PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA HARUS BERKELANJUTAN
www.economy.okezone.com
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, peningkatan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan negara untuk mencapai laporan keuangan tahun 2012 dengan kualitas terbaik harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, Diperlukan langkah dalam peningkatan
transparansi
disampaikannya
dalam
dan
akuntabilitas
pembukaan
pengelolaan
Rakernas
keuangan
Akuntansi
Dan
negara i.
Pelaporan
Hal
ini
Keuangan
Pemerintah tahun 2012, Selasa (11/9). Menurut Agus, ada beberapa hal yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga (KL) dan
pemerintah
meningkatkan
daerah
dalam
kualitas laporan
meningkatkan keuangan
yang
pengelolaan masih
keuangan
beropini
ii
negara
yaitu
"Tidak Menyatakan
Pendapat" dan "Wajar Dengan Pengecualian". Kemudian,
menindaklanjuti
rekomendasi iii
BPK
RI
berkaitan
dengan
hasil
pemeriksaan atas Laporan Keuangan iv Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 dan menilai kinerja KL terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi. Pemerintah juga harus terus melakukan monitoring penyerapan anggaran dengan berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis dan efektif dalam pencapaian kinerja KL dan melanjutkan reformasi perpajakan. "Langkah yang juga perlu dilakukan menyelesaikan perundang-undangan dalam bidang penerimaan negara bukan pajak serta memberikan sanksi kepada KL yang tidak tertib mengelola penerimaan negara bukan pajak," ujar Agus.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Menkeu menambahkan, pemerintah perlu melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia KL dan pemerintah daerah serta meneruskan penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap. Ia
juga
mengatakan
upaya
yang
dilakukan
pemerintah
pusat
dan
KL
dalam
penyelenggaraan akuntansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang baik dalam pertanggungjawaban sejak tahun 2006. "Pada tahun 2011, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang mendapat
opini
paling
baik,
yaitu
wajar
tanpa
pengecualian
sebanyak
67
LKKL,
dibandingkan tahun 2010 sebanyak 53 LKKL," ujar Menkeu. Menurutnya, peningkatan kualitas LKKL dan kemajuan dalam lima tahun terakhir juga tercermin dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP dan meningkatnya jumlah kekayaan bersih pemerintah. Namun, keuangan
masih
yaitu
terdapat
terdapat
beberapa
pungutan
permasalahan
Penerimaan
Negara
terkait
pengelolaan
Bukan
Pajak
laporan
(PNBP) v
dan
penerimaan hibah vi langsung dikelola di luar mekanisme APBN, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai. "Juga masih ada pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai serta pelaksanaan anggaran yang belum sesuai dengan peraturan perundangan," kata Menkeu. Pada tahun 2011, sebanyak 67 KL mendapatkan LKKL opini wajar tanpa pengecualian, 18 KL mendapatkan LKKL opini wajar dengan pengecualian dan dua KL mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer). Sedangkan, sebanyak 67 pemerintah daerah mendapatkan laporan keuangan opini wajar tanpa pengecualian, 316 pemerintah daerah mendapatkan laporan keuangan wajar dengan pengecualian dan enam pemerintah daerah mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer). "Selain itu masih terdapat 32 pemerintah daerah yang mendapatkan laporan keuangan tidak wajar atau adverse," kata Menkeu. Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sejumlah KL pemerintah dalam pelaporan keuangan periode tahun 2011 bukanlah status akhir. Opini itu sesungguhnya hanya mencakup bagian akhir dari siklus keuangan negara. Namun, opini WTP seyogianya digunakan sebagai bottom line atau landasan awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan,
pengendalian,
pengawasan
dan
pelaporan
keuangan.
Wapres meminta agar para KL yang telah mencapai opini WTP terus melanjutkan perbaikan dan
peningkatan
keuangan,
mulai
kualitas dari
pengelolaannya
perencanaan,
dengan
penganggaran,
memperbaiki pengendalian,
keseluruhan pengawasan
siklus dan
pelaporan. "Keuangan negara erat sekali kaitannya dengan nasib negara. Kalau saya
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
katakan saudara-saudara pengelola keuangan negara telah mengelola dengan baik, saya namakan anda negarawan. Tapi kalau anda tidak mengelola dengan baik, apalagi menggerogoti, artinya bukan negarawan," kata Boediono.
Sumber:
www.hukumonline.com Catatan Definisi Akuntabilitas: Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut. Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimlementasikan standar-standar tersebut. Miriam Budiarjo dalam buku “Menggapai Kedaulatan rakyat” mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Di Indonesia asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme didefinisikan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
i
Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ii Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah: 1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan , hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; 3. Opini tidak wajar (adversed opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. iii Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pemeriksaan, BPK memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dan ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi yang yang diberikan BPK sifatnya wajib bagi pejabat untuk menindaklanjutinya, dan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Atas rekomendasi yang diberikan, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dan sanksi pidana. BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. iv Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan Keuangan dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan keuangan Negara adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. [Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ]
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
v
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, kelompok PNBP meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. vi Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah).
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
