014)
Tahapan dalam alur pengelolaan keuangan desa di atas, memiliki aturanaturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yang baik sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2. Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
29
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, sedangkan partisipatif adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Darise (2006) menyatakan bahwa akuntabel berarti suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja dalam pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya, dalam hal ini yaitu mengacu pada APBDesa.
2.1.5. Bimbingan Teknis Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dari anggota organisasi agar kemamampuan yang telah dimiliki semakin membaik. Pendidikan formal ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangakan bimbingan teknis atau pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (Windiastuti, 2013). Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk
30
menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis. Tujuan bimbingan teknis adalah untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pegawai/pejabat sehingga penyelesainnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asistensi ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan atas bendahara desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan para bendahara desa, tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara desa, tetapi juga bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keangan Desa) juga memerlukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis yang diperlukan adalah bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
31
Berikut ini adalah kerangka bimbingan teknis untuk pengelolaan keuangan desa:
Gambar 2.2. Kerangka Bimbingan Teknis Sumber: Eks. Faskeu PNPM-MPD Jawa Timur, 2015
Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia seperti adanya pelaksanaan bimbingan teknis memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini nantinya akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Pengelolaan keuangan yang baik dengan melaksanakan program bimbingan teknis (Bimtek) bagi pemerintah desa akan membantu pemerintah desa untuk lebih memahami cara serta penyususunan laporan-laporan yang harus dibuat sebagai pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB XIV pasal 112 ayat 1 menjelaskan tentang pembinaan
32
dan pegawasan menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Ruang lingkup bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terdiri dari bimbingan teknis umum, bimbingan teknis inti, dan bimbingan teknis penunjang. Bimbingan teknis umum terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu: 1. Bina Suasana a. Perkenalan, membangun motivasi, dan kerjasama b. Pengungkapan harapan c. Pembentukan kepengurusan kelas dan tata tertib latihan d. Tes penjajakan/ pre test e. Tujuan dan alur proses latihan 2. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa a. Dasar hukum/regulasi pengelolaan keuangan desa b. Pengertian keuangan dan pengelolaan keuangan desa c. Azas pengelolaan keuangan desa d. Cakupan kegiatan pengelolaan keuangan desa 3. Pengelola Keuangan Desa a. Unsur pengelola keuangan desa b. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola 4. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) a. Komponen APBDesa b. Mengisi form APBDesa
33
Bimbingan teknis inti terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu sebagai berikut: 1. Perencanaan a. Penyusunan APBDesa b. Evaluasi rancangan APBDesa c. Penetapan rancangan APBDesa 2. Pelaksanaan dan Simulasi a. Pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan keuangan desa b. Rancangan
Anggaran
Biaya
(RAB),
pengajuan
surat
Permintaan
Pembayaran (SPP), Buku Kas Pembantu Kegiatan, pengadaan Barang dan Jasa, perubahan APBDesa. c. Simulasi soal transaksi keuangan dan analisa transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh). d. Kelengkapan bukti-bukti transaksi (nota, kwitansi, bukti pembayaran, pengarsipan & penggolongan bukti transasksi). 3. Penatausahaan a. Pengertian dan cakupan kegiatan penatausahaan b. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban a. Pengertian, prinsip, tujuan, dan jenis pelaporan b. Ketentuan dan tata cara pelaporan c. Tugas dan kewajiban pengelola d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
34
Bimbingan teknis penunjang terdiri dari 2 (dua) pokok materi bimbingan yaitu: 1. Pemeriksaan Keuangan a. Pengertian dan jenis audit b. Audit oleh auditor negara c. Audit partisipatif 2. Rencana Aksi a. Penilaian kesenjangan b. Aspek-aspek pokok penyusunan rencana aksi c. Menyusun rencana aksi
2.1.6. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam Organisasi Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas–tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani, 2012). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 BAB III pasal 3 sampai dengan pasal 7.
35
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada pamong desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama
oleh
Kepala
Desa
dan
Pelaksana
Teknis
Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. 1) Kepala Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan
36
kekuasaan Pengelolaan
Keuangan
Desa,
Kepala
Desa
menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada pamong desa. 2) Sekretaris Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa
selaku
Koordinator
PTPKD
membantu
Kepala
Desa
dalam
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 3) Kepala Seksi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 64
37
dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas: a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan; e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4) Bendahara Desa Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi : a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar; b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
38
c. Melakukan
pencatatan
setiap
penerimaan
dan
pengeluaran
serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
2.1.7. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa: 90). Penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 BAB V pasal 35 dan 36. Beberapa aturan dalam penatausahaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank Menurut Hamzah (2015) kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang
39
ditunjuk
oleh
kepala
desa
untuk
menerima,
menyimpan
menyetorkan
menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan. Penatausahaan keuangan desa meliputi : 1. Penatausahaan Penerimaan Desa Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan
40
penerimaan baik kas maupun transfer
harus disertai dengan bukti yang
lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Pencatatan dalam buku rincian pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilapokan ke dalam laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. 2. Penatausahaan Belanja Desa Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak dicatat di buku kas umum karena buku kas umum untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan, atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada
41
kolom pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada bendahara desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka bendahara desa tidak boleh, melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan. 3. Penatausahaan Pembiayaan Desa Seperti halnya pencatatan pendapatan pada buku kas umum/buku bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. 4. Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada karena telah digantikan dengan buku kas umum.
42
5. Laporan Bendahara Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 pasal 35, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggunjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.
2.2.
Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan
oleh Subroto (2009) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat
secara hasil
fisik
sudah
menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.
43
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu No 1
Penulis
Judul
Hasil
Ayu
Membedah
1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban
Komang
Akuntabilitas Praktik
keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan
Dewi
Pengelolaan
tidak melibatkan seluruh Krama Desa
Lestari,
Keuangan Desa
Pakramannya melainkan hanya melalui
Anantawikr
Pakraman
perwakilan.
ama
Kubutambahan,
Tungga
Kecamatan
berlangsung secara konsisten setiap bulan
Atmadja, I
Kubutambahan,
dengan menggunakan sistem akuntansi
Made
Kabupaten Buleleng,
sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet,
Pradana
Provinsi Bali
kredit dan saldo).
Adiputra,
(Sebuah Studi
2014
Interpretif Pada
kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman
Organisasi Publik
Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi
Non Pemerintahan)
merupakan instrumen akuntabilitas dan
2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan
3) Dengan adanya modal sosial khususnya
transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman. 2
Ade Irma
Akuntabilitas
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana
(2014)
Pengelolaan Alokasi
Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan
Dana
Kabupaten Sigi dilihat dari tahap
Desa (ADD) Di
perencanaan, pelaksanaan dan
Kecamatan Dolo
pertanggungjawaban baik secara teknis
Selatan
maupun administrasi sudah berjalan dengan
Kabupaten Sigi
baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala
44
No
Penulis
Judul
Hasil utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
3
Agus
Akuntabilitas
Perencanaan dan pelaksanaan program ADD
Subroto,
Pengelolaan Dana
(Alokasi Dana Desa) di Kecamatan
2009
Desa (Studi Kasus
Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip
Pengelolaan Alokasi
partisipatif, responsif, transparan.Walaupun
Dana Desa Di Desa-
penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini
Desa Dalam
masih sebatas pertanggungjawaban fisik,
Wilayah Kecamatan
sedangkan sisi administrasi masih belum
Tlogomulyo
sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
Kabupaten
Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis
Temanggung Tahun
maupun administrasi sudah baik, namun dalam
2008)
hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
4
Ketrin
Evaluasi Penerapan
Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa
Surya,
Kebijakan Kepala
dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan
Yoseph
Desa Dalam
Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan
Thomas,
Pengelolaan
Ketungau Hulu Kabupaten Sintang berikut:
Bambang
Administrasi
(1)Perencanaan Anggaran Pendapatan dan
Genjik,
Keuangan Desa
Belanja Desa (APBDesa) belum sepenuhnya
2013
Empunak Tapang
melaksanakan penerapan dari Azas Umum
Keladan
Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pengawasan belum terlaksana
45
No
Penulis
Judul
Hasil secara baik masih terlihat beberapa kejanggalan dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyampaian laporan Penggunaan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. (4) Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas umum pengelolaan keuangan Desa
5
Hendro
Implementasi
Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Pujo
Pengelolaan Dan
Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16
Sasongko
Penatausahaan
Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa
Adi, 2013
Keuangan Desa
Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang
Berdasarkan Perda
Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana
No 16 Tahun 2007
dengan baik dan beberapa hal inti dari isi Perda
Tentang Keuangan
tersebut dipaparkan di bawah ini yang terdiri
Desa Di Desa
dari: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Mulawarman
Desa (PTPK Desa), Penetapan Bendahara Desa
Kecamatan
dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa
Tenggarong
(PPK Desa) serta tugas pokok dan fungsinya
Seberang Kabupaten
juga tertuang dalam surat keputusan Kepala
Kutai Kartanegara
Desa, Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Mulawarman meliputi penerimaan dari dana CD (Community Defelopment), PAD (Pendapatan Asli Desa), dan ADD (Alokasi Dana Desa).
46
No 6
Penulis
Judul
Hasil
Paulus
Akuntabilitas
Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal
Israwan
Administrasi
dan horizontal administrasi keuangan ADD
Setyoko
Keuangan Alokasi
menunjukkan pengelolaan keuangan negara
(2010)
Dana Desa (ADD)
pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, maupun program pembangunan perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif
aparat
pemerintah
desa,
tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran,
dan
peningkatan
masyarakat
dalam
kepedulian
pengawasan
keuangan
sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait
dengan
sistem
dan
mekanisme
pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. 7
Misbahul
Kontribusi Dan
Kesimpulan atas dasar hasil perhitungan
Anwar,
Peran Pengelolaan
korelasi disimpulkan bahwa: Hubungan Equity
Bambang
Keuangan Desa
(X9) dengan Efficiency dan Efectiveness (X10)
Jatmiko,
Untuk Mewujudkan
nilai r sebesar 0.786 artinya hubungan
2015
Anggaran
dikatakan cukup kuat, peneliti dapat
Pendapatan Dan
menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah
Belanja Desa Yang
memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam
Transparan Dan
memperlakukan keseluruh masyarakat
47
No
Penulis
Judul
Hasil
Akuntabel (Survey
dilakukan secara adil dan bijak, sedangkan
Pada Perangkat Desa
hubungan antara Efficiency dan Effectiveness
Di Kecamatan
(X10) dengan Equity (X9) nilai r sebesar 0.786
Ngaglik, Sleman,
(cukup kuat) artinya pemerintahan desa telah
Yogyakarta)
melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat
2.3.
Kerangka Berpikir Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini,
maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah bimbingan teknis (X1), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2), dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.3. Kerangka pemikiran teoritis
48
2.4.
Pengembangan Hipotesis Penelitian
2.4.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima desa, tentunya juga diimbangi dengan tanggungjawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah
provinsi,
dan
pemerintah
kabupaten/kota
turut
membantu
memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga diperlukan suatu bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa baik guna meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan,
dan
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola sehingga akan terwujud suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
49
Penelitian Anwar (2015) dari kuisioner yang disebarkan ke 5 desa di Kecamatan Ngaglik peneliti menjelaskan bahwa hanya 2 desa yang memahami laporan keuangan desa, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sedikitnya desa yang memiliki SDM memadai, sehingga Bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat diperlukan. Penelitian Akang (2015) menyebutkan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi, pembekalan dan pelatihan terhadap perwakilan perangkat desa yang berpengaruh pada siapnya desa Landungsari dalam implementasi kebijakan program ADD sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh bimbingan teknis melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pembekalan yang intensif akan mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa. H1 : Bimbingan Teknis Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
2.4.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pemahaman tugas pokok dan fungsi berarti masing-masing dari orangorang yang ada dalam organisasi memahami tugas dan perannya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pemahaman fungsi di sini menjadi penting karena dengan memahami fungsinya dalam organisasi diharapkan tidak akan ada ketimpangan dalam melaksanakan pekerjaan juga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan karena perannya yang lebih dari 1 bidang pekerjaan.
50
Pemahaman fungsi aparatur desa akan berpengaruh pada tugas-tugas dan kewenangannya dalam organisasi. Ketika aparatur desa telah memahami tugas dan kewenangannya dalam organisasi maka diharapkan ia dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien sehingga akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Penelitian Rahmawati (2015) memberikan saran hendaknya kepala desa tidak memegang kendali penuh pada pengelolaan keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan job description yang ada, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akan fungsi dalam organisasi memiliki pengaruh penting dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin paham aparatur desa akan fungsinya dalam pemerintahan desa maka akan berpengaruh pada semakin terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. H2
: Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
2.4.3. Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adanya alokasi dana dari pusat menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa di Kabupaten Kebumen untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
51
(APBDesa)
dilaporkan
oleh
pemerintah
desa
secara
berkala.
Bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala desa dan pamong desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa memiliki kewenangan menetapkan bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Bendahara adalah pamong desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No 113 Tahun 2014). Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengelolaan dana desa yaitu Subroto (2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akutabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat rendah karena tidak adanya keterlibatan antara masyarakat dan BPD (Badan Permusyarawatan Desa). Besarnya
peran
bendahara
dalam
penatausahaan
keuangan
desa
menuntutnya untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan
52
pengelolaan
keuangan
pemerintahan
desa.
Bendahara
desa
wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Subroto, 2009:13). Proses penerimaan dan pengeluaran uang wajib dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Mulai dari siklus pengelolaan keuangan desa inilah bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Sejati, 2012). Bendahara sebagai penanggungjawab dalam seluruh proses penatausahaan keuangan yang ada di pemerintahan desa sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan desa. Pengelola keuangan desa, khususnya dalam hal ini yaitu bendahara desa harus dapat memahami penatusahaan keuangan desa dengan baik dan benar karena suatu pemerintahan desa yang baik diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, akuntabel dan berkeadilan (Maryunani, 2006). Pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi desa yang kuat dan mandiri. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh pemahaman
mekanisme
penatausahaan
akan
mendukung
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan desa. H3 : Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
BAB III METODE PENELITIAN
3.1.
Jenis dan Desain Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian
hypothesis testing study, untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan
pendekatan
positivism,
eksperimental,
dan
empiris.
Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian yang menekankan pada pengujian-pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (Quantitative) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis (Efferin, dkk, 2004:34). Penelitian kuantitatif melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Setelah variabel tersebut ditentukan selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:11). Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2012:148) Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
53
54
3.2.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pamong desa yang berada di
Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi. Pamong desa yang mengisi kuesioner terdiri dari kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa, namun pada saat penyebaran kuesioner posisi sekretaris desa ada yang kosong maka kuesioner untuk sekretaris desa diisi oleh kepala seksi pemerintahan atau PLT Sekdes. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertama, populasi dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan letak geografisnya yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dimana Kecamatan Alian mewakili daerah utara Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buluspesantren mewakili daerah selatan Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karanganyar mewakili daerah barat Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kuthowinangun mewakili daerah timur Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Kebumen mewakili daerah tengah (pusat) dari Kabupaten Kebumen, kemudian dari setiap kecamatan yang terpilih diambil beberapa desa untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 449 desa dan jumlah elemen (desa) yang akan dijadikan sebagai sampel adalah sebanyak 38 desa. Pemilihan 38 desa yang dijadikan sampel
55
berdasarkan pada akses yang mudah untuk dijangkau. Tabel 3.1 menampilkan jumlah sampel yang diambil berdasarkan teknik Purposive Sampling. Tabel 3.1. Penentuan Jumlah Sampel Jumlah sampel
No
Kecamatan
1.
Kecamatan Alian
9
2.
Kecamatan Buluspesantren
8
3.
Kecamatan Karanganyar
4
4.
Kecamatan Kuthowinangun
7
5.
Kecamatan Kebumen
10
Total
38
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
3.3.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu
atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel adalah bagaimana menentukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert,
56
yaitu 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Ragu-Ragu (RR), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan 3 (tiga) variabel independen yaitu Bimbingan Teknis, Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi dan Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, pendekatan operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator
variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam
penelitian ini adalah : 1. Keakuratan = Teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan (Mahmudi, 2007)
57
2. Transparansi = Keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Riyanto, 2015) 3. Validitas = Sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang diukur 4. Relevansi = Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan, dalam hal ini keuangan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum 5. Keandalan Informasi = Keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama, dalam pengelolaan keuangan desa dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya Pengukuran
variabel
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
desa
menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu : 1 Sangat tidak setuju
2
3
Tidak setuju Ragu-ragu
4 Setuju
5 Sangat setuju
3.3.2. Bimbingan Teknis Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dari anggota organisasi agar kemamampuan yang telah dimiliki semakin membaik. Pendidikan formal ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang
58
terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangakan bimbingan teknis atau pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (Windiastuti, 2013). Bimbingan teknis (bimtek) merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu sehingga, dengan mengikuti bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Indikator variabel bimbingan teknis dalam penelitian ini adalah : 1. Bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. 2. Pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan keuangan desa. Pengukuran variabel bimbingan teknis menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu : 1 Sangat tidak setuju
2
3
Tidak setuju Ragu-ragu
4 Setuju
5 Sangat setuju
3.3.3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau
59
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani, 2012). Indikator variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi dalam penelitian ini adalah: 1. Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok masing-masing jabatan. Tugas pokok merupakan tugas yang paling pokok dari suatu jabatan. Tugas pokok memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan tersebut. 2. Tingkat pemahaman terhadap fungsi masing-masing jabatan. Hal yang harus diperhatikan mengenai pemahaman terhadap fungsi di sini adalah pemahaman terhadap Job Description dan pemahaman terhadap pemisahan tugas dari masing-masing jabatan. Pengukuran variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu : 1 Sangat tidak setuju
2
3
Tidak setuju Ragu-ragu
4 Setuju
5 Sangat setuju
3.3.4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan pencatatan yang khususunya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran (Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP 2015).
60
Pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan pamong desa yang ditunjuk oleh kepala desa harus memahami mekanisme penatausahaan keuangan desa ini, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Indikator variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah: 1. Tingkat pemahaman mengenai pencatatan akuntansi serta pihak yang malakukan pencatatan 2. Tingkat pemahaman mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 Tahun 2014) Pengukuran variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu : 1 Sangat tidak setuju
3.4.
2
3
Tidak setuju Ragu-ragu
4 Setuju
5 Sangat setuju
Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary
data). Data primer (primary data) adalah data yang bersumber langsung dari sumber data tanpa melalui perantara (Wahyudin, 2015: 111). Penelitian ini mengambil data secara langsung berupa kuesioner yang diberikan kepada pengelola keuangan desa. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
61
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:199). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar atau tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Sumber data diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan desa. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh pengelola keuangan desa yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan langsung kepada responden. Kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa bersifat tertutup, sedangkan kuesioner untuk variabel bimbingan teknis bersifat semi terbuka.
3.5.
Metode Analisis Data Data yang sudah terkumpul, selanjutnya diolah untuk mengetahui hasil
penelitian. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS ver.21. Peneliti menganalisis bagaimana pengaruh bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan
62
permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta memperhatikan sifatsifat data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 3.5.1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015: 208). 3.5.1.1. Analisis Deskriptif Responden Analisis deskriptif responden digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 2014: 229). Analisis ini dilakukan untuk memberikan informasi demografi responden. Informasi ini berupa identitas (nama), jabatan, dan latar pendidikan responden. Data diperoleh melalui isian data responden yang dibagikan.
3.5.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis (puncak distribusi) dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data pada penelitian ini yang terdiri dari bimbingan teknis (X1), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2), pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
63
(Y). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Alat analisis statistik deskriptif selain rata-rata, standar deviasi, range, sum, skewness, dan kurtosis adalah tabel frekuensi. Tabel frekuansi merupakan tabel yang menggambarkan profil nilai suatu variabel yang menunjukkan nilai frekuensi satuan data secara keseluruhan (Wahyudin, 2015: 120). Analisis statistik deskriptif digunakan dengan memberi skor jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Hasil dari penjumlahan masing-masing item pernyataan dikategorikan dalam beberapa jenjang kategori variabel. Kategori deskriptif variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Menetapkan skor maksimum = 5 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maks) = 25 2. Menetapkan skor minimum = 5 (jumlah pernyataan) x 1 (skor min) = 5 3. Menetapkan rentang kelas = 25 (skor maks) – 5 (skor min) = 20 4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala Likert yang digunakan = 5 5. Panjang kelas interval , maka
(
)
Menurut perhitungan tersebut, maka panjang kelas interval variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 4,2 dan dibulatkan menjadi 5. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.2.
64
Tabel 3.2 Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa No. Interval Kategori 1 5–9 Sangat Rendah 2 10 – 14 Rendah 3 15 – 19 Sedang 4 20 – 24 Tinggi 5 25 – 29 Sangat Tinggi Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Kategori deskriptif variabel bimbingan teknis ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Menetapkan skor maksimum = 4 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maks) = 20 2. Menetapkan skor minimum = 4 (jumlah pernyataan) x 1 (skor min) = 4 3. Menetapkan rentang kelas = 20 (skor maks) – 4 (skor min) = 16 4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala Likert yang digunakan = 5 5. Panjang kelas interval ,maka
(
)
Menurut perhitungan di atas diperoleh panjang kelas interval variabel bimbingan teknis adalah 3,4 dan dibulatkan menjadi 4. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.3. Tabel 3.3 Kategori Variabel Bimbingan Teknis No. Interval Kategori 1 4–7 Sangat Tidak Memadai 2 8 – 11 Tidak Memadai 3 12 – 15 Sedang 4 16 - 19 Memadai 5 20 – 23 Sangat Memadai Sumber: Data primer yang diolah, 2016
65
Kategori deskriptif variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Menetapkan skor maksimum = 7 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maks) = 35 2. Menetapkan skor minimum = 7 (jumlah pernyataan) x 1 (skor min) = 7 3. Menetapkan rentang kelas = 35 (skor maks) – 7 (skor min) = 28 4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala Likert yang digunakan = 5 5. Panjang kelas interval , maka
(
)
Menurut perhitungan tersebut diperoleh panjang kelas interval variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi adalah 5,8 dan dibulatkan menjadi 6. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.4. Tabel 3.4 Kategori Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi No. Interval Kategori 1 7 – 12 Sangat Tidak Paham 2 13 – 18 Tidak Paham 3 19 – 24 Sedang 4 24 – 30 Paham 5 31 – 36 Sangat Paham Sumber: Data primer yang diolah, 2016
66
Kategori deskriptif variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Menetapkan skor maksimum = 5 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maks) = 25 2. Menetapkan skor minimum = 5 (jumlah pernyataan) x 1 (skor min) = 5 3. Menetapkan rentang kelas = 25 (skor maks) – 5 (skor min) = 20 4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala Likert yang digunakan = 5 5. Panjang kelas interval , maka
(
)
Menurut perhitungan tersebut diperoleh panjang kelas interval variabel pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah 4,2 dan dibulatkan menjadi 5. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Kategori Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa No. Interval Kategori 1 5–9 Sangat Tidak Paham 2 10 – 14 Tidak Paham 3 15 – 19 Sedang 4 20 – 24 Paham 5 25 – 29 Sangat Paham Sumber: Data primer yang diolah, 2016
3.5.2. Uji Kualitas Data Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan
67
uji reliabilitas dan uji validitas. Uji realibilitas dan uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.
3.5.2.1. Uji Reliabilitas Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013: 47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan coefficient cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang paling popular dan merupakan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Kriteria pengujian uji reliabilitas menurut Ghozali (2013) adalah sebagai berikut: 1. Alpha > 0,7 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas. 2. Alpha < 0,7 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas.
3.5.2.2. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan
68
validitas konstruk (construct validity), yaitu dengan melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika rhitung > rtabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka instrumen atau itemitem pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 2. Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka instrumen atau itemitem pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).
3.5.3. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.
3.5.4. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang
69
digunakan
tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian
asumsi klasik dilakukan agar nilai parameter model penduga yang digunakan dinyatakan valid. 3.5.4.1. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013: 105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut: 1. Jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 2. Jika nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
3.5.4.2. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika
70
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.5. Analisis Regresi Berganda Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda
dengan alat bantu SPSS 21 (Statistical Packages for Social
Science). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen dengan variabel independen bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut: AKT = α + β1BT + β2PF + β3PN+ e Dimana: AKT
= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
α
= Konstanta
β1-β3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen BT
= Bimbingan Teknis (X1)
71
PF
= Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2)
PN
= Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3)
e
= Standar error
3.5.6.
Uji Hipotesis
3.5.6.1. Uji Statistik F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F kritis (F tabel) dengan F hitung yang terdapat pada tabel analysis of variance. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% sehingga untuk mengetahui nilai F tabel kriteria yang digunakan adalah : 1. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima maka artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).
72
2. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha (hipotesis alternatif) diterima maka artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).
3.5.6.2. Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) secara
individu
atau
parsial
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen
(akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Pengujian dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung masingmasing koefisien regresi dengan nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) sama dengan n-k-1, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Kriteria yangdigunakan adalah: 1) Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima artinya variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) tidak
73
berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). 2) Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha artinya variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).
3.5.6.3. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah (Kebumen dalam Angka 2014). Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi menjadi 11 kelurahan dan 449 desa. Tahun 2013 jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 RW dan dibagi menjadi 7.127 RT. Secara agregat penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2014
tercatat 1.176.662 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten
Kebumen sebesar 918/km² (Kebumen dalam Angka 2014). Peneliti memilih Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa alasan, yang antara lain adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang menerima dana desa terbesar nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah. 74
75
2) Kabupaten Kebumen telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 yang artinya para pengelola keuangan desa telah menjabat kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen telah paham mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan telah mengikuti beberapa bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.
4.2. Hasil Penelitian Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, diolah menggunakan bantuan alat bantu Microsoft Excel dan program statistik IBM SPSS Statistics 21. 4.2.1. Statistik Deskriptif Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary data). Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data. Penyebaran kuesioner dilakukan secara personal survey atau peneliti mendatangi secara langsung pengelola keuangan desa. Pengelola keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa sehingga masing-masing desa yang menjadi sampel akan mendapat tiga kuesioner. Kuesioner disebar ke 38 desa di Kabupaten Kebumen. Keseluruhan kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 114 kuesioner. Kuesioner yang dapat diterima kembali adalah sebanyak 107 kuesioner dan dari jumlah tersebut keseluruhannya memenuhi syarat untuk diolah. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam Tabel 4.1 dan daftar 38 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.2.
76
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner yang disebar 114 100% Kuesioner yang tidak kembali (7) 6,14% Kuesioner yang kembali 107 93,86% Pengisian kuesioner yang tidak lengkap (0) 0% Kuesioner yang dapat diolah 107 93,86% Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Tabel 4.2 Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Nama Kecamatan Kecamatan Kebumen
27 28 29
Kecamatan Buluspesantren
Kecamatan Alian
Kecamatan Kuthowinangun
Nama Desa Desa Kembaran Desa Kalijirek Desa Kawedusan Desa Jemur Desa Karangsari Desa Kuthosari Desa Gemeksekti Desa Muktirejo Desa Muktisari Desa Bandung Desa Kambangsari Desa Jatimulyo Desa Karangkembang Desa Bojongsari Desa Kalirancang Desa Sawangan Desa Seliling Desa Surotrunan Desa Tanuharjo Desa Jlegiwinangun Desa Tanjungsari Desa Pesalakan Desa Karangsari Desa Lumbu Desa Lundong Desa Babadsari Desa Tanjungsari Desa Rantewringin Desa Tanjungrejo
77
No. Nama Kecamatan 30 31 32 33 34 35 Kecamatan Karanganyar 36 37 38 Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Nama Desa Desa Banjurmukadan Desa Tambakrejo Desa Sidomoro Desa Bocor Desa Waluyo Desa Wonorejo Desa Karangkemiri Desa Grenggeng Desa Sidomulyo
4.2.1.1. Analisis Deskriptif Responden Deskripsi karakteristik responden ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini. Deskripsi mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Deskripsi Karakteristik Responden Jumlah Presentase
Keterangan Jabatan: Kepala Desa 34 Sekretaris Desa 37 Bendahara Desa 36 Total 107 Pendidikan: SD 1 SMP/Setara SMP 5 SMA/Setara SMA 80 Diploma (D1, D2, dan 7 D3) Sarjana (S1) 14 Total 107 Sumber: Data primer yang diolah, 2016
31,78% 34,58% 33,64% 100% 0,93% 4,67% 74,77% 6,54% 13,08% 100%
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pengelola keuangan desa sebagian besar adalah lulusan SMA/setara SMA yaitu ada 80 responden (74,77%), kemudian disusul dengan lulusan sarjana (S1) 14 responden
78
(13,08%), untuk lulusan diploma (D1, D2, D3) ada 7 responden (6,54%), kemudian lulusan SMP ada 5 responden (4,67%) dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan desa yang merupakan lulusan SD ada 1 responden (0,93%).
4.2.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Analisis deskriptif variabel digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang dependen maupun variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini analisis deskriptif variabelnya menggunakan minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan frekuensi sebagai pengukuran deskriptif dari masingmasing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (AKT), bimbingan teknis (BT), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (PF), dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (PN).
1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa disajikan dalam Tabel 4.4. Tabel 4.4 Deskripsi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Indikator N Frekuensi Skor Min Max Rerata St.dev 1 2 3 4 5 107 0 0 0 42 65 4 5 4,61 0,491 AKT1 107 0 0 0 50 57 4 5 4,53 0,501 AKT2 107 0 1 0 67 39 2 5 4,35 0,534 AKT3 107 0 1 0 54 52 2 5 4,47 0,555 AKT4
79
Indikator
N 1
Frekuensi Skor 2 3 4 0 1 0 52
107 AKT5 Total Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Min 5 54
Max Rerata St.dev
2
5
4,49 22,45
0,556 2,637
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa skor yang paling banyak dipilih oleh responden adalah skor 5 untuk masing-masing item indikator akuntabilitas. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,49. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 4 untuk indikator Akuntabilitas 1 dan Akuntabilitas 2, serta skor 2 untuk Akuntabilitas 3, Akuntabilitas 4, dan Akuntabilitas 5. Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah indikator Akuntabilitas 1 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen telah melaksanakan prinsip validitas yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yaitu dengan nilai rata-rata 4,61, sedangkan rata-rata terendah adalah indikator Akuntabilitas 3 yaitu indikator relevansi yang mengindikasikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Kabupaten Kebumen terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yaitu dengan nilai rata-rata 4,35. Nilai rata-rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator akuntabilitas sebesar 22,45. Sementara itu rata-rata standar deviasi bernilai 0,527. Tabel 4.5 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
80
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa No. Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori 1 5–9 0 0% Sangat Rendah 2 10 – 14 0 0% Rendah 3 15 – 19 3 2,80% Sedang 4 20 – 24 77 71,96% Tinggi 5 25 – 29 27 25,24% Sangat Tinggi Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Tabel 4.5 menyajikan data seberapa tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak 77 responden (71,96%) skor maksimum pada interval 20-24 yang artinya 77 responden tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan desa di Kabupten Kebumen tinggi. Sebanyak 27 responden (25,24%) memiliki skor maksimum pada interval 25-29 yang artinya 27 responden tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kebumen sangat tinggi, sedangkan responden yang menjawab “Ragu-ragu” dalam kuesioner sebanyak 3 responden (2,80%) memiliki skor maksimum pada interval 15-19. Jawaban pada skala “Ragu-ragu” menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kebumen sedang. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kebumen tinggi.
2. Bimbingan Teknis Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Bimbingan Teknis disajikan dalam Tabel 4.6.
81
Tabel 4.6 Deskripsi Frekuensi Indikator Bimbingan Teknis Indikator N Frekuensi Skor Min Max Rerata St.dev 1 2 3 4 5 107 0 0 0 37 70 4 5 4,65 0,478 BT1 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468 BT2 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468 BT3 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468 BT4 Total Jumlah 18,69 1,882 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa skor yang paling banyak dipilih oleh responden adalah skor 5 untuk masing-masing item indikator bimbingan teknis. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,67. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 4. Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah 4,68 yaitu bimbingan teknis 2, bimbingan teknis 3, dan bimbingan teknis 4 yang mengindikasikan bahwa kebutuhan akan ketersediaan pembinaan dan/atau pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa tinggi, sedangkan bimbingan teknis 1 mengindikasikan bahwa ketersediaan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tinggi. Nilai rata-rata terendah adalah bimbingan teknis 1 dengan nilai rata-rata 4,65. Nilai rata-rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator bimbingan teknis adalah sebesar 18,69. Sementara itu ratarata standar deviasi bernilai 0,470. Tabel 4.7 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel bimbingan teknis secara keseluruhan.
82
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Bimbingan Teknis No. Interval Frekuensi Presentase Kategori 1 4–7 0 0% Sangat Tidak Memadai 2 8 – 11 0 0% Tidak Memadai 3 12 – 15 0 0% Sedang 4 16 - 19 56 52,34% Memadai 5 20 – 23 51 47,66% Sangat Memadai Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Tabel 4.7 menyajikan data seberapa tingginya bimbingan teknis yang diselenggarakan dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak
56
responden (52,34%) memiliki skor maksimum pada interval 16-19 yang artinya 56 responden tersebut menyatakan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan sudah memadai. Sebanyak 51 responden (47,66%) memiliki skor maksimum pada interval 20-23 yang artinya 51 responden tersebut menyatakan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan sudah sangat memadai. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan di Kabupaten Kebumen telah memadai.
3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi disajikan dalam Tabel 4.8. Tabel 4.8 Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Indikator N Frekuensi Skor Min Max Rerata St.dev 1 2 3 4 5 107 0 1 0 53 53 2 5 4,48 0,555 PF1 107 0 1 0 64 42 2 5 4,36 0,481 PF2 107 0 0 0 65 42 4 5 4,37 0,541 PF3 107 0 0 0 69 38 3 5 4,43 0,551 PF4
83
Indikator
N 1
Frekuensi Skor 2 3 4 0 1 0 58 0 0 11 64 0 0 12 57
107 PF5 107 PF6 107 PF7 Total Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Min 5 48 32 38
4 2 3
Max Rerata St.dev 5 5 5
4,39 4,20 4,24 30,47
0,491 0,606 0,642 3,867
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa skor yang paling banyak dipilih oleh responden adalah skor 4 untuk masing-masing item indikator pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,35. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5. Skor minimum yang dipilih adalah 2 untuk indikator tupoksi 1, tupoksi 2, dan tupoksi 6 serta 3 untuk indikator tupoksi 4 dan tupoksi 7, sedangkan skor minimum untuk indikator tupoksi 3 dan tupoksi 5 adalah 4. Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah tupoksi 1 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen telah memahami fungsi dari masing-masing jabatan yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata-rata 4,48. Rata-rata terendah adalah indikator tupoksi 6 yaitu dengan nilai rata-rata 4,20 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman mengenai tugas pokok jabatan masing-masing yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa Kepala seksi mempunyai tugas menyiapkan dokumen anggaran, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Nilai rata-
84
rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator akuntabilitas sebesar 30,47. Sementara itu rata-rata standar deviasi bernilai 0,552. Tabel 4.9 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi No. Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori 1 7 – 12 0 0% Sangat Tidak Paham 2 13 – 18 0 0% Tidak Paham 3 19 – 24 0 0% Sedang 4 24 – 30 59 55,14% Paham 5 31 – 36 48 44,86% Sangat Paham Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Tabel 4.9 menyajikan data seberapa pahamnya pengelola keuangan desa mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak 59 responden (55,14%) memiliki skor maksimum pada interval 24-30 yang artinya 59 responden tersebut menyatakan bahwa mereka paham mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Sebanyak 48 responden (44,86%) memiliki skor maksimum pada interval 31-36 yang artinya 48 responden tersebut menyatakan mereka sangat paham mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman yang tinggi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi.
85
4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa disajikan dalam Tabel 4.10 Tabel 4.10 Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Indikator N Frekuensi Skor Min Max Rerata St.dev 1 2 3 4 5 107 0 0 0 47 60 4 5 4,56 0,499 PN1 107 0 0 2 54 51 3 5 4,46 0,537 PN2 107 0 1 0 59 47 2 5 4,42 0,550 PN3 107 0 2 0 59 46 2 5 4,39 0,595 PN4 107 0 0 5 67 35 4 5 4,28 0,546 PN5 Total Jumlah 22,11 2,727 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa skor yang paling banyak dipilih oleh responden adalah skor 4 untuk masing-masing item indikator pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,42. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5. Skor minimum yang dipilih adalah 2 untuk indikator penatausahaan 3, penatausahaan 4, serta 3 untuk indikator penatausahaan 2. Skor minimum untuk indikator penatausahaan 1 dan 5 adalah 4. Nilai
rata-rata
tertinggi
untuk
masing-masing
indikator
adalah
penatausahaan 1 sebesar 4,56 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen telah memahami pencatatan akuntansi mengenai pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas secara tertib. Rata-rata terendah adalah indikator penatausahaan 5 yaitu
86
dengan nilai rata-rata 4,28 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman mengenai waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh bendahara disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nilai rata-rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator akuntabilitas sebesar 30,82. Sementara itu rata-rata standar deviasi bernilai 0,545. Tabel 4.11 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa No. Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori 1 5–9 0 0% Sangat Tidak Paham 2 10 – 14 0 0% Tidak Paham 3 15 – 19 6 5,61% Sedang 4 20 – 24 72 67,29% Paham 5 25 – 29 29 27,10% Sangat Paham Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Tabel 4.11 menyajikan data seberapa pahamnya pengelola keuangan desa mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak 72 responden (67,29%) memiliki skor maksimum pada interval 20-24 yang artinya 72 responden tersebut menyatakan bahwa mereka paham mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa. Sebanyak
29
responden (27,10%) memiliki skor maksimum pada interval 25-29 yang artinya 29 responden tersebut menyatakan mereka sangat paham mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa. Sebanyak 6 responden (5,61%) memiliki skor maksimum pada interval 15-19 yang artinya 6 responden tersebut menyatakan
87
bahwa pemahaman mereka mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa adalah sedang. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman yang tinggi mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa.
4.2.2. Uji Kualitas Data 4.2.2.1. Uji Reliabilitas Uji realibilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien Cronbach Alpha untuk semua variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,7 (Ghozali, 2013: 48). Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Nilai Alpha
Keterangan
X1 (Bimbingan Teknis)
0,834
Reliabel
X2 (Pemahaman Fungsi dalam Organisasi)
0,883
Reliabel
X3 (Pemahaman Mekanisme Penatausahaan)
0,882
Reliabel
0,843
Reliabel
Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa variabel bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,70. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.
88
4.2.2.2. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Uji validitas dilakukan dengan analisis bivariate yakni melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk. Dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 107, sehingga besarnya df yaitu 107-2 = 105, dengan signifikansi 5% didapat r tabel = 0,1900. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid. Tabel 4.13 menunjukkan hasil dari uji validitas dengan menggunakan SPSS ver. 21. Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel/Indikator Bimbingan Teknis (X1) Pernyataan 1 2 3 4 Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2) Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7
r hitung
r tabel
Keterangan
0,564 0,743 0,698 0,655
0, 190 0, 190 0, 190 0, 190
Valid Valid Valid Valid
0,618 0,756 0,71 0,69 0,725 0,617 0,55
0, 190 0, 190 0, 190 0, 190 0, 190 0, 190 0, 190
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
89
Variabel/Indikator Pemahaman Mekanisme Penatausahaan (X3) Pernyataan 1 2 3 4 5 Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa (Y) Pernyataan 1 2 3 4 5 Sumber : Data Primer yang diolah, 2016
r hitung
r tabel
Keterangan
0,696 0,718 0,748 0,751 0,675
0, 190 0, 190 0, 190 0, 190 0, 190
Valid Valid Valid Valid Valid
0,65 0,696 0,585 0,564 0,751
0, 190 0, 190 0, 190 0, 190 0, 190
Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini, semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,190 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 107.
4.2.3. Uji Normalitas Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas nilai residual, maka penelitian ini menggunakan uji KolmogorovSmirnov di mana kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai ρ yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Agar
90
berdistribusi normal maka variabel residual harus memiliki nilai signifikansi > 0,05. Setelah melakukan uji normalitas menunjukkan hasil Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,897 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,397. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 (ρ > 0,05), artinya data yang diuji normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov disajikan pada Tabel 4.14. Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N Mean Normal Parameters Std. Deviation Absolute Most Extreme Positive Differences Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a,b
107 ,0000000 1,15264546 ,087 ,087 -,051 ,897 ,397
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : data primer yang diolah, 2016
Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ada pula cara lain yaitu dengan analisis grafik dengan melihat penyebaran data (titik) pada garis diagonal P Plot of Regression Standardized Residual. Berikut ini merupakan hasil uji
91
normalitas data dengan analisis grafik Normal Probability Plot yang disajikan pada Gambar 4.1. Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot
Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Grafik P-Plot di atas menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013: 163).
92
4.2.4.
Uji Asumsi Klasik
4.2.4.1. Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Menurut Ghozali (2013), suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolinearitas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10. Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai-nilai VIF untuk masing-masing variabel ini dapat dilihat dari Tabel 4.15. Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
B
Standardiz ed Coefficien ts Std. Error Beta
T
Sig.
Collinearity Statistics
Toleran ce
VIF
2,579
1,511
1,707
,091
,157 ,178
,088 ,056
,117 1,793 ,253 3,171
,076 ,002
,708 ,474
1,413 2,111
TOTALPN ,520 ,071 a. Dependent Variable: TOTALAKT
,566 7,367
,000
,511
1,956
(Constant) 1
TOTALBT TOTALPF
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal
93
yang sama, di mana tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Menurut hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga model regresi layak untuk digunakan.
4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka
disebut
Homoskedastisitas
dan
jika
berbeda
disebut
Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Metode deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID), jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Adapun gambar Scatterplot uji heterokedastisitas
dapat dilihat pada Gambar 4.2.
94
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Grafik Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan masukan variabel bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa.
95
4.2.5. Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linier berganda berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. AKT = α + β1BT + β2PF + β3PN + e Hasil perhitungan regresi berganda dengan program IBM SPSS Statistics 21 dapat dilihat pada Tabel 4.16. Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model
1
(Constant) TOTALBT
Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 2,579 1,511 ,157 ,088 ,117
TOTALPF ,178 ,056 TOTALPN ,520 ,071 a. Dependent Variable: TOTALAKT Sumber : Data primer yang diolah, 2016
,253 ,566
T
Sig.
1,707 1,793
,091 ,076
3,171 7,367
,002 ,000
Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut: AKT = 2,579 + 0,157BT + 0,178PF + 0,520PN + e Persamaan tersebut mengandung makna bahwa: 1. Konstanta sebesar 2,579 menunjukkan nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 2,579 apabila bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa sebesar nol dengan asumsi variabel lainnya konstan.
96
2. Koefisen regresi variabel bimbingan teknis sebesar 0,157 menyatakan bahwa setiap peningkatan bimbingan teknis sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,157 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 3. Koefisen regresi variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi sebesar 0,178 menyatakan bahwa setiap peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,178 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 4. Koefisen regresi variabel pemahaman mekanisme penatusahaan keuangan desa sebesar
0,520
menyatakan
bahwa
setiap
peningkatan
mekanisme
penatausahaan pengelolaan keuangan desa sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,520 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.
4.2.6.
Pengujian Hipotesis Penelitian
4.2.6.1. Uji F Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil uji F disajikan dalam Tabel 4.17.
97
Tabel 4.17 Hasil Uji F Model
1
Regression Residual Total
Sum of Squares 311,524 140,831 452,355
ANOVAa Df 3 103 106
Mean Square 103,841 1,367
F 75,947
Sig. ,000b
a. Dependent Variable: TOTALAKT b. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF Sumber : Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dari uji ANOVA atau F-test didapat nilai Fhitung adalah sebesar 75,947 yang artinya lebih besar dari Ftabel yaitu 2,69 serta nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena Fhitung > Ftabel dan sig < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).
4.2.6.2. Uji Parsial (Uji t) Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. Penelitian ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 107-3-1 = 103, serta pengujian dua sisi maka diperoleh nilai ttabel = 1,983. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai thitung lebih tinggi dibandingkan dengan ttabel atau nilai signifikansi lebih kecil
98
dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil uji t yang dilakukan dengan bantuan program SPSS ver.21 disajikan dalam Tabel 4.18. Tabel 4.18 Hasil Uji t Model
Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients
B Std. Error (Constant) 2,579 1,511 TOTALBT ,157 ,088 1 TOTALPF ,178 ,056 TOTALPN ,520 ,071 a. Dependent Variable: TOTALAKT Sumber : Data primer yang diolah, 2016
T
Sig.
Beta ,117 ,253 ,566
1,707 1,793 3,171 7,367
,091 ,076 ,002 ,000
Hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut : 1. Hasil uji t untuk bimbingan teknis (X1) diperoleh thitung sebesar 1,793 yang artinya lebih kecil dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,076 yang artinya lebih besar dari α = 0,05. Karena thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa bimbingan teknis (X1) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). 2. Hasil uji t untuk pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi (X2) diperoleh thitung sebesar 3,171 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).
99
3. Hasil uji t untuk pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3) diperolah thitung sebesar 7,367 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa pemahaman mekanisme penatusahaan keuangan desa (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.19. Tabel 4.19 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis No.
Hipotesis
1
Uji t T Sig 1,793 < 1,983 0,076 > 0,05
Bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2 Pemahaman tugas pokok dan 3,171 >1,983 fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 3 Pemahaman mekanisme 7,367 >1,983 penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Kesimpulan Hipotesis Ditolak
0,002 < 0,05
Hipotesis Diterima
0,000 < 0,05
Hipotesis Diterima
4.2.6.3. Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
100
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Menurut Ghozali (2013), nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi yang disajikan dalam Tabel 4.20. Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model
R
R Square
Adjusted R Square
1 ,830a ,689 ,680 a. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF Sumber : Data yang diolah, 2016
Std. Error of the Estimate 1,169
Berdasarkan Tabel 4.20 nilai koefisien determinasi ( adjusted R square) sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dapat menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 68 %, sedangkan sisanya sebesar 32 % (100 %-68 %) dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel independen tersebut.
101
4.3. Pembahasan 4.3.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bimbingan teknis (bimtek) adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Tujuan bimbingan teknis adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pegawai/pejabat sehingga penyelesainnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bimbingan teknis dalam penelitian ini menguji mengenai seberapa memadainya bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten dan juga untuk menguji seberapa memadainya ketersediaan tenaga pendamping dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa bimbingan teknis (X1) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yang dibuktikan nilai thitung adalah sebesar 1,793 yang artinya lebih kecil dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,076 yang artinya lebih besar dari α = 0,05. Hal yang dimungkinkan menjadi indikasi penyebab tidak berpengaruhnya bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kurang maksimalnya bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Hal ini diketahui dari kuesioner untuk bimbingan teknis yang bersifat semi terbuka dimana responden tidak hanya menjawab berdasarkan kategori yang disediakan (Sangat Setuju, Setuju, Ragu-
102
ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju) tetapi juga responden diberi pertanyaan yang jawabannya berupa isian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Setyoko (2010)
yang berjudul Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi
Dana Desa (ADD) yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memberikan pelatihan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Tim Pelaksana Desa (TPD), berdasarkan catatan Bapernas Kabupaten Purbalingga, banyak desa yang tidak mampu menyerahkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan jawaban yang terdapat dalam kuesioner yang telah diisi diketahui bahwa responden masih memerlukan banyak bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan yaitu pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen antara lain mengenai peningkatan kapabilitas dari pamong desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, SPP dan RAB. Saat melaksanakan pembukuan, administrasi dan pengarsipan dalam pengelolaan keuangan desa, serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan untuk realisasi APBDesa masih memerlukan adanya pendampingan, bimbingan teknis lain yang masih dibutuhkan adalah adanya pelatihan komputer dan internet serta pendampingan keuangan desa untuk tahun 2016.
103
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Subroto (2009) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Penelitian lain yang juga menemukan hal yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2014) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
104
4.3.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani, 2012). Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dalam penelitian ini menguji tingkat pemahaman pengelola keuangan desa mengenai Job Description masing-masing jabatan dan tingkat pemahaman pengelola keuangan desa tingkat pemahaman mengenai pemisahan tugas masing-masing jawaban. Hasil pengujian hipotesis ke dua (H2) menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yang dibuktikan dengan nilai thitung adalah sebesar 3,171 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Inte rpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) yang menunjukkan bahwa pengurus Desa Pakraman Kubutambahan selaku agen dalam pengelolaan keuangan dan Krama Desa Pakraman sebagai principal telah memegang teguh peranan modal-modal social khusunya kepercayaan dalam membentuk hubungan akuntabilitasnya.
105
Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiarti (2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berjalan kurang baik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi sudah baik hal ini dibuktikan dengan jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang pemahaman pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi untuk kategori sangat setuju sebesar 39,10%, kategori setuju sebesar 57,01%, kategori ragu-ragu sebesar 3,58%, dan jawaban tidak setuju sebesar 0,31%, tidak ada satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan pernyataan tentang pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Jawaban untuk indikator tingkat pemahaman Job Description untuk masing-masing jabatan yang termasuk dalam kategori sangat paham sebesar 42,68%, kategori paham sebesar 56,70%, dan kategori tidak paham sebesar 0,62%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai Job Description untuk masing-masing jabatan, seperti yang diketahui bahwa pengertian dari deskripsi pekerjaan (Job Description) adalah pernyataan faktual yang menyangkut tugas
106
dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Job Description ini memiliki beberapa manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut: 1) Job Description membantu menghindari adanya kebingungan dan memberikan pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan; 2) Deskripsi pekerjaan penting dalam perencanaan perubahan organisasi dan reorganisasi sesuai perkembangan keadaan; 3) Memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan; 4) Untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan. Jawaban untuk indikator tingkat pemahaman pengelola keuangan desa mengenai pemisahan tugas untuk masing-masing jabatan pengelolaan keuangan desa yang termasuk kategori sangat paham sebesar 36,45%, kategori paham 57,95%, kategori ragu-ragu sebesar 5,37%, dan kategori tidak paham sebesar 0,23%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai pemisahan tugas untuk masing-masing jabatan. Pemahaman mengenai pemisahan tugas untuk masing-masing jabatan memiliki manfaat untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta untuk menghindari adanya double job dalam pelaksanaan tugas.
107
4.3.3. Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pemahaman mekanisme
penatausahaan
keuangan
desa
(X3)
berpengaruh
terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yang dibuktikan nilai thitung adalah sebesar 7,367 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa sudah baik yang dibuktikan dengan jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa untuk kategori sangat setuju sebesar 44,67%, kategori setuju sebesar 53,46%, kategori ragu-ragu sebesar 1,31%, dan jawaban tidak setuju sebesar 0,56%, tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan pernyataan tentang pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa. Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa pada penelitian ini menguji tingkat pemahaman pengelola keuangan desa mengenai pencatatan akuntansi serta pihak yang malakukan pencatatan dan tingkat pemahaman pengelola keuangan desa mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 Tahun 2014). Jawaban untuk indikator tingkat pemahaman pencatatan akuntansi serta pihak yang malakukan pencatatan yang termasuk dalam kategori sangat paham sebesar 49,22%, kategori paham sebesar 49,84%, kategori ragu-ragu sebesar 0,62%, dan kategori tidak paham sebesar 0,31%, sedangkan jawaban untuk indikator tingkat pemahaman
108
mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada (permendagri no 113 tahun 2014) yang termasuk kategori sangat paham sebesar 37,85%, kategori paham 58,88%, kategori ragu-ragu sebesar 2,34%, dan kategori tidak paham sebesar 0,93%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai pencatatan akuntansi dan tingkat pemahaman mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 tahun 2014). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) yang menunjukkan bahwa pengurus Desa Pakraman Kubutambahan memahami bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman. Sejalan dengan hal tersebut, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan telah berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan juga telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta prinsip-prinsip akuntabilitas publik.
BAB V PENUTUP
5.1.
Simpulan Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai determinan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperoleh simpulan sebagai berikut : 1. Bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2. Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 3. Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 4. Bimbingan teknis, pemahahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5.2.
Saran Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan
peneliti adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus ada tindak lanjut yang jelas seperti pendampingan, pembinaan, sampai kepada pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pengelola keuangan desa masih membutuhkan bimbingan teknis 109
110
terkait pengelolaan keuangan desa, seperti jawaban dari responden yang merupakan pengelola keuangan Desa Karangkembang Kecamatan Alian. Bimbingan teknis yang mereka butuhkan adalah mengenai administrasi dan pengarsipan, karena masih banyak pamong desa yang masih melakasanakan penatausahaan keuangan desa belum sesuai ketetapan yang ada. 2. Penyelenggaraan bimbingan teknis mengenai peningkatan kapabilitas pamong desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, pelatihan komputer dan internet, serta adanya pendampingan pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2016 perlu diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. 3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama dapat menggunakan referensi, baik dari buku maupun jurnal tentang pengelolaan keuangan daerah kemudian dapat dikembangkan. 4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Sesuai hasil penelitian, pada variabel bimbingan teknis masih memerlukan pengawasan serta pendampingan oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Variabel lain yang dapat ditambahkan yaitu variabel aksesibilitas laporan keuangan.
DAFTAR PUSTAKA
Adi,
Hendro Pujo Sasongko. 2013. “Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dalam e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4):1375-1385 ISSN 2338-3615, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Agus, Puji SST dan Widyaiswara Madya. 2015. “Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Desa”. Kementerian Keuangan. Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2013. “Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”. Hal 387410. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2015. Kebumen Dalam Angka 2014. Kebumen: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Crowe, Jessica. 2011. “New Challengers for Leadership and Accountability in Local Public Services in England”. International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 7 Iss 3 pp. 206 – 217. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diani, Dian Irma. 2014. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”. Artikel Ilmiah. Faultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. Laporan kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
111
112
Efferin, Sujoko., Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2004. Metode Penelitian Untuk Akuntansi Sebuah Pendekatan Praktis. Malang: Banyumedia Publishing. Fajri, Rahmi., Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawing, Kabupaten Malang)”. Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 3 No. 7. Hal 1099-1104. Malang: Universitas Brawijaya. Furqoni, Astri. 2010. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”. Tesis. Jawa Timur: UPN. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprapto. 2008. Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma. Yogyakarta: Graha Ilmu. Irma, Ade. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Dalam e-Jurnal Katalogis, volume 3 Nomor 1.Universitas Tadulako. Kiswanto dan Hasan Mukhibad. 2011. “Analisis Budaya Islam dan Akuntabilitas”. Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 No. 2, Hal 77-89 ISSN 2085-4277. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. “Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan”. Dalam e-Jurnal S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha. Lestari, Eka Rini. 2015. “Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”. Dalam eJournal Administrasi Negara, Volume 3, No. 2. Hal 466-479. Universitas Mulawarman. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
113
Mustofa, Anies Iqbal. 2012. “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tehadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang”. Dalam Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Oktaviyah, Nurafni. 2014. ”Interpretasi Bendahara Desa terhadap Penatausahaan Keuangan dan Implikasinya pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan Desa di Kab. Sinjai”. Dalam Skripsi. Universitas Hasanuddin. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Rahmawati, Hesti Irna. 2015. “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)”. Dalam The 2nd University Research Colloquium, ISSN 2407-9189. Hal 305-313. Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto. Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014”. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Sande, Peggy. 2013. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
114
Setyoko, Paulus Israwan. 2011. “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)”. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11 No. 1. Hal 14-24. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman. Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang : Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sumiarti. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Dalam e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 2 Halaman 135 – 142 ISSN 230-2019. Palu: Universitas tadulako. Surya, Ketrin, dkk. 2013. “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak : Universitas Tanjungpura Tarmudji, Tarsis. 2012. Mengenal Statistika. Semarang: Satuhati Media. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Wahyudin, Agus. 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Pendidikan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang. Windiastuti, Ruri. 2013. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)”. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Yuliani, safrida, dkk. 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Dalam Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Volume 3, No. 2. Hal. 206-220. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
115
LAMPIRAN
116
117
LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian
Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
Oleh Siti Khusniyatun 7211412060
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2016
118
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
Kepada Yth : Bapak/Ibu Responden di tempat
Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi tugas skripsi saya pada Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, maka dengan segala kerendahan hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak/Ibu terhadap bebrapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai
“Determinan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”. Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan skripsi. Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan masukkan yang sangat berharga bagi saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.
Hormat saya,
Siti Khusniyatun NIM 7211412060
119
KUESIONER PENELITIAN BAGIAN PENDAHULUAN
IDENTITAS RESPONDEN Nama
: ……………………………………………..
Nama Desa
: …………………………………………….. ……………………………………………..
Jabatan
: ……………………………………………..
Pendidikan Terakhir
:
SD
Paket C
S1
SMP
D1
S2
SMA
D2
S3
Paket A
D3
Paket B
D4
(Bidang/Jurusan: …………………………..)
120
BAGIAN ISI Petunjuk : Mohon Bapak/ Ibu memberikan tanda cek list (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu mengenai pernyataan yang diberikan. Pilihan jawaban :
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
RR
: Ragu-Ragu
TS
: Tidak Setuju
STS
: Sangat Tidak Setuju
BIMBINGAN TEKNIS NO
PERNYATAAN
1
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
SS
S
RR
TS
STS
turut membantu memberdayakan pemerintah desa dengan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya bimbingan teknis. Sebutkan bimbingan teknis yang pernah saudara ikuti: .…………………………………..……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... 2
Perlunya pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa.
Sebutkan bimbingan teknis dalam bidang apa yang saudara perlukan: ………………………...………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...
121
BIMBINGAN TEKNIS NO
PERNYATAAN
SS
3
Perlunya pembinaan dalam administrasi dan
S
RR
TS
STS
TS
STS
pengelolaan keuangan desa. 4
Perlunya pembinaan dalam komputerisasi untuk Kepala Desa dan perangkat desa.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NO
PERNYATAAN
SS
1
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani
oleh
Kepala
Desa
dan
Bendahara Desa. 2
Bendahara
Desa
tidak
diperkenankan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa sebelum barang atau jasa diterima. 3
Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
harus
kepada
dapat
masyarakat
dipertanggungjawabkan desa
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku. 4
Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama BPD palinng lambat bulan oktober tahun berjalan.
5
Laporan
pertanggungjawaban
realisasi
pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 6
Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah
desa
harus
melibatkan
BPD,
sehingga program kerja dan kegiatan yang
S
RR
122
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NO
PERNYATAAN disusun
sesuai
dengan
SS
kebutuhan
S
RR
TS
STS
TS
STS
dan
kepentingan masyarakat desa. 7
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan
dan
pengeluaran
serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
PEMAHAMAN MEKANISME PENATAUSAHAAN NO
PERNYATAAN
SS
1
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas secara tertib.
2
Dalam pentausahaan yang baik, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
3
Pencatatan penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun transfer harus disertai bukti transaksi yang lengkap dan sah.
4
Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
5
Laporan
pertanggungjawaban
yang
telah
disusun oleh bendahara disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
S
RR
123
PEMAHAMAN FUNGSI DALAM ORGANISASI NO
PERNYATAAN
SS
1
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2
Kepala
Desa
mempunyai
kewenangan
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. 3
Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
4
Sekretaris Desa mempunyai tugas menyusun Rancangan
Peraturan
tentang
APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 5
Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi
urusan
administrasi
keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 6
Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan dokumen anggaran dan melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
7
Kepala
Seksi
pelaksana melaporkan
selaku
kegiatan
penanggung
jawab
mempunyai
tugas
perkembangan
kegiatan kepada Kepala Desa
pelaksanaan
S
RR
TS
STS
124
LAMPIRAN 2 Tabulasi Hasil Jawaban Responden Berikut disajikan tabulasi hasil jawaban dari 107 responden beserta karakteristik responden yang terdiri dari nama desa responden, jabatan responden, dan jenjang pendidikan terakhir dari responden. Keterangan: Kolom Jabatan : 1 = Kepala Desa
Kolom Pendidikan : 1 = SD
2 = Sekretaris Desa
2 = SMP
3 = Bendahara Desa
3 = SMA 4 = D1/D2/D3 5 = S1
Kolom Jawaban Responden: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Ragu-ragu 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju
125
1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Identitas Responden Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Desa Jabatan Pendidikan Akt1 Akt2 Akt3 Akt4 Akt5 Jumlah Jlegiwinangun
Tanjungsari
Karangsari
Pesalakan
Babadsari
Lumbu
Lundong
Tanjungrejo
Rantewringin
Waluyo
Tanjungsari
Banjurmukadan
2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
20 20 20 25 25 25 20 20 20 21 20 24 25 25 25 21 20 20 20 20 21 21 21 20 22 21 20 23 20 20 19 21 22 24 24
126
No. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Identitas Responden Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Desa Jabatan Pendidikan Akt1 Akt2 Akt3 Akt4 Akt5 Jumlah 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2
3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
Tanuharjo
3 2 1
3 3 4
Karangkembang
3 1 2
Kambangsari
1 3 2
Jatimulyo
2 3
3 3 3 3 5 5 3 5
1
3
Tambakrejo
Sidomoro
Bocor
Murtirejo
Muktisari
Surotrunan
Seliling
Sawangan
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4
5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
5 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4
23 21 22 23 25 23 18 25 25 25 24 25 23 21 21 21 22 23 22 23 23 25 25 24 25 23 25 25 21 24 25 22 25 25 21 24 20
127
No. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Identitas Responden Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Desa Jabatan Pendidikan Akt1 Akt2 Akt3 Akt4 Akt5 Jumlah Kalirancang 2 3 5 4 4 4 5 22
Bojongsari Wonorejo
Karangkemiri
Sidomulyo Grenggeng Kembaran
Kawedusan
Jemur
Kalijirek
Karangsari
Kuthosari
Bandung Gemeksekti
3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 2
3 5 1 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
21 24 21 21 20 20 23 20 24 25 24 18 24 20 21 25 25 25 25 24 24 23 20 20 24 20 24 25 25 25 24 22 21 20
128
2. Bimbingan Teknis ( X1) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan Jlegiwinangun
Tanjungsari
Karangsari
Pesalakan
Babadsari
Lumbu
Lundong
Tanjungrejo
Rantewringin
Waluyo
Tanjungsari
Banjurmukadan
2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Bt1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
Bimbingan Teknis Bt2 Bt3 Bt4 Jumlah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 16 19 19 19 19 17 17 17 16 16 16 16 17 16 20 19 19 20 18 18 16 16 19 19 20
129
No. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2
3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
Tanuharjo
3 2 1
3 3 4
Karangkembang
3 1 2
Kambangsari
1 3 2
Jatimulyo
2 3
3 3 3 3 5 5 3 5
1
3
Tambakrejo
Sidomoro
Bocor
Murtirejo
Muktisari
Surotrunan
Seliling
Sawangan
Bt1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4
Bimbingan Teknis Bt2 Bt3 Bt4 Jumlah 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
20 18 20 19 20 20 18 20 20 20 19 20 20 16 16 16 20 20 20 18 17 18 20 20 19 18 20 20 18 20 20 18 20 20 16 19 16
130
No. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan Kalirancang 2 3
Bojongsari Wonorejo
Karangkemiri
Sidomulyo Grenggeng Kembaran
Kawedusan
Jemur
Kalijirek
Karangsari
Kuthosari
Bandung Gemeksekti
3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 2
3 5 1 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
Bt1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Bimbingan Teknis Bt2 Bt3 Bt4 Jumlah 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
18 19 20 20 20 18 18 20 16 17 20 20 16 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 19 16 16 16 16 20 20 20 20 18 20 20
131
3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2) No. 1
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan Jlegiwinangun 2 3
Tpf1 4
Pemahaman (Tupoksi) dalam Organisasi Tpf2 Tpf3 Tpf4 Tpf5 Tpf6 Tpf7 Jumlah 4 4 4 4 4 4 28
2
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
4
4
5
5
4
5
5
32
5
2
3
4
4
5
5
4
5
5
32
6
3
3
4
4
5
5
4
5
5
32
1
3
5
5
4
4
4
5
4
31
8
2
3
5
4
4
4
4
4
4
29
9
3
3
5
5
4
4
4
5
4
31
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
11
2
3
4
2
4
4
4
2
4
24
12
3
3
5
5
4
5
5
4
5
33
1
5
5
5
5
5
5
5
5
35
14
2
3
5
5
5
5
5
5
5
35
15
3
3
5
5
5
5
5
5
5
35
1
5
5
4
4
5
4
4
4
30
17
2
5
4
4
4
4
4
4
4
28
18
3
2
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
20
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
21
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
23
3
3
4
5
4
4
4
4
4
29
24
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
5
5
5
4
5
4
4
5
32
26
2
3
5
5
4
4
4
4
4
30
27
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
29
2
3
4
4
4
3
4
4
3
26
30
3
3
5
4
4
4
4
4
4
29
3
3
5
4
4
5
4
4
4
30
32
1
2
4
4
4
4
4
4
4
28
33
2
3
5
4
4
4
4
4
4
29
3
3
4
5
4
4
5
5
4
31
35
1
3
4
4
5
5
4
5
5
32
36
2
3
5
4
5
5
5
4
5
33
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
Tanjungsari
Karangsari
Pesalakan
Babadsari
Lumbu
Lundong
Tanjungrejo
Rantewringin
Waluyo
Tanjungsari
Banjurmukadan
132
No. 37
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan Tambakrejo 3 3
Tpf1 4
Pemahaman (Tupoksi) dalam Organisasi Tpf2 Tpf3 Tpf4 Tpf5 Tpf6 Tpf7 Jumlah 4 4 4 4 4 4 28
38
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
39
2
3
4
4
4
3
4
4
3
26
2
3
5
5
5
4
5
5
4
33
41
3
5
5
5
5
5
5
5
4
34
42
1
2
2
4
4
4
4
4
4
26
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
44
2
3
5
5
5
5
5
5
5
35
45
3
3
5
5
5
5
5
5
5
35
1
3
5
5
4
5
5
5
4
33
47
2
5
5
5
4
5
5
5
4
33
48
3
3
4
4
4
5
4
5
4
30
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
50
2
5
4
4
4
4
4
4
4
28
51
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
2
3
4
4
4
4
4
5
4
29
53
3
3
4
4
4
4
4
5
4
29
54
1
3
4
4
4
4
4
5
4
29
3
2
4
4
4
4
4
4
4
28
56
1
4
4
4
4
3
4
4
4
27
57
2
3
5
5
5
3
5
5
5
33
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
59
3
3
5
5
5
5
5
5
5
35
60
2
4
5
5
5
5
5
5
5
35
3
3
5
5
5
4
4
4
4
31
62
2
3
4
4
5
4
4
4
4
29
63
1
4
5
5
5
5
4
5
5
34
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
65
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
66
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
5
4
4
3
4
4
3
27
68
3
5
5
5
5
3
5
5
3
31
69
2
5
5
4
5
3
4
4
3
28
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
71
3
5
5
5
5
3
5
5
3
31
72
1
3
4
4
4
5
4
5
4
30
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
3
3
5
4
5
4
5
4
4
31
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73 74
Sidomoro
Bocor
Murtirejo
Muktisari
Surotrunan
Seliling
Sawangan
Tanuharjo
Karangkembang
Kambangsari
Jatimulyo
Kalirancang
133
No. 75 76
Identitas Responden Desa Jabatan Pendidikan 1 5 Bojongsari
Tpf1 5
Pemahaman (Tupoksi) dalam Organisasi Tpf2 Tpf3 Tpf4 Tpf5 Tpf6 Tpf7 Jumlah 4 5 4 5 4 5 32
2
1
5
4
4
4
4
5
4
30
3
5
5
5
4
4
5
4
4
31
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
79
3
3
4
4
4
5
4
5
4
30
80
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
2
4
4
4
4
4
4
4
28
82
3
3
5
5
5
5
5
5
5
35
83
2
3
5
5
5
5
5
5
5
35
77 78
81
Wonorejo
Karangkemiri
84
Sidomulyo
2
3
5
5
5
4
4
5
4
32
85
Grenggeng
3
3
4
4
4
4
4
4
3
27
86
Kembaran
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
87
3
4
4
4
4
3
4
4
3
26
88
2
4
4
4
4
4
4
4
4
28
1
4
5
5
5
3
5
5
3
31
90
3
3
5
5
5
3
5
5
3
31
91
2
3
5
5
5
3
5
5
3
31
2
5
5
5
5
5
5
5
5
35
93
3
3
5
5
5
5
5
5
5
35
94
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
1
3
5
4
5
5
5
5
5
34
96
2
4
4
4
4
4
4
4
4
28
97
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
1
3
4
4
4
4
4
4
4
28
99
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
100
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
2
3
5
5
5
5
5
5
5
35
102
3
5
5
5
5
5
5
5
5
35
103
1
3
5
5
5
5
5
5
5
35
89
92
95
98
101
Kawedusan
Jemur
Kalijirek
Karangsari
Kuthosari
104
Bandung
2
3
5
5
5
5
5
5
5
35
105
Gemeksekti
1
3
5
4
4
4
4
4
4
29
106
3
3
4
4
4
4
4
4
4
28
107
2
3
4
4
4
4
4
4
4
28
134
4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3) Identitas Responden
NO
Jabatan 2
Pendidikan 3
2
1
3
4
4
4
4
4
20
3
3
3
4
4
4
4
4
20
1
3
5
5
5
5
5
25
5
2
3
5
5
5
5
5
25
6
3
3
5
5
5
5
5
35
1
3
4
4
4
4
4
20
8
2
3
4
4
4
4
4
20
9
3
3
4
4
4
4
4
20
1
3
5
4
4
5
5
23
11
2
3
4
4
4
4
4
20
12
3
3
5
5
4
5
4
23
1
5
5
5
5
5
5
25
14
2
3
5
5
5
5
5
25
15
3
3
5
5
5
5
5
25
1
5
4
4
5
4
4
21
17
2
5
4
4
4
4
4
20
18
3
2
4
4
4
4
4
20
1
3
4
4
4
4
4
20
20
2
3
4
4
4
4
4
20
21
3
3
4
4
4
4
4
20
1
3
4
4
4
4
4
20
23
3
3
4
4
4
4
4
20
24
2
3
4
4
4
4
4
20
1
5
4
5
4
5
4
22
26
2
3
5
3
4
4
4
20
27
3
3
4
4
4
4
4
20
1
3
4
4
4
4
4
20
29
2
3
5
5
5
5
4
24
30
3
3
4
4
4
4
4
20
3
3
4
5
2
4
4
19
32
1
2
5
4
4
4
4
21
33
2
3
4
4
4
4
4
20
3
3
5
5
5
4
5
24
35
1
3
5
5
5
5
5
25
36
2
3
4
4
5
5
4
22
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
Desa Jlegiwinangun
Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 4 4 4 4 4
Tanjungsari
Karangsari
Pesalakan
Babadsari
Lumbu
Lundong
Tanjungrejo
Rantewringin
Waluyo
Tanjungsari
Banjurmukadan
Jumlah 20
135
Identitas Responden
NO
Jabatan 3
Pendidikan 3
38
1
3
5
5
5
5
5
25
39
2
3
5
4
4
4
4
21
2
3
5
5
4
4
3
21
41
3
5
4
5
5
5
4
23
42
1
2
4
4
4
2
3
17
1
3
5
5
5
5
4
24
44
2
3
5
5
5
5
5
25
45
3
3
5
5
5
5
5
25
1
3
5
5
5
5
4
24
47
2
5
5
5
5
4
4
23
48
3
3
5
4
5
5
4
23
1
3
4
4
4
5
4
20
50
2
5
4
4
4
4
4
20
51
3
3
4
4
4
4
4
20
2
3
4
4
4
4
3
19
53
3
3
4
4
4
4
3
19
54
1
3
4
4
4
4
3
19
3
2
5
5
4
5
5
23
56
1
4
5
5
4
4
5
23
57
2
3
5
5
5
5
5
25
1
3
5
5
5
5
5
25
59
3
3
5
5
5
5
5
25
60
2
4
5
5
5
5
5
25
3
3
4
4
4
4
4
20
62
2
3
5
4
4
4
4
21
63
1
4
5
5
5
5
4
24
3
3
5
4
4
4
4
21
65
1
3
5
5
5
5
5
25
66
2
3
5
5
5
5
5
25
1
3
5
5
5
5
5
25
68
3
5
5
5
5
5
5
25
69
2
5
5
5
5
5
5
25
2
3
5
5
5
5
5
25
71
3
5
5
5
5
5
5
25
72
1
3
5
4
5
4
4
22
2
3
4
5
4
4
4
21
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
Desa Tambakrejo
Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 4 4 4 3 3
Sidomoro
Bocor
Murtirejo
Muktisari
Surotrunan
Seliling
Sawangan
Tanuharjo
Karangkembang
Kambangsari
Jatimulyo
Kalirancang
Jumlah 20
136
Identitas Responden
NO
Desa
Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 4 4 4 4 4
74
Jabatan 3
Pendidikan 3
75
1
5
5
5
5
5
5
25
2
1
4
5
5
4
4
22
3
5
4
4
4
4
4
20
1
3
4
4
4
4
4
20
79
3
3
4
4
5
4
4
20
80
2
3
5
3
4
5
4
22
1
2
4
4
4
4
4
20
82
3
3
5
5
5
5
4
24
83
2
3
5
5
5
5
4
24
76
Bojongsari
77 78
81
Wonorejo
Karangkemiri
Jumlah 20
84
Sidomulyo
2
3
5
5
5
5
4
24
85
Grenggeng
3
3
4
4
4
4
4
20
86
Kembaran
1
3
5
5
5
5
5
25
87
3
4
4
4
4
4
4
20
88
2
4
4
4
4
4
4
20
1
4
5
5
5
5
5
25
90
3
3
5
5
5
5
5
25
91
2
3
5
5
5
5
5
25
2
5
5
5
5
5
5
25
93
3
3
5
5
5
5
5
25
94
1
3
5
5
5
5
5
25
1
3
5
4
4
4
5
22
96
2
4
4
4
4
4
4
20
97
3
3
4
4
4
4
4
20
1
3
5
4
4
4
4
21
99
3
3
4
4
4
4
4
20
100
2
3
5
4
4
4
4
21
2
3
5
5
5
5
5
25
102
3
5
5
5
5
5
4
24
103
1
3
5
5
5
5
5
25
89
92
95
98
101
Kawedusan
Jemur
Kalijirek
Karangsari
Kuthosari
104
Bandung
2
3
5
5
5
4
4
23
105
Gemeksekti
1
3
5
4
4
2
4
19
106
3
3
4
4
4
4
4
20
107
2
3
5
5
5
5
4
24
137
LAMPIRAN 3 Output SPSS 21 Uji Reliabilitas dan Validitas 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) a. Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based
N of
on Standardized Items
Items
,842
,843
5
b. Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
AKT1
17,83
2,934
,650
,445
,809
AKT2
17,91
2,840
,696
,509
,797
AKT3
18,09
2,916
,585
,362
,826
AKT4
17,97
2,895
,564
,322
,833
AKT5
17,95
2,611
,751
,574
,779
2. Bimbingan Teknis (X2) a. Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
N of Items
Based on Standardized Items ,834
,834
4
138
a. Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
BT1
14,05
1,479
,564
,327
,834
BT2
14,02
1,339
,743
,568
,754
BT3
14,02
1,377
,698
,497
,774
BT4
14,02
1,415
,655
,467
,794
3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi
a. Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
N of Items
Based on Standardized Items ,876
,883
7
b. Uji Validitas Inter-Item Correlation Matrix PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF1
1,000
,667
,657
,464
,588
,308
,281
PF2
,667
1,000
,718
,593
,723
,439
,360
PF3
,657
,718
1,000
,721
,579
,350
,306
PF4
,464
,593
,721
1,000
,626
,395
,422
PF5
,588
,723
,579
,626
1,000
,500
,353
PF6
,308
,439
,350
,395
,500
1,000
,823
PF7
,281
,360
,306
,422
,353
,823
1,000
139
4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa a. Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
N of Items
Based on Standardized Items ,882
,882
5
b. Uji Validitas Item-Total Statistics Scale Mean if
Scale Variance
Corrected Item-
Squared
Cronbach's
Item Deleted
if Item Deleted
Total
Multiple
Alpha if Item
Correlation
Correlation
Deleted
PN1
17,55
3,514
,696
,499
,862
PN2
17,65
3,360
,718
,531
,856
PN3
17,69
3,272
,748
,575
,849
PN4
17,72
3,128
,751
,581
,848
PN5
17,83
3,405
,675
,479
,866
140
LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Descriptive Statistics N AKT1 AKT2 AKT3 AKT4 AKT5 Valid N (listwise)
Minimum Maximum 107 107 107 107 107 107
4 4 2 2 2
5 5 5 5 5
Mean 4,61 4,53 4,35 4,47 4,49
Std. Deviation ,491 ,501 ,534 ,555 ,556
2. Bimbingan Teknis (X1) Descriptive Statistics N BT1 BT2 BT3 BT4 Valid N (listwise)
Minimum Maximum 107 107 107 107 107
4 4 4 4
5 5 5 5
Mean 4,65 4,68 4,68 4,68
Std. Deviation ,478 ,468 ,468 ,468
141
3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2)
Descriptive Statistics N PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 Valid N (listwise)
Minimum Maximum 107 107 107 107 107 107 107 107
2 4 2 2 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5
Mean
Std. Deviation
4,48 4,36 4,37 4,43 4,39 4,20 4,24
,555 ,481 ,541 ,551 ,491 ,606 ,642
4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3)
Descriptive Statistics N PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 Valid N (listwise)
Minimum Maximum 107 107 107 107 107 107
4 3 2 2 3
5 5 5 5 5
Mean 4,56 4,46 4,42 4,39 4,28
Std. Deviation ,499 ,537 ,550 ,595 ,546
142
LAMPIRAN 5 Uji Normalitas
143
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
a,b
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
107 ,0000000 1,15264546 ,087 ,087 -,051 ,897 ,397
144
LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas
Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B
1
Std. Error
Standardized Coefficients
t
Sig.
Beta
Collinearity Statistics Tolerance
VIF
(Constant)
2,579
1,511
1,707
,091
TOTALBT
,157
,088
,117 1,793
,076
,708
1,413
TOTALPF
,178
,056
,253 3,171
,002
,474
2,111
TOTALPN
,520
,071
,566 7,367
,000
,511
1,956
a. Dependent Variable: TOTALAKT
2. Uji Heteroskedastisitas
145
LAMPIRAN 7 Output SPSS 21 Regresi Linear Berganda
Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B
Std. Error
(Constant)
2,579
1,511
TOTALBT
,157
,088
TOTALPF
,178
TOTALPN
,520
Beta 1,707
,091
,117
1,793
,076
,056
,253
3,171
,002
,071
,566
7,367
,000
1
a. Dependent Variable: TOTALAKT
ANOVAa Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
311,524
3
103,841
Residual
140,831
103
1,367
Total
452,355
106
F 75,947
a. Dependent Variable: TOTALAKT b. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF
Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
,830
a
,689
,680
a. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF b. Dependent Variable: TOTALAKT
1,169
Sig. ,000b
146
LAMPIRAN 8 Surat Ijin Penelitian
