C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN C.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan

pemerintahan

di

daerah

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam rangka pemberian layanan publik yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan mendasar bagi restrukturisasi pemerintahan daerah yaitu dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat masingmasing daerah. Pengelolaan keuangan di daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, karena pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sinergis dan terintegrasi antara pusat dan daerah, telah diterbitkan beberapa regulasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 245


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan-undangan tersebut di atas telah disusun berbagai regulasi sebagai peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang memuat beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan maksud untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan menjadi pedoman pokok bagi penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain peraturan pokok tersebut telah pula disusun beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, dan peraturan lainnya sebagai pedoman yang harus diacu oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai amanat dari peraturan perundangan tersebut untuk Kabupaten Gunungkidul telah disusun beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan telah ditetapkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan tersebut maka antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat terintegrasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui perencanaan penganggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan berbasis kinerja dan berorientasi kepada prestasi kerja dimana antara kebijakan, sasaran, masukan, keluaran, dan hasil merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pelaksanaan anggaran diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah. Penyusunan anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arah kebijakan perekonomian yang menyelaraskan antara kebijakan ekonomi makro, sumberdaya yang tersedia, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam 246


mempersiapkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik. Dengan pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada prestasi kerja/hasil mengandung maksud bahwa setiap penyelenggara negara/pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya, yaitu dari sisi pendapatan merupakan perkiraan penerimaan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan. Sedangkan untuk belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau input yang digunakan tidak secara langsung dapat diukur dengan outputnya sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu input yang digunakan berkaitan dengan output yang dihasilkan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut: 1.

Secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan keluaran dan hasil.

4.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6.

Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7.

Bertanggung

jawab

adalah

merupakan

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan.

247


8.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

9.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk dapat mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Berkaitan

dengan

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagai

pelaksanan RPJMD, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS dan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012,

diuraikan berbagai permasalahan dan

tantangan pokok pembangunan yang masih dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 2012. Secara nasional tantangan dan masalah utama yang masih dihadapi pada tahun 2012 yaitu : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi terkait dengan kelembagaan, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi pusat dan daerah, penegakan hukum, dan data kependudukan. 2. Pendidikan, permasalahannya antara lain: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. 248


3. Kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak; (ii) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (vi) masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; (vii) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (viii) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. 4. Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) masih banyak jumlah penduduk kategori hampir miskin yang sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam; (ii) program-program penanggulangan kemiskinan belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin untuk bisa keluar dari garis kemiskinan; (iii) terjadinya perubahan iklim yang berakibat pada gagal panen dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk; (iv) ketimpangan kemiskinan antar daerah; (v) semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan; (vi) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial; (vii) keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia; (viii) belum optimalnya lembaga pelaksanaan programprogram jaminan sosial untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya. 5. Ketahanan Pangan, tantangan pembangunan ketahanan pangan terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim. 6. Infrastruktur, permasalahan pokok yang dihadapi yaitu:

(i) terkait dengan

infrastruktur sumber daya air terutama dalam pengendalian banjir; (ii) pembangunan transportasi; (iii) perumahan; dan (iv) sektor komunikasi dan informatika. 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, permasalahannya antara lain: (i) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat dan belum sinkronnya peraturan pusat

249


dan daerah; (ii) masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha; dan (iii) masih banyaknya peraturan daerah bermasalah di daerah. 8. Energi, permasalahannya yaitu: (i) ketergantungan energi-ekonomi nasional terhadap minyak bumi masih tinggi; (ii) tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas; (iii) pemanfaatan gas di dalam negeri masih belum optimal; (iv) pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas karena dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal, dan belum diproduksi skala besar; (v) efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia masih tergolong rendah; (vi) subsidi energi belum tepat sasaran, sedangkan besarannya cenderung meningkat. 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; (iv) masih rendahnya kesadaran masyarakat; (v) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan; (vi) bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (vii) perlunya peningkatan koordinasi

dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (viii) pengawasan

pemanfaatan ruang; serta (ix) pengelolaan terumbu karang, lamun, dan mangrove yang perlu terus ditingkatkan. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, tantangan dan permasalahannya ialah rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya pendukung kegiatan ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan air bersih. 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi,

permasalahannya adalah

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif maupun negatif, seperti menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di bidang politik, tantangan utama ialah membentuk KPU yang kredibel, independen, serta tidak menjadi lembaga yang partisan serta penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang lebih baik dan demokratis. Di bidang keamanan, adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah diarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Dari sisi penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi terkendala pada adanya oknum aparat penegak hukum yang berintegritas rendah.

250


13. Bidang Perekonomian, industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala Permasalahan diplomasi perdagangan internasional, adapun permasalahan dari lingkungan internal antara lain: (i) kurang tersosialisasinya hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional; (ii) belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang mampu mengamankan kebijakan nasional di bidang investasi dan perdagangan; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha. 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat, di bidang pariwisata, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) daya saing destinasi pariwisata masih rendah; (ii) pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya manusia pariwisata. Dari sisi pemuda dan olahraga, belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi oahraga. Sedangkan kehidupan beragama masih dihadapkan pada beberapa permasalahan Pertama, harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud, Kedua, manajemen penyelenggaraan haji masih belum optimal. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2012 antara lain: 1. Pariwisata, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Masih kurangnya promosi wisata yang efektif; (b). Rendahnya aksebilitas wisatawan mancanegara ke DIY; (c). Masih kurangnya jejaring dan koordinasi antar pelaku pariwisata (stakeholder). (d). Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar objek wisata. 2. Industri, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Lemahnya pengembangan desain produk, inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan pemasaran produk; (b). Lemahnya penerapan terhadap standar mutu dan sistem mutu produk; (c). Belum optimalnya pengembangan industri kreatif; (d). Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar; (e). Terbatasnya akses permodalan; (f). Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran; (g). Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain; (h). Terbatasnya Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi; (i). Lemahnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya HaKI. 3. Perdagangan, permasalahan yang dihadapi antara lain: utuk Perdagangan Dalam Negeri: (a). Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen; (b). Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/informasi/ promosi pasar dalam negeri masih relatif rendah; (c). Terbatasnya jaringan pasar karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha 251


perdagangan; (d). Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai.(e). Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif; Sedangkan untuk permasalahan Perdagangan Luar Negeri: (a). Kurangnya daya saing produk; (b). Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran; (c). Lemahnya kerjasama perdagangan internasional; (d). Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi. 4. Koperasi dan UKM, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Keterbatasan SDM pengelola koperasi; (b). Belum maksimalnya Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY; (c). Sulitnya mengakses sumber permodalan bagi UMKM, karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. 5. Investasi, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Kurangnya koordinasi promosi potensi investasi yang melibatkan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota serta Pusat sehingga berdampak pada ketidaksiapan daerah melayani investor; (b). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuntungan (benefit) dari sebuah investasi masih rendah, sehingga masyarakat mempunyai kerentanan sosial terhadap investasi baru di daerahnya; (c). Lemahnya pelayanan terhadap proses dan panjangnya prosedur perijinan calon investor; (d). Lemahnya kepastian hukum dan regulasi yang masih belum menentu dalam hal kewenangan pusat dan daerah. 6. Pertanian, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Minimnya kepemilikan lahan (sempit) dan semakin menurunnya daya dukung lahan; (b). Keterbatasan akses modal untuk saprodi (permodalan lemah);

(c). Masih rendahnya akses

informasi dan penerapan tehnologi di setiap sub sistem agribisnis; (d). Kelembagaan pertanian belum optimal (petani, penyuluh dan agribisnis); (e). Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian; (f). Pemasaran dan pengolahan hasil belum memihak petani; (g). Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian; (h). Pemanfaatan lahan marginal belum optimal. 7. Ketahanan Pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok; (b). Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan konsumsi pangan (nabati dan hewani) produk import seperti daging, terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal; (d). Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional; (e). Daya saing produk pertanian masih rendah; (f). Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. 8. Kehutanan dan Perkebunan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Produksi dan Produktivitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan 252


standar teknis; (b). Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu; (c) Penurunan daya dukung lahan hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah); (d). Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan; (e) Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas. 9. Kelautan dan Perikanan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Penerapan teknologi dan manajemen di sub sistem usaha kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional; (b). Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan; (c). Masih adanya pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah produk dan pemasar dalam kondisi pra sejahtera; (d). Produksi perikanan dan kelautan lokal DIY belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga 70% kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah; (e). Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat kelautan dan perikanan secara umum. 10. Kependudukan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk tanpa disertai kualitas penduduk; (b). Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; (c). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan; (d). Belum tersedianya database kependudukan yang selalu terupdate dan akurat. 11. Ketenagakerjaan,

permasalahan

yang

dihadapi

antara

lain:

(a).

Jumlah

pengangguran yang masih banyak; (b). Rendahnya kualitas keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; (c). Terbatasnya kesempatan dan peluang berusaha; (d). Tenaga kerja yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang tersedia; (e). Lemahnya perlindungan, pengawasan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja; (f). Rendahnya investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah; (g). Pertumbuhan upah tidak diikuti oleh pertumbuhan produktifitas tenaga kerja. 12. Transmigrasi, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Belum optimalnya kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi; (b). Animo/ Kesadaran penduduk untuk mengikuti transmigrasi masih kurang; (c). Budaya “mangan ra pangan ngumpul”; (d). Kurang akuratnya database tentang transmigrasi; (e). Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, serta managemen profesionalnya; (f). Tidak terpantaunya kegiatan transmigran di tempat tujuan; (g). Bekal mental dan bekal material yang masih kurang. 13. Kesehatan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Munculnya tiga beban ganda penyakit di DIY yaitu masih tingginya penyakit menular, munculnya penyakit tidak menular sebagai pembunuh tertinggi serta munculnya penyakit-

253


penyakit baru berpotensi wabah; (b). Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan dari pengguna, penyedia pelayanan, pembuat kebijakan, LSM dan masyarakat umum; (c). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; (d). Kurang meratanya SDM dan mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal. 14. Kesejahteraan Sosial, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai; (b). Koordinasi, informasi dan sinkronisasi penanganan masalah sosial belum optimal; (c). Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat belum optimal; (d). Kurangnya profesionalisme pekerja sosial fungsional sesuai kompetensi; (e). Terbatasnya publikasi/sosialisasi program pembangunan Kesos ke masyarakat; (f). Kesulitan merubah mindset dikarenakan terbentur oleh rutinitas sehingga kreativitas terbatas; (g). Perlunya regulasi yang mengatasi gelandangan dan pengemis, serta nilai-nilai kepahlawanan. 15. Kebudayaan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Keadaan sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang menjadi identitas khas DIY yang rusak berat dan cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial; (b). SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreatifitas yang disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 16. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Kuatnya budaya patriarkhi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak masih lemah; (b). Belum ada forum perlindungan perempuan dan anak lintas provinsi; (c). Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan layanan perlindungan perempuan dan anak relatif kurang; (d). Kualitas Sumber Daya Manusia pada program keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera belum memadai. 17. Pendidikan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan; (b). Ketimpangan sumberdaya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas pendidikan antar daerah; (c). Animo mahasiswa dari luar DIY untuk kuliah di DIY semakin menurun; (d). Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai; (e). Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat; (f). Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif; (g). Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan.

254


18. Pemuda dan Olahraga, permasalahan yang dihadapi antara lain:

(a). Masih

kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan; (b). Masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat; (c). Masih kurangnya pembibitan olah raga dan penyediaan fasilitas/ruang publik dengan biaya terjangkau untuk berolahraga; (d). Masih terbatasnya peranserta pemuda dalam pembangunan; (e). Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat nasional. 20. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a). Kurang terintegrasinya konvergensi 3 C: Informasi (contents), Teknologi Informasi (computing/ containers), dan Jaringan Komunikasi (communication) yang secara bersama-sama mendukung C yang keempat, yaitu: community empowerment dalam bidang informasi; (b). Belum membudayanya pemanfaatan TI; (c). Rendahnya akses informasi oleh masyarakat (melalui TI dan non-TI) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat; (d). Pengelolaan informasi publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, juga masih terdapat permasalahan yang lain yang menyangkut : Keamanan dan ketertiban, Kearsipan, Hukum, Politik, Struktur dan Pola Ruang, Keciptakaryaan (air minum, perumahan, Air Limbah dan Sanitasi), Energi dan Sumber Daya Mineral), Transportasi, Komunikasi dan Informatika, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang masih dihadapi pada tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 antara lain: 1. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi; 2. Belum optimalnya manajemen agribisnis dan akses permodalan yang belum merata; 3. Belum optimalnya pengeloaan investasi; 4. Rendahnya daya saing produk nasional maupun internasional; 5. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi produk, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha; 6. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian; 7. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata; 8. Masih cukup tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 9. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan; 10. Belum optimal pelayanan kesehatan dan masih adanya ancaman penyakit; 11. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

255


12. Belum memadainya sarana dan prasarana publik; 13. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana wilayah; 14. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air; 15. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang; 16. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 17. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan penerapan nilai-nilai luhur budaya; 18. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat; 19. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa. Sedangkan permasalahan pembangunan terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Tabel 3.48 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No 1

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

Peningkatan 1. Peningkatan kualitas Kualitas Sumber pelayanan pendidikan Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas dan Pendapatan pelayanan kesehatan Masyarakat.

1. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perhubungan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

1. Belum memadainya sarana dan prasarana publik 2. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana wilayah 3. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air

3

Revitalisasi Pertanian dalam arti luas.

1. Mengembangkan infrastruktur daerah 2. Meningkatkan perumahan dan permukiman 3. Pengelolaan Kerusakan Lahan dan Sumber Air 4. Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/kehutanan/ perkebunan/peternakan

2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih adanya ancaman penyakit

1. Belum optimalnya manajemen agribisnis dan akses permodalan yang belum merata 2. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian

256


No Prioritas 4 Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat.

5

Sasaran 1. Pemberdayaan fakir miskin 2. Pelayanan dan rehabilitasi sosial 3. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan Peningkatan 1. Peningkatan pelayanan Kapasitas dan publik Profesionalisme 2. Peningkatan Birokrasi. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Permasalahan 1. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi 2. Masih cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 2. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tatakelola pemerintahan desa. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 antara lain : Tabel 3.49 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No. I 1

2

Urusan Permasalahan (Wajib/Pilihan) Urusan Wajib Pendidikan 1. Cakupan pelayanan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. 2. Kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan yang beragam. 3. Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum mencukupi. 4. Terbatasnya dunia usaha dan dunia industri untuk praktek lapangan. 5. Lulusan belum siap memasuki dan bersaing di pasar kerja. Kepemudaan 1. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta dan Olahraga gelanggang pemuda/remaja 2. Kualitas maupun kuantitas SDM yang belum mencukupi. 3. Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda. 4. Minimnya pencapaian prestasi olahraga. 257


No. 3

4

Urusan Permasalahan (Wajib/Pilihan) Kesehatan 1. Cakupan penemuaan dan Penanganan Penderita penyakit TBC-BTA karena terlalu rendah capaian kinerjannya. 2. Adanya kebijakan baru tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Puskesmas dengan SDM baru yang belum terlatih, sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan anggaran. 3. Letak Puskesmas yang berjauhan dan tersebar sehingga menyebabkan pembinaan dan pemantauan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. 4. Sarana gedung Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas Dokter/Rumah Dinas Paramedis yang cukup banyak, sehingga kegiatan rehabilitasi gedung kurang maksimal. 5. Biaya untuk konsultan pendampingan, sertifikasi dan audit Puskesmas ISO mahal. 6. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai. 7. Masih sulitnya pemantauan terhadap terjadinya kasus malaria, karena adanya tambak udang di wilayah pantai, adanya nelayan yang keluar masuk antar pulau dan adanya migrasi penduduk antar pulau. 8. Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan swasta belum tertib, dan untuk kedepannya tidak masuk retribusi daerah. 9. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengawasan obat dan makanan, dan retribusi laboratorium kesehatan sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut masih belum maksimal, karena belum adanya payung hukum. 10. Produsen obat (BUMN) belum mampu menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk PKD pada saat proses pengadaan dilaksanakan. 11. Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber dana. Lingkungan 1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan Hidup prasarana laboratorium lingkungan yang dimiliki sehingga belum bisa melaksanakan uji kualitas lingkungan secara mandiri. 2. Fungsi sebagai koordinator upaya pengendalian dampak lingkungan perlu ditingkatkan. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dan alat uji kualitas lingkungan beserta analisisnya.

258


No.

Urusan (Wajib/Pilihan)

5

Pekerjaan Umum

6

Perumahan

Permasalahan 4. Belum terbitnya peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul yang bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan penegakan dan Penindakan hukum lingkungan. 5. Belum adanya tenaga fungsional di bidang lingkungan hidup. 6. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat akan lingkungan bersih dan sehat masih dirasa kurang. 1. Kondisi jalan kabupaten, sanitasi RT dan jaringan irigasi perlu perhatian dalam rangka pemenuhan layanannya, kecepatan pencapaian kinerja sasaran sangat terhambat oleh adanya alokasi dana yang terbatas. 2. Pengadaan barang/jasa Penerapan Perpres 54/2010 beserta seluruh perubahannnya tidak membatasi standar penawaran terendah (wajar responsif ), sehingga mengakibatkan rekanan menawar dengan tidak mempertimbangkan rasio tentang kualitas pekerjaan. Akibatnya pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan ini menjadikan beban pengawasan untuk mempertahankan kualitas pekerjaan menjadi semakin sulit. 3. UPT Kebersihan Pertamanan Kurangnya sarana prasarana untuk kegiatan kebersihan baik meliputi kendaraan dump truck, serta personil atau tenaga operasionalnya berkurang karena beberapa orang telah diangkat PNS dan ditempatkan di unit kerja yang berbeda. Hal tersebut tidak sebanding dengan semakin luasnya area yang harus dijangkau pelayanan kebersihan, baik permukiman di kota kecamatan maupun pasar di seluruh Kabupaten Gunungkidul. 4. Lahan baru TPA sudah ada namun belum dimulai pekerjaan fisik pembangunan atau perluasan TPA serta belum adanya masterplan yang matang. 5. Prasarana yang ada di lokasi TPA berupa buldozer umurnya sudah tua dengan tingkat keusangan suku cadang semakin besar, mengakibatkan alat tersebut sering rusak tidak dapat dioperasikan, sehingga sampah yang sudah diturunkan dari dump truck tidak segera dapat diratakan dan meng halangi jalan untuk pembuangan sampah berikutnya. 1. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan.

259


No.


7

Perencanaan Pembangunan

8

Penataan Ruang

9

Statistik

10

Penanaman modal

11

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan 2. Keterbatasan alat dan tenaga yang tersedia terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan perdesaan maupun perkotaan. 1. Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal. 2. Penetapan APBD yang terlambat sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana untuk melaksanakan program/kegiatan. 3. Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. 4. Prosedur dan persyaratan pencairan dana sebagai salah satu faktor pendukung dipandang terlalu rumit dalam proses pengajuannya, sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan semula. 5. Adanya keterlambatan penetapan APBD Perubahan yang juga mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan, khususnya yang dianggarkan pada APBD Perubahan. 1. Dokumen-dokumen tataruang untuk tahun 2010 akan berakhir maka perlu kesiapan dalam rangka pemenuhan dokumen tersebut. 2. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) maupun antar instansi. 3. Terbatasnya informasi tentang tata ruang bagi masyarakat dan swasta. 4. Terbatasnya perangkat peraturan daerah tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. 2. Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. 3. Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan. 1. Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah 2. Belum optimalnya kerjasama dan promosi invetasi daerah 3. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Gunungkidul 1. Koperasi aktif masih belum optimal karena lemahnya kelembagaan koperasi dan akses pelaku usaha koperasi dalam memasuki pasar. 260


No.


Permasalahan 2. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya. 3. Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya. 4. Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. 5. Lemahnya UKM. 6. Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga.

12

Kependudukan 1. Kepemilikan akta kelahiran masih perlu diupayakan dan Catatan Sipil untuk ditingkatkan, karena lemahnya kesadaran, pemahaman dan kepentingan masyarakat akan akta kelahiran dimungkinkan karena masalah geografis dan sosial ekonomi masyarakat. 2. Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. 3. Terhambatnya pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian dan seksi, karena penataan dan penempatan personil yang belum mencerminkan beban kerja masingmasing. 4. Secara umum data-data kependudukan dan pencatatan sipil belum valid sehingga hal ini menghambat pelaksanaan entri data SIAK dan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dalam rangka validitas data yang akan mempelancar pelayanan pada masyarakat secara berkelanjutan senantiasa diupayakan perbaikan. 5. Pelaksanaan SIAK online belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas tenaga operator SIAK belum memadai, sebagian petugas coklit kurang memahami petunjuk tehnis pemutakhiran data kependudukan, kerusakan jaringan internet disebabkan gelombang yang digunakan adalah gelombang radio yang tidak tahan dengan pengaruh alam dan ketidakstabilan jaringan listrik mengakibatkan terhambatnya peng-entry-an data. 6. Penyediaan dana, sarana, dan prasarana yang relatif terbatas sehingga mengakibatkan terhambatnya beberapa kegiatan dilapangan.

13

Ketenaga kerjaan

1. TPAK dan prosentase pekerja yang ditempatkan masih perlu dioptimalkan karena capaiannya masih rendah. 2. Ketrampilan tenaga kerja belum memadai 3. Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. 4. Kemampuan finansial masyarakat yang rendah 5. Minimnya pegawai yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ketenagakerjaan.

261


No.


14

Sosial

15

Ketahanan Pangan

16

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permberdayaan Masyarakat dan Desa

17

18

Permasalahan 6. Sistem informasi ketenagakerjaan yang belum memadai 7. Terbatasnya lapangan kerja disektor formal. 1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. 2. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar. 3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. 4. Adanya urbanisasi penduduk usia produktif ke kota – kota besar. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial dengan sistem panti maupun non panti. 6. Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sosial. 7. Tidak adanya tenaga pendampingan / pekerja sosial sebagai pekerja lapangan 1. Sebagai lembaga baru sangat kesulitan untuk mengkondisikan pelaksanaan kegiatan secara baik, mengingat keterbatasan tempat, sarana prasarana, anggaran dan personil. 2. Keterlambatan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada musim kemarau yang berbentuk pendampingan dan lain-lain. 3. Dari dana yang dialokasikan ternyata banyak mata anggaran yang belum terakomodir. 4. Kekosongan Pimpinan Kelembagaan karena meninggalnya Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan mengingat perubahan-perubahan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan lain-lain. 5. Adanya pejabat-pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional, masih memerlukan penyesuaian dengan gerak langkah struktural yang lebih pada penekanan kebijakan. Masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Jumlah PLKB sangat kurang, ratio dengan jumlah desa 74: 144, idealnya 1 desa 1 PLKB.

1. Sebagai program nasional dalam upaya menyediakan sarana prasarana yang menunjang perekonomian perdesaan dan pengembangan simpan pinjam bagi usaha ekonomi produktif, Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kurang memberi peluang kebutuhan lokal. 262


No.


19

Perhubungan

20

Komunikasi dan Informatika

21

Pertanahan

Permasalahan 2. Belum semua usulan hasil verifikasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dipenuhi. 3. Keterbatasan personil yang ada. 1. Jumlah Angkutan umum yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas angkutan. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Terbatasnya dana penunjang kegiatan untuk mendukung pelaksanaan proyek yang memerlukan dana besar. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas baik rutin kantor maupun operasional di lapangan. 5. Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan. 6. Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir–akhir ini menurun. 7. Kurang tertibnya pengguna jasa transportasi (tingkat kedisiplinan berlalu-lintas yang relatif masih rendah). 8. Prospek angkutan umum di jalan yang kurang menguntungkan dari segi perhitungan bisnis karena pergeseran alternatif moda angkutan dan maraknya jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan. 1. Belum tersedianya tenaga fungsional sehingga pelayanan informasi belum optimal menjangkau seluruh wilayah pelosok pedesaan. 2. Kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang berbukit–bukit, sehingga terdapat wilayah blank spot (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. 3. SDM yang menangani Informasi dan Komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasan teknologi Informasi 4. Belum optimalnya penggunaan jaringan informasi antar unit kerja. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 1. Belum tersedianya ketentuan dari Pemerintah Pusat mengenai Petunjuk Teknis tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga penyusunan draf final perda izin lokasi belum dapat dilaksanakan. 2. Harga tanah yang diminta oleh warga masyarakat di beberapa tempat relatif tinggi di atas plafon anggaran yang tersedia. 3. Negosiasi harga ganti rugi sangat sulit dan memakan waktu relatif lama.

263


No. 22

Urusan Permasalahan (Wajib/Pilihan) Kesatuan Bangsa 1. Adanya wilayah kecamatan yang berbatasan dengan dan Politik kabupaten lain di zone utara yang rawan dengan bencana dalam Negeri tanah longsor khususnya di musim penghujan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensikapi ancaman bahaya tanah longsor. 3. Kurangnya sarana mobilitas penunjang kelancaran tugastugas operasional khususnya berkaitan dengan penanggulangan bencana. 4. Keterbatasan jumlah pegawai.

23

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Belum optimalnya pelayanan publik di daerah. 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. 3. Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berubah-ubah. 4. Masih rendahnya kapasitas keuangan daerah. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal.

24

Kebudayaan

1. Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia. 2. Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya

25

Kearsipan

1. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip 3. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. 4. Ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. 5. Belum tersedianya tempat yang memadai untuk menyimpan arsip daerah yang setiap saat terus bertambah 6. Belum adanya sistem komputerisasi dalam pengelolaan arsip maupun bahan pustaka, sehingga segalanya masih dilaksanakan dengan cara manual.

264


No. 26

Urusan (Wajib/Pilihan) Perpustakaan

Permasalahan 1. Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. 2. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. 3. Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se Kabupaten Gunungkidul , mengingat baru memiliki satu unit mobil perpustakaan keliling. 4. Belum adanya sistem komputerisasi dalam pengelolaan arsip maupun bahan pustaka, sehingga segalanya masih dilaksanakan dengan cara manual.

27

Kelautan dan Perikanan

1. Faktor alam yang langsung berhadapan dengan Saumdera Indonesia, gelombang arus laut yang cukup besar menyebabkan sering terjadinya cuaca yang ekstrim di laut. 2. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan kapasitasnya masih kurang. 3. Adanya berbagai kepentingan sosial ekonomi dalam pembangunan kelautan dan perikanan 4. Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan 5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

28

Pertanian

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan droping bibit rumput adalah tidak serentak dengan datangnya musim penghujan di tiap wilayah serta adanya pedatan hujan. Untuk mengatasi pedatan hujan dilakukan penundaan droping rumput dan setelah hujan turun terus-menerus baru diberikan. 2. Isu wabah penyakit utamanya AI diantisipasi dengan pengawasan kesehatan ternak ayam secara lebih sungguh-sungguh. 3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan vaksinasi hewan/ternak, antara lain terbatasnya petugas dan minimnya informasi masyarakat mengenai macammacam penyakit hewan menular. 4. Permasalahan penggemukan sapi belum bisa maksimal dalam jangka waktu 10 bulan, dikarenakan dana pinjaman baru dapat direalisasikan pada bulan Maret padahal bulan Desember harus sudah dikembalikan dan awal pemeliharaan di musim kemarau sehingga kondisi ketersediaan pakan kurang. 5. Tenaga medik veteriner dan dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan belum semua terisi. 6. Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.

265


No.


Permasalahan 7. Masuknya produk asal ternak dan ternak hidup dari luar negeri. 8. Tingginya prosentase pemotongan ternak betina produktif. 9. Lemahnya posisi peternak unggas terhadap penyediaan sapronak dan pemasaran hasil produksi. 10. Permintaan ternak hidup ke luar daerah meningkat dan jika tidak diimbangi tingkat kelahiran yang tinggi akan menyebabkan penurunan populasi.

29

Kehutanan

30

Energi dan sumber daya mineral

31

Pariwisata

1. Kondisi musim yang tidak menentu. 2. Kemampuan teknis sumber daya manusia yang ada masih belum mencukupi untuk mengemban tanggung jawab tugas pokok dan fungsi. 3. Kelembagaan kelompok tani sebagian besar belum mantap. 4. Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan permodalan sebagian besar petani. 5. Produktivitas hasil produksi kehutanan dan hasil produksi komoditas perkebunan masih relatif rendah. 6. Kualitas hasil (khususnya perkebunan) masih kurang kompetitif jika bersaing dengan daerah lain. 7. Sarana dan prasarana yang belum memadahi untuk mendukung operasional tugas dinas. 1. Usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagai sumber pendapatan utama. 2. Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan karst. 3. Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin. 4. Minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 6. Minat investor menanamkan modal masih kurang. 1. Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi. 2. Minimnya anggaran untuk menata kawasan pantai 3. Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK dan kios cinderamata/cinderarasa serta terbatasnya jaringan listrik. 4. Belum terpenuhi formasi Pamong Budaya. 5. Belum tersedianya anggaran untuk program pelestaraian Benda Cagar Budaya.

266


No.


Permasalahan 6. Pembebasan lahan untuk investasi destinasi pariwisata.

32

Industri

1. Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Gunungkidul masih terbatas. 2. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing, serta manajemen pengelolaan usaha. 3. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. 4. Belum tergalinya seluruh potensi sebagai sumber PAD. 5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 6. Adanya pengaruh musim terhadap ketersediaan bahan baku 7. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai 8. Minat investor menanamkan modalnya masih kurang

33

Perdagangan

1. Masih ditemukannya peredaran barang kemasan produk makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa. 2. Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Gunungkidul masih terbatas. 3. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing, serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. 4. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada, sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. 6. Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar tradisional. 7. Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional 8. Belum tergalinya seluruh potensi sebagai sumber PAD.

34

Ketransmi grasian

1. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah 2. Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas. Sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.

267


Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa pembangunan

daerah

merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan di kabupaten, selain harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan nasional juga harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, yakni : “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan,

(3)

Kesehatan dan Kependudukan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Sedangkan Tema RKPD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yakni : ”Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema

pembangunan tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2012 adalah: (1). Pendidikan dan Kebudayaan; (2). Kesehatan; (3). Pariwisata; (4). Ketahanan Pangan dan Agro Industri; (5). Iklim Investasi dan Usaha; (6). Infrastruktur; (7). Penanggulangan Kemiskinan; (8). Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; (9). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan (10). Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya berdasarkan uraian tentang kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan daerah ke depan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan

daerah

tahun

2012

yaitu

“Pengembangan

Industri,

Usaha

Masyarakat, dan Daya Dukung Pariwisata Serta Peningkatan Pelayanan Dasar”. Dari

tema

pembangunan

di

atas,

selanjutnya

dirumuskan

prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 sebagai berikut: a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

268


b. Peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). c. Pengembangan daya dukung sektor pariwisata. d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam didukung pelestarian lingkungan. e. Pengembangan pelayanan dasar murah. f. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kabupaten. g. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dikaitkan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah 2010-2015, fokus dan kegiatan-kegiatan pokok tersebut merupakan rencana aksi tahunan. Disamping

prioritas

nasional,

prioritas pembangunan daerah di

Kabupaten

Gunungkidul juga memperhatikan upaya pencapaian sasaran 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 yang terdiri dari (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan keberlanjutan lingkungan; dan (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 903/1342 dan Nomor 16/KPTS/2011 serta pada perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Nomor 900/1835 dan Nomor 20/KPTS/2012. Sedangkan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 903/1343 dan Nomor 17/KPTS/2011 serta untuk perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/1836 dan Nomor 21/KPTS/2012. Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan mengenai pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk PPAS memuat pagu indikatif sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan serta masing-masing bidang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dengan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.010.100.099.320,20, Belanja Daerah Rp.1.075.636.625.331,34, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.65.536.526.011,14. Dengan adanya perubahan asumsi dan kondisi perekonomian daerah yang tidak sesuai 269


dengan asumsi kebijakan umum APBD yang telah disusun maka melalui perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka Pendapatan Daerah

direncanakan

menjadi

Rp.1.074.073.599.831.33

atau

bertambah

Rp.63.973.500.511,13, Belanja Daerah menjadi Rp.1.181.402.067.392.99 atau bertambah

Rp.105.765.442.061.65,

serta

Pembiayaan

Daerah

menjadi

Rp.107.328.467.561,66 atau bertambah sebesar Rp.41.791.941.550.52.

C.2. PENGELOLAAN PENDAPATAN Sumber penerimaan daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Dengan adanya ketergantungan dana perimbangan maka untuk mengurangi kesenjangan fiskal, kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah, menggali potensi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun sumber-sumber lain dari pemerintah pusat seperti dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. Selain itu dilaksanakan pengajuan usulan program dan kegiatan yang dapat didanai dari pusat melalui kementerian teknis maupun bantuan keuangan dari Pemerintah DIY. C.2.1. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah tahun 2012, guna membiayai pelaksanaan pembangunan, beberapa upaya ditempuh agar target yang telah ditentukan dapat tercapai yaitu melalui: a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui pencermatan dan pengkajian terhadap objek pendapatan baik berupa pajak maupun retribusi daerah yang telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan baik melalui perubahan tarif maupun peningkatan pemungutannya. Kebijakan dalam bentuk regulasi yang sudah dilakukan dengan mereview dan menyusun Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha, dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah serta intensifikasi pemungutannya. b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui upaya penggalian

sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani

masyarakat, dengan cara pengkajian, penyusunan, dan penyesuaian regulasi (regulation impact assesment) yang terkait dengan pendapatan daerah dan 270


bidang-bidang investasi yang potensial dan mampu meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya MOU dengan Sekolah/Perguruan Tinggi Kesehatan bagi mahasiswa praktek di Puskesmas dan di RSUD. c. Penyederhanaan dan modernisasi sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berikut penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pendataan, penetapan, dan penagihan pajak. d. Perbaikan pelayanan perizinan di bidang usaha, dengan percepatan proses pelayanan dan mekanisme jemput bola untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. e. Pendataan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan untuk dapat digunakan dalam peningkatan PAD. f. Pemanfaatan dana yang belum digunakan (idle cash) melalui investasi jangka pendek berupa deposito berjangka (deposito on call). g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak ketiga (dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain) untuk memperoleh sumber-sumber dana pembangunan; h. Peningkatan kualitas aparat pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah, penataan

personil,

dan

peningkatan

sarana

prasarana

pemungutan

pendapatan daerah. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan anggaran

dari

rencana

Rp.1,074,073,599,831.33

realisasinya

mencapai

Rp. 1,076,501,995,407.09 atau telah mencapai 100,23% yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah Rencana Pendapatan Asli Daerah Rp.68.065.973.303,33 realisasinya mencapai Rp.67.050.781.893.09 atau 98.51 % yang berasal dari: a. Pajak

Daerah

dari

rencana

Rp.9,032,000,000.00

realisasi

Rp.10,728,490,356.00 atau 118.78 % yang terdiri atas : 1) Pajak

Hotel

dari

rencana

Rp.30,000,000.00

realisasi

Rp.39,221,677.00 atau 130.74%. 2) Pajak

Restoran

dari

rencana

Rp.527,000,000.00

realisasi

Rp.16,000,000.00

realisasi

Rp.817,454,404.00 atau 155.11%. 3) Pajak

Hiburan

dari

rencana

Rp.18,435,000.00 atau 115.22%. 271


4) Pajak

Reklame

dari

rencana

Rp.565,000,000.00

realisasi

Rp.606,583,500.00 atau 107.36%. 5) Pajak Penerangan Jalan dari rencana Rp.6,480,000,000.00 realisasi Rp.6,681,935,023.00 atau 103.12%. 6) Pajak

Mineral

bukan

Logam

&

Batuan

dari

rencana

Rp.326,000,000.00 realisasi Rp.739,343,585.00 atau 226.79 %. 7) Pajak

Parkir

dari

rencana

Rp

12,000,000.00

realisasi

Rp.11,959,220.00 atau 99.66%. 8) Pajak Air Tanah dari rencana Rp.240,000,000.00

realisasi

Rp.300,143,777.00 atau 125.06%. 9) Pajak Sarang Burung Walet dari rencana Rp.6,000,000.00 realisasi Rp.960,000.00 atau 16.00%. 10) BPHTB

dari

rencana

Rp.830,000,000.00

realisasi

Rp.21,303,082,589.20

realisasi

Rp.1,512,454,170.00 atau 182.22%. b. Retribusi

Daerah

dari

rencana

Rp.19,667,336,377.00 atau 92.32% yang terdiri atas : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan rencana Rp.13,437,241,000.00 realisasi Rp.10,946,370,589.00 atau 81.46%. 2) Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

rencana

Rp.215,088,900.00 realisasi Rp.118,957,700.00 atau 55.31%. 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil rencana Rp.18,025,000.00realisasi Rp.20,535,000.00 atau 113.93%. 4) Retribusi

Pelayanan

Parkir

di

Tepi

Jalan

Umum

rencana

Rp.292,744,000.00 realisasi Rp.294,850,500.00 atau 100.72%. 5) Retribusi Pelayanan Pasar dari rencana Rp. 1,180,974,789.20 realisasi Rp.1,173,150,725.00 atau 99.34%. 6) Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

rencana

Rp.372,960,000.00 realisasi Rp. 47,222,500.00 atau 119.91%. 7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah rencana Rp.485,780,000.00 realisasi Rp. 456,961,703.00 atau 94.07%. 8) Retribusi

Jasa

Usaha

Tempat

Pelelangan

Ikan

rencana

Rp.400,000,000.00 realisasi Rp.587,193,100.00 atau 146.80%. 9)

Retribusi Jasa Usaha Terminal rencana Rp.199,988,000.00 realisasi Rp.163,480,200.00 atau 81.75%. 272


10) Retribusi

Jasa

Usaha

Tempat

Khusus

Parkir

rencana

Rp.645,455,000.00 realisasi Rp.644,943,500.00 atau 99.92%. 11) Retribusi

Jasa

Usaha

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

rencana Rp.37,800,000.00 realisasi Rp.37,700,000.00 atau 99.74%. 12) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga rencana Rp.2,861,469,900.00 realisasi Rp.3,665,955,845.00 atau 128.11%. 13) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah rencana Rp.764,980,000.00 realisasi Rp.745,185,000.00 atau 97.41%. 14) Retribusi

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

rencana

Rp.132,450,000.00 realisasi Rp.72,652,015.00 atau 54.85%. 15) Retribusi Izin Gangguan/Keamanan rencana Rp.200,000,000.00 realisasi Rp.251,280,000.00 atau 125.64%. 16) Retribusi

Izin

Trayek

rencana

Rp.58,126,000.00

realisasi

Rp.40,898,000.0 0atau 70.36%. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari rencana

Rp.5,329,022,778.10

realisasi

Rp.5,329,404,405.12

atau

100.01% yang terdiri dari: Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank: 1) Perusahaan

Daerah

Bank

Daerah

Gunungkidul

rencana

Rp.903,284,198.00 realisasi Rp.903,284,198.00 atau 100.00%. 2) Bank Pembangunan Daerah rencana Rp.4,422,627,613.10 realisasi Rp.4,422,627,613.10 atau 100,00 %. 3) BUKP rencana Rp.3,110,967.00 realisasi Rp.3,492,594.02 atau 112.27%. d. Lain-lain PAD yang Sah dengan rencana Rp.32,401,867,936.03 dan realisasi Rp.31,325,550,754.97 atau 96.68%. 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, rencana Rp.191,000,000.00 realisasi Rp.180,467,050.00 atau 94.49%. 2) Penerimaan Jasa Giro, rencana Rp.1,614,000,000.00 realisasi Rp.2,270,565,270.00 atau 140.68%. 3) Pendapatan Bunga Deposito, rencana Rp. 5,900,000,000.00 realisasi Rp. 8,953,554,836.34 atau 151.76%.

273


4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, rencana Rp. 1,671,215,023.03 realisasi Rp.1,811,382,737.37 atau 108.39%. 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, rencana Rp. 0.00 realisasi Rp. 51,791,741.00 atau 0.00%. 6) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, rencana Rp.0.00 realisasi Rp.4,902,000.00 atau 0.00%. 7) Pendapatan Denda Retribusi, rencana Rp.710,173,000.00 realisasi Rp.892,048,740.00 atau 125.61%. 8) Pendapatan

dari

Pengembalian,

rencana

Rp.0.00

realisasi

Rp.366,265,102.42 atau 0.00%. 9) Pendapatan Bunga dari Pinjaman, rencana Rp.15,600,000.00 realisasi Rp.19,100,801.00 atau 122.44%. 10) Pendapatan dari bagi hasil kerjasama dengan pihak ketiga, rencana Rp.110,000,000.00 realisasi Rp.43,078,100.00 atau 39.16%. 11) Pendapatan

BLUD,

rencana

Rp.22,089,828,500.00

realisasi

Rp.16,581,327,335.00 atau 75.06%. 12) Pendapatan

dari

kelebihan

pembayaran

retribusi,

rencana

Rp.25,000.00 realisasi Rp.25,000.00 atau 100.00%. 13) Pendapatan dari pengelolaan BUKP, rencana Rp.65,382,413.00 realisasi Rp.65,382,791.84 atau 100.00%. 14) Penerimaan Penempatan/Perpanjangan Kios dan Los, rencana Rp.34,644,000.00 realisasi Rp.85,659,250.00 atau 247.26%. 2. Dana Perimbangan Dari rencana penerimaan Rp.792,658,061,528.00 realisasi mencapai Rp.799,932,048,514.00 atau 100.92% yang terdiri dari: a. Bagi

Hasil

Pajak,

rencana

Rp.31,891,709,726.00

realisasi

Rp.39,140,930,847.00 atau 122.73%. b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, rencana Rp.2,237,442,802.00 realisasi Rp. 2,262,208,667.00 atau 101.11%. c. Dana

Alokasi

Umum

rencana

Rp.687,944,489,000.00

realisasi

Rp.70,584,420,000.00

realisasi

Rp.687,944,489,000.00 atau 100.00%. d. Dana

Alokasi

Khusus

rencana

Rp.70,584,420,000.00 atau 100.00%.

274


3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah rencana Rp.213,349,565,000.00 realisasi Rp.209,519,165,000.00 atau 98.20% yang terdiri dari : a. Pendapatan

Hibah,

rencana

Rp.174,000,000.00

realisasi

Rp.174,000,000.00 atau 100,00 %. b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, rencana Rp.36,406,595,000.00 realisasi Rp.36,406,595,000.00 atau 100,00 %. c. Dana Penyesuaian rencana sebesar Rp.159,563,905,000.00 realisasi sebesar Rp.159,563,905,000.00 atau 100,00 %. d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya rencana Rp.17,205,065,000.00 realisasi Rp.13,374,665,000.00 atau 77.74%. C.2.2. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat melebihi target, dari target sebesar Rp1.074.073.599.831,33 tercapai sebesar Rp1.076.501.995.407,09 atau 100,23%. Sektor PAD tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp.67.050.781.893,09 atau 98,51% dari target Rp68.065.973.303,33. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan menurunnya jumlah pasien pada tahun 2011 sebesar 1.349.389 kunjungan turun sebesar 77.714 pada tahun 2012. Selain itu juga Jaminan persalinan yng mengalami penurunan karena pasien yang banyak di bidan praktek swasta. Di samping itu, tidak tercapainya pendapatan BLUD pada RSUD yang hanya 75,06% kerena perhitungan dan pembayaran klaim jaminan kesehatan yang belum selesai pada tahun berjalan dan akan menjadi pendapatan tahun berikutnya. Dana Perimbangan penerimaannya melebihi target

yaitu dari target

sebesar Rp.792.658.061.528,00 tercapai sebesar Rp.799.932.048.514,00 atau 100,92%. Untuk

bagi hasil pajak melebihi target dengan realisasi sebesar

122,73% yang berasal dari bagi hasil PPh Badan sehubungan dengan diberlakukannya pembukaan NPWP cabang bagi rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pada pos Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target yaitu sebesar 77,74% dikarenakan karena Bantuan Keuangan dari Pemda DIY untuk insentif PTT/GTT belum cair.

275


Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010, telah disikapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menyelesaikan semua Peraturan Daerah sebagai payung hukum penarikan pendapatan asli daerah.

C.3. PENGELOLAAN BELANJA C.3.1. Pengelolaan Belanja Daerah Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan daerah yang tertuang dalam program kegiatan sebagaimana dalam rencana kerja dan pendanaannya. Belanja daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan guna mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas menuntut adanya penggunaan dana yang selektif untuk membiayai belanja daerah, dengan memperhatikan skala prioritas penyusunan program dan kegiatan agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan Belanja Daerah Arah pembangunan Tahun 2012 dengan tema pengembangan industri, usaha masyarakat dan daya dukung pariwisata serta peningkatan pelayanan dasar. Implementasi dari arah pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) program prioritas yang meliputi (1) Pengembangan industri kecil dan menengah; (2) peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (3) pengembangan daya dukung sektor pariwisata; (4) peningkatan pengelolaan sumber daya alam didukung pelestarian alam;(5) pengembangan pelayanan dasar murah; (6) peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kabupaten; (7) peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan ketujuh prioritas pembangunan dan rencana alokasi anggaran untuk setiap SKPD diupayakan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kapatutan dan kewajaran. Beberapa kebijakan pemerintah baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berpengaruh pada besaran alokasi pos belanja daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 secara umum digunakan untuk: 1.

Pemenuhan belanja gaji pegawai dan tunjangan;

2.

Memenuhi belanja program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;

276


3.

Memenuhi belanja daerah dari sumber dana yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan pedoman yang ada yaitu: a. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi: DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga Berencana, DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Transportasi Perdesaan, DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, DAK Bidang Kehutanan, DAK Bidang Perdagangan, dan DAK Bidang Lingkungan Hidup, sudah termasuk dana pendamping 10 (sepuluh) persen. Penempatan belanja yang bersumber dari DAK tersebut berada pada SKPD yang berkenaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Rokok untuk penanggulangan dampak asap rokok melalui peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.

4.

Pemenuhan Dana Pendampingan (Cost Sharing) diluar DAK yaitu: a. Dana

daerah

urusan

bersama

(DDUB)

untuk

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). b. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) atau PNPM MPd Integrasi dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. 5.

Pemenuhan persentase penerimaan dana perimbangan keuangan daerah dan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa antara lain berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa lainnya antara lain berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

6.

Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan Tahun 2012 sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

7.

Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan dan dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja yang paling besar karena adanya kebijakan telah memenuhi ketentuan sekurangkurangnya 20 persen dari belanja daerah dan untuk Kabupaten Gunungkidul

277


besaran anggaran pendidikan lebih dari 50 %, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 8.

Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulasi bantuan kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan. Belanja

Daerah

setelah

perubahan

anggaran

dari

rencana

sebesar

Rp.1,181,402,067,392.99 realisasinya sebesar Rp.1,073,158,313,435.78 atau 90.84% yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp.799,869,955,786.79 realisasi sebesar Rp.761,024,018,485.44 atau 95.14%, terdiri dari: 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp.718,745,784,478.39

realisasi

Rp.699,921,655,871.00 atau 97.38%. 2) Belanja Bunga dari anggaran Rp.35,500,000.00 realisasi Rp.35,197,128.00 atau 99.15%. 3) Belanja

Hibah

dari

anggaran

Rp.6,136,950,000.00

realisasi

Rp.6,031,450,000.00 atau 98.28%. 4) Belanja Bantuan Sosial dari anggaran Rp.5,800,510,250.00 realisasi Rp.5,718,670,500.00 atau 98.59%. 5) Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Pemerintah

Desa

dari

anggaran

Rp.3,797,321,550.00 realisasi Rp.3,797,316,549.00 atau 100,00 %. 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dari anggaran Rp.46,609,324,000.00 realisasi Rp.45,321,431,437.44 atau 97.24%. 7) Belanja Tidak Terduga dari anggaran Rp.18,744,565,508.40 realisasi Rp.198,297,000.00 atau 1.06%. b. Belanja Langsung dari anggaran Rp.381,532,111,606.20 realisasi sebesar Rp.312,134,294,950.34 atau 81.81% terdiri dari : 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp.39,151,131,502.00

realisasi

Rp.34,472,698,225.00 atau 88.05%. 2) Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp.133,844,709,958.97 realisasi Rp.113,294,656,107.61 atau 84.65%. 3) Belanja

Modal

dari

anggaran

Rp.208,536,270,145.23

realisasi

Rp.164,366,940,617.73 atau 78.82%. Rincian Belanja Langsung per SKPD dapat disajikan sebagai berikut:

278


Tabel 3.50 Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun 2012 No

Urusan/SKPD

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

Urusan Wajib 1

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

130,686,925,449.70

89,932,140,873.00

40,754,784,576.70

2

Dinas Kesehatan

30,172,762,360.00

23,907,050,274.00

6,265,712,086.00

3

RSUD Wonosari

26,130,096,500.00

21,708,839,447.00

4,421,257,053.00

4

Dinas Pekerjaan Umum

74,552,633,000.00

69,285,844,998.34

5,266,788,001.66

5

Badan Perencanaan 2,574,973,776.00

2,433,081,690.00

141,892,086.00

6,456,863,100.00

5,734,892,906.00

721,970,194.00

1,597,240,000.00

1,533,407,706.00

63,832,294.00

4,338,171,150.00

2,866,644,598.00

1,471,526,552.00

6,174,776,250.00

5,930,913,842.00

243,862,408.00

2,624,702,000.00

2,402,558,826.00

222,143,174.00

3,480,338,600.00

2,918,835,785.00

561,502,815.00

460,113,000.00

374,824,827.00

85,288,173.00

795,559,500.00

692,520,945.00

103,038,555.00

1,278,467,000.00

1,130,064,535.00

148,402,465.00

Pembangunan Daerah 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

7

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

10

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, ESDM

11

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

12

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

14

Satpol PP

15

DPRD

16

Kepala daerah dan Wakil

17

Sekretariat Daerah

14,117,899,933.00

12,268,865,771.00

1,849,034,162.00

18

Sekretariat DPRD

11,077,755,900.00

8,964,168,159.00

2,113,587,741.00

279


No

Urusan/SKPD

19

DPPKAD

20

Inspektorat Daerah

21

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

15,431,929,500.00

14,444,822,429.00

987,107,071.00

1,061,317,500.00

903,695,991.00

157,621,509.00

Kecamatan Wonosari

313,081,000.00

288,671,210.00

24,409,790.00

22

Kecamatan Paliyan

276,187,500.00

247,494,953.00

28,692,547.00

23

Kecamatan Panggang

271,924,000.00

250,466,391.00

21,457,609.00

24

Kecamatan Tepus

281,520,000.00

269,108,526.00

12,411,474.00

25

Kecamatan Rongkop

295,130,000.00

273,028,104.00

22,101,896.00

26

Kecamatan Semanu

278,236,000.00

255,597,486.00

22,638,514.00

27

Kecamatan Ponjong

301,400,000.00

269,500,038.00

31,899,962.00

28

Kecamatan Karangmojo

239,321,000.00

226,394,342.00

12,926,658.00

29

Kecamatan Playen

307,413,500.00

302,192,324.00

5,221,176.00

30

Kecamatan Nglipar

251,075,000.00

245,803,153.00

5,271,847.00

31

Kecamatan Ngawen

227,382,500.00

225,316,000.00

2,066,500.00

32

Kecamatan Semin

253,770,000.00

244,509,647.00

9,260,353.00

33

Kecamatan Patuk

290,925,000.00

274,258,701.00

16,666,299.00

34

Kecamatan Saptosari

288,797,000.00

287,581,250.00

1,215,750.00

35

Kecamatan Gedangsari

286,097,000.00

273,309,875.00

12,787,125.00

36

Kecamatan Girisubo

289,575,000.00

281,913,647.00

7,661,353.00

37

Kecamatan Tanjungsari

307,737,500.00

282,398,785.00

25,338,715.00

38

Kecamatan Purwosari

285,307,500.00

273,935,786.00

11,371,714.00

39

Kantor Penanaman Modal 392,772,000.00

358,867,944.00

33,904,056.00

3,540,028,500.00

2,601,609,913.00

938,418,587.00

1,868,668,000.00

1,739,128,325.00

129,539,675.00

10,344,776,500.00

9,199,371,537.00

1,145,404,963.00

623,340,000.00

591,827,621.00

31,512,379.00

dan Pelayanan Terpadu 40

Badan Kepegawaian Daerah

41

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

42

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB

43

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

280


No

Urusan/SKPD

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

Urusan Pilihan 44

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

45

Dinas Peternakan

46

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

47

6,508,659,551.00

143,248,299.00

3,414,492,500.00

3,116,938,307.00

297,554,193.00

5,044,103,837.50

4,795,164,227.00

248,939,610.50

6,679,402,000.00

6,284,920,634.00

394,481,366.00

4,915,216,400.00

4,733,153,071.00

182,063,329.00

381,532,111,606.20

312,134,294,950.34

69,397,816,655.86

Dinas Kelautan dan Perikanan

48

6,651,907,850.00

Kantor Pengelolaan Pasar JUMLAH

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Permasalahan dan Solusi Permasalahan pelaksanaan belanja daerah dari sisi perencanaan yaitu : a.

Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diinginkan/sesuai dengan target yang akan dicapai.

b. Sebagian besar penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan dan sebagian besar pula digunakan untuk belanja pegawai sehingga pendanaan untuk program kegiatan pada belanja langsung tergantung pada besarnya dana perimbangan yang diterima dikurangi dengan belanja pegawai (gaji). c.

Adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dimana 10 % dari DAU yang diterima dikurangi belanja gaji pegawai diberikan sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa,

Permendagri

Nomor 37 tahun 2007 dimana daerah wajib memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan UMR. d. Petunjuk teknis DAK definitif pada beberapa kementerianbaru diterbitkan pada akhir tahun anggaran dan diterima serta disosialisasikan pada awal tahun berjalan sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara juknis definitif dengan DPA SKPD sehingga memerlukan perubahan anggaran. e.

Untuk DAK Bidang Pendidikan juknis baru terbit pada pertengahan tahun sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya yang berakibat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 281


f.

Adanya petunjuk teknis program dan kegiatan dari kementerian terkait yang kurang sesuai dengan kondisi daerah

g. Masih kurangnya kemempuan personil/kualitas SDM dalam perencanaan program dan kegiatan sehingga masih terkesan program dan kegiatan yang diusulkan bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya mengakomodasi target-target dalam RPJMD maupun RKPD

Permasalahan belanja daerah dari sisi pelaksanaan anggaran antara lain: a. perencanaan anggaran baik obyek belanja maupun anggaran kas yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut. b. kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berakibat target dan sasaran belum seperti yang diinginkan serta tidak selesainya program dan kegiatan. c. Kecenderungan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan dilaksanakan terkesan tergesa-gesa sehingga kualitasnya menjadi kurang sempurna. d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Untuk menjawab permasalahan di atas, beberapa langkah/solusi yang ditempuh antara lain : a. Peninjauan/penyesuaian setiap tahun terhadap harga satuan dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. b. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan

untuk

mengukur tingkat keberhasilan dan manfaat atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran sehingga pelaksanaan pada tahun yang akan dapat lebih baik. c. peningkatan koordinasi internal SKPD dan antar SKPD serta koorninasi dengan pemerintah pusat maupun Provinsi; d. Peningkatan kemampuan SDM melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan baik administratif maupun teknis. e. Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan.

282


C.4. PEMBIAYAAN DAERAH C.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari SilPA yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tahun berikutnya. SilPA yang besar akan dapat menambah pendanaan untuk program dan kegiatan tahun berikutnya namun demikian jumlah Silpa yang besar dapat diartikan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terencana dengan baik dan pemanfaatan dana yang tidak efisien. Selain itu pembiayaan daerah digunakan pula untuk kegiatan investasi baik permanen maupun non permanen serta pembayaran hutang pemerintah daerah. Investasi permanen digunakan untuk penyertaan modal pada Bank BPD DIY serta Bank Daerah Gunungkidul. Investasi non permanen digunakan untuk penguatan modal bergulir kepada kelompok masyarakat/kelompok ekonomi produktif dengan jangka waktu kurang dari satu tahun anggaran. Strategi pembiayaan daerah yang ditempuh sebagai berikut: a. Diupayakan prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya mendekati angka riil dan dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan anggaran sehingga waktu pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. b. Memanfaatkan pembiayaan neto untuk investasi pada BUMD untuk meghasilkan pendapatan daerah. Dengan telah ditetapkannya Perda tentang Penyertaan Modal pada BUMD BPR Bank Daerah Gunungkidul maka ada kewajiban pemda untuk memenuhi penyertan modal tersebut. Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah maka diambil kebijakan meningkatkan penyertaan modal pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa penerimaan deviden dan dana pembangunan. Manfaat lain bagi masyrakat adalah dengan penyertaan modal pada bank daerah maka peluang tersedianya

dana yang dibutuhkan masyarakat melalui

penyaluran kredit menjadi lebih besar. c. Melaksanakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sesuai dengan target dan tolok ukur kinerja. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah juga dimanfaatkan untuk penyertaan modal dan pembayaran

283


utang. Pembiayaan daerah setelah perubahan anggaran dari rencana sebesar Rp.87.208.025.088,20 realisasinya sebesar Rp.87.214.092.674,20 atau 100,01%. Pembiayaan daerah terdiri dari: 1. Penerimaan

Pembiayaan

setelah

perubahan

APBD

dari

rencana

Rp.115.606.307.971,66 realisasi Rp.115.388.455.170,66 atau 99,81%, yang terdiri dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari rencana Rp.114.190.307.971,66 realisasi Rp. 114.190.307.971,66 atau 100,00 %. b. Penerimaan

Kembali

Pemberian

Pinjaman

dari

rencana

Rp.1.416.000.000,00 realisasi Rp.1.198.147.199,00 atau 84,61%. 2. Pengeluaran Pembiayaan dari rencana Rp.8.277.840.410,00 realisasi Rp.7.961.840.410,00 atau 96,18%, yang terdiri dari: a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dari anggaran Rp.6.500.000.000,00 realisasi Rp.6.500.000.000,00 atau 100,00 %. b. Pembayaran Pokok Utang dari anggaran Rp.377.840.410,00 realisasi Rp.377.840.410,00 atau 100,00 %. c. Pemberian pinjaman daerah dari anggaran Rp.1.400.000.000,00 realisasi Rp.1.084.000.000,00 atau 77,43%. C.4.2. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pembiayaan derah adalah masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang mana hal ini mengindikasikan perencanaan yang kurang baik karena banyak dana APBD yang tidak terserap namun disisi lain apabila kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan akan memberi dampak yang positif. Untuk mengurangi sisa anggaran dari belanja telah dilaksanakan evaluasi dan pengendalian belanja daerah serta evaluasi pencapaian pendapatan daerah sehingga kelebihan pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perubahan anggaran.

284

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Recommend Documents