KEMENTERI AN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
INSPEKTUR I ITJEN KEMENDAGRI
JAKARTA, 18 MEI 2017
2
1
4
Latar Belakang
2
Keuangan Desa dan Dana Desa
3
Pengawasan Dana Desa Penutup
3
ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pembinaan dan Pengawasan
Gubernur Bupati/walikota
Pengelolaan • Perencanaan Rperdes APBDes sesuai RKPDes Evaluasi APBDes oleh Bupati/Wako • Pelaksanaan melalui Rekenis Kas Desa • Penatausahaan oleh bendahara Desa • Pelaporan --. Semester & Tahunan • Pertanggjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahunan kpd Bupat/Wako
• Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikian kekayanan desa yang dipisahkan • Dibantu Pejabat Teknis Pengelolaan Kuangan Desa (PPTKD)
APBDes Kekuasan pengelolaan
Asas
Terdiri dari: PADes Transfer Pendapat Lain-lain
Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran
SIKLUS KEUANGAN DESA Perencanaan
•RKP Desa
Penganggaran
•APB Desa
Pelaksanaan
•PB/J, Pajak
Penatausahaan
•BKU, SPJ dll
Pelaporan Pertanggung jawaban
• Lap Sem Tahunan
•LKPJ ke BPD
&
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA 5
Pendapatan asli Desa Alokasi APBN :
Lain-lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ketiga
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1 7
2
3
6
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
5
4
Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
FOKUS PENGAWASAN KEUANGAN DESA UU 6/2014
PP 43/ 2014
KEUANGAN DESA APBN DANA DESA
APBD PAJAK
ADD
PAD BAN KEU
HASIL USAHA
HASIL ASET
SWADAYA
HIBAH/ SUMBANG
APBDes Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Fokus dal & was
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
Psl 112 & 113 UU 6 2014 PP 79 2005 Permedagri 7 2008 Permendagi 76 2016
7
Mandat
Regulasi & Kebijakan Kab/Kota
Binwas GWPP
Mekanisme : pencairan PBJ Penggunaan
Penyaluran • High Risk • Kompetensi perangkat desa • Harmonisasi Regulasi
Pasca Penyaluran
Pra Penyaluran Kepatuhan & mekanisme RKUD ke RKD
Pra Pencairan dan Penggunaan
Pasca Pencairan dan Penggunaan
Pencairan dan Penggunaan Regulasi, kebijakan internal, SDM dan sisdur
TAHAPAN Survey Pendahuluan Pengujian sederhana SPI Pengujian Rinci
STANDAR
AAIPI 30 Desember 2013
KOMPETENSI Urusan PMD Perencanaan desa PBJ dan perpajakan Perangkat desa Komunikasi
5 TEPAT LOKASI SYARAT SALUR JUMLAH GUNA
Penatausahaan Perpajakan Pengujian SPJ Kepatuhan penyampaian Lap
METODOLOGI
sampling
PELAPORA LAIN-LAIN NTriwulanan DD bagian keudes Preventive action Fraud audit Kepatuhan & kinerja Desk monitoring -> SISKEUDES
8
KOMPETENSI
RUANG LINGKUP
Memahami urusan pemerintahan bidang PMD
Memahami teknik komunikasi
Pasca Penyaluran
Memahami analisis basis data
Memahami tata cara perencanaan desa
memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat Desa
Penyaluran dan Penggunaan
Pra Penyaluran
Memahami Pengadaan Barang/Jasa dan perpajakan di Desa
Memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan desa;
9
HAL YANG MENJADI PERHATIAN Bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan Bahwa pengawasan Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan Bahwa meskipun pengawasan Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan Dana Desa Bahwa selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa Bahwa mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko Bahwa untuk efektivitas pengawasan, APIP harus memperhatikan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP lainnya Bahwa pedoman pengawasan Dana Desa oleh APIP mengatur standar minimal langkahlangkah yang harus dilakukan oleh APIP
10
TUJUAN
Ketepatan lokasi;
Ketepatan syarat
SASARAN WAS ITPROV PRA PENYALURAN
PENYALURAN
PASCA PENYALURAN
• Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai dana desa.
• Kepatuhan dan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
• Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa oleh Gubernur
Ketepatan waktu
Ketepatan jumlah
Ketepatan penggunaan
SASARAN WAS ITKAB/KOT Pra Pencairan dan Penggunaan
• Tersedianya regulasi, • kebijakan internal • SDM • Sisdur perencanaan
Pencairan dan Penggunaan • Mekanisme pencairan Dana Desa dari RKD; • Pengadaan barang/jasa; dan • Penggunaan Dana Desa.
Pasca Pencairan dan Pengunaan • Penatausahaan • Perpajakan; • Pengujian pertanggungjaw baan; dan • Kepatuhan laporan dana desa
PROVINSI
11
MONEV
Survey Pendahuluan
KAB/KOTA
Pengujian sederhana SPI
PDTT
JENIS PENGAWASAN
Pengujian rinci
STANDA R AUDIT AAIPI
UJI PETIK
(30 Des 2013)
TAHAPAN PENGAWASAN
STANDAR
METODOLOGI
LANGKAH MELAKUKAN PENGAWASAN TATA KELOLA DANA DESA
12
- Memperhatikan Jakwas - Identifikasi risiko - Menyusun PKP
PRA PENGAWASAN
PERENCANAAN
- Memahami Desa - Memahami Pengelolaan Keu Desa - Memahami Dana Desa
- Memperhatikan Lampiran II/III Permendagri 7/2008
PENGAWASAN
- Disiplin terhadap PKP - Mengumpulkan bukti - Menulis temuan - Jaga Independensi
PELAPORAN
TLHP
- Memperhatikan Lampiran IV Permendagri 7/2008
AREA RISIKO DALAM DANA DESA
13 Kebijakan
Kebijakan peraturan pelaksanaan tidak harmonis,multi tafsir dan tidak operasional Jumlah desa tidak sesuai data faktual
Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa belum ada, belum operasional dan multi tafsir Sumber Daya
PTPKD tidak kompeten, tidak memiliki pemahaman pengelolaan keuangan daerah/desa
•Administrasi pembukuan •Efektifitas pengawasan •Konsistensi dan Integrasi Anggaran • Cara peng-SPJ-an •Kesiapan APIP •Harmonisasi Kades & BPD •Pencatatan kekayaan desa • Evaluasi APB Desa oleh kec •Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang
PERENCAN AAN
P’ANGGAR AN
•Keselarasan Perencanaan •Tingkat Partisipasi •Kualitas RKP Desa
PELAKSAN AAN
•Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’
PENATAU SAHAAN
PELAPORN & PTJWBN
PENGAWA SAN
•Jumlah Laporan yg hrs dibuat •Tatacara Pelaporan
14
8 AGENDA PENGAWALAN DANA DESA (Itjen Kemendagri)
Harmonisasi regulasi Pengawasan APIP dengan Pengawasan oleh Camat (PP12/2017)
√
Memasukkan pengawasan dana desa dalam Kebijakan Pengawasan 2017
√
Menyusun Pedoman Pengawasan Dana Desa
√
Strategic meeting dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa
√
Asistensi Pengawalan Dana Desa ke provinsi dan Kabupaten/Kota
(Maret 2017)
Bimtek kepada APIP terkait Pengawasan Dana Desa
(s.d Des 2018)
Revisi Permendagri 7 Tahun 2008 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
(Sept 2017)
Pemerintahan Desa Pembangunan SISWASDES (Sistem Pengawasan Desa)
(Des 2017)
15
ISU KRUSIAL DAN SARAN TINDAK
Konsepsi dan regulasi yang dikeluarkan Pem Pusat belum seragam, misal terkait prioritas penggunaan Dana Desa Potensi penyelewengan Dana Desa tinggi dan integritas serta kompetensi pengelola keuangan desa belum memadai
Pembentukan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa
Penguatan pengawasan melalui Joint Audit / monitoring dan asistensi Dana Desa secara terpadu
16
Terimakasih
